cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue " Vol 1, No 7 (2016)" : 56 Documents clear
PERANCAMAT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN (SuatuStudiDi Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara) DJAMALO, CITRO WAHYUDI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan dewasa ini. Masalah kesehatan dalam proses pembangunan merupakan subsistem dari usaha peningkatan yang secara umum diarahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan camat beserta unsur-unsur terkait dari perangkat yang ada didesa serta dinas-dinas terkait. Secara berkala senantiasa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung, misalnya dengan cara memberikan penerangan di lingkungan / jagasecara bergilir atau rutin, sedangkan secara tidak langsung misalnya dengan cara membuat larangan-larangan penggunaan tempat-tempat tertentu yang dianggap mengganggu kesehatan khususnya kesehatan lingkungan antara lain, misalnya larangan tidak boleh membuang sampah atau kotoran di sembarang tempat dan sebagainya. Berdasarkan hasilpenelitiandiatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Di Kecamatan Likupang Timur dan semua pihak terkait telah melaksanakan program sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga terwujud Lingkungan yang bersih, indah dan sehatsertatelahmelakukan program pembinaankepadamasyarakatbukanhanyamemberikanbantuanfisiktapijuga non fisik. Namun pemerintah juga menyadari masih kurang optimalnya semua program dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di Kecamatan Likupang Timur, karena masih adanya masyarakat yang belum sadar akan arti hidup sehat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pengamatan empirik terhadap aktifitas keseharian masyarakat, maka faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kesehatan lingkungan keluarga di Kecamatan Likupang Timur dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu, faktor-faktor positif atau faktor yang mendukung terhadap peningkatan kesehatan lingkungan, dan faktor negatif atau faktor yang menghambat peningkatan kesehatan lingkungan.       Kata Kunci: PeranCamat, meningkatkanKesehatan
EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi Di Desa Ranoketang Atas Kecamatan Touluan KabupatenMinahasa Tenggara) LANGI, ELVIANA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harus diakui kinerja pemerintah tidak serta merta terjadi tampa ada faktor-faktor yang mempengaryhinya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah terhadap tugas dan fungsinya secara baik sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkankualitas terhadap kinerja atau sesuatu yang harus  dilakukan. Dalam hal tugasdi Desa Ranoketang Atas Satu dalam kenyataan terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah desa menyebabkan terbatasnya juga daya kreatif, inofasi dan tingkat kepekaan atau manajemen program dalam merespon pembangunan dan atau melakukan tindakan terhadap gejala-gejala maupun persoalan yang terjadi di lingkungan Desa Ranoketang Atas Satu. Selain itu, bentuk tanggung jawab, disiplin kerja, kemampuan kerja, motifasi kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga sangat di tentukan oleh sumber daya manusia yang baik. Penyelenggaraan pemerintahyang sudah berjalan dengan baik dapat di lihat dari sejauh mana aparatur pemerintah tersebut melakukan tugasnya terutama tugas pelayanan kepada masyarakat.Apabila tingkat pelayanan kepada masyarakat itu sudah tinggi maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik.demikian juga sebaliknya, apabila tingkat pelayana aparatur pemerintah kepada masyarakat masih rendah maka dapat dinilai bahwa penyelenggaraan pemerintah di desa tersebut belum terselenggarakan sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian di desa Ranoketang atas satu mengenai kordinasi kerja aparatur pemerintah, penulis memperoleh hasil bahwa tingkat koordinasi kerja antara aparatur pemerintah desa Ranoketang atas adalah kurang baik.hal ini harus didukung oleh adanya kesadaran pada aparaturpemerintah itu sendiri karenaakanpentingnya kerja sama dalam menjalankan tugas sehinggapenyelenggaraanpemerintahdidesaRanoketangatassatudapatterselenggarakansebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat   Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Pemerintah  
TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BUHA KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO Uno, Hendrarto M.A.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transparansi harus dapat dibangun atas dasar arus informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus dapat dimengerti dan dipantau. Partisipasi masyarakat adalah semua warga Negara mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Aparatur pemerintah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget diharapkan berperan aktif melaksanakan pembangunan ditingkat dostrik maupun program-program Kelurahan dalam meningkatkan pembangunan di desa. Pembangunan di Kelurahan Buha dilaksanakan dalam jangka panjang, menengah dan pendek, program pembangunan lebih mengutamakan program jangka pendek yang lebih ingin dicapai misalnya peningkatan SDM aparat Kelurahan, karena kemampuan aparatur Kelurahan memiliki peran yang besar dalam memberikan stimulasi bagi masyarakat, untuk itu pemerintah Kelurahan harus mampu mengoptimalisasikan ketrampilan/keahlian kualitas kerja. Namun dalam realita pelaksanaan pemerintahan Kelurahan Buha masih memiliki beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan sudah melaksanakan transparansi melalui keterbukaan terhadap pengawasan internal maupun kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Buha.   Kata Kunci :Transparansipemerintahan, pembangunan
Peranan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemberdayaan Petani Hortikultura di Kecamatan Modoinding Maindoka, Irna
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah daerah diharapkan bernisiatif membantu petani,  termasuk  dengan  memfasilitasi  petani  atau memberdayakan petani hortikultura.  Berbagai  permasalahan,  seperti  kelangkaan  pupuk,  fluktuasi  harga, pemasaran, dan kendala permodalan perlu di atasi. Penelitian ini akan mengkaji peranan pemerintah dalam memberdayakan petani Hortikultura di Minahasa Selatan. Berdasarkan permasalahan yang di hadapi oleh para petani kentang maka masalah pokok yang akan di teliti adalah Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Petani Hortikultura di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Kecamatan Modoinding. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu Wawancara, Studi Dokumentasi, Observasi (pengamatan lapangan). Hasil penelitian mendapatkan Peran Dinas Pertanian dalam Pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakan prilaku warga desanya untuk bekerja berasama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang di kehendaki. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat dilihat peran tersebut  sebagai berikut : Pemberian dukungan, Fasilitasi Kelompok Petani, Mengembangkan Jaringan, Memberikan Pelatihan, Management Financial, Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan dan Beberapa Program Petani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan yang menyangkut penelitian terkait Peran Dinas Pertanian, Peikanan dan Peternakan Kabupaten  Minahasa Selatan  sebagai  perwakilan  dari  Pemerintah  dalam Pemberdayaan Petani Hortikultura di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan. Namun pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah belum berhasil sepenuhnya, karena jika dilihat dari keadaan petani yang ada dilapangan saat ini, petani masih mengalami ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah, dan juga  petani belum  mampu menaikan kembali produktifitasnya hingga mengekspor hasil pertaniannya. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan masih mengalami kendala, yaitu minimnya tenaga penyuluh dan sarana prasarana bagi peyuluh, sehingga akan memperlambat proses peyuluhan kepada petani, belum adanya lembaga simpan pinjam khusus bagi petani, petani masih susah untuk mendapatkan akses dari bank umum atau swasta,  sehingga  perlu  adanya  lembaga  simpan  pinjam  khusus bagi petani.
Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Petani Hortikultura di Kabupaten Minahasa Selatan Tarandung, Efdi Steven
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa hal yang dilakukan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan Petani Hortikultura yakni : 1). Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, 2). Memperkuat  potensi  yang  dimiliki  oleh  rakyat  dengan  menerapkan langkah-langkah nyata, 3). Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Kemudian dapat dirumuskan peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Minahasa Selatan terhadap masyarakat petani adalah 1). Pemberdayaan petani dengan melaksanakan  program  pembinaan  dan  penyuluhan,  2).  Pengembangan kemitraan dan usaha agribisnis, 3). Penguatan modal dengan dana bantuan pinjaman  langsung  pada  masyarakat  untuk  modal  usahatani,  4).  Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, 5). Pengembangan Kelembagaan. Mengingat komoditas  tanaman  padi dan kacang hijau merupakan  komoditas  andalan  dan unggulan. Selain itu, lahan sawah merupakan sumber pendapatan dan penopang hidup  yang  sangat  diandalkan  sebagai  petani.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembinaan dan penyuluhan,  berjalan dengan baik. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pengawas penangkar benih, pemberi bantuan bibit unggul, pendorong kemajuan teknologi,  pendampingan  dalam  pengelolaan  lahan,  dan  pendampingan dalam kelembagaan petani. Namun pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah belum berhasil sepenuhnya, karena jika dilihat dari keadaan petani yang ada dilapangan saat ini, petani masih mengalami ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah, dan juga  petani  kentang belum  mampu menaikan kembali produktifitasnya hingga mengekspor hasil pertaniannya. Sehingga tujuan dari pemberdayaan   untuk membuat petani mandiri, dan berdaya saing belum dapat tercapai.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESATOMBATU SATU KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Pelango, Adolf Christofel
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan desa dalam pelayanan administrasi kependudukan biasanya akan memanfaatkan teknologi informasi yang akan membantu pendataan penduduk disuatu desa terutama pada proses pendataan penduduk, Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Pendatang, dan Surat Keterangan Pindah yang memerlukan kecermatan dan ketelitian tinggi. Sehingga dalam waktu yang singkat pembuatan laporan pendataan penduduk tersebut diatas dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat memberikan laporan secara cepat dan tepat.Sesuai dengan situasi dan kondisi, banyak pendudk desa yang hingga masa tuanya belum memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, sehingga mengakibatkan tidak dapat diterbitkannya akta perkawinan sesuai dengan data yang peneliti peroleh bahwa terdapat lebih dari sepuluh pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memberikan jawaban tentang permasalahan dilapangan.Hasil penelitian menunjukkan Produktivitas pelayanan publik pemerintah desa khususnya sikap mental dan perilaku aparat yang masih adanya pembedaan dalam meberikan pelayanan.   Keywords : Kinerja, Pemerinah, Administrasi    
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LOBU ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA LIWAN, HENNY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang timbul dari permasalahan yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, penelitian ini menggunakan teoru dari Adi tentang partisipasi masyarkat dari hasil penelitian keempat indokator ini berjalan dengan baik.   Keywords : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LOBU ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA LIWAN, HENNY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang timbul dari permasalahan yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, penelitian ini menggunakan teoru dari Adi tentang partisipasi masyarkat dari hasil penelitian keempat indokator ini berjalan dengan baik.   Keywords : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LOBU ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA LIWAN, HENNY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang timbul dari permasalahan yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, penelitian ini menggunakan teoru dari Adi tentang partisipasi masyarkat dari hasil penelitian keempat indokator ini berjalan dengan baik.   Keywords : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENINGKATAN KINERJA DI KANTOR KECAMATAN SILIAN RAYA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Wanga, Julex
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Majunya technology dan berkembangnya informasi serta tersedianya modal dan bahan akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya bila sumber daya manusia tidak di perhatikan atau di telantarkan. Dalam rangka mencapai keberhasilan suatu organisasi atau badan usaha, produktivitas kerja pegawai merupakan factor penting yang harus di wujudkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas kerja senantiasa mempengaruhi produktivitas dalam organisasi sehingga dengan produktifnya pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok, akan tercipta efektifitas dan efisiensi. Permasalahan sekarang pengetahuan dan kemampuan aparat tidak merata, hal ini menjadi tugas yang harus segera diselesaikan oleh pemimpin yang ada. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya di Kantor Kecamatan Silian Raya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil yang didapat dari penelitian dilapangan menunjukkan, Pengembangan sumber daya aparatur sipil negara dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (khususnya di kantor Kecamatan Silian Raya) sudah cukup baik, namun perlu lagi adanya beberapa perbaikan.   Keywords: Pengembangan, Sumberdaya, Aparat

Page 3 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue