Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

'ADALAH

adalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.

Arjuna Subject : -

Articles 18 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum " : 18 Documents clear

Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Ayu Christina Wati Yuanda; Ratih Dara Ayu Dewilly; Pralistyo Dijunmansaputra
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Electronic ticketing system is an alternative in a renewable system that is effective in implementing tickets to motorists who violate traffic. Electronic tickets are still not on target, because there are still many Indonesian people who are not ready for the progress of the system and technology. Therefore, this study intends to analyze the effectiveness of the application of the electronic ticketing system in the city of Surabaya. The application of the electronic ticket system has advantages, namely the service is simpler, faster, and easier than conventional ticketing. The result of the research shows that with the electronic ticket system there is transparency to the apparatus related to government administration activities, besides making a better police image in the eyes of the public.Keywords: Electronic Ticket, Traffic, Legal Protection Abstrak:Sistem tilang elektronik adalah sebuah alternatif dalam suatu sistem terbarukan yang efektif dalam pelaksanaan tilang kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Tilang elektronik masih belum tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum siap akan kemajuan sistem dan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisa efektivitas penerapan sistem tilang elektronik di Kota Surabaya. Penerapan sistem Tilang elektronik ini memiliki kelebihan, yaitu pelayanannya lebih sederhana, cepat, dan mudah dibandingkan tilang secara konvensional. Hasi penelitian menunjukkan bahwa dengan sistem tilang elektronik terdapat adanya transparansi kepada aparat terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain membuat citra kepolisian yang lebih baik di mata masyarakat.Kata Kunci: Tilang Elektronik, Lalu Lintas, Perlindungan Hukum

Siapa Yang Membutuhkan RUU HIP Anton Hariyadi
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The universal ideal values of Pancasila are derived from the domain of instrumental values in the realm of formation of laws and regulations, and how the ideal values of Pancasila are internalized into practical values in the life of society, nation, and state. Pancasila ideology is a guideline for state administrators in formulating and determining planning, implementation and evaluation of national development policies in the political, legal, economic, social, cultural, mental, spiritual, defense and security fields based on science and technology, and direction for all Indonesian citizens and residents. This research uses descriptive qualitative research methodology and refers to the basic law as one of the legal umbrella..Keywords: HIP Bill, Academic ManuscriptAbstrak:Nilai ideal Pancasila yang universal diderivasikan ke domain nilai-nilai instrumental dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana nilai-nilai ideal Pancasila terinternalisasi ke dalam nilai-nilai praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Idelogi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dan merujuk pada undang-undang dasar sebagai salah satu payung hukumnya.Kata Kunci: RUU HIP, Naskah Akademik

Implications of the Space Agreement; A Critique of the Statement of the American President to Exploit Space Resources Athari Farhani
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:As the world’s population grows increasing demand for the planet’s limited resources, developed countries begin to explore outer space. One of them is the United States through its president statement Donald Trump who will explore and exploit space resources. While the law of space including natural resources contained therein is a shared heritage of mankind. And whether said activities comply with the current provisions of internaional space law?Keyword: Outerspace, natural resources, mining, heritage of mankind

Bersekongkol Membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Cicik Nawang Putri; Helmi Alwi; Budi Suharto
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The purpose of this study is to determine the legal implications of the loss of the authority to investigate and prosecute and the responsibility of the leadership of the Corruption Eradication Commission (KPK). In this study using empirical research methods. This researcher offers something new, namely the weakening of the KPK institutions which has an impact on the less than optimal performance of corruption eradication and even results in the cessation of efforts to investigate, investigate and prosecute various corruption cases, which could have implications for the dissolution of the KPK institutions. The results of this study stated that the loss of the authority to investigate and prosecute and the responsibilities of the KPK leadership resulted in a decline in KPK performance, because it could not work optimally.Keywords: Fundamental, Legal Implications, Authority, Investigation, Prosecution Abstrak:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum dari hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut serta tanggung jawab dari pimpinan KPK. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empi ris. Peneliti ini menawarkan suatu hal yang baru, yaitu dilemahkannya lembaga KPK yang berimbas pada kurang optimalnya kinerja pemberantasan korupsi dan bahkan mengakibatkan terhentinya upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berbagai kasus korupsi, yang dapat berimplikasi pada dibubarkannya lembaga KPK. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut serta tanggung jawab pimpinan KPK mengakibatkan menurunnya kinerja KPK, karena tidak dapat bekerja dengan optimal.Kata Kunci: Fundamental, Implikasi Hukum, Kewenangan, Penyidikan, Penuntutan

Jaminan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Rayhan Naufaldi Hidayat
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Persons with disabilities have equal and equal rights to access jobs to meet their needs. Like humans in general, these rights are inherent in persons with disabilities and must be protected, fulfilled and upheld by the state. Comprehensive legal institutions are deliberately prepared so that they can accommodate these demands. It is merely aimed at realizing social justice for persons with disabilities.Keywords: Disability, Human Rights, Social Justice, Employment, Welfare.Abstrak: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan setara dalam mengakses pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana manusia pada umumnya, hak tersebut melekat pada diri penyandang disabilitas dan wajib untuk dilindungi, dipenuhi dan ditegakan oleh negara. Pranata hukum yang bersifat komprehensif sengaja disiapkan agar dapat mengakomodasi tuntutan tersebut. Hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, Pekerjaan, Kesejahteraan.

Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital Latipah Nasution
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractDemocracy as an Indonesian government system has implications for equal rights, obligations and equal treatment for all its citizens. Freedom of opinion is basically a right owned by every individual guaranteed by the constitution, this is contained in Article 28E paragraph (3). The advancement of technology and information is one of the platforms in the delivery of opinions by the people in Indonesia. Communication technology with various kinds of social media has given freedom to each individual to express their opinions through various types of social media communication. The development of information technology media is characterized by various problems. The limitation of human rights in various aspects is a form of control over the avoidance of brutal and transgressing freedom.Keywords: Freedom of Opinion, Democracy, Communication Information Technology (ICT) AbstrakDemokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia memberikan implikasi terhadap persamaan hak, kewajiban dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28E ayat (3). Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat di Indonesia. Teknologi komunikasi dengan berbagai macam media sosial telah memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya melalaui berbagai jenis media sosial komunikasi. Perkembangan media teknologi informasi diwarnai berbagai permasalahan. Pembatasan HAM dalam berbagai aspek merupakan bentuk kontrol terhindarnya kebebasan yang brutal dan melampaui batas.Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Demokrasi, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum Muhammad Abdul Aziz; Tomy Michael
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The rule of law is obliged to uphold the values or principles that guide the implementation of the government and its law enforcement, one of which is the principle of democracy. The obvious application of the principle of democracy is elections. Election is a process of holding people's sovereignty in order to fill positions in a government based on direct, general, free, confidential, honest, and fair. In the general election it is expected that the election participants will be neutral in choosing a candidate for leader or representative of the people. Whereas many public officials such as the Governor use power to help their partners in various ways, one of which is ensuring their support for their counterparts. Because the governor's voice greatly affects the community as well as the State Civil Apparatus.Keywords: Election, Neutrality, GovernorAbstrak:Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintah dan penegakan hukumnya, yang salah satunya adalah asas demokrasi. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas ialah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaran kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pemilihan umum diharapkan peserta pemilu bersikap Netral dalam memilih calon pemimpin atau wakil rakyat. Sedangkan banyak sekali pejabat publik seperti Gubernur yang menggunakan kekuasaan untuk membantu rekan separtainya dengan berbagai cara, yang salah satunya memastikan dukungannya terhadap rekan separtainya. Dikarenakan suara gubernur sangat mempengaruhi masyarakat maupun para Aparatur Sipin Negara.Kata Kunci: Pemilu, Netralitas, Gubernur

Perbandingan Pemberian Sanksi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial antara Indonesia dan Arab Saudi Anisa Mufida
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractArticle 27 paragraph (3) and Article 45 Paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions Number 11 of 2008 regulates criminal prosecution of defamation in the Republic of Indonesia, whereas in Saudi Arabia stipulates it in article 3 which states a sentence of imprisonment for a term no more than one year and a fine not exceeding five hundred thousand riyals (2 billion), or one of these two sentences. Judges in Indonesia usually impose conditional penalties for defendants of defamation by considering press freedom and opinion, the rights of consumers and patients, and the right to obtain information before convicting convictions, in contrast to Saudi Arabia which provides final decisions in accordance with applicable law.Keywords: Defamation, ITE, Judges.AbstrakPasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang pemidanaan pencemaran nama baik di negara Republik Indonesia, sedangkan di Arab Saudi menetapkannya dalam pasal 3 yang menyatakan Hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak melebihi lima ratus ribu riyal (2 milyar), atau salah satu dari dua hukuman ini. Hakim di Indonesia biasanya menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa pencemaran nama baik dengan mempertimbangkan kemerdekaan pers dan berpendapat, hak konsumen dan pasien, serta hak untuk mendapatkan informasi sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, berbeda dengan Arab Saudi yang memberikan putusan akhir sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, ITE, Hakim.

Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia Imas Novita Juaningsih
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The controversy over the amendment to the Mineral and Coal Law (the Minerba Law) has made people worried. Because there is some substance of the articles in the law that cause problems affecting the community. One crucial thing that has become polemic is that many changes of authority at the regional level are replaced directly by the central government which has logical consequences for the erosion of regional autonomy. Besides, the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community.Keywords: Minerba Law, Rechstaat, Indonesian State Administration Abstrak:Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba), telah membuat masyarakat khawatir. Hal itu karena ada beberapa subtansi pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menimbulkan permasalahan berdampak kepada masyarakat. Sesuatu hal krusial yang menjadi polemic yaitu banyaknya perubahan kewenangan pada tingkat daerah diganti langsung oleh pemerintah pusat yang menimbulkan konse kuensi logis terhadap penggerusan otonomi daerah. Selain, timbulnya disharmonisasi antara satu asas dengan asas yang lain dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Karena saat pembentukannya, lembaga legislative tidak melegislasi dengan transparan, melainkan dilakukan dengan tertutup. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga didapatkan alasan untuk membatalkan beberapa pasal yang dirasa merugikan masyarakat.Kata Kunci: Undang-Undang Minerba, Rechstaat, Tata Negara Indonesia

Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia Juaningsih, Imas Novita
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The controversy over the amendment to the Mineral and Coal Law (the Minerba Law) has made people worried. Because there is some substance of the articles in the law that cause problems affecting the community. One crucial thing that has become polemic is that many changes of authority at the regional level are replaced directly by the central government which has logical consequences for the erosion of regional autonomy. Besides, the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community.Keywords: Minerba Law, Rechstaat, Indonesian State AdministrationÂ Abstrak:Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba), telah membuat masyarakat khawatir. Hal itu karena ada beberapa subtansi pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menimbulkan permasalahanÂ berdampak kepada masyarakat.Â Sesuatu hal krusial yang menjadi polemic yaitu banyaknya perubahan kewenangan pada tingkat daerah diganti langsung oleh pemerintah pusat yang menimbulkan konse kuensi logis terhadap penggerusan otonomi daerah. Selain, timbulnya disharmonisasi antara satu asas dengan asas yang lain dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Karena saat pembentukannya, lembaga legislative tidak melegislasi dengan transparan, melainkan dilakukan dengan tertutup. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga didapatkan alasan untuk membatalkan beberapa pasal yang dirasa merugikan masyarakat.Kata Kunci: Undang-Undang Minerba, Rechstaat, Tata Negara IndonesiaÂ

Page 1 of 2 | Total Record : 18

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA