cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,052 Documents
 102   103   104   105   106 
IMPLEMENTASI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIRUBAH DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Abidin, Zainal
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRAKKorupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat luar biasa serta sangat serius di negara indonesia, karena Tindak pidana korupsi seperti tidak pernah ada penyelesaian yang membuat pelaku tindak pidana merasakan efek jera. Tindak Pidana Korupsi ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam sangat sulit diterapkan, karena mengingat keadaan tertentu itu harus berstatus bencana alam nasional.Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam masa bencana alam.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian statute aproach yaitu metode yang menggunakan pendekatan perundang undangan dan metode library research yaitu metode kepustakaan dengan cara membaca buku, artikel, surat kabar dan bahan bacaan lainnya.Pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu akan dihukum mati apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut melakukan korupsi terhadap dana penanggulangan saat keadaan bencana alam nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis moneter. Diharapkan kepada seluruh penegak hukum untuk memaksimalkan tuntutan hukuman terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dalam keadaan bencana alam meskipun tidak berstatus nasional. Semoga diterapkannya hukuman mati diharapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi itu dapat menimbulkan efek jera dan dapat membuat kasus korupsi di Indonesia bisa berkurang.. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati, Bencana Alam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MARITIM DI INDONESIA Takdir, Takdir
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT. Syahbandar has an important role in supervising ship and port operations, as well as ensuring compliance with applicable maritime regulations. However, in carrying out his duties as a maritime law enforcer, Syahbandar is often faced with various challenges. One of the main challenges is the lack of adequate legal protection in the performance of its duties. This research is about the legal protection that applies to Syahbandar in carrying out his duties as a maritime law enforcer in Indonesia, the obstacles and challenges faced by Syahbandar in the implementation of law enforcement duties in Indonesia's maritime territory. Using normative legal research, which is legal research conducted by researching literature materials. Syahbandar has clear authority in supervision and law enforcement in the port area, the lack of clarity in regulations related to legal protection makes them vulnerable to intimidation. These challenges include overlapping authority with other law enforcement agencies, limited resources and infrastructure, and threats or intimidation from interested parties. Improve coordination between Syahbandar and other law enforcement agencies such as Bakamla, the Water Police, and the Indonesian Navy, so as to create a clearer and more effective division of duties in maritime law enforcement and to draft or revise regulations governing the authority of Syahbandar, so that there is no overlap. Keywords: Legal Protection, Syahbandar, Law Enforcement.

Page 106 of 106 | Total Record : 1052

 102   103   104   105   106 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue