cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Academica
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 14113341     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal ilmiah Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2009)" : 16 Documents clear
BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.839 KB)

Abstract

Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapatmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasiyang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakansebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalamsirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakaniklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan olehsebuah pengorganisasian.Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politikyang telah ditetapkan oleh makanisme politik yang berlangsung danmenungkannya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yangdiinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunanbagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentukevaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalamsuasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utamapembentukan negara.Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalammengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainyatujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerahyang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuaimekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalammengimplementasikan rencan dan tujuan pembangunan daerahadalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakatdaerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan
145 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF TERKINI Rahma, Muchri
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.72 KB)

Abstract

Pembangunan merupakan proses tidak hanya mencakup peningkatanfisik dan material saja, melainkan pula merupakan perubahan sosialyang menuntut didalamnya pemerataan sosial bersifat partisipatorisecara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaantermasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan, dan kualitas yangdinilai tinggi melalui perolehan kontrol yang lebih besar terhadaplingkungan. Proses pembangunan melibatkan pengoperasiankomunikasi untuk keberlangsungannya. Gerak pembangunanmengarahkan sub-sub sistem di dalam entitas pembangunan bergeraksearah dengan tujuan pembangunan tersebut. Salah satu subsistemnya adalah komunikasi dan informasi. Komunikasipembangunan mengalami dinamika yang berproses dan mengarahkepada wujud yang lebih interaktif serta partisipasif.Kata kunci: Perspektif Komunikasi Pembangunan
SISTEM EKONOMI KAPITALISME Agustiati, Agustiati
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.171 KB)

Abstract

Sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemamfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat komfetitif.kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith,Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar sistim ekonomi kapitalis. Doktrin yang diajarkan melalui bukunya “ the Welth Of nation “ menerangkan pilar-pilar dari kapitalisme dengan konsep “laissez faire” dan prinsif “the invisible hand”inilah yang menjadi pijakan dalam kerangka dasar teori system ekonomi kapitalis, yaitu tentang nilai barang dan jasa,struktur harga,yakni harga dalam area produksi,harga dalam menentukan komsumsi dan harga dalam metode menentukan produksi,dasar pemikiran teori Adam Smith mampu bertahan sampai terjadinya depressi ekonomi tahun 1929,pada saat itu J.M Keyness tampil dan berhasil mengungkapkan suatu teori bahwa system ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun,pemikiran Keynesian memerlukan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi,ini merupakan awal jatuhnya system ekonomi kapitalis,akan tetapi waktu berjalan selama kurang lebih 30 tahun terjadi krisis minyak dunia tahun 1973, system ekonomi kapitalis kembali tampil dengan nama baru neoliberalisme.
167 KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Karrololo, Paulus
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.46 KB)

Abstract

Pekerja sosial dituntut keterampilan dalam mengenal sifat klien,situasi sekitar, komunikasi klien dengan masyarakat sekitar dantingkah laku kliennya. Disamping itu pekerja sosial harusmempunyai kemampuan yang tinggi dalam memahami interaksiantara klien dengan lingkungannya, lingkungan keluarga danlingkungan masyarakat secara timbal balik, ini merupakan pelayananlangsung dalam pekerjaan sosial.Proses perubahan/perbaikan suatu organisasi tentunya sesuai aturanseperti : perencanaan, konsultasi, pendidikan dan pengembanganorganisasi. Kegiatan seperti itu dianggap berhubungan erat denganpelayanan tidak langsung, hal tersebut ditinjau dari segi perananmembantu orang yang membutuhkan dimana secara tidak langsungdirasakan oleh klien melalui lembaga. Para pekerjan sosial sangatpenting memahami perubahan dan perkembangan perilaku individudan kelompok dalam proses interaksi sosial.Kata Kunci : Pelaksanaan, Otonomi Daerah.
IDEOLOGI MEDIA MASSA DAN PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY Mahpuddin, Mahpuddin
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.715 KB)

Abstract

Pemikiran global terhadap indeks pertumbuhan ekonomi makro telahmereduksi realitas ekonomi rakyat yang semakin terpuruk. Hargaminyak tanah dan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako)semakin tidak terjangkau oleh sebahagian masyarakat ekonomi kelasbawah. Pengangguran tampak menggejala dimana sementarapertumbuhan penduduk nyaris tidak terkendali. Dalam konteks ini,institusi media massa idealnya memihak kepada kepentingan publikdan tidak menjadi corong bagi manipulasi isu para pejabatpemerintah.Pada sisi lain media sering dituding sebagai pihak penyebar eskalasikonflik sosial. Beberapa tahun belakangan ini, merebaknya konfliksosial bernuansa SARA tidak bisa dilepaskan dari peran publikasiyang dilakukan oleh media massa. Misalnya konflik Ambon danPoso menjadi isu konflik pada level nasional yang melibatkan aktordan tokoh di Jakarta karena blow-up yang dilakukan oleh media.Realitas konflik bukan hanya terjadi di lapangan (realitas nyata)tetapi mengalami pembiasan di dunia maya. Apa yang didefinisikansebagai realitas sosial merupakan agregasi dari berbagai pertarunganwacana yang ditampilkan oleh media. Dalam konteks ini media tidaklagi dinilai sebagi sumber penyejuk dan wadah dialog atas berbagaidiskursus publik menuju konsesnsus bersama tetapi menjadi salahsatu faktor penting bagi keberlangsungan diferensiasi dan konfliksosial. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, mengapa media tidakbisa bersifat netral dan obyektif ?Kata Kunci: Ideologi, Media Massa dan Civil Society
ANALISIS PEMEKARAN WILAYAH DAN POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN DONGGALA Riyadi, Slamet
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.556 KB)

Abstract

Pemekaran wilayah di lokasi penelitian sangat direspon olehmasyarakat. Terbukti dari 100 responden yang di wawancara dikedua lokasi penelitian rata-rata 66% memberi persetujuan akanterjadinya pemekaran wilayah didaerahnya, dengan alasan bahwapemahaman mereka dilandasi pemekaran wilayah membawa anginperubahan baik pada tingkat kesejahteraan maupun kemudahandalam mengakses layanan publik. Namun ada juga (34%) yang tidaksetuju, dengan alasan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukanuntuk kepentingan masyarakat kecil namun untuk para elit politikmaupun elit birokrat .Konflik pada daerah pemekaran pada lokasi penelitian disebabkan,tidak puasnya masyarakat dan elit-elit politik tertentu pada pascapemekaran. Menurut hasil penelitian seperti tidak meratanya kursikekuasaan, pemerataan pada akses-akses potensial serta masih sulitmengakses layanan publik seperti yang dijanjikan pada PRApemekaran (kampanye pemekaran wilayah).Dari hasil penelitian, ditemui fakta bahwa konflik yang terjadi didaerah penelitian lebih dominan issunya tapal batas (batas wilayah).Hal ini didasari bahwa adanya keragu-raguan pemerintah dalammenentukan tapal batas (54%), apalagi wilayah yang disengketakanseperti di Kecamatan Sindue (desa Lero) mengandung emas dantelah ada penambangan rasional. Desa tersebut belum jelas bataswilayah karena masih dilingkari oleh kepentingan penentu kebijakan(birokrat lokal).
SEJARAH KONFLIK DAN PERDAMAIAN DI MALUKU UTARA (Refleksi Terhadap Sejarah Moloku Kie Raha) Junaidi, Muhammad
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.149 KB)

Abstract

Kronologis konflik di Maluku Utara paling tidak merupakan biasdari konflik Ambon apabila dikaitkan dengan kedatangan pengungsidari Ambon Propinsi Maluku. Tanda-tanda pecahnya konflik dimulaidari peristiwa antara pemuda desa Talaga dan desa Bataka dikecamatan Ibu (Halmahera Barat). Walaupun dapat diselesaikan olehkepala desa dan tokoh masyarakat, namun secara keseluruhanpencegahan tidak signifikan untuk meredam isu konflik karenaperistiwa itu kemudian berubah menjadi kerusuhan yang bersifatmassive di Maluku Utara.Konflik pertama kali mulai di wilayah Kao (Malifut) PulauHalmahera kemudian meluas ke wilayah Pulau Tidore, Ternate,dataran Halmahera lainnya, Morotai dan Kepulauan Sula (Nanere:2000; Syahidusyahar:2005; Ratnawati; 2006). Rentang waktu konflikdi Maluku Utara terbilang singkat mulai dari Agustus 1999-Juni2001, namun mengakibatkan korban jiwa yang banyak yaitu 2.410jiwa dan kerugian material tidak terhitung jumlahnya.Kata Kunci : Konflik dan perdamaian Maluku Utara
PERTUKARAN DAN HUBUNGAN SOSIAL DI KALANGAN INA-INA (Studi Antropologi Ekonomi dalam Perspektif Strukturalisme) Rismawati, Rismawati
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.307 KB)

Abstract

This research proposed discussion on Ina-Ina economical attempts in Government Market, Manonda, Palu, by focusing on imbedded exchange models of Ina-Ina realm. In addition, present research reveals the continually existence mutual relation in their realm. Ina-Ina behaviors express social relation models in Kaili cultures context. This study proposed to understand Kaili community’s cultural values which relate to economical development efforts.The result finding revealed that exchange relations which form in mutual relationship in Ina-Ina realm is occur in generalized exchanged, net generalized exchange which individual focused. Farmer in this mutual relation is appear as producer of trading goods for consumer, still, in trading process the farmer requires Ina-Ina to sell directly to consumer.The pattern of mutual relation among them has privately particular relation. These particular relationships, especially in Ina-Ina realm, is maintained and processed through Ina-Ina kinship, neighborhood, religion and friendship. These particular relationships are “historically bond” which produced trust as various moral resources for numerous parties which included in these relations.Hence, it can be concluded that exchange relation that appear in Ina-Ina for their economical effort is horizontal. Within these relations it cannot be found patron-client relation.
BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.839 KB)

Abstract

Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapatmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasiyang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakansebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalamsirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakaniklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan olehsebuah pengorganisasian.Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politikyang telah ditetapkan oleh makanisme politik yang berlangsung danmenungkannya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yangdiinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunanbagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentukevaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalamsuasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utamapembentukan negara.Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalammengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainyatujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerahyang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuaimekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalammengimplementasikan rencan dan tujuan pembangunan daerahadalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakatdaerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan
ANALISIS PEMEKARAN WILAYAH DAN POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN DONGGALA Riyadi, Slamet
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.556 KB)

Abstract

Pemekaran wilayah di lokasi penelitian sangat direspon olehmasyarakat. Terbukti dari 100 responden yang di wawancara dikedua lokasi penelitian rata-rata 66% memberi persetujuan akanterjadinya pemekaran wilayah didaerahnya, dengan alasan bahwapemahaman mereka dilandasi pemekaran wilayah membawa anginperubahan baik pada tingkat kesejahteraan maupun kemudahandalam mengakses layanan publik. Namun ada juga (34%) yang tidaksetuju, dengan alasan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukanuntuk kepentingan masyarakat kecil namun untuk para elit politikmaupun elit birokrat .Konflik pada daerah pemekaran pada lokasi penelitian disebabkan,tidak puasnya masyarakat dan elit-elit politik tertentu pada pascapemekaran. Menurut hasil penelitian seperti tidak meratanya kursikekuasaan, pemerataan pada akses-akses potensial serta masih sulitmengakses layanan publik seperti yang dijanjikan pada PRApemekaran (kampanye pemekaran wilayah).Dari hasil penelitian, ditemui fakta bahwa konflik yang terjadi didaerah penelitian lebih dominan issunya tapal batas (batas wilayah).Hal ini didasari bahwa adanya keragu-raguan pemerintah dalammenentukan tapal batas (54%), apalagi wilayah yang disengketakanseperti di Kecamatan Sindue (desa Lero) mengandung emas dantelah ada penambangan rasional. Desa tersebut belum jelas bataswilayah karena masih dilingkari oleh kepentingan penentu kebijakan(birokrat lokal).

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2014): Academiva vol. 6 No. 2 Tahun 2014 Vol 6, No 1 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 4, No 1 (2012) Vol 4, No 1 (2012) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 2 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 3, No 1 (2011) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 1 (2009) Vol 1, No 1 (2009) More Issue