cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 9   10   11   12   13 
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2015)" : 155 Documents clear
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA LOMPAD KECAMATAN RANOIAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pangemanan, Oldi Arianto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah  Daerah. Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Lompad, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPD dan mengetahui factor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja BPD. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Anggota BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Lompad. Teknik analisis data yaitu Kategorisasi, Reduksi dan Interpretasi. Peran Badan Permusyawaratan Desa Lompad dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten minahasa selatan. Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Lompad adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Lompad  
KINERJA APARAT KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung) Sumuweng, Allan R. G.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja pemerintah di masa sekarang sering mendapat sorotan dari masyarakat terutama di tingkatan Kelurahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif, informan yang diambil dalam penelitian ini adalah aparat kelurahan, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kelurahan yang diteliti melalui produktifitas kerja, masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini di tentutkan oleh sikap mental, kemampuan, dan semangat kerja dari aparat pemerintah kelurahan yang masih membutuhkan peningkatan, sehingga nantinya kinerja pemerintah kelurahan itu dapat maksimal, selain hal tersebut perlunya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi kinerja pemerintah kelurahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.   Kata kunci: Kinerja, Pemerintah Kelurahan, Penyelengaraan Pemerintahan.  
PERAN KEPEMIMPINAN OPO LAO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Riung Kabupaten Talaud) Lapian., Elen Tegi, M.T.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimipinan Opo Lao dalam pelaksanaan pemerintahan dan peran kepemimipinan Opo Lao dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Riung Kabupaten Talaud. Kepemimpinan menentukan suatu keberhasilan organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain atau pengikutnya dalam pencapaian tujuan bersama. Menurut Veithzal Rivai, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. (Veithzal Rivai, 2003:3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. (Purnamasari, 2008:24). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini  adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian yaitu : Kepemimpinan Opo Lao dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Riung. Informan dalam penelitian ini adalah Opo Lao,  perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Analisis yang digunakan dengan mendeskripsikan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang ada. Hasil penelitian bahwa gaya kepemimpinan Opo Lao dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Riung lebih bergaya demokratis. Masyarakat menunjukan partisipasi yang cukup tinggi yaitu dengan menghadiri pertemuan-pertemuan  dan memberikan usul/saran dalam perencanaan pembangunan desa, juga memberikan  bantuan dalam bentuk tenaga dan materi secara gotong royong untuk menunjang pembangunan desa. Gaya kepemimpinan Opo Lao yang bersifat demokratis lebih memberikan kecnderungan masyarakat untuk memberikan partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Riung. Hal ini lebih disebabkan karena kehendak masyarakat yang diartikulasikan dapat disalurkan sehingga mendorong masyarakat untuk menunjang program-program pembangunan di desa.
PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE ., Rahmawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh kemampuan sumnber daya manusia aparatur, khusus di kabupaten nabire, distrik nabire, peneyelenggaraan pemerintahan distrik difokuskan pada peraturan bupati nomor 65 tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang menegaskan kewenangan kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, koordinasi dalam pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta koordinasi terhadap kebutuhan di desa dan kelurahan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai informan utama, serta aparat pemerintah kecamatan sebagai informan kunci yang dianggap mengetahui tentang peran kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Nabire. Hasil dari tujuan ini menunjukkan bahwa peran kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Nabire terbatas pada kewenangan kepala distrik itu sendiri, hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang membatasi wilayah kewenangan kepala distrik berbeda dengan desa yang diberikan otonomi, sedangkan disrtik hanya sebatas pada koordinasi antara pemerintah yang ada di desa dan kelurahan dengan pemerintah kabupaten.       Kata Kunci: Peran, Kepala Distrik, Penyelenggaraan Pemerintahan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA ATEP KECAMATAN LANGOWAN SELATAN PALIT, SHERIF ARMANDO
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Important of society participation him in the plan according to Conyers (1981:154-155) furthermore tell 3 especial reason why society participation in the plan have the nature of of vital importance : 1) Society participation represent an appliance utilize to obtain get information concerning condition, local society attitude and requirement 2) Society will be more trust program activity of development if them involved in preparation and its planning, because they will be more know the activity program the ins and outs and will have sense of belonging to activity program; and 3) Pushing public participation because will arise ascription that representing an rights democratize when society involved in development. Theory which is used in research participation concept, connective society concept in concept of Unfoldment at Countryside of Atep District of South Langowan. Research method the used is in perpective of approach qualitative (Moleong 2006:5) research qualitative is research using natural background, for the purpose of interpreteng phenomenon that happened and conducted by way of entangling various existing method.   Keyword : Participation, Society, Unfoldment
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PULAU MAHORO KABUPETAN SITARO Lombote, Stefanus C.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi yang dimiliki obyek wisata di Kabupaten Sitaro belum dikelola secara optimal sehingga keberadaan aset wisata belum mendapat respon positif wisatawan dalam bentuk kunjungan wisatanya. Salah satu tolok ukur perkembangan pariwisata adalah pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang secara langsung akan diikuti oleh perkembangan sarana dan prasarana   pendukung   pariwisata,   pembangunan   wilayah   yang   sesuai   dengan kebutuhan pelayanan bagi wisatawan. Permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Bagaiamana Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Objek Wisata Di Kabupaten Sitaro. Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif menunjukan Pulau Mahoro merupakan objek wisata yang memiliki potensi yang luar biasa namun belum dikembangkan dengan baik. Masih kurangnya sarana-prasaran, pemasaran yang belum maksimal, dsb. Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Objek Wisata
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUKSESKAN TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL (TIFF) DI KOTA TOMOHON (SUATU STUDI DI KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON) Pontoh, Mellissa Margaretha
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan mendalami dampak pelaksanaan TIFF sebagai kebijakan pemerintah tersebut terhadap Ekonomi Masyarakat, Apakah erjadi hubungan mutualistik antara TIFF 2014 dengan masyarakat dalam hal perekonomian, dimana usaha rakyat dapat mengambil keuntungan dengan pelaksanaan TIFF. Hal ini menjadi sesuatu persoalan yang perlu dikaji melalui sebuah penelitian, sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Adanya TIFF telah memacu usaha  pembibitan  dan  budidaya  Bunga  Krisan  yang beberapa  tahun  mengalami  perkembangan  yang cukup pesat. Permintaan Bunga Krisan pada pasar dalam negeri diperkirakan meningkat sebesar 15% per-tahun, sedangkan pada pasar luar negeri dipekirakan meningkat sebesar 20% per-tahun. Menurut  catatan  Asbindo  (Asosiasi  Bunga  Indonesia)  impor  produk  florikultura  terus  meningkat. Peningkatan impor produk florikultura sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang terus tumbuh.  Semua  ini menunjukan  peluang pasar  produk  florikultura  terbuka  dan  akan  terus  mengalami  peningkatan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah pada umumnya petani di Tomohon Barat belum mempunyai kemampuan memadai dalam mengakses potensi sumberdaya yang ada termasuk teknologi yang terus berkembang untuk memperoleh penghasilan yang layak. Selain itu penanganan pengembangan sumberdaya tersebut belum terpadu, masih terlena dengan sub sektor masing-masing. Terlebih lagi implementasi program yang telah dicanangkan pada umumnya masih banyak tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pelaku agribisnis, terutama masyarakat petani.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA MALENOS BARU KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Sekoh, Stefi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BLSM di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang timur Kabupaten Minahasa selatan. Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif dimana proses penelitian ini dipusatkan pada masalah maupun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Hasil penelitian yang penulis lakukan membuktikan bahwah  impelementasi BLSM di desa Malenos belum terealisasi sebagaimana mestinya: Karena : Sumber Daya Manusia  pelaksana program BLSM yang masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas yang dimulai dari pendataan, administrasi dan penyaluran dana BLSM, Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program BLSM yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan transportasi petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya akan ada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan program dilapangan, Struktur birokrasi pembagian kerja petugas yang masih terlalu gemuk, tidak memungkinkan pelaksanaan program BLSM dilapangan dapat dikoordinasikan dengan cepat dan efisien, karena harus menunggu petunjuk dari pelaksana ditingkat kecamatan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, BLSM
MOTIVASI KERJA APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONSOW Pawewang, Anggi Daeng
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah motivasi dari aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dorongan dari pimpinan menjadi sumber motivasi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhmotivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Poigarserta mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Poigar adalah “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00 sedangkan pengaruh motivasi kerjaaparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya juga termasuk dalam kategori “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00. Maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat diterima yakni motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Poigar dan Motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.     Kata Kunci: Motivasi, Kerja, Penyelenggaraan, Pemerintahan    
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TUMPAAN BARU KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN EMAN, LEYDI JUITA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana yang di paparkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas a). Pendapatan asli desa yang terdiri dari; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; b). Bagi hasil pajak kabupaten/kota paling sedikit 10%  untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa; c). Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa; d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Dimana kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan di level dusun sehingga hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hanya sebagian kecil yang ada di Desa Tumpaan Baru yang telah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka Kata kunci: Implementasi, ADD  

Page 11 of 16 | Total Record : 155

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue