cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis" : 20 Documents clear
URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA MANADO Grace Y. Bawole, Adi Tirto Koesoemo, Telly Sumbu
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Seberapa besar pentingnya pendidikan anti Korupsi Bagi Pelajar Dan mahasiwa khususnya di Kota Manado. (2) Bagaimana peran Intitusi Pendidikan  dalam mewujudkan Masyarakat Anti Korupsi dengan melaksanakan pendidikan Anti Korupsi bagi Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris atau disebut juga dengan penelitian normatif terapan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang SistimPendidikan Nasional yang dikaitkan dengan UU No. 31 Thn 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.  20 Thn 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah dengan pendidikan anti korupsi dapat merubah perilaku masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa  dalam turut serta membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi  yang merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga memerlukan penanganan  secara luar bias pula. Hal ini tentu saja harus selaras dengan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku atau dengan kata lain, apakah ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan yang dikehendaki.Kata kunci: Urgensi, pendidikan, anti korupsi, pelajar dan mahasiswa.
PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI SULAWESI UTARA Elko Lucky Mamesah, Rudy Regah Mercy M. M. Setlight
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dalam tataran Konstitusional dan ranah Undang-Undang telah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), serta melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tetap saja masih banyak kejadian dan kasus yang menyebabkan anak hams berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun menjadi korban tindak pidana. Karena itu, negara harus memastikan adanya perlindungan khusus terhadap anak berhadapan hukum yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum melewati usia 18 (delapan belas) tahun. Permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana proses penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dan bagaimanakah dampak peradilan anak yang berhadapan dengan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara terhadap upaya pemberantasan tindak pidana di Sulawesi Utara. Metodologi penelitian yang digunakan ialah metodologi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dan untuk memberikan pendapat dan hasil seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.Kata Kunci : Anak berhadapan Hukum, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan  Pidana Anak.
PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENGGUNAAN HUKUMAN FISIK OLEH GURU TERHADAP MURID SEKOLAH DASAR DI KOTA MANADO DAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Maramis, Frans
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18103

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara berkenaan dengan pemberian hukuman fisik kepada murid dan untuk mengetahui bagaimana pandangan guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang praktik hukuman fisik terhadap murid, di mana dengan menggunakan metode penelitian sosiolegal disimpulkan bahwa: 1. Data bahwa lebih kurang 1/3 responden (36,84% dari N), yang menyatakan ada praktik hukuman fisik di sekolahnya menunjukkan praktik hukuman fisik masih cukup sering terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Sebagian besar responden (63,16% dari N) masih menerima adanya hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid; untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, jawaban kurang lebih berimbang antara yang memandang sebagai patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut dipaktikkan (42,10% dari N); sedangkan untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang dan berat hampir semuanya memandang sebagai tidak patut dipraktikkan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di Manado dan Minahasa Utara masih sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung tentang penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.Kata kunci: guru, murid, hukuman fisik
PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTAR NEGARA DENGAN PERJANJIAN EKSTRADISI (PERSPEKTIF INDONESIA) Sompotan, Hendrik B.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18991

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara dengan perjanjian ekstradisi dalam perspektif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:  Perjanjian Ekstradisi merupakan instrumen yang sangat membantu untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara. Akan tetapi kemujaraban perjanjian ekstradisi sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Antar negara yang mempunyai hubungan ekonomi cukup besar perlu memiliki kesamaan visi dan misi, sehingga tidak mengutamakan kepentingan diri mereka masing-masing. Harmonisasi sistem hukum antar negara-negara yang terkait, serta ketangguhan sistem peradilan mereka sangat mendukung efektifitas perjanjian ekstradisi. Kemauan politik untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara benar-benar mendukung terjadinya proses ekstradisi.Kata kunci: Pemberantarasan kejahatan ekonomi, antar Negara, perjannian ekstradisi
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MASSAL DI KOTA MANADO Palilingan, Toar K. R.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18118

Abstract

Pendaftaran tanah secara massal dilaksanakan melalui berbagai program pemerintah antara lain ajudikasi, Prona, Sertipikat Massal Swadaya, Redistibusi Tanah dan lain-lain. Pelaksanaan pendaftaran tanah massa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah sehingga diharapkan suatu hari nanti seluruh bidang tanah di Indonesia dapat disertipikatkan. Namun, dalam realitasnya, pendaftaran tanah massal kerap menuai masalah mulai dari timbulnya sengketa hak atas tanah sampai pada masalah pidana yang timbul dalam pelaksanaan proyek-proyek massal tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan  pendaftaran tanah massal dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah massal di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan  pendaftaran tanah massal dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado belum optimal karena prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah belum sepenuhnya diterapkan karena banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah massal yaitu hambatan administrasi,  hambatan sumber daya manusia, hambatan  anggaran  dan hambatan yuridis.  Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah massal di Kota Manado adalah memberikan bantuan baik bantuan anggaran, fasilitas dan sumber daya manusia dengan menerbitkan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan tersebut.Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Kepastian Hukum Atas Tanah, Pendaftaran Tanah Massal.
KAJIAN YURIDIS TENTANG ANCAMAN HUKUMAN KEBIRI Hironimus Taroreh, Michael G. Nainggolan, Selviani Sambali
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18109

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti perkosaan mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya anak di bawah umur mendapatkan perlindungan yang optimal dan benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Perlindungan Anak sebaaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002. Dari hasil penelitian ini diharapkan  untuk dapat meminimalisir  atau bahkan tidak akan terjadi lagi kekerasan seksual atau tindak pidana perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak khususnya anak di bawah umur, karena ancaman hukuman yang berat yang diatur dalam Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam PERRPU No. 1 Tahun 2016 sangatlah berat yaitu hukuman kebiri. Ancaman hukuman kebiri yang  diatur dalam Perrpu tersebut dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau tindak pidana perkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan dan membahayakan jiwa anak dan perempuan. Anak-anak benar-benar perlu untuk mendapatkan perlindungan yang optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena anak adalah penerus generasi bangsa dan harapan bangsa. Dengan mengambil data secara langsung dari pelaku tindak pidana perkosaan yang berada dalam tahanan polisi dan lembaga pemasyarakatan yang ada di Manado dan sekitarnya serta  data dari Kantor Polisi yang ada di Manado dan sekitarnya serta Pengadilan  dan ditunjang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, maka hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam penerapan peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan anak sehingga perempuan dan anak-anak khususnya anak di bawah umur benar-benar mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.Kata Kunci :   Anak, Kekerasan Seksual, Hukuman Kebiri.
MEKANISME PENDAFTARAN TANAH MASSAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN PENDAFTARAN TANAH Setiabudhi, Donna O.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  Namun, dalam realitasnya, pendaftaran tanah massal belum sepenuhnya dapat menciptakan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah  karena masih banyaknya sengketa hak atas tanah yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah massal.  Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan membahas  permasalahan yaitu  bagaimanakah mekanisme pendaftaran tanah massal dapat mendukung  kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan  pendaftaran tanah massal dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado belum optimal karena prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah belum sepenuhnya diterapkan sehingga dapat mempengaruhi kekuatan hukum sertipikat yang diterbitkan terutama apabila objek tanah ataupun sertipikat tersebut menjadi objek perkara baik perdata maupun administrasi negara. Seyogianya pendaftaran tanah massal dilaksanakan dalam 2 tahun anggaran agar dapat lebih memudahkan bagi aparat Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara lebih hati-hati dan cermati sehingga dapat terhindar dari lemahnya kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sertipikat hak yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah massal.
PERAN GENERASI MUDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MANADO Tindangen, Leonard S.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bagian dari masyarakat yang sangat diharapkan untuk berpatisipasi dalam memperhatikan lingkungan hidup adalah para generasi muda. Pada era saat ini, sebagai generasi muda yang akan memegang kendali kehidupan dalam bermasyarakat di masa yang akan datang, maka sudah sepantasnya bagi para generasi muda baik laki-laki dan perempuan menjadi generasi yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan, begitu juga halnya dalam masalah kelestarian lingkungan, mestinya sebagai generasi penerus bangsa sangat wajib untuk bersifat bijak dalam andil mempertahankan kelestarian lingkungan. Kemajuan tekhnologi tanpa kita sadari membuat para generasi muda kurang bersikap bijak terhadap lingkungan sekitar, banyak penampakan dan bukti bahwa masih kurang bijaknya generasi muda dalam masalah melesarikan lingkungan namun dalam realitasnya peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan belum sepenuhnya dapat terwujud.Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab antara peserta dan narasumber dan hasil pelaksanaan kegiatan IbM menunjukkan bahwa Peran generasi muda dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan limbah domestik sangat penting karena melalui generasi muda baik melalui pendidikan konseptual maupun practical  akan dapat menciptakan suatu pola berpikir yang berwawasan lingkungan yang akan mempengaruhi pola tingkah laku dalam masyarakat dan pada akhirnya akan dapat menciptakan kesadaran secara bersama-sama sehingga dapat membentuk suatu masyarakat ekologi sehingga pendidikan mengenai kesadaran lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan limbah domestik perlu dilakukan secara konseptual dan practical sehingga generasi muda benar-benar memiliki pola pikir dan pola tingkah laku yang berwawasan lingkungan.
POLITIK HUKUM KEBIJAKAN MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA Rompis, Tonny
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18119

Abstract

Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penanganan tindak pidana sehingga issu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidanadapat dilakukan “praktek” perdamaian yang menghapuskan unsur pidana sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai kebijakan politik hukum yang perlu dalam pelaksanaan mediasi penal agar tetap sejalan dengan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   mediasi penal membutuhkan suatu kebijakan dalam politik hukum untuk menjaga agar mediasi penal tidak menjauh dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan membuat suatu kebijakan yang memberikan pengaturan mengenai pengertian mediasi penal secara yuridis, penentuan kebijakan asas-asas dalam mediasi penal , kebijakan penentuan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Pelaksanaan mediasi penal perlu diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaannya sehingga mediasi penal benar-benar dilaksanakan dalam upaya pencapaian keadilan restoratif melalui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tanpa mengganggu proses hukum dalam rangka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kecuali dalam tindak pidana tertentu yang tidak berkaitan dengan nyawa dan kehormatan seseorang
PELAKSANAAN HAK RETENSI DALAM PENITIPAN BARANG PADA PASAR SWALAYAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGN KONSUMEN DI KOTA MANADO Diva A. Rombot, Engelien Roos Palandeng Atie Olii
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18110

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan hak retensi dikaitkan dengan perlindungan konsumen pada pasar swalayan dalam penitipan barang pada counter atau tempat yang ditetapkan manajemen. Dalam kenyataan hak retensi sering menjadi alasan bagi manajemen pasar swalayan untuk tidak memberikan ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang tegas dalam pelaksanaan hak retensi pada pasar swalayan dikaitkan dengan perlindungan konsumen.Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif normatif yang terfokus pada kajian hukum perdata dan perlindungan konsumen pada pasar swalayan. Kajian hak retensi dikaitkan dengan perlindungan konsumen sangat penting karena sampai saat ini dengan berkembangnya pasar swalayan belum adanya aturan kusus yang spesifik mengatur tentang hak retensi dikaitkan dengan perlindungan konsumen.Untuk mengambarkan pelaksanaan hak retensi pada pasar swalayan di kota manado dilakukan survei pengumpulan data untuk mendukung analisis normatif dikaitkan dengan penerapan hukum.  Hasil Penelitian  menunjukan  Pasar swalayan  belum ada aturan khusus  tentang  penjaminan hak konsumen dalam  penitipan barang. Tidak adanya  aturan khusus menjadi tameng bagi pasar swalayan terkait dengan resiko dan tuntutan ganti rugi konsumen. Sebagaimana l penelitian yang tewlah  pada beberapa pasar swalayan di kota manado seperti Manado Town Square, Mega Mall, Multi-Mart Manado dan Tomohon, Jumbo Swalayan, Lippo Plaza, Indo Maret dan Alfa Mart yang tersebar di Manado dan Tomohon.  Hal lain yang ditemukan yaitu implikasi pemberlakuan hukum hak Retensi terkait dengan perlindungan konsumen. Belum jelas di terapkan pada berbagai pasar swalayan di Manado dan Tomohon karena pasar swalayan yang ada didaerah dikemdalikan oleh perusahan induk yang ada di Jakarta.  model pengakuan terhadap hak konsumen oleh pasar swalayan. Aspek lain yaitu model penyelesaian keluhan dan sengketa terkait hak retensi dalam penitipan barang yang merugikan konsumen.  Sebagai kesimpulan Temuan penelitian akan menggambarkan belum optimalnya perlindungan hak – hak konsumen terkait dengan hak retensi penitipan barang. Solusi dalam penerapan hak retensi dalam penitipan barang yang berkeadilan dan berkepastian hukum.Kata Kunci : Hak Retensi, Pasar Swalayan

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue