cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 105   106   107   108   109 
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Minahasa Selatan Regina Aprilia Medellu; Sarah Sambiran; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan dan pemeberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif , bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Organisasi juga berisikan orang yang mempunyai aktivitas yang jelas guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Pada era saat ini eksistensi organisasi kemasyarakatan sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap daerah di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa belum maksimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena kurangnya komunikasi antara Ormas, Masyarakat dan instansi sehingga ada Ormas yang saat ini sudah jarang aktif bahkan ada masyarakat yang belum merasakan langsung hasil kinerja dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan, masih kurangnya perhatian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai keluhan juga aspirasi yang di sampaikan masyarakat dan ormas perlu adanya respon yang baik oleh instansi. Kata Kunci: Kinerja, Kesbangpol, Pembinaan, Pemberdayaan, Ormas
Stratifikasi Sosial Di Pedesaan Kolongan (Studi Analisis Terhadap Adanya Perbedaan Golongan) Dynela Gabriela Korompis; Ventje Tamowangkay; Trilke Tulung
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pembedaan kelompok yang terjadi di Desa Kolongan tentang pembedaan Ekonomi dan Kekuasaan. Pada dasarnya Desa Kolongan terdapat pelapisan sosial atau stratifikasi sosial dalam masyarakatnya yaitu, masyarakat lain yang memiliki strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan strata masyarakat lain yang tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terbentuknya stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat melalui proses yang sangat panjang, diawali dari proses terbentuknya masyarakat hingga perubahan-perubahan dalam bentuk penyempurnaan, sampai pada suatu titik struktur tersebut yang dianggap sesuai oleh masyarakat. Secara umum proses Untuk mengetahui latar belakang munculnya stratifikasi sosial antara masyarakat maka berdasarkan hasil penelitian menunjukkan latar belakang munculnya stratifikasi sosial antara masyarakat di Desa Kolongan Kekuasaan dan Faktor Ekonomi. Kata Kunci : Stratifikasi Sosial, Masyarakat, Kekuasaan dan Faktor Ekonomi
Peran Pemerintah Dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama Di Kecamatan Langowan Timur Gabrielia Stefra Sanchia Mewengkang; Ismail Sumampow; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama di Kecamatan Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur dalam hal ini Kecamatan Langowan Timur memiliki masyarakat yang multikultural dan multireligius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. pemerintah memiliki peran penting dalam memelihara toleransi umat beragama di wilayah tersebut. Salah satu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dialog antarumat beragama. Pemerintah setempat dapat mengadakan pertemuan atau dialog antara tokoh-tokoh agama atau pemuka agama dari berbagai agama yang ada di wilayah tersebut. Dalam dialog ini, tokoh-tokoh agama dapat saling berbagi informasi, pemikiran, dan pandangan terkait dengan agama yang mereka anut. Dialog ini dapat membantu mendorong sikap saling menghargai dan memahami antarumat beragama. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang diikuti oleh berbagai agama yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan-kegiatan ini dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan antarumat beragama. Pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini berlangsung secara aman dan tertib. Pemerintah juga memastikan bahwa terdapat akses yang sama bagi setiap agama untuk membangun tempat ibadah. Hal ini akan memastikan bahwa setiap agama merasa dihargai dan diakui oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang toleransi umat beragama kepada masyarakat. Pendidikan ini dapat diberikan di sekolah-sekolah atau melalui kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat setempat. Dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang toleransi umat beragama, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih toleran dan saling menghargai. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Toleransi, Beragama
Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotamobagu Gabryela Glory Sembel; Donald K Monintja; Neni Kumayas
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Dinas perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur ketertiban lalu lintas di Kota Kotamobagu. Amanat tersebut bermakna sistem pemerintahan yang mendukung dan tercipta koordinasi pelayanan publik yang prima. Salah satu instrumenya yaitu ketertiban lalu lintas, ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Dewasa ini permasalahan dalam konteks koordinasi pemerintah dalam mengatur ketertiban lalu lintas nampaknya masih sering ditemui Kemacetan, maraknya rakitan becak bermotor, masalah pengujian KIR, izin trek, dan sembarang parkir yang masih sering dilakukan. Ketertiban lalu lintas sendiri tangani khusus oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian serta pihak terkait lainya yang Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun permasalahan yang sering muncul di Kotamobagu yaitu kemacetan, kelebihan penumpang, parkir sembarang, KIR, dan Izin Trek. Masalah bentor dalam lalu lintas yaitu karena banyaknya pengendara bentor yang beroperasi. Gambaran dari transportasi umum dapat ditemukan di Kotamobagu. Pembentukan perjanjian koordinasi dilakukan apabila suatu kegiatan memerlukan keterlibatan beberapa pembelajaran dan pembinaan, maka akan dibuat surat resmi berdasarkan aturan yang berlaku. Pada indikator umpan balik, proses yang menjadi proses komunikasi persuasif terkadang lama, bahkan waktu untuk melakukan operasi lalu lintas juga yang bertambah lama. Oleh karena itu, koordinasi merupakan salah satu faktor dominan yang harus diperhatikan demi kelangsungan hidup suatu organisasi. Kata Kunci: Koordinasi, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Kepolisian
Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Salah Satu Caleg Perempuan Terpilih Pada Partai PDI Perjuangan Di Dapil 3 Kabupaten Minahasa) Feronica Chensie Gioh; Wiesje F Wilar; Trilke Tulung
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada atau belum diketahui. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemenangan calon anggota legislative perempuan pada pemilu legislative 2019 (studi pada caleg salah satu caleg perempuan terpilih pada PDI Perjuangan di dapil 3 kabupaten minahasa). Strategi pemenangan adalah hal yang mutlak dan harus dimiliki setiap peserta kompetisi politik dalam upaya untuk memenangkan pemilu. Penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, akan mengkaji strategi yang dimainkan oleh anggota legislative terpilih yang diusung partai PDI Perjuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari penelitian yang dilakukan peneliti mendapat beberapa simpulan bahwa strategi pemenangan yang dilakukan caleg perempuan yakni objek dalam penelitan ini seluruhnya hampir sama dengan strategi caleg pada umumnya dan tentunya memiliki tujuan yang sama, hanya saja cara pelaksanaannya yang berbeda. Peran partai politik juga tidak semua bisa dapat membantu calegnya dalam hal merumuskan strategi pemenangan. Kata Kunci: Strategi, Pemenangan, Caleg, Perempuan
Implementasi Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Minahasa Selatan Studi Di Dinas Sosial Alivia Tawaang; Welly Waworundeng; Alfon Kimbal
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dikenal untuk melawan kemiskinan sebagai bentuk penanggulangan masalah sosial. PKH ini program untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini ialah : Mengapa Implementasi Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Minahasa Selatan Studi di Dinas Sosial belum maksimal. Dengan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial sudah cukup efektif walaupun masih ada kendala yang harus di tanggani dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih perlu di tingkatkan dan perlu adanya penambahan tenaga kerja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan agar tujuan dari program ini dapat tercapai. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, PKH, Dinas Sosial
Pengelolaan Pasar 66 Tagulandang Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro Yuliawati Oli; Fanley N Pangemanan; Neni Kumayas
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui pengelolaan pasar 66 Tagulandang oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro. Kabupaten Sitaro mempunyai pasar tradisional dikenal dengan sebutan pasar 66 Tagulandang. Pasar ini merupakan sentra ekonomi bagi masyarakat Tagulandang karena sebagian dari masyarakat Tagulandang bermata pencarian sebagai pedagang. Pasar 66 Tagulandang ini menjadi tempat pertemuan antara masyarakat dari Tagulandang Utara, Tagulandang Selatan dan Tagulandang Induk. Pasar tradisional ini terletak di Kelurahan Balehumara. Sebelum diresmikannya pasar 66 Tagulandang dahulunya disebut oleh masyarakat dengan sebutan pasar Buhias. Dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa masalah yang belum dibenahi terutama kenyamanan dalam melakukan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiak disimpulkan bahwa Yang menjadi permasalahan saat ini adalah Pedagang Pasar 66 Tagulandang belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sikap tak peduli dan tak mau tahu dengan aturan yang ada masih jelas terlihat. Juga terdapat beberapa masalah tentang penataan yang belum berjalan dengan baik. Kata Kunci : Pengelolaan, Pasar 66, Pemerintah Daerah
Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung Dalam Meningkatkan Potensi Investasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Adhitia Christin Ponto; Ventje Tamowangkay; Trilke Tulung
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dalam meningkatkan Potensi Investasi Di Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan investasi, mempercepat pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dasar hukum pembentukan KEK adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada KEK. Potensi investasi KEK yang ada di Bitung cukup besar mengingat perkembangan daerah Sulawesi utara dalam perekonomian cukup baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pada perkembangannya masih mengalami beberapa masalah seperti lahan penggunaan KEK yang belum semuanya memiliki SK – HPL dan juga masih adanya masyarakat yang menyerobot membuat bangunan liar di kawasan ekonomi khusus bitung. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kawasan Ekonomi Khusus, Investasi
Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat (UKM) Di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Rofel Gabriel Polii; Sarah Sambiran; Sofia E Pangemanan
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah masyarakat di Kecamatan Amurang kabupaten minahasa selatan. Dalam menumbuhkan perekonomian nasional diperlukan peranan industri kecil dan menengah sesuai yang ditetapkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilaksanakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya kecamatan amurang kabupaten minahasa selatan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM dimana daerah tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat Sulawesi utara, untuk itu pentingnya pemberdayaan bagi pelakuk UMKM oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas Kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik, Pandemic covid-19 menjadi salah satu masalah dalam pemberdayaan UMKM di Minahasa selatan termasuk di Kecamatan Amurang, selain itu Masih kurangnya jumlah pegawai yang bekerja mengimplementasi program dan kurangnya sarana prasarana pendukung. Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UMKM
Kinerja Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Wanea Kota Manado Jorgy Jr. Inkiriwang; Fanley N Pangemanan; Welly Waworundeng
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Wanea Kota Manado. Berdasarkan World Health Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kinerja pemerintah kecamatan dalam penanganan pandemic merupakan tugas yang penting dalam penanganan covid-19 di daerah, namun masalah koordinasi dan ketaatan masyarakat sering menjadi kendala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Wanea dilihat dari Aspek Produktifitas dalam rangka penanganan virus corona terlihat pada berbagai kegiatan seperti kegiatan patroli bersama dengan TNI dan Polri, sosialisasi dan juga turun langsung di tengah masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan, dari segi ini produktifitas kerja dapat dikatakan baik Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Penanganan, Covid-19

Page 107 of 109 | Total Record : 1084

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue