cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 7   8   9   10   11 
Search results for , issue " Vol 1, No 3 (2014)" : 116 Documents clear
PROGRAM PEMBERDAYAAN SEKTOR PERKEBUNAN DI DISTRIK WOROPK KABUPATEN BOVEN DIGOEL Wedan, Margaretha
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia. Salah satu sub sektor perkebunan yang cukup besar potensinya dalam perekonomian Indonesia adalah perkebunan karet. Karet merupakan Polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks, karet merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan penghasil devisa sumber pendapatan petani, penghasil bahan baku idustri dan memberikan lapangan kerja di Indonesia. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel melalui dinas perkebunan memberikan salah satu program dimana pemerintah Daerah memberi kebijakan khususnya dalam aspek perkebunan yaitu dengan memberi bibit tanaman dan pupuk serta melakukan penyuluhan namun masih banyak kendala-kendala. Kendala-kendalanya adalah transportasi, jaringan komunikasi, pasar, teknologi dan manajemen. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel agar supaya dapat memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat lebih khusus masyarakat pengusaha tani. Karena perkebunan karet merupakan salah satu pendapatan bagi masyarakat petani itu sendiri. Kata Kunci : Pemberdayaan, Perkebunan
PROFESIONALISME APARAT DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA (STUDI DI DESA TARUN SELATAN KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN TALAUD) Bawawa, Evy F
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah  dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan  kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian  aparatur  pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sebagai konsekuensi diberlakukanya undang-undang tersebut, khususnya bagi aparatur pemerintah dituntut untuk lebih profesional didalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk mencapai tujuan publik yang demokratis itu,  tentu kinerja birokrasi harus profesional, dan untuk mencapai profesionalitas birokrasi harus berpegang pada nilai efektivitas dan efesien Untuk meningkatkan profesionalisme, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan, mengingat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong (key leverage) dari reformasi birokrasi.Adapun arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara adalah “meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera” Hal tersebut  mengindikasikan sangat pentingnya  profesionalitas aparatur  dalam rangka meningkatkan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah desa. Aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan desa/pemeritahan terendah adalah profesionalisme aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itulah penulis mengajukan judul Skripsi penelitian Profesionalisme Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. Tugas dan fungsi pemerintah dalam demikian luas dan kompleks (administrasi dalam arti luas) yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat desa juga demikian adanya, karena perangkat desa adalah merupakan salah satu unsur pemerintahan dalam, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas perangkat desa dalam arti sempit (ketatausahaan) yang meliputi: surat-menyurat dan penyimpanannya (kearsipan).
PERILAKU POLITIK KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI DISTRIK KAIMANA KOTA KABUPATEN KAIMANA SIRFEFA, EFAN L. P.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana ditegaskan bahwa sistem politik suatu negara akan selalu meliputi dua sasaran kehidupan politik rakyat, dan suasana kehidupan politik pemerintah. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kedua bidang kehidupan itu hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi artinya berfungsinya lembaga-lembaga negara atau organisasi sistem pemerintah dipengaruhi oleh komponen kehidupan rakyat. Oleh sebab itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik pemerintah itu sangat diharapkan dalam usaha meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Adapun yang melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan  masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Distrik kaimana kota adalah salah satu distrik yang ada di kabupaten kaimana, yang merupakan kabupaten pemekaran dibagian propinsi papua barat. Distrik kaimana kota dibentuk dengan wilayah pemerintahan dipimpin oleh kepala distrik dan pelaksanaan tugasnya memberdayakan masyarakat dan ketentraman umum serta penegakan peraturan perundang-undangan guna pemeliharaan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat distrik kaimana kota.  
“Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Suatu Studi Pembangunan di Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe)” Kamurahan, Louven Elys Fitria
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul skripsi yaitu Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan staf yg ada di kecamatan, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dalam mengkaji masalah kepemimpinan Camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Secara Praktis, Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan kepada staf kecamatan Tatoareng guna meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam kepemimpinan Camat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara tringulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono 2008) Setelah melakukan hasil penelitian tentang Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, dapat diambil kesimpulan salah satunya yaitu Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Tatoareng sudah cukup baik. Meski belum sepenuhnya maksimal, namun Aparatur pemerintah kecamatan selalu berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri.
IMPLEMENTASI PERTARURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.32 TAHUN 2006 DALAM PENYELENGGARAAN ADMINSTRASI BUKU DATA TANAH DESA (Suatu Studi di Desa Winebetan Kecamatan Langowan selatan Kabupaten Minahasa) Manaroinsong, Valdini
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa adalah sumber berbagai bahan keterangan dan sumber yang paling murni dan mendekati kenyataan. Data dan bahan keterangan yang diperoleh dari Desa seringkali dipergunakan untuk rencana Daerah atau Pemerintah, maka data yang tidak valid harus dihindari karena dapat menggagalkan tercapainya tujuan negara. Selain melakukan pekerjaan surat menyurat, ternyata desa harus pula memelihara buku-buku desa. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tentang pedoman Administrasi Desa, bentuk Administrasi Desa menjadi 28 buku salah satu diantaranya adalah buku data tanah/register desa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2006 Terhadap penyelenggaraan Administrasi Desa Buku Data Tanah Desa Winebetan dan faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan secara rinci lewat wawancara dengan para informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pengimplementasian peraaturan ini dalam administrasi buku data tanah berjalan cukup baik. Meskipun masih ada beberapa kendala, terlihat dari indikator-indikator yang digunakan lewat wawancara mendalam dengan informan, menunjukan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan aturan ini. Untuk kedepannya diharapkan agar ada pengawasan khusus dari kementerian dalam negeri dan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan aturan ini pada administrasi buku data tanah dan diharapkan juga ada dana khusus dari pemerintah untuk desa dalam hal pembuatan sertifikat tanah. Key Words : Peraturan, Menteri
“kepemimpinan Hukum Tua dalam Melaksanakan Fungsi Manajemen Pemerintahan Di Desa Suluun Satu Kecamatan Suluun Tareran’’ Lumantow, Sandi Pelealu
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa sendiri adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintahan yang demokrasi di daerah karena pemerintah desa sendiri berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa ditentukan dari mekanisme kerja satuan perangkat oleh Pemerintah Desa, struktur kelembagaan di semua tingkatan pemerintahan ini harus diarahkan oleh pemimpin desa yakni Hukum Tua untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang mengacu pada kepemimpinan seorang pemimpin desa dalam manajemen pemerintahan yang dia jalankan apakah selama ini sudah berlangsung dengan baik di Desa Suluun Satu dengan judul : “kepemimpinan Hukum Tua dalam Melaksanakan Fungsi Manajemen Pemerintahan  Di Desa Suluun Satu Kecamatan Suluun Tareran’’ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kepemimpinan Hukum Tua dalam melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan desa belum terlaksana dengan baik, pun dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan bahwa hukum tua belum maksimal dan belum menunjukan sikap professional kerja yang baik. Kata Kunci : Kepemimpinan Hukum Tua, Manajemen Pemerintahan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMP N 1 LANGOWAN KECAMATAN LANGOWAN BARAT SIGAR, BILLI FANDI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan sebuah instrumen penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kualitas suatu bangsa terletak pada pendidikannya. Sekaya apapun sumber daya alam suatu bangsa, bila tak ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, negara itu akan tetap miskin dan terbelakang.  Dengan pendidikan maka akan tercipta manusia-manusia unggul yang akan membangun bangsa dan negaranya. Hal ini di sadari oleh para pendiri bangsa ini, sehingga dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan nasional negara Indonesia yang salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dan juga ditegaskan pada pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan”(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
STRATEGI PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK Suhaimi, Faisal
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah dan digunakan untuk membangun dan membiayai sistem pemerintahan di daerah yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen di dalam pendapatan asli daerah dan merupakan yang paling besar kontribusinya di dalam penghasilan PAD. Maka dari itu keberadaan pajak daerah harus benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah Kota Manado untuk terus dioptimalkan dan dikembangkan seluruh potensinya agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa strategi pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pedapatan asli daerah sektor pajak. Jika melihat potensi pajak yang ada pemerintah seharusnya mampu memberikan pemasukan yang besar terhadap PAD Kota Manado dari sektor pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang diupayakan oleh pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD sektor pajak terbilang berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap pajak daerah. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan ekstensifikasi dilakukan dengan cara terus menggali potensi objek pajak yang ada. Upaya ini berhasil karena terbukti dengan perolehan PAD Kota Manado dari sektor pajak menlampaui target yang ditetapkan pada tahun 2013. Key Word: Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Manado, Pajak Daerah
PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA STUDI DI DESA TOMBULUAN KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Alouw, Regen Sandy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perencanaan Pembangunan Desa Peran masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting karena suatu pembangunan akan terwujud jika masyarakat dapat mengusulkan ide-ide apa yang akan di bicarakan di dalam suatu rapat yang akan diadakan didesa untuk memperlancar suatu proses kegiatan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan  Di desa tombuluan?. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif, Disini penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membantu penulis dalam penyusunan karya tulis pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini penulis membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitan ini menghasikan kesimpulan Dalam penyelenggaraan program pemerintahan seperti perencanaan pembangunan di desa, hal yang paling di butuhkan adalah pemberdayaan masyarakat seperti dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, namun hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik karena ketidak ikut sertaan  masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
EFEKTIFITAS DIKLAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Takaonselang, Aprillia Chartiani
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan dan pelatihan mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Maksud diupayakannya Diklat bagi setiap pegawai diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, keahlian,  keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dengan dilandasi kepribadaian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Diklat dalam meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia bagi Aparatur Pemerintah Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah khususnya diklat Pim III dan IV kurang efektif karena PNS di tempatkan di disiplin ilmu yang berbeda, sehingga sulit mengimplementasikan hasil pendidikan dan pelatihan yang di dapatnya. Key words       : Efektifitas, Diklat, Sumberdaya Manusia

Page 9 of 12 | Total Record : 116

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue