cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue " Vol 1, No 3 (2014)" : 116 Documents clear
TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (Suatu Studi Pelayanan Akta Kelahiran Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan) KEWO, ATIKA EUNIKE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pelayanan publik pada   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan   Sipil   Kabupaten   Minahasa Selatan khususnya dalam pelayanan Akta Kelahiran meski beberapa bagian pelayanan telah terbuka, namun ada banyak kelemahan yang juga terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan pengurusan akta kelahiran, banyak yang tidak jelas untuk dipahami. Sehingga sebagian mengurus akta kelahiran dengan menggunakan pihak ketiga.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG (Suatu Studi di Pusat Kesehatan Masyarakat Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung) SAPUTRO, WAHYU D.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  termasuk  dalam  hal  pelayanan  kesehatan. Kondisi kesehatan yang baik, masih sulit dicapai oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemerintah membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memberikan  pelayanan  di  bidang  kesehatan  melalui  program  JAMKESMAS.  Melalui program   ini   diharapkan   bagi   masyarakat   miskin   khususnya,   dapat   meningkatkan kesehatannya agar tidak mengalami ketertinggalan dari warga masyarakat lainnya yang lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kesehatan. Bertolak   dari   hal   tersebut   maka permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Paceda Kecamataan Maiddir Bitung, sering semua harapan berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, banyak orang-orang miskin yang tidak bisa mendapatkan   pelayanan   kesehatan   secara   layak.   Kemudian sejauh ini didapati Pelayanan Jamkesmas  tidak berjalan dengan baik akibat kejanggalan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelayanan Jamkesmas tersebut kemudian masih banyak permasalahan yang lain. Kemudian permasalahan yang ditemui selanjutnya seperti kurangnya distribusi obat, sehingga selalu pasien langsung dirujuk ke RSUD Manembo-Nembo Bitung.
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN LIKUPANG TIMUR DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DIDESA LIKUPANG DUA Nabeto, Wahyu Pramana A.M.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wacana mengenai kesehatan lingkungan menjadi sering diperbincangkan, mengingat kesehatan lingkungan merupakan wadah untuk menjadikan masyarakat sehat, sehingga untuk mewujudkannya, diperlukan kesadaran dari masyarakat dan peran pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan dan pemerintah desa likupang dua dalam menetapkan program dan kebijakan dalam peningkatan kesehatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa likupang dua belum maksimal dalam mengelola lingkungan hidup, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, dibuktikan dengan belum adanya program dan kebijakan pengelolaan lingkungan, hal ini dibuktikan masih banyaknya lingkungan yang kotor, polusi udara akibat limbah pembuangan ikan hasil tangkapan. key words: Peran, Pemerintah, Kesehatan Lingkungan.
PARTISIPASI MASYARAKAT PASCA PERALIHAN STATUS DESA KE KELURAHAN (Studi di Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan SITARO) PANDO, LURING EDISON
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Autonomous compentence which given an local government meant to maximize penyelanggaraan of fundamental function of government including service, development and empowerment. Applying of focused area autonomy at No. 32 Tahun 2004 hitting local government, what more emphasize at authorization to area. That authorization is weared to arrange and manage importance of local society according to initiative alone pursuant to society aspiration as according to law and regulation.   Keyword : Participation, Switchover Status
FUNGSI PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO JANIS, RIEVIAMER
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam organisasi yang besar dan kompleks tidak mungkin bagi para wakil rakyat (DPRD) bekerja sendirian. Dalam hal ini yang turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan, adalah PNS yang mengabdi dalam sekretariat DPRD. Berdasarkan pengamatan dan peninjauan, maka  fungsi pegawai Sekretariat Dewan diperhadapkan pada masalah malasnya pegawai Sekretariat Dewan masuk kantor serta adanya kekosongan jabatan dalam struktur Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Birao. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana fungsi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam menunjang kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan dilakukan pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan sebagai teknik analisa data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu pegawai dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan aturan dan Tugas Pokok dan Fungsi yang ada. Pegawai juga hanya memfasilitasii semua kegiatan DPRD baik fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan baik itu dalam urusan administrasi, sidang/rapat, serat perjalanan dinas dan protokoler. Namun masih ada posisi struktural yang kosong dan adanya pegawai yang jarang masuk kantor tapi saat ada agenda kegiatan DPRD pegawai diwajibkan hadir meskipun kadang lembur dan itu adalah kebijakan dari pimpinan karna berkerja di kantor sekretariat DPRD berbeda dengan kantor/dinas lainnya yang pulang tepat waktu.   Selain itu juga sarana dan prasarana di sekretariat dewan juga cukup memadai untuk memperlancar tugas dan fungsi pegawai sekretariat dewan itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini, setelah melakukan wawancara, melakukan observasi, dan melihat referensi yang ada kaitanya dengan objek serta judul, dan melihat sarana dan prasarana yang ada di sekretariat dewan maka Pegawai sekretariat hanya memfasilitasi dan menyiapkan segala yang diperlukan untuk kelancaran rapat-rapat/sidang DPRD dan tidak memiliki wewenang untuk ikut duduk bersama membahas produk hukum daerah. Dan dapat dikatakan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat menunjang kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN AKTE PERKAWINAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO. RUMINGGU, ANCELLA VENTI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, sadangkan pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami seseorang, yang meliputi akte perkawinan. Akte perkawinan merupakan akte yang dibuat oleh pejabat pencatatan nikah, yang membuktikan telah terjadi pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan fokus penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan Di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu, Prosedur atau syarat pembuatan Akte Perkawinan, Akses Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kurang Adanya Disiplin Pegawai dan Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah Kurang Jelas sehingga menimbulkan kendala-kendala pada pelaksanaan Akte Perkawinan.
Persepsi Masyarakat Pada Pelaksanaan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Sangihe Alanos, Monika Novita
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam ranah demokrasi, Partai Politik merupakan salah satu institusi instrumen penting dari pelaksanaan sistem politik demokrasi yang modern.Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut dengan keterwakilan (representativeness), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPD/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.Hal ini berbeda dengan demokrasi langsung sebagaimana yang dipraktekkan di masa Yunani Klasik, demokrasi modern sebagai demokrasi tidak langsung membutuhkan media penyampaian pesan politik kepada negara (pemerintah).Media yang berupa institusi tersebut biasa kita sebut sebagai partai politik dan keberadaannya harus diatur dalam konstitusi negara modern.  Mengingat fungsi partai politik yang begitu penting, sering keberadaannya dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Meskipun ia bukan merupakan pelaksanaan dari suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan kearah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan.  Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil,  berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi antarpartai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya.   Kita ketahui bahwa salah satu arus utama rekrutmen adalah kaderisasi dan seleksi pemimpin dalam sistem kenegaraan yang demokratis melalui partai politik.Pola rekrutmen pemimpin memang terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, seiring dengan berubahnya sistem politik yang dikembangkan.Tuntutan adanya suatu sistem yang demokratis menjadi faktor yang penting dan punya pengaruh besar pada era reformasi. Saat ini beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana mulai menata diri agar proses seleksi kader / pemimpin mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Peran partai politik dalam merekrut kader partai adalah sangat penting, ini sesuai dengan salah satu fungsi dari politik itu sendiri yakni rekrutmen politik. Yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah partai politik berfungsi dan mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Hal ini berarti partai menjadi wadah rekrutmen politik (kader) dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin baik di level lokal maupun nasional. Rekrutmen politik tidak saja menjamin kontinuitas dan kelestarian partai.  
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TUMBEL, SATRIA MENTARI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Countryside is unity of law society owning regional boundarys in charge to arrange and manage importance of local society, pursuant to local mores and asal-usul which confessed and respected in system Governance Of Unity State Republic Of Indonesia. In running its task countryside needed a institute representing governmental partner which solid in developing and is secure and prosperous of people. such institute is BPD (Body Parley Of Countryside). Body Parley of Countryside (BPD) not such a first institute which personating institute dealer of countryside society aspiration but repair of institute of a kind which have preexisted, like is revised LMD become Body Delegation of Countryside (BPD) which by Code Number 32 Year 2004 turned into Body Parley Of Countryside (BPD). “Body Parley of functioning Countryside specify regulation of Countryside with Head Countryside, accomodating and channelling society aspiration”. In Body function implementation Parley of Countryside (BPD) as legislative body of Countryside and place of society aspiration expected can reach better and is effective. Governmental Equally Desadan Body Parley of Countryside (BPD) earn bersinergi better in carrying out governance it is of course by getting support of society. Keyword : Implementation, Task and Function, Management of Governance
PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN TAHUNA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE HAPANTENDA, CANDRA NAIN
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelayanan e KTP di Kantor Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelayanan publik adalah setiap  kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pasolog (2007:128) Menurut Undang Undang Republic Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektonik (e-KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar pelayanan publik yang diberikan tersebut sesuai dengan tujuan, maka perlu didukung oleh kemampuan aparat birokrasi yang handal dan professional. Namun keahlian yang baik perlu juga ditunjang dengan mental dan kemauan yang kuat dalam memberikan pelayanan yang baik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.Fokus dalam penelitian ini adalah indicator pelayanan yang di evaluasi yakni Responsiveness/ketanggapan, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat; Reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya (dependably) terutama memberikan jasa secara tepat waktu (ontime); Competence, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan tertentu; Assurance, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat dapat dipercaya, Emphaty, adalah keseriusan dan ketulusan dalam melayani masyarakat, sikap tegas tapi penuh perhatian terhadap masyarakat, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan Pelayanan e-KTP di Kantor Camat Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe belum beralan dengan baik terutama berkaitan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang di janjikan dengan tepat, kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan, sopan dalam memberikan pelayanan dan tegas tapi penuh perhatian terhadap masyarakat, serta dilengkapi sarana dan prasarana yang menunjang.
Efektivitas program Jamkesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (Di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang mongondow Utara) Latamu, Tahrim
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas program jamkesmas di kabupaten bolaang mongondow utara. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakterisitik yang berbeda, maka dalam memenuhi pelayanan diperlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan bagi instansi dilingkungan kesehatan. Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi kewajiban dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas yaitu tentang efektivitas program jamkesmas di kabupaten bolaang mongondow utara (di kantor dinas kesehatan kabupaten bolaang mongondow utara ). Hasil penelitian adalah Kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga  untuk tetap hidup sehat. Dan untuk Keberhasilan suatu program, dalam hal ini program kesehatan dari pemerintah tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi masyrakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian integral yang sangat penting dalam kesuksesan program tersebut, karena secara prinsipnya hal itu ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan adanya jamkesmas Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien masyarakat miskin realisasinya telah mencapai 98.8%. Pencapaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh wawancara dan obserfasi langsung oleh Pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara dan Program Nasional melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Page 6 of 12 | Total Record : 116

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue