cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 104   105   106   107   108 
Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan Rio Alfirando Polla; Marlien T Lapian; Trintje Lambey
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. Dampak dari adanya COVID-19 yang jauh lebih besar dirasakan di daerah-daerah yang diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana pemerintah membatasi akses masyarakat mulai dari mobilitas penduduk sampai dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam rangka menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, kurangnya pendapatan bagi masyarakat yang ada di desa, maka pemerintah pusat menginisiasi peralihan sebagian penggunaan dana desa yang semula hanya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, diubah atau diambil sebagian untuk diberikan kepada masyarakat berupa Bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat yang terkena dampak virus corona tersebut khususnya dibidang ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpukan bahwa tingkat pemahaman pelaksana kebijakan yakni pemerintah desa, terlihat bahwa telah ada prosedur yang harus diikuti oleh aparat pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur selain itu Pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, BLT, Dana Desa
Implementasi Kebijakan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Manado Deby Anastasia Jacobus; Fanley N Pangemanan; Welly Waworundeng
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk akuntabilitas pada lembaga pemerintah adalah melalui aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk Elektronik (E-Sakip). Model ini merupakan sistem informasi kenerja yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web sehingga memudahkan Instansi Pemerintah sebagai penghasil data untuk menginformasikan kinerja Instansi Pemerintah kepada masyarakat dimana saja dan kapan saja dengan adanya koneksi internet. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Manado juga sebagian besar telah menggunakan e-Sakip, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan E-Sakip dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Komunikasi internal yang terjalin di dalam Dinas PP dan KB Kota Manado sudah terjalin dengan baik, Disposisi/Sikap yang ditunjukkan implementator dalam internal Dinas PP dan KB Kota Manado telah menunjukkan hasil yang baik, tetapi berbeda dengan Bagian Organsiasi Bapeda dan Kepegawaian Sekretariat Daerah yang masih terdapat kendala, sehingga evaluasi hasil pelaporan esakip belum optimal Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, E-Sakip, Kinerja
Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Desa Di Kawasan Perusahaan PT. Sasa Inti Minsel Studi Kasus Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Yonathan Thertian Rosefel Mawara; Novie R Pioh; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sasa Inti Minsel di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. partai politik telah melakukan upaya agar semua masyarakat dapat menggunakan hak suara mereka. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Penelitian ini berada Desa Di Kawasan Perusahaan PT. Sasa Inti Minsel khususnya di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa indikator adanya perhatian terhadap sosial dan ekonomi kagiatan CSR (Corporate Social Responsibility ) ini, pihak perusahaan PT. Sasa Inti Minsel melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat serta ikut serta dalam suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility ) perusahaan. 2. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sasa Inti Minsel dalam pembangunan pada kegiatan CSR ( Corporate Social Responsibility ) ini di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan CSR, Pembangunan
Partisipasi Politik Masyarakat Sangihe Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kecamatan Manganitu Ledya Rachel Luly; Marlien T Lapian; Trintje Lambey
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Partisipasi politik masyarakat sangihe pada pilkada tahun 2017 di Kecamtan Manganitu. Pemilihan Umum merupakan salah satu momen penyaluran aspirasi bagi Masyarakat terhadap Pemerintah. Pada Pemilihan Umum, Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan orang yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan juga memimpin mereka sebagai presiden di lembaga eksekutif dalam masa jabatan lima Tahun. Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemlih masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Kabupaten Sangihe sendiri khususnya di Kecamatan Manganitu partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 dinilai sangat antusias, hal ini di buktikan dengan jumlah pemilih pada pilkada tahun 2017 yaitu 11.845 pemilih dengan pengguna hak pilih 9.718 atau sekitar 81.2 %. Dari data yang di peroleh bahwa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka karena faktor usia dan kurangnya kesadaran politik masyarakat. Namun dari penyelenggara dan juga partai politik telah melakukan upaya agar semua masyarakat dapat menggunakan hak suara mereka. Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarajat, Pilkada
Peranan Ratumbanua dalam Pembangunan Desa Partisipatif di Desa Bulude Pulau Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud Stefanus Sampe
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga adat Talaud dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan wakilnya Inangnguwanua perangkat lainnya Aalan sasarahe, Wuaho, Panucu, dan para kepala suku. Dahulunya kelembagaan ini merupakan sebuah pemerintahan kerajaan lokal yang pada akhirnya digantikan dengan struktuir pemerintah desa. Ratumbanua dan Inangnguwanua serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Kondisi lembaga adat Desa Bulude masih berfungsi dengan baik, sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat desa, memiliki eksistensi yang kuat baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam sistem pemerintahan Desa Bulude. Posisi Ratumbanua memiliki peranan yang besar dalam menciptakan suatu kondisi keseimbangan, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah memahami apa yang kehendaki rakyatnya dan rakyatpun memahami kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga masyarakat termotivasi untuk memberikan dukungan atau partisipasinya terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kata Kunci: Peranan, Ratumbanua, Pembangunan Partisipatif
Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 (Studi Di Desa Iligon Kecamatan Pinolosian Timur) Indaranti Molalinda; Agustinus B Pati; Jones Tompodung
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Iligon Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah dengan melaksanakan Pemilukada di daerah-daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dengan itu rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Pemilukada juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan hal yang penting, mengingat legitimasi masyarakat juga terletak pada jumlah partisipasi masyarakat yang memilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian suara pada pilkada bolaang mongondow selatan di desa Iligon sudah termasuk baik, hal tersebut pengaruh dari tim sukses dan juga calon yang ditawarkan oleh partai politik, Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye ataupun rapat umum tak terlepas dari peran partai politik itu sendiri yang memberikan pendidikan politik. Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pilkada
Implementasi Kebijakan Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 Britney W. H Tamboto; Fanley N Pangemanan; Welly Waworundeng
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022. Dalam pemilihan kepala desa dewasa ini masyarakat sudah tidak lagi melihat sosok pemimpin desa lewat visi dan misinya, karakternya, perilaku, sifat, keberanian untuk berani berbicara, dan latar belakang calon bahkan pengalaman calon dalam organisasi bahkan organisasi kecil sudah tidak dijadikan patokan oleh masyarakat untuk memilih seorang pemimpin di desa. Ada juga tipe masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak menyukai calon-calon kepala desa yang ada atau tidak memilih hanya karena bingung akan memilih siapa. Desa dapat menjadi maju dan mandiri tergantung pemimpinnya. Di kabupaten Minahasa Selatan Implementasi Pemilihan Kepala Desa dilakukan pada Oktober 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa masih banyak yang tidak mengetahui aturan yang menjadi pedoman dalam mewujudkan implementasi kebijakan, komunikasi kurang terjalin dan terbentuk karena masih adanya permasalahan-permasalahan yang lahir akibat kurang membangun hubungan sehingga terlaksananya implementasi kebijakan menjadi terganggu dan tidak efektif. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemilihan, Hukum Tua
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan Debora Yunike Mongkaren; Welly Waworundeng; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Pencegahan konflik sangat dibutuhkan, dengan berbagai cara atau program yang sudah disusun dan dilaksanakan sehingga dapat memberikan pemahaman lewat informasi yang disampaikan untuk dapat diterima dan dilakukan oleh masyarakat sehingga menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, seperti terjadinya aktivitas yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan jika dilihat dari sisi kerja organisasi sudah cukup baik, masih perlu dilakukan peningkatan kinerja dan upaya terkait pencegahan konflik sosial sebagai tugas tanggung jawab mereka, karena masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai yang bertugas. Kata Kunci: Kinerja, Kesbangpol, Pencegahan, Konflik
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Masyarakat Yang Terdampak Abrasi Air Laut Di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Jiswy Carmenita Kauntul; Novie R Pioh; Fanley N Pangemanan
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan masyarakat yang terdampak abrasi air laut di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Wilayah pantai merupakan bagian dari permukaan bumi yang selalu mengalami perubahan sebagai akibat proses geomorfologi seperti tenaga yang berasal dari luar bumi (eksogen) maupun tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri (endogen ). Tenaga geomorfologi yang dimaksud yaitu semua proses alami yang mampu mengikis dan mengangkut material permukaan bumi seperti tanah, arus, tsunami, abrasi, dan angin. Proses alamiah ini berlangsung sangat lambat tanpa disadari oleh manusia sehingga hasil atau akibatnya baru terlihat setelah bertahun-tahun lamanya. Abrasi di di pantai amurang pada tahun 2022 merupakan sebuah bencana di wilayah pantai, dan hal tersebut membutuhkan peran dari Badan penanggulangan bencana daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana dalam penanganan masyarakat yang terdampak abrasi air laut di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Peran yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum maksimal, karena masyarakat merasa bahwa BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penanganan korban bencana abrasi air laut hanya bersifat sementara, apa yang diperlukan masyarakat korban abrasi air laut sudah tidak di perhatikan lagi, tidak adanya program dari BPBD untuk pelatiha kepada masyarakat tentang mitigas bencana, padahal itu merupakan program untuk meningkatkan SDM khususnya pada masyarakat. Kata Kunci: Peran, BPBD, Abrasi, Pantai
Pelayanan Pengaduan Wajib Pajak di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Manado Michelly G Lumintang; Welly Waworundeng; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelayanan pengaduan wajib pajak di UPTD Samsat Kota Manado. Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pelayanan dalam hal perpajakan merupakan pelayanan yang diberikan direktorat jendral pajak kepada wajib pajak untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan aparatur pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dalam pemberian pelayanan, Pihak UPTD Samsat Kota Manado telah melakukan fungsi pelayanan berdasarkan dengan UU yang berlaku, begitu juga dalam pemeberian informasi, masyarakat diberikan kemudahakan untuk mendapatkan informasi yang membantu meyelesaikan masalah. 2) Kendala yang dihadapi oleh aparatur dan petugas UPTD Samsat Kota Manado masih terbilang kendala yag cukup ringan, karena sampai saat ini pihak Kata Kunci: Pelayanan, Pengaduan, Wajib Pajak, Samsat

Page 106 of 109 | Total Record : 1084

 104   105   106   107   108 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue