cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
INSPIRASI
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM HUKUM INTERNASIONAL SERTA KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG suardi, suardi
INSPIRASI Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.561 KB)

Abstract

Hukum internasional merupakan sarana bagi pencapaian tujuan kesejahteraan bagi masing-masing negara, Baik itu pada negara berkembang maupun terhadap negara maju. Dalam konteks inilah eksistensi perdagangan antar negara untuk saling memajukan dan saling menyejahterakan antar bangsa telah digagas melalui suatu forum besar yang disebut (WTO) yang mempunyai otoritas mengatur segala lalulintas perdagangan antar negara-negara. Baik pada negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan menunjukkan bahwa kepentingan negara maju dan negara berkembang dalam lalulintas perdagangan internasional telah memiliki karakter dan kepentingan berbeda, perbedaan tersebut telah memberikan implikasi terhadap hukum yang mengatur perdagangan bebas sehingga negara berkembang merasa bahwa kepentingan negara maju telah mendominasi artikulasi perdagangan internasional tersebut. Hal inilah yang hendak diurai dalam tulisan berikut ini.
URGENSI CONVENTION ON CYBERCRIME TAHUN 2001 DALAM RANGKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK INDONESIA suardi, suardi
INSPIRASI Vol 1, No 12 (2011)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.147 KB)

Abstract

Implikasi yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi telah berdampak kepada dua aspek dalam perilaku manusia itu sendiri, yang pertama bahwa masyarakat dunia dalam percepatan untuk mendapatkan informasi baik ilmu pengetahuan dan teknologi telah membutuhkan komonokasi teknologi tinggi untuk memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat dunia. Kedua cenderung  kemajuan teknologi informasi telah dijadikan komoditi untuk melakukan kejahatan siber ( cybercrime), baik kejahatan berupa hacking, pembobolan kartu keredit melalui situs internet (carding) dan bentuk lain dari kejahatan siber  yang tidak dapat dibatasi  oleh territorial suatu Negara  karena sipat dari media internet  yang tidak lagi mengenal batas-batas territorial suatu Negara. Sementara di sisi lain, pelaku kejahatan berada diluar wilayah territorial dan Negara yang menjadi korban tidak dapat mengadili pelaku kejahatan dengan alasan yurisdiksi suatu Negara. Dengan demikian urgensi Convention cybercrime untuk ditatifikasi sangatlah penting karena di dalamnya telah menekankan kepada semua Negara untuk melakukan kerjasama internasional dalam memberantas cybercrime yang bersifat global dan tanpa batas itu. Konsekwensi logis dari ratifikasi ini adalah Indonesia harus dapat menyesuaikan segalah aturan perundang-undangannya serta membangun kerjasama internasional baik dalam tehnologi informasi maupun Kata Kunci : Urgensi Convention on cybercrime dan implikasinya terhadap aturan nasinal Indonesia
PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM HUKUM INTERNASIONAL SERTA KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG suardi, suardi
INSPIRASI Vol 1, No 13 (2012)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.561 KB)

Abstract

Hukum internasional merupakan sarana bagi pencapaian tujuan kesejahteraan bagi masing-masing negara, Baik itu pada negara berkembang maupun terhadap negara maju. Dalam konteks inilah eksistensi perdagangan antar negara untuk saling memajukan dan saling menyejahterakan antar bangsa telah digagas melalui suatu forum besar yang disebut (WTO) yang mempunyai otoritas mengatur segala lalulintas perdagangan antar negara-negara. Baik pada negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan menunjukkan bahwa kepentingan negara maju dan negara berkembang dalam lalulintas perdagangan internasional telah memiliki karakter dan kepentingan berbeda, perbedaan tersebut telah memberikan implikasi terhadap hukum yang mengatur perdagangan bebas sehingga negara berkembang merasa bahwa kepentingan negara maju telah mendominasi artikulasi perdagangan internasional tersebut. Hal inilah yang hendak diurai dalam tulisan berikut ini.
TANGGUNG JAWAB DALAM PENCEMARAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH MINYAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Sofyan, Ahmad
INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.035 KB)

Abstract

Tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam pencemaran laut telah banyak diatur dalam peraturan dan regulasi baik hukum internasional maupun hukum nasional. Pencemaran laut menimbulkan kewajiban bagi pencemar baik itu negara, individu dan badan hukum lainnya yang masing-masing mempunyai peran dan bertanggung jawab untuk melakukan beberapa tindakan atau upaya dalam pencegahan dan penanggulangan serta pembayaran ganti rugi, terhadap pencemaran yang disebabkan oleh minyak. Tanggung jawab mutlak yang bersyarat dengan pembatasan jumlah pembayaran ganti ruginya yang ditetapkan terlebih dahulu. Kewajiban membayar ganti rugi pada negara pantai timbul seketika pada saat tumpahnya minyak dilaut dan timbulnya kerugian tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya kapal tangki yang bersangkutan. Dalam strict liability telah ditentukan jumlah maksimum pembayaran ganti rugi melalui asuransi internasional seperti TOVALOP dan Cristal atau melalui dana International Oil Pollution Compentation Fund (IOPC Fund).
Perizinan Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pesisir Alimuddin, Alimuddin
INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.288 KB)

Abstract

Wilayah pesisir merupakan anugrah dari Allah SWT yang memiliki berbagai macam potensi yang wajib dikelola  untuk  kepentingan pembangunan pada umumnya dan bahkan untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk melakukan sesuatu, namun larangan tersebut diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari pemerintah. Izin merupakan sesuatu yang dilarang tapi diperbolehkn. Bahkan  izin bertujuan  menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.
Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional Daeng Kunu, Andi Bustamin
INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.134 KB)

Abstract

Hak ulayat masyarakat adat sebagai salah satu bentuk atau cara pemilikan tanah  oleh lembaga hukum ada yang banyak terdapat dalam wilayah nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia. Tanah ulayat masyarakat adat merupakan bentuk wilayah hukum masyarakat adat yang kepemilikannya dikuasai secara kemunal oleh sekelompok suku-suku yang mendiami wilayah tertentu dengan dipimpin oleh seoran took adat atau tuaka. Secara legalitas formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum tanah nasional  (UUPA), tetapi dalam tataran law in action masih kurang mendapat perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, sehingga seringga menjadikan masyarakat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan. Yang mengakibatkan terjadinya pemiskinan structural.
STUDI DESKRIPTIF TENTANG PENGETAHUAN PETUGAS KESEHATAN MENGENAI “PATIENT SAFETY” DI RUMAH SAKIT LABUANG BAJI MAKASSAR Sofyan, Asrawati; harun, Haerani
INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.293 KB)

Abstract

Sebagai salah satu komponen Pelayanan dalam sistem kesehatan nasional, Rumah Sakit memiliki pertanggungjawaban dalam menjadikan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, yang merupakan Visi Departemen Kesehatan yang dapat menciptakan rakyat sehat. Dalam memberikan pelayanan yang optimal, dimana resiko pasien tidak aman, makin meningkatnya perasaan tidak puas, hingga maraknya tuntutan pasien atau keluarganya, sehingga rumah sakit terus menerus melakukan berbagai upaya untuk semakin menyempurnakannya dengan mendorong pengembangan berbagai aspek starategis. Diantaranya mengenai  konsep Patient Safety. Untuk menunjang hal tersebut, tentu saja dibutuhkan berbagai daya dukung yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan penerapan Patient safety, salah satu aspek yang penting dalam mendukung hal tersebut adalah pengetahuan mengenai konsep Patient Safety dari jajaran pelaksana layanan kesehatan di Rumahsakit baik itu dokter, perawat maupun tenaga medis. Konsep mengenai Pasient Safety meliputi : sistem keselamatan Pasien, pelaksanaan tujuh langkah menuju keselamatan pasien, standar keselamatan pasien rumah sakit dan akreditasi rumah sakit dalam hubungannya dengan pelaksanaan patient safety.
POSMODERNISME DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Sebuah Refleksi Filosofis) Septiwiharti, Dwi
INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.949 KB)

Abstract

Artikel ini merupakan kajian filsafati tentang pemikiran posmodernisme dan relevansiya bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Posmodernisme adalah paradigma berpikir dan sikap yang kritis terhadap pola pikir dan prinsip-prinsip modernisme; terutama kritik atas pemikiran Rene Descartes. Salah satu filsuf posmodern yang ditelaah dalam tulisan ini adalah Derrida. Posmodernisme ingin menyadarkan bahwa realitas itu bersifat kompleks. Pendidikan posmodern bertolak dari paradigma bahwa kenyatan itu dibangun di atas realitas yang kompleks, sehingga pendidikan multikultural lebih relevan dengan paradigma posmodern tersebut. Kebinekaan (pluralis-multikultural) merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan dewasa ini, sehingga pendidikan itu sesuai dengan latar belakang budaya yang melandasinya. Namun, posmodernisme tidak bertendensi untuk menjadi sebuah filsafat pendidikan baru.
MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL AB Andi Malla, Hamlan
INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.067 KB)

Abstract

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami proses transformasi dari lembaga pendidikan tradisional menjadi lembaga pendidikan modern. Perubahan sistem pada madrasah selain dipengaruhi oleh modernisasi pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyesuain  perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi dan politik kebijakan pemerintah tentang pendidikan di Indonesia. Untuk menyesuaikan tuntutan perubahan tersebut, madrasah sebagai lembaga pendidkan Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama kini posisinya terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional.
REALITAS PERILAKU DAN ETIKA ORGANISASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Nuraisyah, Nuraisyah
INSPIRASI Vol 1, No 10 (2010)
Publisher : INSPIRASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan Teknologi dewasa ini ternyata belum dibarengi dengan kemajuan sumber daya manusia secara menyeluruh walaupun pengguna teknologi itu telah merata disemua lapisan masyarakat secara luas, hal ini nampak dalam banyak hal dimana antara lain yang sangat menonjol adalah perilaku ataupun attitude, yang tak terkecuali ada diantara para public service itu sendiri disemua lini organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Dengan menyoroti hal tersebut maka banyak kelemahan yang dapat terungkap sebagai bagian dari pada kemerosotan kemajuan itu sendiri.Jadi kemajuan bukan berarti tidak mengulangi kelemahan, tetapi justru lebih berpotensi mencampur adukkan kekurangan menjadi suatu tred baru yang diulang kembali sebagai perbendaharaan perilaku, yang seolah-olah ditetapkan menurut program kemasa depan yang tidak populis. Sehingga pencapur- adukan perilaku yang tidak berguna dengan yang berguna menjadi satu ramuan yang merusak berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Akhirnya kita tidak akan pernah membangun, melainkan selalu dalam posisi rehabilitasi secara terus menerus berbagai kondisi dan pelayanan publik, baik itu didalam bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, maupun pemerintahan. Dengan demikian maka anggaran yang dikeluarkan secara otomatis tidak akan efektif dalam perbaikan menuju suatu tahap kemajuan yang memiliki nilai yang signifikan terhadap pembangunan.

Page 1 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2010 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 13 (2012) Vol 1, No 13 (2012) Vol 1, No 14 (2011) Vol 1, No 14 (2011) Vol 1, No 12 (2011) Vol 1, No 12 (2011) Vol 1, No 10 (2010) Vol 1, No 10 (2010)