Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 10 (2010)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DALAM PENCEMARAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH MINYAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Sofyan, Ahmad]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.035 KB)
<![CDATA[Tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam pencemaran laut telah banyak diatur dalam peraturan dan regulasi baik hukum internasional maupun hukum nasional. Pencemaran laut menimbulkan kewajiban bagi pencemar baik itu negara, individu dan badan hukum lainnya yang masing-masing mempunyai peran dan bertanggung jawab untuk melakukan beberapa tindakan atau upaya dalam pencegahan dan penanggulangan serta pembayaran ganti rugi, terhadap pencemaran yang disebabkan oleh minyak. Tanggung jawab mutlak yang bersyarat dengan pembatasan jumlah pembayaran ganti ruginya yang ditetapkan terlebih dahulu. Kewajiban membayar ganti rugi pada negara pantai timbul seketika pada saat tumpahnya minyak dilaut dan timbulnya kerugian tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya kapal tangki yang bersangkutan. Dalam strict liability telah ditentukan jumlah maksimum pembayaran ganti rugi melalui asuransi internasional seperti TOVALOP dan Cristal atau melalui dana International Oil Pollution Compentation Fund (IOPC Fund).]]>
<![CDATA[Perizinan Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pesisir ]]>
<![CDATA[Alimuddin, Alimuddin]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.288 KB)
<![CDATA[Wilayah pesisir merupakan anugrah dari Allah SWT yang memiliki berbagai macam potensi yang wajib dikelola  untuk  kepentingan pembangunan pada umumnya dan bahkan untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk melakukan sesuatu, namun larangan tersebut diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari pemerintah. Izin merupakan sesuatu yang dilarang tapi diperbolehkn. Bahkan  izin bertujuan  menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional ]]>
<![CDATA[Daeng Kunu, Andi Bustamin]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.134 KB)
<![CDATA[Hak ulayat masyarakat adat sebagai salah satu bentuk atau cara pemilikan tanah  oleh lembaga hukum ada yang banyak terdapat dalam wilayah nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia. Tanah ulayat masyarakat adat merupakan bentuk wilayah hukum masyarakat adat yang kepemilikannya dikuasai secara kemunal oleh sekelompok suku-suku yang mendiami wilayah tertentu dengan dipimpin oleh seoran took adat atau tuaka. Secara legalitas formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum tanah nasional  (UUPA), tetapi dalam tataran law in action masih kurang mendapat perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, sehingga seringga menjadikan masyarakat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan. Yang mengakibatkan terjadinya pemiskinan structural.]]>
<![CDATA[STUDI DESKRIPTIF TENTANG PENGETAHUAN PETUGAS KESEHATAN MENGENAI âPATIENT SAFETYâ DI RUMAH SAKIT LABUANG BAJI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Sofyan, Asrawati]]>;
<![CDATA[harun, Haerani]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.293 KB)
<![CDATA[Sebagai salah satu komponen Pelayanan dalam sistem kesehatan nasional, Rumah Sakit memiliki pertanggungjawaban dalam menjadikan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, yang merupakan Visi Departemen Kesehatan yang dapat menciptakan rakyat sehat. Dalam memberikan pelayanan yang optimal, dimana resiko pasien tidak aman, makin meningkatnya perasaan tidak puas, hingga maraknya tuntutan pasien atau keluarganya, sehingga rumah sakit terus menerus melakukan berbagai upaya untuk semakin menyempurnakannya dengan mendorong pengembangan berbagai aspek starategis. Diantaranya mengenai  konsep Patient Safety. Untuk menunjang hal tersebut, tentu saja dibutuhkan berbagai daya dukung yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan penerapan Patient safety, salah satu aspek yang penting dalam mendukung hal tersebut adalah pengetahuan mengenai konsep Patient Safety dari jajaran pelaksana layanan kesehatan di Rumahsakit baik itu dokter, perawat maupun tenaga medis. Konsep mengenai Pasient Safety meliputi : sistem keselamatan Pasien, pelaksanaan tujuh langkah menuju keselamatan pasien, standar keselamatan pasien rumah sakit dan akreditasi rumah sakit dalam hubungannya dengan pelaksanaan patient safety.]]>
<![CDATA[POSMODERNISME DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Sebuah Refleksi Filosofis) ]]>
<![CDATA[Septiwiharti, Dwi]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.949 KB)
<![CDATA[Artikel ini merupakan kajian filsafati tentang pemikiran posmodernisme dan relevansiya bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Posmodernisme adalah paradigma berpikir dan sikap yang kritis terhadap pola pikir dan prinsip-prinsip modernisme; terutama kritik atas pemikiran Rene Descartes. Salah satu filsuf posmodern yang ditelaah dalam tulisan ini adalah Derrida. Posmodernisme ingin menyadarkan bahwa realitas itu bersifat kompleks. Pendidikan posmodern bertolak dari paradigma bahwa kenyatan itu dibangun di atas realitas yang kompleks, sehingga pendidikan multikultural lebih relevan dengan paradigma posmodern tersebut. Kebinekaan (pluralis-multikultural) merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan dewasa ini, sehingga pendidikan itu sesuai dengan latar belakang budaya yang melandasinya. Namun, posmodernisme tidak bertendensi untuk menjadi sebuah filsafat pendidikan baru.]]>
<![CDATA[MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[AB Andi Malla, Hamlan]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.067 KB)
<![CDATA[Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami proses transformasi dari lembaga pendidikan tradisional menjadi lembaga pendidikan modern. Perubahan sistem pada madrasah selain dipengaruhi oleh modernisasi pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyesuain  perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi dan politik kebijakan pemerintah tentang pendidikan di Indonesia. Untuk menyesuaikan tuntutan perubahan tersebut, madrasah sebagai lembaga pendidkan Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama kini posisinya terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. ]]>
<![CDATA[REALITAS PERILAKU DAN ETIKA ORGANISASI DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Nuraisyah, Nuraisyah]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajuan Teknologi dewasa ini ternyata belum dibarengi dengan kemajuan sumber daya manusia secara menyeluruh walaupun pengguna teknologi itu telah merata disemua lapisan masyarakat secara luas, hal ini nampak dalam banyak hal dimana antara lain yang sangat menonjol adalah perilaku ataupun attitude, yang tak terkecuali ada diantara para public service itu sendiri disemua lini organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Dengan menyoroti hal tersebut maka banyak kelemahan yang dapat terungkap sebagai bagian dari pada kemerosotan kemajuan itu sendiri.Jadi kemajuan bukan berarti tidak mengulangi kelemahan, tetapi justru lebih berpotensi mencampur adukkan kekurangan menjadi suatu tred baru yang diulang kembali sebagai perbendaharaan perilaku, yang seolah-olah ditetapkan menurut program kemasa depan yang tidak populis. Sehingga pencapur- adukan perilaku yang tidak berguna dengan yang berguna menjadi satu ramuan yang merusak berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Akhirnya kita tidak akan pernah membangun, melainkan selalu dalam posisi rehabilitasi secara terus menerus berbagai kondisi dan pelayanan publik, baik itu didalam bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, maupun pemerintahan. Dengan demikian maka anggaran yang dikeluarkan secara otomatis tidak akan efektif dalam perbaikan menuju suatu tahap kemajuan yang memiliki nilai yang signifikan terhadap pembangunan.]]>
<![CDATA[KONSEP ILMU DALAM AL-QURâAN ]]>
<![CDATA[Nadjmuddin, Muchlis]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.376 KB)
<![CDATA[Wahyu pertama (surah al-âAlaq ayat 1-5) yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. mengandung prinsip-prinsip ilmu dan teknologi. Kata Iqraâ berarti bacalah, telitilah, damailah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang kesemua makna dapat dikembalikan kepada hakikat âmenghimpunâ. Al-Qurâan adalah kitab suci yang berdimensi banyak yang kandungan isinya tidak saja berbicara tentang masalah-masalah keagamaan, tetapi lebih luas lagi meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang demikian kompleks, meskipun isinya tidak selalu tersusun secara sistematis sebagaimana layaknya buku-buku ilmiyah.]]>
<![CDATA[SEBUAH KONTEMPLASI TENTANG KLASIFIKASI HAK-HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[M. Yunus, Nursiah]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.366 KB)
<![CDATA[Perihal pengkajian HAM sekarang ini merupakanobyek studi yang paling banyak diminati oleh parapemikir di berbagai disiplin ilmu, tak terkecualidalam bidang Ilmu Hukum. Salah satu bidang kajiHAM yang tidak luput dari sorotan adalah hak-hakyang dapat diklasifikasi sebagai bagian dari HAM,sebab tidak semua hak itu dapat disebut sebagai hak yangfundamental atau hak yang asasi. Tulisan ini hendakmemberikan klasifikasi HAM yang ideal sehingga dapatmewakili pengertian HAM sebagai konsep yang kodrati,universal dan abadi. Adapun hak-hak yang dapat diklasifikasisebagai HAM adalah : (1). hak untuk hidup; (2). Hak untukbicara & menyampaikan pendapat; (3). Hak untuk kebebasanberkumpul; (4). Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; (5).Hak untuk melanjutkan keturunan; (6). Hak untukmendapatkan kesejahteraan; (7). Hak untuk memperolehkeadilan; (8). Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah;dan (9). Hak atas kedudukan yang sama dihadapan hukum.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional ]]>
<![CDATA[Daeng Kunu, Andi Bustamin]]>
<![CDATA[ INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSPIRASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.134 KB)
<![CDATA[Hak ulayat masyarakat adat sebagai salah satu bentuk atau cara pemilikan tanah  oleh lembaga hukum ada yang banyak terdapat dalam wilayah nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia. Tanah ulayat masyarakat adat merupakan bentuk wilayah hukum masyarakat adat yang kepemilikannya dikuasai secara kemunal oleh sekelompok suku-suku yang mendiami wilayah tertentu dengan dipimpin oleh seoran took adat atau tuaka. Secara legalitas formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum tanah nasional  (UUPA), tetapi dalam tataran law in action masih kurang mendapat perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, sehingga seringga menjadikan masyarakat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan. Yang mengakibatkan terjadinya pemiskinan structural.]]>
