Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.318

P-Index

This Author published in this journals

All Journal 'ADALAH Jurnal Sosial Humaniora Sigli Literatus Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Aktual Justice COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah (Jubaedah) Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

Tomy Michael

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Author-ID : 2539212

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru Prilly Priscilia Sahetapy; Fajar Sugianto; Tomy Michael
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.17247

AbstractThe law plays an active role in providing a sense of security for everyone in all situations, including the situation the world is experiencing in the last few months. The Corona pandemic caused multidimensional shocks, such as in the education, health and economic sectors. Compared to other sectors, it is the economic sector that has the most attention. The Central Statistics Agency noted that the rate of economic growth in Indonesia experienced a slowdown which fell in the first quarter of 2020, which was only 2.97%. Meanwhile, economic growth in the first quarter of 2019 was at 5.07%. The impact of the corona pandemic in the economic sector also has an impact on the labor sector. The Indonesian government has implemented a policy to work from home (WFH) since mid-March 2020. However, not all work can be done from home so that many workers still have to experience layoffs. The government should make regulations at the level of laws in order to better protect workers. This is important so that workers can still make ends meet in difficult times like thisKeywords: force majeure; laborer; right AbstrakHukum berperan aktif untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang dalam segala situasi, termasuk situasi yang tengah dialami dunia beberapa bulan terakhir ini. Pandemi Corona menimbulkan guncangan multidimensi, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, sektor ekonomi yang paling banyak disoroti. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan yang jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2019 berada di angka 5,07%. Dampak pandemi corona dalam bidang ekonomi turut berimbas pada bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sejak pertengahan Maret 2020. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah sehingga banyak tenaga kerja yang masih harus mengalami PHK. Pemerintah seharusnya membuat peraturan setingkat undang-undang agar dapat lebih melindungi pekerja. Hal ini menjadi penting agar para pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa-masa sulit seperti iniKata kunci: hak; force majeure; pekerja

Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19 Tomy Michael
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The existence of Covid-19 makes the meaning of human rights more sensitive and misinterpreted. There are several parties who try to underestimate Covid-19 by understanding it as Human Rights, so they are free to determine the fate of their health. The state in a pandemic condition is tasked with providing the best to the public such as health services, a sense of security, a stable economy, to survival. Social contract must be interpreted as part of the life of the state that prioritizes welfare. Therefore, information disclosure is needed and improved.Keywords: Human Rights; Information Abstrak:Adanya Covid-19 membuat makna hak asasi manusia menjadi lebih sensitif dan salah penafsiran. Ada beberapa pihak yang mencoba menyepelekan Covid-19 dengan memahaminya sebagai Hak Asasi Manusia, sehingga mereka bebas menentukan nasib kesehatannya. Negara dalam kondisi pandemi bertugas memberikan yang terbaik kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, rasa aman, ekonomi yang stabil, hingga keberlangsungan hidup. Kontrak sosial harus dimaknai sebagai bagian dari kehidupan bernegara yang mengutamakan kesejahteraan. Oleh karenanya, keterbukaan informasi diperlukan dan ditingkatkan.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Informasi

Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum Muhammad Abdul Aziz; Tomy Michael
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The rule of law is obliged to uphold the values or principles that guide the implementation of the government and its law enforcement, one of which is the principle of democracy. The obvious application of the principle of democracy is elections. Election is a process of holding people's sovereignty in order to fill positions in a government based on direct, general, free, confidential, honest, and fair. In the general election it is expected that the election participants will be neutral in choosing a candidate for leader or representative of the people. Whereas many public officials such as the Governor use power to help their partners in various ways, one of which is ensuring their support for their counterparts. Because the governor's voice greatly affects the community as well as the State Civil Apparatus.Keywords: Election, Neutrality, GovernorAbstrak:Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintah dan penegakan hukumnya, yang salah satunya adalah asas demokrasi. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas ialah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaran kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pemilihan umum diharapkan peserta pemilu bersikap Netral dalam memilih calon pemimpin atau wakil rakyat. Sedangkan banyak sekali pejabat publik seperti Gubernur yang menggunakan kekuasaan untuk membantu rekan separtainya dengan berbagai cara, yang salah satunya memastikan dukungannya terhadap rekan separtainya. Dikarenakan suara gubernur sangat mempengaruhi masyarakat maupun para Aparatur Sipin Negara.Kata Kunci: Pemilu, Netralitas, Gubernur

PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 Nabila Farahdila Putri; Ellin Vionia; Tomy Michael
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Currently in Indonesia is being hit by corona virus, corona virus is a new disease called Covid-19. There are a lot of news about corona virus, even in this condition there are still many hoaxes or fake news events. With current technological developments, the spread of hoax news is very easy to occur through social media, namely the internet. In this journal the focus is on the problem of spreading false news related to covid-19 and the role of the public in fighting hoax news with digital literacy. This research method uses empirical research methods and content analysis related to hoax news dissemination. The purpose of this study explains the efforts to the public to deal with hoax news related to covid-19 with digital literacy. The novelty of the research in this study the researcher connects public awareness with legal responsibility for the perpetrators of hoax news dissemination. The results of this study, show that literacy culture through articles, YouTube makes it easier for people to identify hoax news. Digital literacy culture is a solution to avoid hoax news. Then the importance of the role of the community in facing the spread of hoax news so as not to harm themselves and others legally and socially.Keywords: covid-19, hoaxes, digital literacy, legal awareness ABSTRAKSaat ini di Indonesia sedang dilanda corona virus, corona virus merupakan penyakit baru yang disebut dengan istilah Covid-19. Banyak berita yang mengangkat topik corona virus, bahkan dalam kondisi seperti ini masih banyak peristiwa penyebaran berita hoax atau berita palsu. Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita hoax sangat gampang terjadi melalui media sosial yaitu internet. Dalam jurnal ini memfokuskan pada permasalahan penyebaran berita palsu yang terkait covid-19 dan peran masyarakat dalam menghadapi berita hoax dengan literasi digital. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan content analysis terkait penyebaran berita hoax. Tujuan penelitian ini menjelaskan upaya kepada masyarakat untuk menghadapi berita hoax terkait covid-19 dengan literasi digital. Kebaruan riset dalam penelitian ini peneliti menghubungkan kesadaran masyarakat dengan tanggung jawab hukum atas pelaku penyebaran berita hoax. Hasil penelitian ini, menunjukkan banhwa budaya literasi melalui artikel, youtube membuat masyarakat lebih mudah dalam mengidentifikasi berita hoax. Budaya literasi digital menjadi solusi untuk menghindari berita hoax. Kemudian pentingnya peran masyarakat menghadapi penyebaran berita hoax agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain secara hukum dan sosial.Kata kunci: covid-19, hoax, kesadaran hukum, literasi digital

Pelatihan Penulisan Buku dan Nama Samaran Tomy Michael
Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat
Publisher : Training & Research Institute - Jeramba Ilmu Sukses

The pseudonym given by Law No. 3-2017 will present a dilemma for lecturers in producing scientific books obtained at the National Library. Activities carried out with careful planning, activities carried out and the results of discussions about what will be written in books and popular articles that can be written by the participants. Training activities essentially provide an understanding of the rights and obligations of special authors in pseudonyms. Popular themes for lecturers with ISI, ASBI and Popular Article themes.

KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN INDONESIA Fajar Sugianto; Denny Ardhi Wibowo; Tomy Michael
Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i1.518

The Islamic inheritance law system is one of the inheritance law systems that apply in Indonesia. Presidential Instruction 1/1991 is a legal instrument that makes Islamic law a positive law in Indonesia, however, the development of the constitutional system and the legal system in Indonesia has undergone very rapid changes since the reform era. This raises new legal problems in the implementation of the Compilation of Islamic Laws considering that the position of Presidential Instruction 1/1991 in the statutory system is not known as statutory regulation.In the aspect of binding power, the Presidential Instruction cannot be applied to the public because it does not have general binding power and only binds inwardly against officials with a lower position in 1 (one) institution. Even so, the existence of Presidential Instruction 1/1991 is still recognized to this day considering that its substance was formed through a joint decision between the Minister of Religion and the Chief Justice of the Supreme Court. Thus, the Compilation of Islamic Law binds religious court judges who are under the environment of the Supreme Court. Judges can use the Compilation of Islamic Law as a legal basis for resolving disputes that occur between Muslim communities.

Implementasi Asas Dekonsentrasi Dalam Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Hanny Wulandari Yasin; Tomy Michael
ADALAH Vol 6, No 5 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i5.21301

Regional autonomy evolved from efficiency and growth to independence and justice after Indonesia's reformation. Expansion occurs. Social and political elites complicated the legal division of this territory. Regional expansion was a Reformation-era legal phenomenon. West Sulawesi grew regionally. Law 26 of 2004 deconcentrated West Sulawesi. This study evaluates whether West Sulawesi has implemented deconcentration and complied with Law 26 of 2004. In this study, Mamuju Regency, the capital of West Sulawesi province, represents the region's law implementation. This research assesses Mamuju Regency's implementation and law compliance. Mamuju Regency's 141 regional regulations promote government, community, and development services. This is seen in Mamuju Regency's DPMPTSP system and health insurance. Governance, development, and social issues are Mamuju Regency's priorities.

PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ika Shinta Utami Nur Agustin; Tomy Michael
COURT REVIEW Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kebebasan berekspresi dan opini publik dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, secara langsung maupun melalui media sosial dewasa ini sangat terbatas dan berdampak bagi pengguna internet. Diperlukan perlindungan hukum bagi pengguna internet untuk mengutarakan pendapatnya. Diperlukan aturan hukum tegas dan tidak ada penafsiran ganda pada aturan hukum tersebut. Dari latar belakang ini, maka perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berekspresi warganet dalam kasus pencemaran nama baik yang diatur Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Riset ini menggunakan pendekatan normatifatau penelitian hukum doctrinal untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan UU No 19 Tahun 2016 dan Amandemen UU No 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 untuk menjerat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah merupakan kontra-produktif dalam penentuan lingkup norma.

Hak Pendidikan dalam Menunjang Kreativitas Siswa Muhammad Rezki Aditya Perdana; Zeha Dwanty El Rachma; Erika Sabrina; Tomy Michael
LITERATUS Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Literatus
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v2i2.48

The research objective is to determine what factors make the cost of education in Indonesia increase, optimization in terms of facilities in each school and the suitability of funds issued from the government is optimal for each educational institution. The research method uses empirical legal research methods. Empirical legal research is a law that is conceptualized as an empirical symptom of the extent to which it carries out its duties, principal, and functions in its implementation or reality in society. One of the significant forms of funding for basic education from the State Budget (APBN) funding source is BOS funds. To start the budget, several things are carried out starting from budget planning, budget implementation, education financial administration, monitoring of the education budget..

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok di Jalan di Kota Surabaya Muhammad Bagus Rendy Pradana; Tomy Michael
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 5, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v5i2.983

Tujuan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Menggunakan penelitian empiris dengan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampling adalah simple random sampling. Lokasi penelitian adalah di wilayah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu mengamati tentang pengetahuan masyarakat Kota Surabaya dengan arus urbanisasi serta mobilitas penduduk yang aktif sebagai wilayah kota yang bersih dan sehat sehingga mengenai kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang perlindungan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian yang didominasi oleh responden Bukan Perokok sebanyak 78,2% serta aktif sebagai pengguna kendaraan bermotor sebanyak 51,2% selalu menemui pengendara yang merokok saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat tidak dapat memepengaruhi menurunkan angka pelanggaran pengemudi yang merokok saat berkendara mengingat kebijakan ini telah diberlakukan sejak 2019. Perilaku tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi secara masif. Penegakan hukum yang tidak tegas kepada pelanggar juga merupakan salah satu faktor perilaku masyarakat yang merokok saat berkendara masih terjadi.Kata kunci: merokok, peraturan menteri perhubungan, efektivitas

Co-Authors Denny Ardhi Wibowo Dian Novianti Diplomat King Agape Sembiring Ellin Vionia Erika Sabrina Fajar Sugianto Hanny Wulandari Yasin Ika Shinta Utami Nur Agustin Mikhael Wisnumurti C. S Muhammad Abdul Aziz Muhammad Bagus Rendy Pradana Muhammad Rezki Aditya Perdana Nabila Farahdila Putri Prilly Priscilia Sahetapy Princes Elsa Nafatilopa Zeha Dwanty El Rachma

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search