cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 75 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017)" : 75 Documents clear
PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN AKTA JUAL BELI TANAH DI KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Natalia, Susi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini untuk mengetahui apakah Good Governance (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertaggungjawaban) terhadap Pelayanan Akta Jual Beli Tanah (ketepatan waktu, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, kemudahan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan) di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado Dibawah bimbingan … dimana telah dilakukan pengumpulan data kepada 30 orang pegawai dan masyarakat hasilnya 0,732 dinyatakan hubungan pengaruhnya tergolong sangat kuat. Untuk menentukan besarnya sumbangan (koefisien determinan koefisiensi penentu). Pengaruh Good Governance, terhadap pelayanan Akta Jual Beli Tanah di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado hasilnya sebesar 73% dan sisanya 27% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. Untuk mengetahui hasil t hitung hasilnya 8,754 sehingga di dapat t tabel =1,35. Ternyata t hitung > t tabel atau 8,754 > 1,35. Kesimpulannya: korelasi variabel X dengan Y atau hubungan pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadapPelayanan Akta Jual Beli Tanah di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado signifikan. Untuk mengetahui hasil persamaan regresi sederhana tentang Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap pelayanan Akta Jual Beli Tanah di KantorKecamatan Malalayang Kota Manado hasilnya signifikan. Hasilnya Y = a+bX= 5,176+0,839 (X). X = 48 Y = ΣY =45,44Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik.
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PINABETENGAN UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Rantumbanua, Chrisman Arol; Kasenda, Ventje; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan pajak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta pemerintah desa untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal.Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Membayar Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.
PARTISIPASI GENERASI MUDA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud) Pinilas, Rifaldi; Gosal, Ronny; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai penerus cita-cita bangsa. tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud dari hasil penelitian bahwa yang menjadi kendala dalam partisipasi yaitu kurangnya pembinaan dan motivasi dari aparat desa, kurangnya kemampuan dan keahlian para pemuda, kurangnya kesadaran pemuda tentang pembangunan, dan kurangnya pendidikan, selanjtnya partisipasi generasi muda dalam pengawasan menunjukan tingkat partisipasi generasi muda belum ikut terlibat dalam proses pengawasan pembangunan tersebut. Dikalangan generasi muda lebih cenderung melakukan aktifitasnya masing-masing. Yang seharusnya generasi muda ikut serta melakukan pengawasan di dalamnya.Kata Kunci: Partisipasi, Generasi Muda, Pembangunan.
KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Paendong, Jonathan; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintahan desa membutuhkan peran pemimpin yaitu Kepala Desa, kepemimpinan Kepala Desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya kemampuan Kepala Desa mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, seorang Kepala Desa bukan hanya dituntut mampu mengolah perangkat yang ada dalam struktur desa, namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepimimpinan Kepala Desa ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari kemampuan analitis ditunjukan dengan kemampuan Hukum Tua dalam menganalisa potensi-potensi yang perlu diberdayakan sehingga masyarakat yang sejahtera dan mandiri dapat terwujud akan tetapi hal terpenting yang menjadi masalah adalah pelaksanaan program pemerintah.Kata Kunci: Kepemimpinan, Hukum Tua, Pemberdayaan Masyarakat.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN DI KECAMATAN TIDORE TAHUN 2015 Kadir, Adi Abdul; Mamentu, Michael; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud demokratis lokal. Dimana dengan adanya pemilihan kepala daerah ini masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin di daerahnya. Selain itu pemilihan kepala daerah secara langsung membuat rakyat lebih bisa memantau dan meminta pertanggung jawaban sehingga akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat lebih meningkat. Karena rakyat memiliki hak untuk menagih janji dan meminta pertanggung jawaban dari kepala daerah. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya merupakan patisipasi politik dalam rangka meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Tidore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tidore dalam pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 cukup tinggi. hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara sebanyak 11.252 orang dari 12.827 orang yan terdaftar dalam DPT dengan pencapaian partisipasi sebesar 89.00%. Pasangan nomor urut 1 Drs. Hamid Muhammad dan Abdurrahim Saraha, SH, memperoleh suarasebanyak (27.90%), pasangan nomor urut 2 Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM. dan Mochtar Sangadji, SIP. Dan nomor urut 10% 3 Capt. H. Ali Ibrahim, MH. dan Muhammad Senin, SE. memperoleh suara sebanyak (62.10%). Partisipasi politik masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. Masyarakat Kecamatan Tidore juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpa rtisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.Kata Kunci: Partisipasi, Kinerja.
PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PENEMPATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT Batita, Adrian; Nayoan, Herman; Tompodung, Jones
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Kepegawaian Daerah atau BKD diarahkan untuk menciptakan calon-calon aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih, dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya, kegiatan penempatan Aparatur Sipil Negara merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah di daerah untuk menempatkan pegawai pada jabatan atau unit kerja sesuai dengan peraturan atau mekanisme yang ada di daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk kesesuaian penempatan pegawai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat belum semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penempatan pegawai tidak sepenuhnya melalui kajian dan mekanisme yang benar. Hal ini dapat di lihat dari ketidaksesuaian penempatan pegawai dengan kebutuhan jabatan dan pengetahuan, dimana pegawai yang ditempatkan belum berdasarkan pada syarat golongan kepangkatan dan latar belakang pendidikan. Namun, secara prinsipnya pelaksanaan penempatan pegawai pada Dinas Pendidikan dinilai informan sudah baik karena adanya kesesuaian antara pelaksanaan penempatan pegawai dengan keterampilan, kemampuan serta kepribadian pegawai.Kata Kunci: Peranan, Badan Kepegawaian Daerah, Penempatan Jabatan.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KAKASKASEN DUA KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON Luas, Jessica; Kimbal, Marthen; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik adalah salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan pada pelayanan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan publik di Kelurahan Kakasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kehandalan dan daya tanggap dalam melayani didapati bahwa sebagian aparat Kelurahan Kakaskasen Dua belum dapat diandalkan dalam mengoperasikan komputer, sehingga pelayanan terasa berbelit, hal ini merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, karena daya tanggap atau kepekaan merupakan aspek yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat, hal daya tanggap akan berujung kepada empati kepada masyarakat, dan hal tersebut berjalan bersamaan dan hal ini memang harus berjalan sesuai agar tidak menimbulkan kekecewaan.Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DISTRIK GILOMBADU KABUPATEN TOLIKARA Kogoya, Temiton; Gosal, Ronny; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah melalui Aparatur Sipil Negara sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak tidak berjalannya pelayanan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah, sehingga kinerja Aparatur Sipil Negara dapat ditingkatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan pelayanan publik di Distrik Gilombadu Kabupaten Tolikara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja yang ditunjukkan Aparatur Sipil Negara di Distrik Gilombadu dapat dikatakan baik dilihat dari produktivitasnya serta kemampuan aparat dalam menjalankan tugas, namun dalam hal kedisiplinan aparat Distrik Gilombadu belum maksimal, hal ini sesuai dengan hasil penelitian ditemui bahwa kedisiplinan yang rendah lama kelamaan akan berpengaruh pada produktivitas aparatur tersebut.Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik.
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi di Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro) Tamar, Meity Asmita; Pangemanan, Sofia; Tompodung, Jones
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEtika pemerintahan terkait proses penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mentaati berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hubungan kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, disamping itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses pelayanan publik, dengan demikian dapat di pahami bahwa konteks dalam beretika akan menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di kantor Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku aparatur pemerintah tercermin pada sikap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Etika pemerintahan berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa selama ini dalam melaksanakan tugasnya aparatur selalu mentaati peraturan disiplin, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, saling menghormati, santun, ramah dalam melayani anggota masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Siau Barat Selatan merupakan tugas-tugas yang dipikul bersama sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan kinerja aparatur sipil negara. Apapun bentuknya jika melekat sebagai aparatur sipil negara berarti dia harus berkepentingan untuk melayani masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa setiap aparatur pemerintah tentu sangat berurusan langsung dengan kegiatan pelayanan publik.Kata Kunci: Etika Pemerintahan, Kinerja, Aparatur Sipil Negara.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA TOUNDANOUW ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Tampongangoy, Deborah Claudia; Gosal, Ronny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBeras untuk masyarakat miskin (raskin) merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan, agar masyarakat miskin tersebut dapat memperoleh beras untuk kebutuhan makan sehari-harinya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam kluster I tentang bantuan dan perlindungan sosial, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, yang menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi yang melaksanakan proses penyaluran beras miskin dari pusat sampai ke pedesaan sudah tersusun sebagaimana aturan peraturan penundang-undangan yang ada hanya dalam susunan organisasi di desa dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa bersama perangkat desa yang seharusnya harus ada pelaksana kegiatan yang tentunya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan implementasi beras miskin.Kata Kunci: Implementasi Program, Beras Miskin.

Page 2 of 8 | Total Record : 75

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue