cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis" : 17 Documents clear
SISTEM DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Pangalila, Anna Esther
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19835

Abstract

Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis Sistim Diversi Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang terfokus pada kajian bahan hukum yang berkaitan dengan Sistim Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukan Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia mempunyai dua indikator penting, yaitu : 1. Indikator kekhususan peradilan anak yang berbeda dengan peradilan dewasa; 2. Hak-hak anak dalam proses peradilan harus dihormati dan dilindungi untuk masa depan anak. B. Aspek lain mencakup Penerapan Sistem Diversi Sebagai Upaya Perlindungan HAM anak harus dimaksimalkan sebagai kesimpulan Proses Litigasi atau Peradilan Anak secara khusus memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem diversi. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Untuk itu perlu terus dikembangkan sistim diversi hak-hak anak bisa dipenuhi dan dijamin.Kata kunci : Diversi, dan Perlindungan HAM Anak.
PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Kristiarso, Budi
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19826

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak pilih aktif dan pasif merupakan kebijaksanaan hakim yang mengadili perkara berdasarkan pada dakwaan penuntut umum serta berdasarkan alat-alat bukti, fakta persidangan dengan berpedoman pada tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.Kata kunci: Hak Politik, Pencabutan, Hak Asasi Manusia
KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Konyenye, Robinson
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19831

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat dalam Penetapan atau persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian yang diangkat adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kepustakaan (Library researce) atau yuridis normative yang bersumber pada bahan-bahan pustaka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.Kata kunci: keuangan daerah, dprd
PERAN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Sumampow, Valentino A.
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19836

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yurisprudensi dan tulisan-tulisan, laporan penelitian, jurnal, yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Research, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menafsirkan secara ilmiah dokumen-dokumen penting dalam hal ini dokumen di samping mengumpulkan data dan menyusun data, juga mengadakan analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut yang ada atau yang mungkin timbul. Adapun keterkaitannya dengan penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan obyek penelitian guna pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka jelaslah sudah bahwa permasalahan korupsi merupakan tindak pidana khusus. Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Pendekatan masalahnya memerlukan berbagai disiplin ilmu untuk dapat mencapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan ruang dan waktu yang ada secara terpadu.  Pandangan bahwa korupsi merupakan masalah budaya tidaklah mengherankan jika transformasi budaya diperlukan sebagai obat mujarab dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Berbeda halnya dengan penyakit lain korupsi merupakan yang berkembang termasuk Indonesia digambarkan seolah-olah korupsi sebagai penyakit sosial yang menyebar luas dan berada di mana-mana sehingga timbul anggapan telah membudaya. Pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum berhasil. Ini sangat berdampak bagi kehidupan di masyarakat walaupun dalam prakteknya ikut melibatkan peran serta Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Peran Serta, Organisasi Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi
PERLINDUNGAN ATAS HAK NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. STUDY PENGADILAN AGAMA MANADO Antareng, Nurjana
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19827

Abstract

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d)  yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Menurut Islam Kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur’an di antaranya: At-Thalaq:7. Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian.[1]Kata Kunci : Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian[1]Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991;  Tentang Perkawinan  No 1 tahun 1974 
PERSPEKTIF PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT DENGAN IMPELEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA Dewi, Christyana Olivia
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19832

Abstract

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam kajian ini penelitian Hukum normatif yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan HAM kebebasan berpendapat. Pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) penanganan pencemaran nama baik selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang 391999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Mekanisme penanganan pelanggaran HAM selalu terkait dengan pencemaran nama baik diklasifikasikian sebagai pelanggaran HAM ringan bukan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) sesuai statutaroma. Pencemaran nama baik bukan pelanggaran HAM berat karena selalu dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan menilai suatu kebijakan. Dari perspektif HAM pencemaran nama baik tidak seberat KUHPidana karena diklasifikasikan pelanggaran HAM ringan dan hukumannya juga ringan.Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Berpendapat, Kebebasan, Hak Asasi Manusia
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN BAKAU (MANGROVE) Walahe, Safrizal
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19837

Abstract

Hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komuditas harus dilakukan secara bijaksana serta dijaga kelestariannya. Cara pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif dan lebih berorientasi bisnis telah menimbulkan turunnya taraf kehidupan masyarakat yaitu meningkatnya kemiskinan pada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kekeliruan prinsip pengelolaan kawasan hutan yang dipraktikkan selama puluhan tahun terakhir, telah meningkatkan laju kerusakan hutan yang terus terjadi hingga kini. Kerusakan kawasan hutan termasuk hutan bakau telah menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik dan sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, permukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan lainnya, yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan. Bertitik tolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan- permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah daerah dan penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan hutan bakau penting untuk diberlakukan dan ditegakkan agar kawasan hutan termasuk hutan bakau akan tetap lestrari sesuai dengan fungsi dan tujuan pemanfaatannya.Kata Kunci: Kebijakan, pemerintah daerah, hutan, hutan bakau
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Karim, Imam
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19828

Abstract

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara melahirkan sistem hukum Pancasila yang memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam bentuk UUD 1945 dalam Politik Hukum Nasional kita. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya MK, semua UU yang dinilai bertentangan dengan UUD dapat dimintakan judicial review (pengujian yudisial) untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka melalui penilitian ini diharapkan dapat menganalisa secara cermat mengenai “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Penelitian mengenai Kewenangan MK menguji Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada analisa bahan hukum yang didapat atau terkumpul baik primer, sekunder, maupun tertier selanjutnya disusun dalam susunan yang komprehensif, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang ada.Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Simorangkir, Parsaoran
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif (norma atau hukum). Sesuai dengan jenis, obyek, pendekatan dan metode yang digunakan, maka penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur yang dihimpun dari berbagai pustaka. Pada prinsipnya, dalam metode ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan memilah bahan-bahan atau data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penegakan Tindak Pidana Korupsi baik ditahap Penyelidikan maupun tahap Penyidikan belum memperhatikan Konsep dasar perlindungan hak-hak asasi manusia yang seharusnya dilakukan secara profesional dan ber- integritas sehingga harus diprioritaskan untuk didahulukan penyelesaiannya sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.Kata Kunci : Korupsi, Kewenangan, Kejaksaan, Hak Asasi Manusia
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN OLEH TINDAK PIDANA KORUPSI Tahapary, Richy Marshall
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korporasi perseroan terbatas diartikan sebagai badan hukum yang diperlakukan selayaknya seorang mausia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban dan memiliki kekayaan sendiri, serta dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Namun selama ini yang banyak dimintakan pertanggungjawaban hanyalah orang pribadi dan untuk korporasi masih terbilang sedikit ini dikarenakan penuntut umum yang masih ragu dalam penerapan sanksi kepada korporasi. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi perseroan terbatas dapat dibilang belum maksimal. Dilihat dari begitu banyak kasus yang terselesaikan dengan pengembalian kerugian yang tidak secara penuh. Tujuan pertanggungjawaban hukum korporasi perseroan terbatas adalah agar supaya pihak korporasi dalam hal pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal sehingga negara tidak dirugikan. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini bermaksud menganalisis “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Perseroan terbatas Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi”.Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Kerugian Negara

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue