cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis" : 12 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO GINI PADA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 738/Pdt.G/2014/PA.Ktg) Tanjung, Silva Fawjiah
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21609

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta gonogini dan bagaimana implementasi pembagian harta gonogini menurut Putusan Pengadilan Agama Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa harta gonogini di Pengadilan Agama adalah bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam Pengadilan) sesuai dengan kompetensi atau yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama, yakni dalam bidang kewarisan, misalnya penentuan dan pembagianharta warisan di antara para ahli waris. 2. Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg merupakan sengketa kewarisan karena kematian Pewaris, yang terjadi di antara anak kandung sebagai Penggugat dan Ibu Tiri sebagai Tergugat yang telah menerapkan/mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: Penyelesaian sengketa, harta gono gini, Pengadilan Agama.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Langi, Marvita Maria Magdalena
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21600

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Pengelolaan Usaha Perusahaan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.. Berdasarkan tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan Tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, ditekankan kepada tanggung jawab penanam modal yang dalam hal ini dilaksanakan dan diawasi oleh manajemen perusahaan baik Direksi maupun Dewan Komisaris. Bentuk pengelolaan usaha perusahaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.Kata kunci : tanggung jawab sosial, Perusahaan, Perseroan terbatas.
PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIA N BERDASARKAN PASAL 1236 KUHPERDATA Nurdianto, Fauzan Thariq
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21605

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi debitur (si berutang) yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian dan bagaimana pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian adalah tetap wajib memenuhi prestasi kepada kreditur sebagaimana yang diperjanjikan dan kreditur berhak atas ganti rugi sebagai pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian oleh hakim, yang dalam pembatalan perjanjian juga dapat dimintakan agar debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. 2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata adalah biaya yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur. Dan rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Serta bunga yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.Kata kunci: Pembayaran Ganti Rugi, Debitur Kepada Kreditur, Akibat Wanprestasi, Dalam Perjanjian, Pasal 1236 KUHPerdata
ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NO. P.102/MENLHK/KUM.1/12/2016 TERKAIT DENGAN IZIN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Abdul, Firmansyah
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21610

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakikat AMDAL & UKL-UPL sebagai bagian prosedur perizinan lingkungan hidup dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha sesuai UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) serta bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam UUPPLH ini, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi peraturan menteri tersebut, berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Kata kunci: Analisis yuridis, Peraturan Menteri, Lingkungan hidup, kehutanan
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANPA IZIN Rompas, Yolanda Defrity
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21601

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk larangan serta pertanggungjawaban hukum korporasi berkaitan dengan izin usaha dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Berdasarkan tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian Pertanggungjawaban hukum korporasi apabila melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan tanpa izin usaha, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum korporasi dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.Kata kunci : Pertanggungjawaban korporasi, hutan, tanpa izin.
PENGATURAN DAN PRAKTIK PENERAPAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 519 K/PID/2017) Tamboto, Kevin Julio
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan bagaimana praktik penerapan tindak pidana penipuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP yaitu melalui unsur-unsur: 1) barang siapa;  2) dengan maksud; 3) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;  4) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; 5) menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; di mana di antara unsur-unsur ini, unsur ke 4) yang paling membutuhkan ketelitian dalam pembuktian. 2. Praktik penerapan tindak pidana penipuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017 menunjukkan bahwa untuk pembuktian unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” hakim harus cermat dalam merangkaian fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, di mana dalam kasus ini penggunaan “rangkaian kebohongan” tampak dari fakta-fakta hukum seperti: 1) terdakwa menyatakan perempuan yang memesan barang di toko korban bukan isterinya padahal ada bukti bahwa perempuan itu isterinya, 2) terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran tetapi kemudian berkali-kali pula mengingkarinya; 3) terdakwa menerangkan bahwa yang punya proyek pembangunan rumah adalah Wardoyo padahal Wardoyo adalah pekerja Terdakwa; dan 4) barang bukti berupa sms-sms pemesanan bahan bangunan dan janji-janji akan melakukan pembayaran yang ternyata diingkari Terdakwa dengan menggunakan HP Wanti kepada saksi korban.Kata kunci: Pengaturan, Penerapan Pasal 378 KUHP, Penipuan
TANGGUNGJAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TERHADAP TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH Lumenta, Angelia Inggrid
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21602

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pendaftaran Tanah  dikaitkan dengan terjadinya  tumpang tindih kepemilikan tanah dan bagaimana tanggung jawab hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara terhadap tumpang tindih kepemilikan tanah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Sistem pendaftaran tanah sudah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah, walau sistim sudah baik tapi ternyata masih banyak terjadi masalah tanah terutama menyangkut tumpang tindih kepemilikan. Tumpang tindih kepemilikan terutama terjadi pada tanah-tanah yang belum tedaftar khususnya tanah-tanah adat yang peralihannya berdasarkan kepercayaan dan tidak ada bukti autentik. Aspek lain yaitu tumpang tindih kepemilikan disebabkan adalah sertifikat tanah ganda yang dikeluarkan oleh BPN terhadap satu objek tanah sertifikat ganda yang disebabkan karena ketidakcermatan dalam proses pendaftaran tanah atau ada unsur lain yang dilakukan oleh BPN (Bada Pertanahan Nasional). 2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab secara mutlak terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah akibat dari tidak cermatnya sistim pendaftaran tanah. Kepala BPN bertanggung jawab terhadap sertifikat yang dikeluarkan terkait dengan kewenangan mengeluarkan sertifikat ada pada Kepala BPN. Sistim tanggung jawab mutlak tersebut mengharuskan BPN bertanggung jawab baik ke dalam maupun keluar pengadilan jika terjadi gugatan mengenai hak atas tanah. Terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah sebagai penyebab sengketa tanah mutlak merupakan tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional.Kata kunci: Tanggungjawab, Badan Pertanahan Nasional, tumpang tindih, kepemilikan tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA FRANCHISE (FRANCHISEE) DAN PEMILIK FRANCHISE (FRANCHISOR) DALAM PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA Albanjar, Nurlaila
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aspek hukum apa yang terkait dalam kegiatan bisnis franchise di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap franchisee dan franchisor dalam perjanjian franchise di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aspek-aspek hukum yang terkait dalam kegiatan bisnis franchise di Indonesia adalah aspek hukum perjanjian, aspek hukum legalitas usaha, aspek hukum hak cipta dan aspek hukum merek. Aspek hukum yang paling pokok adalah aspek hukum perjanjian yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Aspek hukum legalitas usaha untuk kepentingan kelengkapan usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. Aspek hukum hak cipta terhadap ciptaan yang dilindungi dan aspek hukum merek terhadap merek-merek dagang yang telah terdaftar. 2. Perlindungan hukum terhadap franchisee dan franchisor dalam perjanjian franchise didasarkan pada perjanjian franchise yang dibuat secara tertulis yang telah dinegosiasikan terlebih dahulu oleh para pihak dan Undang-undang Merek yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Undang-undang Paten yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 terhadap Merek dan Paten yang telah terdaftar terutama tentang kemungkinan peniruan, pemalsuan ataupun penggunaan secara tidak legal.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Franchise (Franchisee), Pemilik Franchise (Franchisor), Perjanjian Franchise Di Indonesia
DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Mangowal, Mario
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21603

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana luas cakupan delik-delik permufakatan jahat (samenspannning) dalam KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Cakupan delik permufakatan jahat (samenspanning) sebagai perluasan tindak pidana, tidak meliputi semua kejahatan dalam Buku II KUHPidana, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat).Kata kunci: Delik, permufakatan jahat.
HUKUM TERHADAP MODUS OPERANDI PENGRUSAKAN HUTAN (ILLEGAL LOGGING) DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) Montolalu, Henly
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21608

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik pelaku kejahatan pembalakan liar yang mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan dengan praktek pencucian uang dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pelaku kejahatan pencucian uang atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pembalakan liar sering menggunakan financial system untuk mengaburkan harta hasil kekayaan yang semula harta tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, oleh karena itu pelaku kejahatan itu memiliki kemampuan dan network yang canggih dalam menjalankan aksi kejahatan melalui institusi keuangan. 2. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi pencucian uang: a. Penanganan kasus illegal logging diperlukan penegakan hukum terpadu di antara aparat penegak hukum. b. Penanganan harus melibatkan kementerian terkait di antaranya Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, KPK, dll. c. Untuk memaksimalkan penegak hukum terhadap kasus-kasus illegal logging maka sudah waktunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan yang melibatkan transnasional.Kata kunci: Modus Operandi, Pengrusakan Hutan, Tindak Pidana, Pencucian Uang

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue