cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue " Vol 1, No 8 (2016)" : 35 Documents clear
EVEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA NANAS KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT Flory, Arichgreits Maikel
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Permusyawarata Desa mempunyai wewenang Sepeti Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan KepalaDesa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, mengali, menampung, menghimpung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyrakat, dan menyusun tatatertip badann permusyawaratan desa.Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa.Adapun permasalah lainya seperti Badan permusyawaratan desa tidak efektif dalam menjalankan salasatu fungsinya yaitu fungsi pengawasan, dan permaslahan lainya seperti badan permusyawaratan desa di desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera barat ini kurang efektif dalam tugasnya seperti menmpung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini terlihat dari ketidak pekaan badan permusyawaratan desa dalam menyikapa keluhan masyarakat di desa nanas, karna yang terlihat badan permusyawarat desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera Barat ini cenderung tutup mata dengan keluhan maupun masukan dari masyarakat di desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera Barat.Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan di laksanakan. Apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanas tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka besar kemungkinan program,berakibat fatal, karna masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program perencanaan dari sangadi dan aparaturnya sebagai pelaksana perencanaan pembangunan yang mereka susun akan berjalan maupun berjalan akan berjalan sendiri. Namun pada tahappenyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanas Kecamatan Ibu Selatan sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluru bagi setiap kebijakan desa yang dihasilkan.Setiap organisasi dalam lingkungan pemerintah desa harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap pemimpin organisasi mampu mengawasi dan mempercayakan tugas yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa,Penyelengaraan Pemerintah Desa
KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (Suatu Studi di Distrik Yamor Kabupaten Kaimana) Mangai, Anton
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan ditingkat Distrik memegang peranan penting, karena Distrik/kecamatan sebagai sub system pemerintahan di Indonesia, maka mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.Sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, Distrik/kecamatan menghadapi banyak masalah. Sebagai organisasi administratif, maka masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan masalah yang bersifat politis. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan, umur, maupun kemampuan ekonomi) karakteristik wilayah maupun banyaknya Kampung/Desa/ kelurahan dilingkungan kerjanya.Studi tentang Distrik/kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D. Fagg tahun 1958 yang mengkaji Kepala Distrik dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Scohlte Nordholt (1987) yang mengkaji organisasi pemerintahan di Distrik dengan menitikberatkan pada hubungan kepala Distrik dengan Lurah dan berbagai kajian lainnya yang berhubungan dengan peran Kepala Distrik.Hasil penelitian membuktikan pula bahwa sebagian besar aparatur pemerintah di Distrik Yamor mengikuti ketentuan disiplin yang ada. Hal ini dapat dilihat dari ketaatan mereka dalam mengikuti apel setiap pagi, maupun apel siang serta apel-apel penting dalam menyambut hari bersejarah maupun apel Korpri yang merupakan cerminan dari penegakan disiplin.Selain disiplin maka dampak kepemimpinan Kepala Distrik juga dapat mempengaruhi tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh para bawahan yang ada Didistrik Yamor. Dimana dari hasil wawancara tentang tanggapan mereka dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di Distrik Yamor adalah cukup baik, hal ini dilihat dari adanya target pelayanan, cara pemberian pelayanan, waktu pelayanan, serta biaya pelayanan yang diberikan bisa atau dapat dijangkau oleh masyarakat.Kata Kunci : Kepala Distrik, Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO HARIKEDUA, THEODOSIUS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan diri bahwa warga negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan birokrasi. Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang independen dan menciptakan depensi bagi warga negara dalam unsurnya sebagai warga negara. Warga negara dianggap sebagai follower ( pengikut ) dalam setiap kebijakan, program atau pelayanan publik. Masyarakat dianggap sebagai makhluk yang selalu menerima setiap aktivitas birokrasi, padahal terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat.Satu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam kaitannya hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam Publik Service ( Pelayanan Umum ), terutama dalam hal kualitas atau mutu peleyanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider ( penyedia jasa ) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin berkualitas. Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era globalisasi, kualitas dan pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk semakin optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kulitas maupun dari segi pelayanan.Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e – KTP yang diberikan oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado mendapat respon yang “ Baik ” dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dalam proses pengurusan e – KTP.Adanya kerja sama yang terjalin antara pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan masyarakat dikarenakan adanya kesadaran dan pengertian antara satu sama lain dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagai pemberi/penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Pemberian pelayanan yang baik dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota tanpa disadari telah meningkatkan citra dan kepercayaan dimata masyarakat. Dengan demikian proses pengurusan dan pembuatan e – KTP dapat berjalan dengan lancar.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan E-KTP, Kantor Dinas Kependudukan
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DIKELURAHAN TITIWUNGEN SELATAN KECAMATAN SARIO Kowaas, Mathias M
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Titiwungen Selatan. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan di Kelurahan Titiwungen Selatan.Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.Aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan lebih bersifat penjelasan akan makna, maksud, tujuan, dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Titiwungen Selatan dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan kelurahan termasuk Lurah beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya.Kata kunci: Peran Pemerintah dalam pembangunan
PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN AIRMADIDI BAWAH KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA MANDAGIE, NEGO Y
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalankan tugas tersebut lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yakni sekretaris desa, seksi-seksi dan jabatan fungsional. Mengingat sumber dana kelurahan hanya bersumber dari APBD serta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga, maka Pemerintah Kelurahan diberikan pekerjaan rumah yang cukup berat untuk menjalankan tugasnya terutama pembangunan, dibutuhkan kemampuan yang baik dari pemerintah kelurahan untuk menggarakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,agar tidak perlu menunggu dana yang cukup dari pemerintah Kabupaten atau Provinsi untuk membangun.Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan.Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh bupati.Begitu pula dalam pengangkatan perangkat aparat kelurahan dari perwakilan dari tiap-tiap lingkungan agar pelayanan kepada masyarakat tidak hanya mampu bertumpu pada orang tertentu saja tapi dapat terbagi rata sehingga jika ada masyarakat yang ingin dilayani oleh Lurah yang kebetulan tidak ada di tempat maka dapat terwakili oleh bawahannya jadi masyarakat dapat terlayani secara maksimal tanpa membeda-bedakan status dan asal lingkungannya.Kata Kunci Pemerintah Kelurahan, Pembangunan Fisik
POLA KERJASAMA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DISTRIK MAUDUS KABUPATEN SORONG Klouw, Jhoni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimasyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat serta pola kerjasama yang merupakan fungsi primer dari pemerintah.Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesiyang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak Negara berkembang pada masa lalu.Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa secara pelaksanaan pelayanan publik tidak ditemui adanya permasalahan yang berarti menyangkut kemampuan sumber daya manusia. Permasalahan yang ada saat ini adalah kurangnya personel yang mampu menangani database sistemsecara menyeluruh.Dalam bidang pemerintahan, tugas pelayanan mempunyai peranan sangat besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan menyangkut rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini pelayanan publik, dimana pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh unit pemerintahan terendah, yaitu ditingkat kelurahan/desa dengan melibatkan seluruh unsur perangkat dan pegawai negeri sebagai abdi atau pelayan mayarakat.Kata Kunci: Kerja Sama Aparatur Pemerintah,Pelayanan Publik
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PINALING KECAMATAN AMURANG TIMUR Karinda, Leonardo Laurens
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan. Proses pemberdayaan berawal dari masyarakat yang tidak mampu serta berujung dari aksi pemerintah dalam menjawab ketidak mampuan masyarakat tersebut. Di Desa Pinaling Kecamatang Amurang Timur, masih masyarakat yang berpendapatan dibawah rata-rata hal ini menjadi tantangan pemerintah mengingat telah ada program dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi hal tersebut. Peran pemerintah sangat vital mengingat pemerintah adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai peran dari pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengangkat masyarakat keluar dari ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya.Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Masyarakat
KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG AROMAREA DISTRIK KOSIWO Ayomi, Daud BH
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Kampung Aromarea terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini sebahagian besar berasal dari PNPM dan dari pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini mencakup pembangunan fisik Kampung dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita.Hal di atas senada dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Kampung Aromarea,;“Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan rumah rakyat. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan gizi ibu hamil dan balita”Untuk pembangunan non fisik, khususnya pembinaan generasi muda merupakan program utama kepala Kampung. Dengan mata pencaharian pokok adalah sebagai petanidan buruh bangunan. Dan sebahagian besar penduduk Kampung melakukan pernikahan dini. Ini dikarenakan selain didukung oleh wilayahnya yang sebagian besar dari luas wilayah Kampung adalah lahan pertanian.Kata Kunci: Kepala Kampung, Pemberdayaan Masyarakat
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN WANEA KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Pangau, Norman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan konsep mengaktualisasikan potensi yang sebenarnya telah dimiliki oleh individu untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengambil perannya sebagai individu, bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin.Dengan kenyataan banyaknya masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan, pemerintah berusaha mencari solusi salah satunya adalah dengan membuat program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan, namun banyaknya program juga menjadi kendala tersendiri yakni bagaimana implikasi dari implementasi dari program-program tersebut.Penelitian mencoba menjawab pertanyaan yang timbul dan menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini dengan menggunakan metode oenelitian kualitatif, penulis mendapatkan hasil bahwa program pemberdayaan masyarakat di kelurahan wanea telah ada dan berjalan dengan baik meskipun membutuhkan beberapa perbaikan.Kata kunci: Implementasi, Program, Kemiskinan
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIC ( Suatu Studi Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado) Kaunang, Claudya Ervina; Kaawoan, John Eduard; Pioh, Novie Reflie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas pelayanan publik akan menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintah. Fungsi pemerintah beserta aparaturnya merupakan salah satu tuntutan dari reformasi birokrasi. Persepsi masyarakat yang selama ini cenderung dijadikan objek pelayanan, dalam arti masyarakat yang melayani harus dihilangkan, dengan paradigma yang sebaliknya yaitu aparatur Negara sebagai pelayan masyarakat. Setiap aparat pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani. Oleh sebab itu seluruh aparat pada tiap-tiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini haruslah terus menerus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dalam pelayanan.Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang menentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendali pembangunan. Dengan demikian, ASN mempunyai peran yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya peranan tersebut, ASN perlu dibina dengan sebaik-baiknya agar diperoleh ASN yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara.Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa penggajian, tunjangan dan kesejahteraan akan diberikan bagi seluruh pegawai sesuai dengan jabatan masing- masing berdasarkan prestasi kerjanya maupun berdasarkan pangkat/ golongan yang dimiliki oleh pegawai.Dalam kaitan uji tersebut, hubungan penggajian ASN dan pengembangan sangat kuat. Hal itu berarti semakin tinggi gaji PNS, semakin mudah memberdayakannya. Adapun untuk peningkatan kesejahteraan perlu mendapatkan perhatian khusus karena sangat mempengaruhi sikap mental para pegawai dan tentunya juga terhadap dedikasi, displin, dan jiwanya, lebih-lebih bila kesejahteraan pegawai dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan sehingga pegawai dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya.Kata Kunci: Pembangunan Sumber Daya, Pelayana Publik

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue