Articles
176 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2017)"
:
176 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN IZIN USAHA PETERNAKAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Feisal Ashar]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT This research is a Normative Empirical research. Data collection using methods through the collection of books relating to these issues and through field research that has the basis of implementation of Law No. 32 of 2009 on Protection and Environmental Management related to the Livestock Business License by looking at the procedure licensing of smallholder livestock business and the environmental impact of the business adjacent to the settlement. In this research, the application of the regulation concerning Licensing of Animal Husbandry Enterprises which is close to the residence of citizen can be implemented if the Government of Samarinda City make special regulation related to Licensing of Livestock Business which is close to residential area without getting fixed with Law Number 32 Year 2009 About Protection and Management Living environment. Keywords: Licensing of Animal Husbandry Business, Law 32 Year 2009 About Protection and Environmental Management, Livestock Service Office of Samarinda City]]>
<![CDATA[PEMBATALAN JUAL BELI TANAH AKIBAT PEMALSUAN DATA DI HADAPAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Reydo Zulfiq]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Perjanjian pengikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor notaris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya, yang harus dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktek sebelum dilakukannya jual beli tanah dihadapan PPAT yang berwenang, para pihak terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan hukum dengan cara membuat akta pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan keterangan palsu adalah bahwa akta otentik tersebut telah menimbulkan suatu sengketa dan dapat diperkarakan di pengadilan. Oleh sebab itu maka oleh pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan agar hakim dapat memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan demikian maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum karena telah catat hukum. Dan sejak diputuskannya pembatalan akta itu oleh hakim maka berlakunya pembatalan itu adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibuat..Kata Kunci : Pengikatan Jual Beli]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 8 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN PERS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT ]]>
<![CDATA[Dian Hardiyanto]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe press is a means of communication that is mass, so called mass media. There are advantages of this media when compared with non-mass media, which can convey a variety of messages simultaneously, simultaneously to the audience without borders, so it is said to have a weight of missal.Similarly, the press, for example, newspapers have their own peculiarities among other mass media such as television or radio, that is information that is delivered more complete, can follow the daily development, can be re-read and the price is relatively reachable by community members. In conveying information in the form of news, a press publishing is required to meet one of the criteria of the news, the actual news or just happened. Unless the news presented caught the attention of audiences.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RENCANA PERKAWINAN YANG DITOLAK OLEH PENCATAT PERKAWINAN DAN UPAYA HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham Mansyur]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Untuk meminta dispensasi kawin di bawah usia minimum tersebut yaitu bahwa orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasi kawin tersebut disebut sebagai pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat pengantar atau surat permohonan dispensasi kawin dari Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah tempat tinggal pemohon. Surat permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa pemohon (orang tua) bermaksud untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah usia minimum berdasarkan alasan-alasan yang sebenarnya. Setelah Pegadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan menentukan hakim yang akan meminpin sidang. Apabila rencana perkawinannya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka sebaiknya kedua calon mempelai tersebut menunda dulu rencana perkawinannya sampai usia dari kedua atau salah satu calon mempelai cukup untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi ada juga karena tidak mau menunda rencana perkawinannya, maka kedua calon mempelai tersebut melakukan perkawinan sirri. Sedangkan kawin sirri tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA PASAR MALAM DI AREAL BAHU JALAN SIRADJ SALMAN KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. ]]>
<![CDATA[Gusti Harianti]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract Gusti Harianti 1311.1001.1011.276, A juridical review of night market activities in the shoulder area of Siradj Salman road sub-district of Samarinda Ulu, Samarinda City in relation to law number 22 of 2009 year about Concerning Traffic and Road Transport. Under the quidence of Ony Rosifany SH.M.,Hum as mentor I and Syamsu Bahri as lecturer II. The purpose of this research is to know the arrangement of night market at Siradj Salman Street, Samarinda Ulu sub-district Samarinda City which use road shoulder and night market that happened at Siradj Salman Street, Samarinda Ulu subdistrict can block traffict from Law Number 22 year 2009 about Traffic and Road Transport. The research is located at Siradj Salman street sub-district Samarinda Ulu RT 19 Samarinda city by using this type of research in the writing of this law is juridical legal research empirical. The type of data used is primary data and secondary data. While data collection techniques are carried out through observation process of night market location and library study. Data analysis used is by qualitative normative analysis. Based on the result of research, obtained the conclusion that is: first to meet the financing of the region it self then each region should be able to raisa funds for the amount of sustainable devolopment. Devolopment will run well it supported by the cost and human resources as well. Determination of retribution refer to the regional regulation of Samarinda city Number 22 of 2006 on the retribution of the market provides an opportunity to the Government to collect fees at the night. The acceptance of the retribution will definitely add also the original income of the Samarinda city. Second Implementation of Law Number 22 of year 2009 on the Road Traffic and Transportataion in article 43 on parking facilities to be applied. Thus, Traffic constraints ie congestion in the area of the night market can be anticipated with the action of supervision by the city Goverment continously so that area use of smoothness, order and security at the location of the night market. KEYWORDS : night market]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DALAM PRAKTEK ]]>
<![CDATA[Bayu Sanjaya]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT Supervision is an important aspect in the management of the state apparatus in order that all the tasks, functions, and programs run by the government can function properly. Supervision function also affects the performance because the regulatory process to control the implementation of policies that have been set. Therefore, in order apparatus or government official can achieve good performance will require better oversight function anyway. Through a policy of good supervision and guidance, it is expected that the performance of civil servants that are currently considered weak, particularly in the field of control supervision, can be increased its capacity in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure. Methods of public scrutiny of the civilian apparatus of the State in East Kalimantan is the Supervision of the ASN in carrying out the public service through implementation of repressive juridical supervision. This repressive judicial oversight consists of (1) monitoring through pure justice, (2) monitoring through moot court and (3) oversight through an independent agency that is Ombudsman.2. Effect of control methods applicable to the performance of the apparatus is a civil country with their level of performance of the Civil Service wherever they work quantitatively and qualitatively influenced by various factors. These factors can be grouped into two main groups namely factor that comes from within man himself and the factors that come from outside of man. Keyword : Supervision, Apparatus Civil]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKET WISATA OLEH BIRO PERJALANAN ]]>
<![CDATA[Surya Budi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTPublic travel agency as the organizer of the tour package services has a very important role, because the public travel agency is a company that has a direct relationship with tourists and who is responsible for the implementation of tour packages services as well as he (Public Travel Bureau) has a duty And function as a service provider party that aims to provide the best service possible to tourists, so from here is expected to grow a sense of confidence from tourists to the public travel agency that obtain the best service during the tour or tour to where they want the Certainly has been listed in the tour package. Therefore, public travel agents should always improve the quality of service to always get the trust of the tourists. However, in practice not all public travel agencies undertake such an action or effort, sometimes there are some who feel that after gaining the trust of the tourists then abusing the trust in various ways aimed solely for the benefit - many without paying attention to the risks to be faced. The number of cases of buying and selling in the world of tourism in particular, we can know about the deficiencies that are essential when viewed from the juridical side. Which in principle can be divided into two namely: Because from within, this includes the relationship within the Travel Bure itself. Outside, it covers causes such as travel disruption, payment deductions, tourist security alone, Overmacht,]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PENERBIT MAUPUN PEMEGANG KARTU KREDIT DAN PENYELESAIANNYA ]]>
<![CDATA[Dedy Darmawan]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penyimpangan dalam penggunaan credit card itu dapat dibedakan berdasarkan perilakunya, yaitu : Penyimpangan yang dilakukan oleh card holder; Penyimpangan yang dilakukan oleh merchant. Upaya bank untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan baik yang dilakukan oleh card holder maupun merchant, antara lain adalah : Untuk mengatasi penggunaan credit card yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi di bawah floor limit, maka Issuer (bank) untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada card holder agar tidak menggunakan credit card yang melampaui credit limit, meskipun card holder mempunyai dana yang cukup. Apabila pelanggaran atas credit limit tersebut tetap dilakukan meskipun peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali, maka issuer (bank) dapat membatalkan kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar hitam dan card holder berkewajiban melunasi segala kewajibannya yang belum lunas; Untuk mengatasi seringnya card holder terlambat dalam membayar tagihan rekeningnya, Issuer (bank) akan memberikan peringatan kepada card holder.dengan memberikan denda atas keterlambatan membayar rekening; Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan merchant melakukan pemberian harga yang lebih tinggi pada card holder adalah : Bank untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada merchant agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. Apabila perbuatan pemecahan transaksi masih tetap dilakukan oleh merchant, maka issuer (bank) selanjutnya akan memberikan sanksi. Upaya terakhir yang dilakukan oleh issuer (bank) adalah pembatalan/pemutusan perjanjian; Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan merchant melakukan penggandaan sales draft atau transaksi fiktif adalah : Bank akan memberikan peringatan kepada merchant dan disertai dengan pemberian sanksi yaitu akan menolak pembayaran transaksi fiktif jika tagihan transaksi fiktif tersebut belum dibayar oleh issuer. Jika tagihan transaksi fiktif tersebut sudah terlanjur dilunasi oleh issuer dan masuk dalam rekening tagihan card holder yang nama dan nomor credit cardnya digunakan dalam transaksi fiktif tersebut, maka issuer (bank) akan memotong/menagih kembali tagihan yang telah dilunasi oleh issuer. Apabila penggandaan faktur atau transaksi fiktif dilakukan berkali-kali, maka akan dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh issuer (bank). Selain cara pertama, issuer (bank) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[PERBUATAN PIDANA YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN YANG BERLANJUT (VOORGEZETTE HANDELING) DIPERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIANCAM PASAL 374 KUHP JO PASAL 64 KUHP ]]>
<![CDATA[Hotber Tumanggor]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTThe application of Article 374 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code by the Panel of Judges in the criminal case. 15 / Pid.B / 1999 / PN.Smda is correct, but regarding the length of sentence handed down by the Panel of Judges regardless of the things that incriminate and alleviate the punishment imposed on the perpetrators of criminal acts of embezzlement of property of the company conducted consecutively . In relation to the criminal case where the defendant was sentenced for 5 (five) months, the author believes that the sentence is very light. In relation to the problem of classification of criminal act of embezzlement as regulated and threatened Article 374 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code is a criminal act of embezzlement with a weighting. The legal consequences of the perpetrators of criminal act of embezzlement with the objections as regulated in Article 374 of the Criminal Code shall be imprisonment for a maximum of 5 (five) years. Whereas in the verdict of criminal case No. 15 / Pid.B / 1999 / PN.Smda as described above, against the perpetrator of criminal act of embezzlement of goods owned by the company which is done consecutively included in the classification of criminal act with the imprisonment for 5 (five) months imprisonment. Since the act is included in the classification of criminal act of embezzlement with a denunciation, it should be terminated with considerable punishment.]]>
<![CDATA[JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUARNIKAH DAN TINJAUAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH ]]>
<![CDATA[Ekaristi Ekaristi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT Recording of marriage plays a decisive role in a marriage because marriage registration is a requirement of whether or not a marriage is recognized by the state. The guarantee of legal certainty for children born out of wedlock according to DayakKenyak customary law is to know the guarantee of legal certainty to children born out of wedlock. The purpose of this study is to find out how the legal protection of children born outside marriage according to Law no. I of 1974 and the Civil Code and the ceremonial and symbolic arrangements used in the indigenous DayakKenyah marriage. The research method used is normative law research method by analyzing from books and discussions with Indigenous apparatus in MahakBaru Village. By formal law as set forth in Law No.1 of 1974 article 43 verse 1 that a child born outside marriage has only a civil relationship with his mother and his mother's family. The results showed that children's right to obtain legal certainty Dayak Kenyah Indigenous born out of marriage there is no difference of rights with children born legally in Indigenous DayakKenyah result of discussion with customs apparatus and books about Indigenous Dayak Kenyah law.]]>
