cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue " Vol 1, No 8 (2016)" : 35 Documents clear
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT USAHA KECIL DAN MENEGAH DI KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG Makianggung, Vanni Junaidi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma “pemberdayaan” memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagamaan bangsa Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralisitik dalam pemerintahan.Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi,namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal.Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.Permasalahan yang dihadapi UKM di Kecamatan Matuari Kota Bitung, meliputi: kualitas SDM pelaku UKM; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi; masalah infrastruktur,seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan kebijakan yang memudahkan dan berpihak kepada tumbuh kembangnya UKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah penataan peraturan perundang-undangan di bidang UKM, sinkronisasi peraturan perundangan-undangan tingkat nasional dan daerah. Pemberdayaan UKM di Kecamatan Matuari Kota Bitung perlu ditunjang oleh peraturan daerah/peraturan walikota terkait dengan pembentukan forum dan peningkatan koordinasi, peningkatan kemampuan dan kualitas khususnya aparat daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan UKM daerah.Selain itu, diperlukan pengembangan model dalam penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan UKM termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Matuari
STRATEGI DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO DALAM MENYUKSESKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Endah, Asri Nur; Mantiri, Michael Stepanus; Gosal, Tuerah Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura, dan Thailand (Founding Fathers). Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyepakati BALI CONCORD II yang memuat 3 pilar untuk mencapai ASEAN Vision 2020 yaitu, Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Econimic Community (AEC). Menurut Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2014 Presiden Susilo Babang Yudhoyono membentuk Komite Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diketuai oleh Menko Perekonomian. Kemudian, Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi MEA. dalam hal ini untuk memberdayakan masyarakat Kota Manado pada umumnya Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan strategi baik tenaga kerja maupun pencari kerja yang terampil, ahli, professional, dan mandiri dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN.Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, pada bulan Juni 2016. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi/pengamatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja serta Kepala Bidang Informasi Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja. Teknis analisis data penulis berupaya dengan mereduksi data atau merangkum atau memilah hal yang pokok, menyajikan data, kemudian penarikan kesimpulan atau evaluasi.Berdasarkan penelitian diatas, maka secara umum bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu dengan membuat kebijakan yang terlebih dahulu melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan MEA dan melihat keuntungan dan kerugian serta peluang dan ancaman sehingga menghasilkan strategi yang dibuat dengan menggunakan analisis SWOT dan menghasilkan :Strength Opportunity Strategy, Weakness Opportunity Strategy, Strength Threats Strategy, Weakness Threats Strategy.Kata kunci: Strategi, Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
PENGARUH INTERAKSI SOSIAL TERHADAP TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT MALALAYANG KOTA MANADO Jeujanan, Bernardus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaringan interaksi dalam suatu organisasi tergantung pada hubungan antara atasan dan bawahan, ketaatan dan komitmen dalam melaksanakan tugas, koordinasi kegiatan pembagian kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal, tidak memakan waktu yang lama sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pegawai dalam melayani masyarakat.Pegawai adalah asset organisasi yang menjadi perencana dan pelaksana aktif dari setiap aktivitas organisasi. Setiap Pegawai mempunyai pikiran, perasaan, kemampuan, keinginan, status, latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang berbeda. Unsur-unsur ini sangat berpengaruh dalam kegiatan interaksi sosial dalam mendukung tercapainya salah satu tujuan organisasi yaitu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil analisa data kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasi produkMoment didapat hasil rXY = 0,903. Hasil ini dikonsultasikan dengan r tabel maka hasilnya adalah berada pada tingkat korelasi sangat kuat, karena kategori korelasi sangat kuat itu berada pada angka 0,800 – 0,100. Daya determinasi antara X dan Y adalah 82%.Artinya bahwa Interaksi Sosial sangatlah berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pengawai Negeri Sipil di Kantor Camat Malalayang Kota Manado. Dari hasil wawancara dengan penulis, sebagian besar responden kurang mengerti secara baik bahasa yang disampaikan oleh pihak pemerintah melalui Kantor Camat Malalayang sebesar 82% responden. Artinya bahwa hasil penelitian ini dapat diterima secara meyakinkan karena reliable.Kata Kunci: Interaksi Sosial, Efektifitas Kerja Pegawai
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TEWASEN KECAMATAN AMURANG BARAT Rempowatu, Karla
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakGood governance yang di maksud merupakan proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service di sebut governace yaitu pemerintah atau kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya di sebut Good Governace atau kepemerintahan yang baik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun faktor-faktor penghambat bagi penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa Tewasen yaitu: rendahnya pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat mengenai good governance, rendahnya kesejahteraan aparatur pemerintah desa, belum memadai sarana dan prasarana pemerintah, Pemerintah desa mengutamakan kepentingan kepentingan pribadi, keluarga dari pada kepentingan publik, tidak mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan, tidak adanya transparansi atau keterbukaan, kurangnya kerjasama, pertanggungjawaban dari pemerintah desa yang tidak jelas.Kata Kunci: Penerapan, Good Governance, Pemerintahan Desa
ETIKA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS (Suatu Studi di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan) Pantouw, Praesy Alfa
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEtika menjadi landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan, disaat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, mereka lalu menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut, karena etika pemerintahan selalu menjadi isu yang senantiasa membutuhkan perhatian yang serius.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai etika aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Ranoketang Tua, dengan menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan penelitian, informan yang ditentukan adalah kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika aparatur pemerintah desa Ranoketang Tua dinilai masih belum yang diharapkan, karena masih terdapat sikap dan perilaku yang tidak dapat memberi contoh bagi masyarakat, disamping itu melalui tutur kata yang tidak sopan dan tidak enak didengar, oleh karena itu perlu kiranya dilakukan peningkatan nilai-nilai etika sebagai aparatur pemerintah desa.Kata Kunci: Etika, Aparatur, Pemerintah Desa
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DI DESA ENAKOM KECAMATAN PIRIME KABUPATEN LANNY JAYA Wakerkwa, Ben
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPartisipasi masyarakat di masa reformasi menjadi tutuntan yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hal ini menjadi ciri khusus bagi masyarakat desa karena keanekaragaman masyarakat desa menjadi cirikhas tersendiri dalam kehidupan masyarakat desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembuatan keputusan di desa Enakom Kecamatan Pirime Kabupaten Lanny Jaya, dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, informan yang ditentukan adalah kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui Badan Permuyawaratan Desa masih kurang optimal, hal ini lebih disebabkan karena kekurang pahaman masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya melalui Bdan Permusyawaratan Desa, begitu pula dengan anggota Badan Permuyawaratan desa itu sendiri yang belum terlalu memahami akan tugas dan fungsinya, sehingga hal ini menghambat dalam pembuatan keputusan desa.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Badan Permuyawaratan Desa, Keputusan.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MO’ONOW KECAMATAN MODAYAG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Mamonto, Ekoputra Aprianto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala desa mempunyai peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa, baik dalam memberikan kebijakan, menciptakan strategi yang tepat dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa, serta membangun komunikasi yang baik agar tercipta suatu kerja sama antara kepala desa dan warganya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Mo’onow Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, informan yang ditentukan adalah kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa lebih dikhususkan pada masyarakat petani, hal itupun terungkap bahwa pemberdayaan yang dilakukan meliputi pelatihan, penyuluhan dan pemberian bantuan bibit serta pupuk, yang datang dari pemerintah kebupaten melalui dinas terkait yaitu dinas pertanian.Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat
MANAJEMEN PENGELOLAN PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KAWASAN MEGAMAS MANADO Kader, Supriyanto Abdul
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui manajemen pengelolan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikawasan megamas manado, melalui indikator pajak parkir di dasarkan PERDA Kota Manado No. 02 Tahun 2011 dan undang-undang republik indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu :pajak parkir. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Fokus Penelitian ini adalah manajemen pengelolan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikawasan megamas manado. Dengan melakukan wawancara pada sejumlah informan dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Dalam pengawasannya di parkiran kawasan megamas yang dikelolah oleh pihak swasta masi sangat kurang, sehingga banyak keluhan yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna parkir yang kendaraannya hilang. Disisi lain, pengguna parkir sangat dirugikan dengan ketentuan umum yang berlaku bagi pengguna parkir yang mengakibatkan kelemahan hukum bagi pengguna parkir yang mau menuntut atas kehilangan kendaraannya.Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan Parkir, Pendapatan Asli Daerah.
RELASI ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (SUATU STUDI DI DESA PINALING KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Momongan, Alfi Herdy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRelasi sering diartikan sebagai Hubungan; Perhubungan; atau pertalian. Relasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hubungan kerja dalam membuat dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Peraturan Desa. Berdasarkan observasi awal di Desa Pinaling ditemukan bahwa hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa masih ditemukan adanya kekurang harmonisan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang masih ditemukan adanya keluhan dari masyarakat pinaling.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskripsi dalam pendekatan kualitatif karena tujuan dari penelitian ini terfokus pada upaya untuk menggali relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Dari hasil penelitian yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa tercapainya suatu kepemerintahan yang baik diperlukan relasi yang baik antara hukum tua, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa.Kata Kunci: Relasi, Kepemerintahan yang baik
PERAN CAMAT DALAM PELAYANAN PEMBUATAN AKTE JUAL BELI (Suatu Studi di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) Saroinsong, Julio
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakFungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Akte Jual Beli adalah salah satu kebutuhan legalitas yang sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat pentingnya pelayanan ini, dibutuhkan pelaksana yang mampu memberikan pelayanan yang baik.Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan mengenai peran dari seorang camat dalam pembuatan akte jual beli, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dari hasil penelitian yang didapati, penulis menyimpulkan perlu adanya perbaikan yang signifikan dalam pelayanan pembuatan akte jual beli.Kata Kunci : Camat, Akte Jual Beli, Pelayanan Publik

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue