cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015)" : 129 Documents clear
PENCEGAHAN PEMBUKAAN REKENING DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KANTOR CABANG SYARIAH BPD KALTIM Agung Bhakti Hutomo
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT                This study aims to test empirically and find out how your account opening for the prevention of money laundering in the customer service unit at the Branch Office BPD Kaltim Samarinda. This study intends to find out how much tips and effort BPD Kaltim early Islamic prevent money laundering in particular of the earliest and small are in the process of opening an account to run the business - the dirty business of the perpetrators - perpetrator of money laundering (AML ). The research method that I use is empirical juridical sociological approach, the sampling method used by the writer is using purposive sampling technique. This research data retrieval technique using interviews, observation, and documentation. Type of interview used by the author is the semistructured interview. Method - the method of account opening made in the prevention of money laundering in the customer service unit must have been set in the applicable SOP, but of SOP is not enough, where power analysis or assessment conducted by the CS and Teller to each customer conducting transactions banking and menentukkan important enough. From this analysis to sharpen soul to the customer service -user user company is obliged to provide training - training with themes and new concepts related background mode - the mode abusing customers who bank savings account in conducting money laundering.Key word : Money Laundering
PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Johan Ardianto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK           Manusia dalam menjalankan hidupnya selalu dipenuhi dengan resiko yang mungkin akan menimpa dirinya sendiri, keluarganya maupun barang-barang miliknya.  Resiko yang ada tersebut bersifat tidak pasti.          Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian.  Salah satu cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain di luar diri manusia.  Pada saat ini pihak lain penerima resiko dan mampu mengelola resiko tersebut adalah Perusahaan Asuransi.          Salah satu jenis asuransi yang melindungi dan memberikan jaminan terhadap jiwa dan fisik manusia adalah asuransi kecelakaan diri khususnya mengenai kecelakaan penumpang angkutan laut antar pulau.  Asuransi kecelakaan adalah suatu perjanjian antara peruahaan sebagai penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, di mana dengan menerima premi asuransi adalah masyarakat sebagai tertanggung.          Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang pengangkutan laut antar pulau di Tarakan kantor perwakilan Tarakan dengan mengambil sampel berupa hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan asuransi jaminan sosial pada PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja.          Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya dapat berasal dari pihak penanggung maupun dari pihak tertanggung, hambatan-hambatan yang ada tersebut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan tugas agen, staf maupun pihak asuransi itu sendiri dalam mengimformasikan hal-hal penting baik dalam polis ataupun mengenai pada saat klaim dalam pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang khususnya pada moda transportasi laut.Kata Kunci : Pelaksanaan Asuransi sebagai Jaminan Sosial.
TANGGUNG JAWAB YURIDIS PT.ADIRA FINANCE SAMARINDA TERHADAP KORBAN TINDAKAN LAPPING COLLECTOR BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 Krisna Bayu Pratama
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTConsumer protection issues are things to note, consumer rights are ignored by businesses needs to be examined thoroughly one of the actions that could harm consumers lapping is performed collector leasing. To protect consumers leasing actually not rely solely on the application of civil law as expected through the mechanism of sanctions and lawsuits for damages. The current state of consumer protection has received serious attention to the enactment of laws and regulations governing, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Nevertheless, you still need a caution in determining who is responsible for omissions or mistakes by the leasing resulting in a loss experienced by consumers. In writing this essay the author using normative juridical method that describe the facts or symptoms with the lapping action collector.Results of the study authors in the field based on real conditions that exist, then on this thesis illustrates that PT.Adira Finance in this case as the business communities establish that everything is charged to the consumer could be eliminated and still provide sanctions to Biller which in this case is the collection with reference to the provisions under Law Protection consumers are regulated in Article 19 paragraph (1) and (2).___________________________________________Keywords: lapping collector and consumer protection.
BEBERAPA MASALAH TENTANG ALAT BUKTI PERSANGKAAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH PERDATA Achmad Feri Hidayatullah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT As is well known that the general arrangement of the burden of proof in resolving a case, in fact contained in article 163 HIR ketantuan / 283 RBg, which states: "Anyone who says having a right, or refers to an event to affirm that right, or denied another person, that person must prove the existence of the right or the incident ".Evidence (bewijsmiddel) various forms and types, which is able to give a description and explanation of the problems which sued in court. Submitted evidence to justify the arguments of the parties' arguments lawsuit or dispute.From some of the evidence in civil cases there is evidence in at third in the civil evidence is very brief, the evidence conjecture governed by Article 310 RBg / 173 HIR and article 1915 to article 1922 of the Civil Code. Presupposition is the conclusion that by law or by judges drawn from the events that are known to the general direction of an event that is not in general know.Presupposition is the conclusion drawn from an event that has been considered proven or known events, towards an event that has not been proven, if it is an interesting conclusion, the judge is called conjecture conjecture judge ,, whereas if it's interesting conjecture law then called the allegation Constitution.Presupposition can be distinguished as follows:1. suspicions on the basis of the reality / suspicions Judge2. suspicions on the basis of lawsBut in court, the evidence conjecture is dependent upon the assessment of judges and other evidence, so it does not have the strength of evidence was perfect and binding. Keywords:  arranggement, justify
TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI ( BBM ) YANG BERSUBSIDI KABUPATEN KUTAI TIMUR SANGATTA Syaharuddin Syaharuddin
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMasalah yang diteliti di dalam Skripsi ini adalah tentang “ Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) Yang Bersubsidi di Kabupaten Kutai Timur Sangatta  ( Kajian terhadap pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ) ”.Maksud dan tujuan ialah menambah pengertian dan menerangkan kedudukan hukum tindak pidana penyalahgunaan (BBM) bersubsidi yang di lakukan pelansir-palansir ke perusahaan batu bara dan kelapa sawit yang telah di tangkap dan di proses oleh Reskrim Polres Kabupaten Kutai Timur sampai ke Pengadilan Negeri Sangatta.Oleh karena itu penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis maka pengempulan data-datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga di lapangan dengan metode teknik analisa data dengan observasi non-partisipan dan wawancara berstruktur terhadap sejumlah responden.Dari hasil penelitian dengan metode dan teknik penelitian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bumi (BBM) yang bersubsidi di Kabupaten Kutai Timur Sangatta masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari Penegak Hukum  yang pada akhirnya tidak di limpahkan ke Peradilan Negeri dan tidak menimbulkan efek jerah. Kata Kunci:    Penyalahgunaan BBM, Pengangkutan, Subsidi, Sangatta, Undang Undang No.22 Tahun 2001, KUHP.  
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH FINANSIAL ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA OLEH DEBT COLLECTOR Erlina Chusnova Bulan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTIONEmbezzlement of fund done by some collector debt really make all client and company of their place work to lose because action which they can smear good name institute or the company particularly again client which not know something will meet the competitor.  With existence of protection of law to client hence embezzlement, theft and deception conducted by some potency collector debt oknum will be low because seen performance of debt guarantees and collector and also Legislation going into effect. Key words: protection of law to client of financial, Collector Debt.
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA SAAT BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA Ismail Ismail
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The crime of theft committed during the catastrophic fires in cities Samarinda guided by Ony Rosifani, S.H, M.Hum as a mentor I and H. Syamsudin, S.H, M.Hum as a mentor II. Theft problem at the time of the fire disaster is already stipulated in the articles of the criminal code, namely article 363, paragraph 2.Formulation of the problem as follows the factors that led to the crime of theft when a disastrous fire in the city of Samarinda and to know the efforts taken by the police in tackling the crime of theft when a disastrous fire in the city Samarinda.This study was conducted in cities Samarinda precisely in the police office and office BPBD Samarinda city. By taking the data and conduct interviews with the father sat reskrim who handle this case as well the authors also conducted a literature and legislation relating to matters that are discussed in this thesis.The results showed that the background which led to the theft at the time of the fire disaster is caused by several factors, including the economic factors, high levels of unemployment, lack of education a person, as well as environmental factors. And as for the efforts made by the police in tackling criminal offense at the time of the fire disaster that is the way of preventive, curative, and guidance for the public. Suggestions in this study is the police should be more active and people are encouraged to be vigilant to keep belongings from the culprit and do not easily believe with the help of other people who want to help.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO. 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA Pahrul Raji
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTChildren are a gift of God Almighty as the future generation that is still in physical and mental development. Children who should be in the neighborhood and the school during school hours learning activities at night in the house but was spent on the road, both because of the willingness themselves, their parents or exploited by unscrupulous irresponsible. In order to ensure legal protection against street children local governments Samarinda City has passed a law Samarinda City at No. 16 of 2002 on Control and Prevention Beggars, Street Children and Homeless In Urban Area Samarinda, but until now the street children is still difficult to protect the rights Street children. Based on this background, the authors take the title "Legal Protection Against Child Exploitation Street According to Regional Regulation Samarinda At No. 16 of 2002 on Control and Prevention Beggars, Street Children and Homeless In Samarinda City Region ".
STATUS HUKUM SUATU ANAK PERUSAHAAN DALAM HUKUM PERDATA Misrijal Misrijal
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT          The business of a company sometimes is so big and wide so that the company itself needs to be broken down according to business classification. But it is also to ensure that the needs of the business that has been broken down, which each will become an independent Limited Company is still in the same ownership by controlling the still centralized within certain limits. To that end, fragments of these companies (subsidiaries) together with other companies that have already existed, with the same owner, or at least there is a special relationship that is owned and led by an independent company as well. Company owner (and pengomando) is called by a holding company or parent company. In the business world, a company does not always go well, and often finances are getting worse, so that the company is no longer able to pay its debts.Although from the point of economic activities of companies in the group is a unity, but in terms of juridical each company member in the group has its own characteristics, namely that each company that joined the group company is a separate legal entity. If one of the subsidiaries committed themselves to third parties, shareholders participate responsible for the repayment of the debt.The merger between the companies with other companies in general as part of efforts to restructure the company. The company's restructuring mencapa usually done for the purpose, among others, improve the performance of the company, preparing to face the competition strengthen the company's capital or assets, to avoid losses, avoid destruction, avoid bankruptcy, as well as the capital increase.The research method used in this thesis is a normative law research. Ie normative legal research methods or by researching existing library materials. The nature of the research is descriptive research that is a form of research that aimed to describe the phenomena that exist, whether a natural phenomenon or man-made phenomenon. Source data used are secondary data, which consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. The data collection was done by a literature study (library reseacrh) and data gathered, secondary data, and then processed and analyzed by using qualitative methods of analysis techniques. Keywords: Status, Company.
HAK KEPERDATAAN DAN AKIBAT HUKUM SEBAGAI PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DALAM HAL BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DI SANGATA Awang Adi AJuniastara
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT AWANG ADI JUNIASTARA. Civil Rights and DueLegalLand Rights Holders in The Event of Expire of Building Rights at Sangatta. Hak Keperataan Dan Akibat Hukum Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan Dalam Hal Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Di Sangatta, Supervisors by Drawan Hasyim, SH, M.Si and Isnawati,SH,MH The rights of land by person suitable with the legal of national land which protection of other parties without the valid right reason in all of form as well as in physic or non physic. Thus also the right of land cannot to deprived and with the unlawfully include by ruler. The main problem which have attention related with building rights of state land namely in the event of expire of Building Right it, what the land rights holder have civil right which have to be state land. Thus also the due legal in the event of expire of building rights on the ex landrighs holders.These research aimed to know the civil rights of land rights holder in the event of expire of building rights and what the due legal in the event of expire of building rights by holders. The result of studied showed that the building rights namely the rights to building and have built on the land which not his own in the certain time, as long as 30 years in meaning that the risk from land rights holder is limited, but the time of own could to be extended during 20 years and updated during 30 years the rights of mutual agreement, during the person or corporation have criteria to obtained the building rights. The building rights have priority rights to take back when the building rights not to extended or uptodate, so the building rights would to delete because end of time it. The land state if the end of time so could be back to state but the building and goods, the holders have right to be own. With thus the end it the right of land, while about the building and goods, fully owned building rights holders.Keywords:      Civil Rights, Land Rights Holders in The Event of Expire of Building Rights

Page 5 of 13 | Total Record : 129