cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan" : 42 Documents clear
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAHAN KOTA MANADO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Sumangando, Revaldi C.; Liando, Daud; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Keberadaan Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaran kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Melihat Fenomena Aparatur Sipil negaradi kota manado yang tidak netral dengan berbagai factor, Fenomena yang terjadi di lapangan ialah Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan hal- hal seharusnya aparatur sipil negara harus hindari dalam netralitas ialah: ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Adapun 5 Kasus Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terlapor di Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di kota manado, yakni: Eks Camat Kecamatan Mapanget inisial (AM), eks Camat Kecamatan Bunaken inisial (KL), staff Kecamatan Bunaken inisial (RS), eks Lurah Wenang Selatan inisial (LI), eks Lurah wenang inisial (KO).Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO (STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA MANADO) Launde, Agata Pransiska; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Kesehatan adalah hal yang utama bagi setiap orang, dengan keadaan yang sejahtera secara fisik, mental dan sosial maupun spiritual maka akan memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Kesehatan dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh serta juga di imbangi dengan berolahraga. Dalam bahan makanan perlu diawasi penggunaan bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu produk makanan yang di jual perlu di awasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperiksa sesuai standar kelayakan untuk dikonsumsi.Pengawasan terhadap makanan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan. Kementrian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan Kementrian Kesehatan, Kepala dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementrian Kesehatan.Kata Kunci: Makanan, Penggunaan Bahan Makanan, Pengawasan Makanan, Kesehatan.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA GUNUNG PAYUNG DI DESA POOPO KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pendong, Alesandro; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral pengelolaan dan pengembangannya. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan insfratruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi anatara aparutur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak di pungkiri bahwa hampir seluruh Indonesia memeliki potensi pariwisata, maka yang perlu di perhatikan adalah sarana transportasi, keadaan insfrastruktur dan sarana-sarana pariwisata lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi masalah sehingga akan diperoleh jawaban dari masalah penelitian melalui informasi yang disampaikan oleh informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Poopo telah mengupayakan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dengan mempertontonkan tari-tarian budaya yang di peragakan oleh masyarakat Desa Poopo itu sendiri. Objek dan atraksi wisata ini termasuk produk industri pariwisata yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata gunung paying, serta pemerintah desa dan masyarakat telah menyediakan alat transportasi guna menunjang wisatawan untuk menuju lokasi oabjek wisata gunung payung. Alat transportasi saat ini yang disediakan merupakan kendaraan roda dua yang dapat di sewa oleh para wisatawan untuk menuju lokasi wisata jika tidak ingin berjalan kaki.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Pengembangan Pariwisata.
EVALUASI KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting) Pioh, Aldi; Waworundeng, Welly; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Minimnya informasi mengenai kartu nelayan belum mencakup seluruh masyarakat nelayan, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat enggan untuk membuat kartu nelayan. Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementrian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi sulawesi utara melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Juga pentingnya mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan kartu nelayan terhadap dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENGATASI KONFLIK DI KELURAHAN IMANDI DAN DESA TAMBUN KECAMATAN DUMOGA TIMUR Suhing, Rico; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Bolaang Mongondouw Memiliki Suku Dan Adat-Istiadat Yang Berbeda-Beda Namun Di Iringi Dengan Pluralitas Budaya Yang Majemuk. Sebagaimana Daerah Lainnya, Bolaang Mongondow Sebagai Salah Satu Daerah Di Indonesia Yang Terkenal Dengan Multikulturalnya Menyimpan Sejarah Tersendiri Yang Melatarbelakangi Perkembangan Sosial, Budaya Dan Politik. Sebagai Daerah Dengan Tingkat Kepedulian Daerah Yang Masih Begitu Tinggi, Bolaang Mongondow Terkenal Dengan Sejarah Yang Membentuk Struktur Masyarakatnya Sendiri, Karena Disadari Atau Tidak Terlepas Dari Nilai Moralnya, Norma-Norma Yang Menjelma Dari Kebiasaan Masyarakat Bolaang Mongondow Dengan Sendirinya Akan Terlembagakan. Numun Di Tengah-Tengah Keindahan Multikultural Budaya Di Tanah Bolaang Mongondow Masi Juga Terdapat Gesekan Social Yang Berujung Pada Konflik Sosial. Sepertinya Halnya Konflik Sosial Yang Terjadi Di Kelurahan Imandi Dan Desa Tambun. Konflik Sosial Antar Kedua Pihak Tersebut Terjadi Karena Dendam Lama, Semisal Perebutan Daerah Pertambangan Dan Ujaran Status Di Media Social Yang Saling Memprofokasikan Sehingga Memicu Masyarakat Desa Untuk Saling Dendam. Tercatat Ada Beberapa Konflik Yang Muncul Ke-Publik Di Antaranya; Rabu (2/5/2012) Tawuran Terjadi, Diawali Saling Lempar Batu Dan Saling Sabet Antara Pemuda Desa Imandi Dan Tambun. Nevri Singal, Terkena Sabetan Parang Di Kepala Bagian Belakang Sebelah Kanan. Nevri Meninggal Di Puskesmas Imandi. Senin (28/4/2015) Bentrokan Dua Warga Desa Menyebabkan Korban Luka Luka Berjumlah 24 Orang. Pandangan Ini Justru Mengarah Pada Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Karena Pemerintahlah Yang Mempunyai Otoritas Penting Dalam Mengatur Semua Aspek Kehidupan Sosial Masyarakat. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dumoga Timur Dalam Mengatasi Konflik Kelurahan Imandi Dan Desa Tambun. Dalam Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.Kata Kunci: Koordinasi, Konflik, Koordinasi Pemerintah
IMPLEMENTASI APLIKASI PORTAL ANALISIS DATA BERBASIS PETA (PANADA) STUDI DI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO Maatoke, Fernando Septian; Kaawoan, Johannis; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era revolusi industri 4.0 yang seperti sekarang ini, terjadi perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Sekarang ini banyak kecanggihan teknologi yang mendukung perkembangan dunia informasi. Perkembangan teknologi pada jaringan komputer menyebabkan peningkatan pesat pada bidang telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya internet. Internet sebagai salah satu implementasi dari teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan teknologi utama yang sedang dan terus dikembangkan banyak organisasi ataupun individu. Setiap individu ataupun organisasi juga selalu mengalami perubahan Saat ini perubahan dalam penyampaian informasi, perubahan sosial, ekonomi dan budaya di dorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini suatu perwujudtan lewat pelayanan publik yang disajikan dalam bentuk praktis dan terpadu menjadi bagianpenting dalam mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), upaya pencapaian tujuan bernegara dalam konsep (welfare state) yaitu dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, profesional, dan yang mampu menjawab tantangan perubahan masyarakat. Portal analisis data berbasis peta (PANADA) adalah suatu terobosan pemerintah yang bersifat inovasi lewat penerapan aplikasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota Manado, dicanangkan aplikasi ini untuk membantu pemerintah kota Manado dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi dan administrasi. Portal tersebut dibangun sebagai informasi yang berbasis geospasial yang akurat, mutakhir dan unified atau dapat menjadi satu basis/referensi data. Kemudian dapat dimanfaatkan secara mudah olehinternal perangkat daerah pemerintah kota Manado dan oleh masyarakat.Kata Kunci : Implementasi, Informasi, Pelayanan Publik.
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI TANAMAN LOKAL (Suatu Studi Di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Memaksimalkan Pemanfaatan Serat Pisang Abaka di Kecamatan Essang) Majore, Meikson; Kaawoan, Johannis; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya alam merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh alam perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut, agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara berada diujung selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Meskipun berada di daerah kepulauan yang identic dengan pulau karang dan lautan, namun Kabupaten Talaud menyimpan potensi sumberdaya alam yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan daerah di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan serat pisang Abaka di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam produksi serta pisang abaka, dalam rangka memenuhi aspek tersebut, pemerintah kabupaten mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia berupa peralatan mesin yang diberikan kepada kelompok tani dan hasilnya cukup untuk meningkatkan produksi namun masih terkendala jumlah tempat produksi masih sedikit dan masih terpusat di satu tempat serta untuk mengangkut serat pisang abaka masih melalui teknik konvensional yakni melalui sungai karena infrastruktur jalan yang belum memadai.Kata Kunci: Program Pemerintah, Pemanfaatan, Tanaman Lokal.
PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TOMOHON Repi, Jeklin F.; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme.yang optimal dari Aparatur Sipil Negara sangat diperlukan. Salah satunya dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu. Tetapi yang terjadi saat ini masih perlu sentuhan inovatif karena profesionalisme dalam hal melayani masyarakat belum terlihat. Oleh karena itu pelayanan publik yang baik masih sangat diharapkan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Publik di Kota Tomohon . Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa perlu adanya kualitas kedisiplinan kerja aparat pemerintahan untuk mewujudkan keefektifan dalam pelayanan umum bagi masyarakat. Dengan tingkatkan disiplin kerja aparatur setempat maka profesionalisme di Dinas mampu memberikan pelayanan yang memadai dan tidak merugikan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik akan menciptakan sesuatu yang harmonis baik antara masyarakat dan aparat maupun dengan sesame aparat. Sesuai dengan prosedur diatas telah ditetapkan masyarakat menginginkan agar adanya perbaikan kualitas disiplin dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang rata-rata memberikan jawaban agar proses pelayanan harus lebih baik dari sebelumnya untuk kepuasan masyarakat itu sendiriKata kunci: Profesionalisme, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik
Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado (Studi Di Kecamatan Paal 2) Salles, Ogtavianus F.; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana banjir di daerah. Pemerintah daerah baik Badan Panggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah terkait terlihat melakukan upaya penanggulangan banjir akan tetapi hanya ketika masalah banjir itu ada. Tidak ada sebuah tindakan yang lebih kongkrit dalam melakukan penanggulangan banjir saat bencana tersebut belum terjadi. Transparansi publik mengenai program penanggulangan banjir tidak di sosialisasikan sehingga terlihat bahwa pemerintah Kota Manado miskin program di bidang penanggulangan bencana banjir. Ketika curah hujan dengan durasi yang lama maka di beberapa wilayah terlihat genangan air yang berpotensi banjir, sebagai contoh sungai paal 2 ketika curah hujan dengan durasi lama maka air akan naik dan bermuara ke permukaan perumahan, daerah perkamil dan tikala selalu menjadi langganan banjir. Seharusnya antisipasi banjir sudah di lakukan jau-jau hari agar supaya ketika curah hujan, air tidak naik ke permukaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado, (Studi Di Kecamatan Pall Dua. Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Manajemen Pemerintah, Penanggulangan Banjir.
STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA Lolong, Christofel Ronal; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan pengendalian dan pengawasan merupakan strategi dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimana hal itu sangat di perlukan dikarenakan kejahatan narkotika psikotropika sudah meluas hampir di seluruh wilayah yang ada di Kota Manado, maka dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Manado membentuk tiga bidang yaitu, bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan. BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (Primary Perevention) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (Secondary Prevention) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang penyalahgunaan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial. Selama ini Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran terlarang narkotika tidaklah lepas dari upaya nonpenal dan upaya penal, upaya nonpenal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Manado selama ini adalah dengan melakukan Program Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).Kata Kunci: Strategi, Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Peredaran Narkotika.

Page 1 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue