Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2013)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PERUSAHAAN PT. PELAYARAN NIAGA BARU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Helen Sonya]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTDalam praktek ketenagakerjaan belakangan ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem pekerja kontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena dianggap lebih efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. dan pada dasarnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut banyak terjadi pelanggaran terhadap penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya, sehingga merugikan dan menghilangkan hak-hak pekerja/buruh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di Perusahaan PT. Pelayaran Niaga Baru terhadap karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta sejauhmana proses penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Perusahaan PT. Pelayaran Niaga Baru terhadap karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu]]>
<![CDATA[PERANAN NOTARIS UNTUK MENGHINDARI TIMBULNYA SENGKETA DARI AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Karina Apriyani]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.304 KB)
<![CDATA[ABSTRAKSI Di dalam jual-beli khususnya jual-beli benda tidak bergerak (tanah, rumah dan lain-lain), praktek sering kali sebelum dilakukan jual-beli terlebih dahulu yang dibuat dihadapan Notaris. Timbulnya sengketa perdata dari pengikatan jual-beli dengan Akta Notaris dalam praktek disebabkan antara lain oleh : Tidak terpenuhinya perjanjian sebagai tercantum dalam akta pengikatan jual-beli tanah; Salah satu pihak meninggal dunia sebelum perjanjiannya selesai dilaksanakan; Salah satu pihak atau masing-masing pihak bertindak atau berbuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Bahwa peranan Notaris untuk menghindari timbulnya sengketa dari akta pengikatan jual-beli atas tanah adalah :Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual-Beli dilengkapi dengan kuasa-kuasa antara lain : Kuasa Menjual; Kuasa Mutlak; Kuasa untuk Menjaminkan. Apabila dalam Pengikatan Jual-Beli tersebut harga jual-beli tanah telah lunas maka kuasa-kuasa tersebut langsung diserahkan kepada pembeli, untuk kelanjutan balik namanya. Tetapi apabila dalam pengikatan jual-beli tersebut harga jual-belinya belum lunas maka akta kuasa-kuasa tersebut beserta surat pemilikan hak atas tanahnya ditahan dikantor Notaris / ditunda penyerahannya kepada pembeli sampai kedua belah pihak telah menyelesaikan kewajibannya masing-masing.Bahwa upaya yang terbaik untuk mengatasi permasalahan Hukum, sehubungan dengan dibuatnya pengikatan jual-beli hak atas tanah dewasa ini adalah :Mengadakan transaksi jual-beli dengan baik dalam pengertian memenuhi persyaratan hukum, Para pihak di dalam mengadakan pengikatan jual-beli harus mematuhi isi dari perikatan misalnya melunasi harga jual-beli tepat pada waktunya.]]>
<![CDATA[KREDIT MACET BANKALTIM TERMASUK RESIKO USAHA ATAU KORUPSI ]]>
<![CDATA[Dudin Waluyo Asmoro]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.816 KB)
<![CDATA[ABSTRACTCorruption is an extraordinary crime or crimes remarkable, that could kill and devastated civilization. How many million people become poor because of corruption, how many millions of people do not go to school because of corruption, how many millions of people can not enjoy free medical treatment because of corruption, how many millions of displaced people do not have appropriate housing as a source of income to finance the State and the State budget was corrupted. Corruption indeed deserves to be called an extraordinary crime, crimes against humanity and ready undermined this nation devastated byslowly. Corruption in Indonesia is very widespread and has entered throughout society, not least the banking community. Criminal offense banking rife lately, still shows a weakness in the banking system so that the gap can be utilized by unscrupulous bankers who have evil intentions, which may also relate to the crime one other criminal offense of corruption.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK AJUDIKASI ( Studi di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ) ]]>
<![CDATA[Simeon Palinggi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.073 KB)
<![CDATA[ABSTRACTThe registration of land rights through adjudication project in West Kutai, in practice it is straightforward and easy registration. Where the location has been determined based on the criteria in the decision of the Minister of Agrarian Affairs No.. 3 1995 where the location tersebur evidence possessed little or land still has not been registered by their owners, land registration through adjudication is more effective than sporadic land registration done by landowner sendiri.Untuk in West Kutai project through the implementation of Registration of land adjudication have reached the target of 10,000 in the field because of the West Kutai District Adjudication land registration project through appropriate Government Regulation No.24 of 1997 and Article 19 of the BAL has been achieved, namely legal certainty of the existence of each certificate as evidence.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN EKSEPSI SEBAGAI BENTUK PEMBELAAN DALAM PERKARA PIDANA TERHADAP DAKWAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 143 AYAT (2) HURUF b DIPENGADILAN NEGERI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Hendra Joni Purnama]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (22.682 KB)
<![CDATA[ABSTRACTWith the legal protection of literary, Makaterlindung also special rights which are owned by the creator of a work, especially writing. Besides, the protection to prevent piracy, and counterfeiting paper. In order to prevent copyright violations especially chapter 15 UUHC No.. 19, 2002 which is a form of law that is the basis for the establishment of business a copy of the scientific work, it is necessary to take preventive measures.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DAN AKIBAT HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Lisnawati Syamsir]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (84.48 KB)
<![CDATA[ABSTRACTThe clause eksoneri In business practice in Indonesia is often found an agreement made outside the provisions of the Code of Civil Code which provisions sayarat called Eksoneri clause or clause penyampingan this often creates a problem because it is very detrimental to the buyer on the intent of the clause umumnya.Adapun eksoneri or penyampingan this clause is to limit the liability of one party, usually the seller, in this case the seller of electronic goods. With eksoneri clause he restricts his responsibility and imposes a duty on the buyer or the words are generally stronger party imposes a duty on the weaker side. The Step - step that must be done in order to be seimbang.Apabila note Eksoneri clause, then the clause in the agreement eksoneri sometimes too one-sided, to the detriment of the other party.]]>
<![CDATA[PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Erdian Cahya]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.4 KB)
<![CDATA[ABSTRACTVisum Et Repertum role in the criminal proceedings is very important, especially in resolving matters relating to the soul or body of a person , given the judges , prosecutors and lawyers only legally be able to master . Vise as documentary evidence, as well as other evidence which in article 184 Criminal Procedure Code that are not binding on the judge . This is consistent with the negative evidence in criminal procedural law adopted in Indonesia , where the element of conviction the judge plays an important role in the process of resolving a criminal case.Visum Et Repertum role as documentary evidence help the public prosecutor in making the demands that will be put forward upfront trial. Because in Visum Et Repertum it contained or contains the information of a doctor and a description of what is seen and found on examination of evidence and can be used as a material consideration in decisions of judges .]]>
<![CDATA[SUATU TINJAUAN PENETAPAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MUARA PAHU KUBAR ]]>
<![CDATA[ati yusnita]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (21.263 KB)
<![CDATA[ABSTRAKSI :Suatu Tinjauan Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Muara Pahu Kubar, dibawah bimbingan Bapak Drawan Hasyim.SH.MSi dan Bapak Dr.Drs.H.Abd Rokhim.SH.M.Hum.Tanah merupakan salah satu sarana yang amat penting dalam pembangunan nasional karena semua pembangunan dilakukan di atas tanah. Dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, meningkat pula kebutuhan atas tanah maka pengadaanya perlu dilakukan secara tepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsif penghormatan terhadap hak-hak yang sah menurut hukum atas tanah yang bersangkutan.Mengingat pentingnya tanah maka dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ditentukan bahwa : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemudian dalam pasal 1 angka 3 Perpres nomor 36 tahun 2005 pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.Pihak pemerintah telah menunjukkan sikap demokrasinya terhadap masyarakat pemilik tanah, sehingga mereka menerapkan pemberian besarnya ganti rugi selalu mengacu kepada ketentuan yang benar yaitu peraturan dari Badan Pertanahan Nasional.Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat telah melebihi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat yang berlaku sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada masyarakat itu telah benar-benar memberikan perlindungan hukum. Terutama sekali bagi mereka yang tanahnya terkena proyek jalan tersebut. Suatu Tinjauan Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Muara Pahu Kubar]]>
<![CDATA[MASALAH PELUNASAN HUTANG PENERIMA PENSIUN YANG WANPRESTASI ATAU MENINGGAL DUNIA KAITANNYA DENGAN PENGAMBILAN KREDIT PADA BANK ]]>
<![CDATA[ari wibowo]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.878 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPada hakekatnya pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun ini, pengambilannya tidak mengalami kesulitan karena angsuran pinjamannya langsung dipotong oleh Kantor Pembendaharaan Negara dalam hal ini Kantor Pos yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pemotongan pensiun yang dikirim oleh BRI Cabang Samarinda. Akan tetapi bukan berarti pemberian kredit dengan hak atas pensiun ini tidak ada kendala yang menghambat kelancaran pengembalian kredit pada BRI Cabang Samarinda. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian peminjam yang menunggak dalam pembayaran kredit. Adapun yang menjadi sebab adanya tunggakan adalah peminjam mengalami wanprestasi dan atau mengalami overmacht.Upaya yang dilakukan oleh bank dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda dalam menyelesaikan kredit yang masih belum terbayar adalah sebagai berikut : Bagi pensiunan yang mengalami wanprestasi dengan disebabkan tidak diambilnya uang pensiun, maka upaya yang akan dilakukan oleh BRI Cabang Samarinda adalah melihat terlebih dulu berapa kali dia melakukan penunggakan apabila penunggakan telah terjadi tiga kali secara berturut-turut, maka pihak bank akan mendatangi Kantor Pos dimana si nasabah itu biasa mengambil uang pensiun tersebut untuk dimintai penjelasan apa yang menjadi penyebab tidak terbayarnya angsuran pada BRI Cabang Samarinda. Setelah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari tidak terbayarnya angsuran itu, maka pihak bank akan mendatangi alamat dari peminjam untuk memberikan somasi atau peringatan bahwa dengan terlambatnya pembayaran angsuran itu akan merugikan nasabah itu sendiri. Upaya bank bagi peminjam yang meninggal dunia, maka terlebih dulu melihat atau harus mengetahui usia dari peminjam. Hal ini dilakukan mengingat bahwa usia peminjam ini mempengaruhi dan menentukan asuransi mana yang menjamin si penerima pensiun tersebut. Dengan demikian apabila ada peminjam yang meninggal dunia sedang kreditnya belum terlunasi, maka upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda yaitu melakukan klaim terhadap asuransi dimana surat keputusan tersebut menjadi tanggungannya yang didasarkan atas usia peminjam. Pengajuan klaim ini didasarkan atas sisa sebenarnya yang bertepatan dengan bulan meninggalnya si penerima pensiun.]]>
<![CDATA[SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN PADA PT.JIWASRAYA DI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Eunike Malani sulaiman]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.384 KB)
<![CDATA[ ABSTRACTDalam pembangunan fisik dewasa ini makin banyak dibangun gedung perkantoran, gedung perusahaan, pabrik-pabrik, maupun bangunan-bangunan lain yang semuanya mempunyai nilai yang tinggi, Semakin tinggi nilai bangunan atau benda tersebut semakin tinggi pula nilai resikonya. Melihat pesatnya pembangunan tersebut dan resiko yang mungkin dihadapi, serta mengingat bahwa bencana kebakaran terhadap harta kekayaan pribadi maupun harta kekayaan suatu perusahaan yang berupa bangunan atau gedung-gedung dapat mengakibatkan kerugian yang besar dan kemungkinan pemiliknya akan jatuh pailit, maka perlu ada perhatian untuk mengadakan penutupan asuransi kebakaran atas benda-benda tersebut.]]>
