cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2013)" : 48 Documents clear
DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI PELAYANAN PUBLIK DALAM SEKTOR PENDIDIKAN PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) POLAKITANG, REYNOLD
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah mencaritahu dampak pelayanan publik di sektor pendidikan pasca pemekaran wilayah. Metode penelitian deskriptif kualitatif mengenai dampak pemekaran wilyah terhadap pelayanan publik di sektor pendidikan dengan memperoleh gambaran yang sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian dilakukan pada aparatur Dinas Pendidikan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud. Sebagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik disektor pendidikan pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih mengutamakan belanja pegawai karena perlu banyak tenaga pengajar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan serta untuk melakukan renovasi dan pembangunan sekolah. Sedangkan kondisi pendidikan pasca pemekaran sudah ada peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan sebelum dimekarkan. Meski kinerja pelayanan publik masih belum merata sepenuhnya akibat letak geografis yang masih sulit untuk dijangkau. Kesimpulan Ketersediaan tenaga pengajar di Kabupaten Kepulauan Talaud  masih sangat kurang,  sebagian besar tenaga pengajar yang ada merupakan guru tidak tetap atau tenaga honorer. Serta ketersediaan pelayanan khususnya sarana dan prasarana sudah terpenuhi hampir 80 % di seluruh kecamatan dalam kurang waktu 11 tahun pasca pemekaran. Hanya di daerah yang letak geografisnya sulit dijangkau yang masih belum semua terpenuhi, akan tetapi terdapat peningkatan setiap tahunnya. Kata kunci : Dampak Pemekaran, Pelayanan Publik, Sektor Pendidikan
Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Sulawesi Utara ( Suatu Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara ) Mawikere, Glory Melisa
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Provinsi Sulawesi Utara dalam pengembangan Pariwisata serta Faktor- faktor yang menghambat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengembangan Pariwisata. Dari hasil penelitian yang dilakuakan lakukan dapat dilihat bahwa saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai langkah guna mengembangkan Pariwisata dengan mengeluarkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungisnya dimana pedoman tersebut dianggap mampu menunjang Tupoksi Dinas sehingga dalam pelaksanaan dilapangan berjalan dengan baik. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara guna mengembangkan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu tolak ukur, sector pariwisata dikatakan berkembang apabila kunjungan wisatawan yang datakung semakin bertambah. Guna menarik minat wisatawan local dan mancanegara Berbagai ivent baik skala nasional sampai skala internasional telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan guna mendongkrak sector pariwisata. Adapun indikator yang mengukur kinerja itu sendiri yaitu yaitu (a) produktivitas,  (b) kualitas layanan, (c) responsivitas, (d) responsibilitas, (e) akuntabilitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  itu sendiri : (a.) komunikasi, (b.) sumber daya, (c.) struktur organisasi.
KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN LANSOT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TULUNG, VIRGIE ZASKIA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka peningkatan kinerja LPM melalui pencapainan sasaran dan tujuan, baik untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota ataupun meningkatkan kemampuan untuk memperoleh hasil yang baik, maka LPM perlu meningkatkan daya saingnya agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada efisiensi dan efektifitas kinerja. Cara terbaik untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasar kepada unsur-unsur efisiensi dan efektifitas kinerja adalah melalui pelaksanaan system manejemen yang baik. Suatu organisai untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya diperlukan kinerja yang baik dan sungguh-sungguh baik dari pengurus maupun dari anggota LPM itu sendiri.  Untuk menunjang hal tersebut diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui pemberian latihan dan bimbingan agar LPM bisa memahami kemampuannya/potensi yang diperlukan untuk berkembang. Artinya suatu penilaian kapasitas kemampuan kinerja suatu organisasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pengurus dan anggota sangat diperlukan sebagai salah satu cermin pribadi suatu organisai, yang hasilnya menjadi pijakan untuk memperkuat dan mengembangkan kemampuan dalam usaha mencaapai cita-citanya.
Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Minahasa. Rawung, Gary
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi di Indonesia, penataan dengan strategi penundaan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan penghitungan kembali jumlah kebutuhan pegawai negeri disetiap instansi terlebih khusus di daerah, maka dapat menstabilkan kembali sistem perekrutan pegawai negeri sipil secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini melibatkan 10 (sepuluh) orang responden antara lain Kepala, Sekretaris dan Staf Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui wawancara (interview), dan Dokumentasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Moratorium calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa adalah dengan melakukan penataan pegawai negeri sipil dengan strategi penundaan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan penghitungan kembali jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan moratorium calon pegawai negeri sipil adalah agar terlaksana secara efektif program penataan sistem kepegawaian Negara dalam rangka reformasi birokrasi.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli) Tomuka, Shinta
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Applying of governance good to represent absolute requirement of people majority for the shake of creation an political system more standing up for governance importance of people as according to principles democratize universally. This matter earn also become factor impeller of its form governance political wanting that various process governance of that goodness from facet process formulation of policy of public, management of development, execution of public bureaucracy of governance to be walking transparently, efficient and effective to increase kesejahtraan of people. Writer conduct research about principal applying of Governance Good in execution of service of Public in District Of Girian Town of Bitung (study about service of Akte Sales). This research will use method qualitative, that is a[n research of kontekstual making human being as instrument, and adapted for by fair situation that in its bearing with data collecting which is on generally have the character of qualitative. Approach qualitative distinguished by target of research coping to comprehend symptoms which in such a manner which do not need kuantifikasi, because symptom do not enable to be measured precisely. Focus in this research : 1) governmental Principle Participation government officer in giving service of public; 2) Rule / definitive order in service of Sale Act Buy; 3) Principle Transparency in service of making of Sale act Buy; and 4) Principal and Responsive Principle of Akuntabilitas. Keywords : Principles Applying, Good Governance, Public Service
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TVRI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYIARAN PROGRAM Kombaitan, Yuliana
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media televisi merupakan media yang memiliki pengaruh lebih dibandingkan media lainnya, melalui program siarannya baik siaran berupa program pendidikan, hiburan dan informasi memiliki dampak positif maupun negatif terhadap penontonnya, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu bagaimana konsep programnya, bagaimana pengemasannya, penempatan waktu penayangan, dan faktor eksternal yaitu kehidupan sosial, budaya di lingkungan masyarakat yang menjadi jangkauan wilayah siaran stasiun televisi tersebut. Untuk melaksanakan tugasnya TVRI menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik; Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaran penyiaran televisi publik; Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Utara sudah sewajarnya dalam pelaksanaan Produksi dan penyiaran program berorientasikan pada kepentingan publik Sulawesi Utara. Memang tidaklah mudah bagi LPP TVRI Sulawesi Utara dalam merealisasikan visi dan misinya dalam kondisi persaingan tayangan program televisi dari stasiun televisi swasta lokal maupun nasional, namun demikian segala upaya harus tetap dilakukan LPP TVRI Sulawesi Utara, salah satunya yaitu memperbaiki kondisi peralatan satuan pemancar yang sudah mulai usang dan kekuatan daya jangkaunya sudah kurang baik sehingga pancaran tayangan program siarannya kurang begitu baik diterima di rumah-rumah terutama daerah di pingiran kota dan daerah pedalaman (desa-desa). Selain itu juga LPP TVRI Sulawesi Utara harus memperbaiki kualitas pengemasan produksi dan penyiaran programnya agar diminati oleh masyarakat Sulawesi Utara. Disinilah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan TVRI dalam Meningkatkan kualitas penyiaran program Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya peralatan teknik produksi dan penyiaran yang sudah rusak, sedangkan peralatan yang masih dapat dioperasikan saat ini hampir sebagian besar sudah berusia tua (peralatan lama) sehingga kualitasnya sudah tidak optimal; Satuan pemancar sebagai ujung tombak penyiaran program walaupun sudah ada pengadaan peralatan transmisi baru dengan kekuatan 20 KW pada satuan transmisi panyandakan namun untuk stasium transmisi lainnya masih sangat memprihatinkan karena kondisi daya pancarnya hanya tinggal 50% dari daya pancar yang dimilikinya Kata Kunci : Implementasi, kebijakan TVRI, kualitas penyiaran
Etika Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik. ( Suatu Studi di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan ). Tarumingkeng, Sofny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur pemerintah tentu mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Proses penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat berlangsung dengan efisien dan efektif bila didukung oleh manusia-manusia pelaksananya yang memiliki kualitas, terutama pada aparat pemerintah sebagai pelaksana utamanya. Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks sangatlah diperlukan dalam pengendalian operasi manajemen pemerintahan, namun kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru. Etika penting dalam birokrasi. Pertama, masalah yang ada dalam birokrasi semakin lama semakin komplek. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparaturnya. Sangat dibutuhkan Etika dari para aparat ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Kata Kunci : Etika, Birokrasi, Pemerintahan yang baik
ANALISIS PENYEBAB KONFLIK ANTARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON PERIODE 2004-2009 Rambing, Prilly Kartini
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memasuki tahun 1980 , komunitas masyarakat  Tomohon punya keinginan untuk meningkatkan status Tomohon dari sebuah Kecamatan menjadi Kota Administratif (Kotif). Dari keinginan inilah sehingga perjuangan demi perjuangan dilakukan masyarakat kota Tomohon sehingga terbentuklah  kota Tomohon. Walikota pertama yang memimpin kota Tomohon yaitu Boy Tangkawarouw, namun walikota dan wakil walikota pertama yang memimpin Kota Tomohon yang terpilih secara difinitif ialah pasangan Jefferson Rumajar dan Lineke Watoelangkouw. Pasangan yang terpilih ini merupakan pasangan yang solid pada masa kampannye. Pada awal kepemimpina mereka, kerjasama dan komunikasi yang baik masih terjalin diantara mereka, namun sayangnya setahun lebih kepemimpinan antara mereka, masalah-masalah kecil munlai muncul , sehingga menimbulkan konflik antara mereka berdua. Dari sinilah sehingga penelitian ini dilakuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang menyebabkan konflik antara walikota dan wakil walikota Kota Tomohon periode 2004-2009. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai sejumlah elemen masyarakat kota Tomohon, antara lain wartawan, pemerhati politik, aktivis-aktivis pemuda kota tomohon,masyarakat kota Tomohon, bahkan sampai kepada keluarga atau sahabat terdekat dari walikota dan wakil walikota. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mencari data-data melalui  media online dan Koran-koran dan majalah. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data-data yang didapatkan baik dari wawancara dan media, semuanya ditungakn di dalam hasil penelitian . Dari hasil penelitian yang di dapatkan, dapat dibenarkan bahwa antara walikota dan wakil walikota kota Tomohon periode 2004-2009 terjadi permasalahan sehingga timbulah konflik antara mereka. Berbagai macam konflik yang terjadi, baik konflik pribadi maupun konflik yang berhubungan dengan pemerintahan. Di mulai dari masalah pembagian jata proyek pemerintahan, masalah masing-masing partai pengusung semasa pencalonan, bahkan masalah perjanjian interen masa pra kampanye, dan ketidak pahaman tugas pokok dan fungsi dari walikota dan wakil walikota dan tekanan-tekanan dari masing-masing pihak keluarga, itu semua merupakan potensi konflik diantara mereka. Kata Kunci :  Konflik, Walikota, Wakil Walikota.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA WADUY, OKTOPIANUS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang disingkat (e-KTP) adalah suatu identitas penduduk yang didesain dengan autentifikasi dan pengaman data tinggi dengan menanamkan chip di dalam kartu yang mempunyai kemampuan utentifikasi, enkripsi dan tanda tangan digital. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat sehingga data pemilih dalam Pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi dan semua Warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya yang diatur dalam peraturan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif diskriptif,  yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek  yang alamiah yang dimana peneliti sendiri adalah sebagai instrumen kunci terhadap  Implementasi kebijakan pemerintah tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Informan adalah narasumber yang benar tahu akan kondisi internal dan eksternal yang ada di lokasi penelitian dan yang menjadi informan dari penelitan ini adalah masyarakat secara umum yang ada di kecamatan Loloda Utara. Informan yang diambil berjumlah 11 informan, yang terdapat di kecamatan Loloda Utara Penduduk kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2012 berjumlah ± 9.552 terdiri dari laki-laki 4.621 jiwa sedangkan perempuan sekitar 4.931 dengan jumlah kepala keluarga 2.186 (tabel 1). Data pada tabel 2 menunjukan bahwa jumlah pilih yang berada di kecamatan Loloda Utara berjumlah. 6.579 Jiwa, dimana penerapan (e-KTP) belum mencakup semua pihak Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan dari 6,579 wajib pilih tidak seluruhnya memiliki (e-KTP). Data  menunjukkan bahwa tidak seluruhnya penduduk yang didata dalam perekaman (e-KTP)  dengan jumlah penduduk 9567 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP yaitu berjumlah 6,579 jiwa dan yang baru didata dalam dalam perekaman pembuatan (e-KTP)  berjumlah 3563 jiwa, dan yang belum didata 3016 jiwa. Implementasi pelayanan publik khususnya (e KTP) di Kecamatan Loloda Utara secara umum kualitasnya perlu ditingkatkan kembali. Dan faktor-faktor.yang menjadi penghambat diantaranya.: kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki (e-KTP), cuaca, kurangnya teknisi dan minimnya peralatan, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Hal ini yang  menjadi kendala sehingga penerapan (e-KTP) di Kecamatan Loloda Utara sampai saat ini belum mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Pemerintah, KTP elektronik
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN KOROMPIS, EARLITA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan permusyawaratan desa atau BPD sebagai lembaga pemerintahan di desa memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan lembaga BPD ini di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada pasal 200 angka 1 disebutkan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Salah satu peran BPD adalah pengawasan ADD yaitu sumber pembiayaan utama untuk itu diharapkan kepala desa lebih memposisikan ADD dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek/kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan, yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci :Kinerja. BPD, Pengawasan

Page 2 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue