cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Arifin
Contact Email
diskursus@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
diskursus@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Diskursus Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23385537     EISSN : 26227223     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Diskursus Islam adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang merefleksikan diri sebagai wadah akademik untuk publikasi artikel ilmiah. Jurnal ini menfokuskan pada kajian/studi islam dalam berbagai aspeknya yang diharapkan dapat memberi referensi bagi pembaca dalam pengembangan wawasan akademik dan keilmuan.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2013)" : 8 Documents clear
METODE IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA Nurdin Juddah
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6627

Abstract

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada umat-Nya melalui perantaraan Nabi Muhammad saw. Sebagai wahyu Allah yang menyajikan segala aturan dan pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Qur’an memiliki sifat fleksibilitas di mana pemahaman kandungannya dapat ditarik melalui ijtihad secara tekstual maupun kontekstual. Dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ijtihad adalah para hakim dengan tidak meninggalkan nilai luhur wahyu ilahi. Dari latar belakang di atas, penulis beranggapan bahwa metode ijtihad fuqaha dan metode ijtihad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis berusaha menggali konsep ijtihad dan metode-metode yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menggunakan beberapa metode, antara lain: gramatikal, sosiologis, historikal, dan eksistensif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama ketika menerima kasus atau perkara banding yaitu menerapkan aturan perundang-undangan apabila dianggap sudah tepat terhadap perkara/sengketa yang diadilinya. Melakukan penafsiran (interpretasi dan konstruksi) terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, apabila pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut kurang mengena, dengan memakai metode-metode penafsiran yang biasa dipakai dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Melakukan ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada, apabila peristiwa kongkret itu tidak didapati di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat pula dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi secara umum metode ijtihad yang ditempuh oleh hakim pada PTA Makassar Sulawesi Selatan adalah ijtihad istislahiy yang sifatnya tatbiqi.ABSTRACTThe Qur'an is the revelation of Allah bestowed upon His people through His last Prophet Muhammad. As the revelation of God that serves all the rules and guidelines of life for human beings, the Qur'an has, in nature, flexibility to understand its content and can accomodate both textual or contextual ijtihad. In the case of settlement in courtroom, the judges are authorized to perform ijtihad and to enforce the laws without neglecting the sublime divine revelation. From the above background, the author firmly believes that the ijtihad method of the fuqaha (jurists) and that of the hukama (judges) in finding legal bases is a significant subject for research. Therefore, the author is trying to explore the concept of ijtihad and the methods applied by the judges in deciding the cases by referring to the cases filed in the Religious High Court of South Sulawesi. The research result shows that in interpreting the provisions of the applied legislation, the judges in the Religious High Court in Makassar employ grammatical, sociological, historical, and existensive methods. The steps for the High Cort judges to accept and decide the case and during the appeal are, first to refer to the existing legislation when they deem it right to the case. The judges, then, are keen to interpret the legislation, when its articles are less concerned with the case by applying the interpretation methods properly and commonly applied against legislations. They, then, perfom ijtihad when the existing legislations and their interpretation are not rightly applicable to decide the cases.  In general, the method of ijtihad applied by judges in Religious High Court of South Sulawesi is istislahiy tatbiqi (considering public interest and its applicability).
PEMINANGAN ADAT KAILI DALAM TINJAUAN FIKIH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Al Hilal Mallarangeng
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6607

Abstract

Isu utama dari artikel ini adalah eksistensi perkawinan adat Kaili dalam tinjauan Hukum Islam dan KHI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan kedudukan praktek perkawinan adat Kaili dengan Hukum Islam dan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interdisipliner antara lain teologi-normatif, sosiologi, budaya, filosofi, empiris, dan pendekatan hukum. Informan yang dijadikan sumber dipilih secara acak berdasarkan agama dan tokoh masyarakat. Begitu pula pemerintah dan orang-orang yang mengerti isu ini. Data diambil dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, presentasi dan ferivikasi. Data diperifikasi dengan menggunakan tekhnik triangulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan proses perkawinan adat Kaili tidak terjadi konflik/pertentangan dengan hukum Islam dan KHI. Beberapa aspek dari tradisi perkawinan itu tidak ditemukan dalam hukum Islam dan KHI, seperti ritual notate dala, pambeka nganga, sambulu yang diekspresikan dalam peminangan. Meskipun demikian, ketika diteliti ternyata bahwa ritual-ritual tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam dan KHI.ABSTRACTThe main issue to deal with in this article is the existence of indigenous Kaili marriage proposal viewed from the perspective of Islamic jurisprudence and KHI. The purpose of this study is to provide a clear and comprehensive description of which aspect of this customary practice is coincident with Islamic jurisprudence and KHI. The type of this research is a descriptive-qualitative, and applying an interdisciplinary approach, which includes theological-normative, sociological, cultural, philosophical, juridical-normative, empirical and juridical (legal-sociological) approaches. The informants selected include tribal, religious, and community leaders. As well as government and individuals who understand the issue. The data were gathered from observation, interviews and documentation process. The data were then analyzed using the techniques of reduction, presentation, and verification. The validity of data was checked by triangulation techniques. The results show that both values and procedures of indigenous marriage proposal of Kaili do not conflict with the Islamic jurisprudence and KHI. Some aspects of this tradition are not specifically found in the Islamic jurisprudence and KHI, such as ritual notate dala (exploratory talk), pambeka nganga (opening the mouth) and sambulu (delivered object for marriage proposal) and expression used during marriage proposal. However, when examined further, either from theological, juridical, sociological, or philosophical approaches, traditional procession is not contrary to both Islamic and positive laws (KHI).
PROSPEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Saifullah Bombang
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6632

Abstract

Tulisan ini membahas masalah perbankan yang merupakan bagian dari kajian fiqhi muamalah yaitu suatu hal yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik dari segi hukum, ketertiban, dan keadaan secara perorangan maupun pemasyarakatan, antara lain hukum kekeluargaan. hukum sipil, hukum perdata ketatanegaraan, hukum internasional dan hukum ekonomi (mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya serta mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam ekonomi Islam etika dalam ekonomi menjadi pegangan dalam kegiatan ekonomi dan berjalan sesuai prinsip-prinsip, kodrat dan aturan hukum yang ada. Prinsip-prinsip itu, yaitu, antara lain, prinsip otonomi. Dalam prinsip ekonomi Islam juga terdapat ketentuan bahwa dalam melakukan suatu bidang usaha (muamalah) harus selalu diwarnai dengan nilai-nilai hukum, sebab dari sanalah awalnya sah dan tidaknya suatu transaksi yang dibolehkan dalam ajaran agama. Seluruh transaksi yang terjadi boleh mengandung unsur yang haram dan harus dijauhi, sebab sangsinya adalah dosa (neraka) yang jelas-jelas dapat merugikan diri dan masyarakat. Dengan demikian perlu adanya etika dan prinsip dalam melakukan kegiatan ekonomi ekonomi dalam masyarakat, baik dalam tataran individual maupun bermasyarakat dan bernegara.ABSTRACTThis article will explore the issue of banking as one of fiqhi muamalah subjects. Fiqhi muamalah may cover regulations on human relation within the subjects of laws, regulations and condition of both individuals and societies, which may include family laws, civil laws, national laws, international laws, economic laws and many others, which are related to the needs and welfare of the society. In Islamic economics, ethics plays a significant role and has to be taken into account on every economic activity, and be based on Islamic principles and legal rules. One of the principles is autonomy. In Islamic economic principle, it is also outlined that all economical activities has to be based on the values of Islamic laws, because they are the main sources to decide whether or not such an economical activity is legalized and allowed. It is also in this principle that all transactions should not contain forbidden (haram) ingredients. If that happens, the transactions have to be avoided because it is believed to be evil and harmful to the self and the community. Any one happens to get involved in such a transaction, may be treated as a sinner.  Thus, there is a need to the approved ethics and principles in doing economic activities for the sake of both individuals and societies. 
PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Abdul Gafar Mallo
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6608

Abstract

Artikel ini mengelaborasi tentang pengaruh politik hukum di Indonesia berkaitan dengan kedudukan dan kompetensi Peradilan Agama. Politik hukum dimaksud dalam tulisan ini bukanlah makna politik hukum yang bersifat parsial dan lazim dipahami oleh sebagian masyarakat awam yang meliputi personalitas (para legislatif yang kemudian dikenal dengan politisi), kelembagaan (kantor DPR pusat dan daerah) atau struktural organisatorisnya (fraksi-fraksi dan komisi-komisi), melainkan politik hukum dimaksud adalah kebijakan resmi terhadap pemberlakuan hukum setelah adanya hukum (baru) terbentuk atau penggantian hukum lama yang dinyatakan tidak berlaku setelah ada hukum baru untuk mencapai tujuan negara. Pada kenyataan sosial politik hukum, pemerintah dapat dikatakan lebih ambivalen terhadap kebutuhan umat Islam. Di satu pihak pemerintah dengan segala daya upaya ingin memperkuat dan melanggengkan kekuasaan, sementara di pihak lain umat Islam menginginkan teraplikasinya hukum Islam dan terangkatnya institusi pengadilan agama Islam di Indonesia.ABSTRACTThis article elaborates the influence of politics of laws in Indonesia, which is related to the position and competency of religious courts. Politics of laws in this article is not meant to be a partial politics of law which is commonly known by publics either as personalities (legislative members or politicians), institutions (both central and regional parliaments) or structural organizations (parliament fractions and commissions), instead it is meant to be formal policies on the application of laws after passing a new one, or after replacing an expired laws to a new one. On socio-political laws, the government is seemingly ambivalent towards the needs of Muslim community. On one side, the government is keen to enforce and preserve its authority against the people, while at the same time, Muslim community insist on the formal application of Islamic laws and on the enforcement of religious courts in Indonesia. 
MASLAHAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Muh. Tahmid Nur
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6633

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Maslahat dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Komparatif terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional) mengedepankan permasalahan pokok tentang konsep maslahat yang membicarakan tentang kebutuhan asasi manusia sebagai maqasid al-Syari‘ah yang mendasari setiap penemuan hukum, hukum pidana Islam disyariatkan untuk menjamin terpeliharanya kemaslahatan tersebut, dan dapat berimplikasi terhadap pembaruan hukum pidana Nasional. Peneliti dalam hal ini berupaya mengungkapkan secara detail eksistensi maslahat dalam hukum pidana Islam yang dapat digunakan sebagai pisau bedah dalam mengkaji efektifitas materi hukum pidana positif, dan memberi kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana Nasional di Indonesia. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini adalah penelitian pustaka yang lebih menekankan studi teks pada olahan teoritik dan filosofik. Penelitian pustaka ini menggunakan berbagai pendekatan melalui content analysis atau analisis kritis. Kegunaan penelitian ini bersifat ilmiah dan praktis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap penemuan hukum melalui upaya ijtihad mesti berdasarkan pada maqasid al-syari‘ah atau al-mashlahah. kemaslahatan yang dimaksudkan bukan hanya berdasarkan pada keinginan manusia, tetapi mesti pula berdasarkan pada kehendak al-Syari‘ dalam merealisasikan kemaslahatan manusia. Olehnya itu, hukum pidana Islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, karena dalam aturannya bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jama’ah, pemerintahan yang berdaulat, dan harta sebagai kebutuhan mendasar bagi manusia dalam semua tingkatannya (al-daruriyah, al-hajjiyah, dan al-tahsiniyah) dari segala hal yang dapat merusaknya. Maslahat dalam hukum pidana Islam dapat berimplikasi terhadap pembaruan hukum pidana Nasional di Indonesia. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan aturan pidana yang tidak efektif berdasarkan prinsip maslahat dalam hukum pidana Islam. Pembaruan materi hukum pidana Nasional dengan nilai-nilai maslahat memiliki peluang yang signifikan di Indonesia, karena hukum Islam merupakan sumber utama perundang-undangan di Indonesia, dan hukum pidana Islam memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pembaruan tersebut; seperti materi hukum pidana yang efektif dengan asas hukum yang bersifat universal. Meskipun demikian, upaya tersebut bergantung pada kesatuan langkah bangsa Indonesia khususnya umat Islam Indonesia dalam mewujudkan hukum pidana Nasional yang efektif.ABSTRACTThis article focuses on maslahat (public interest) in Islamic laws. This article will present the concept of maslahat, which deals with the fundamental needs to maqashid al-syariah (wisdoms of Islamic sharia) as the basis for creating the laws. Islamic criminal laws are legalized to guarantee the preservation of maslahat on all human beings and to be applicable in reforming Criminal Laws by comparatively analyzing the reformation of national criminal the national criminal laws. The present researcher is trying to explore in details the existence of maslahat in Islamic criminal laws, which can be used as a means to explore the effectiveness of the materials of the conventional criminal laws and to contribute in reforming the national criminal laws in Indonesia. In dealing with these issues, the writer will apply a library research by emphasizing on textual analysis to reveal some theoretical and philosophical aspects of the study. This textual analysis will apply content analysis or critical analysis. It is hoped that the result would be scientific and practical. The result shows that all new laws produced trough ijtihad, should be based of maqashid al-syariah or maslahat. The intended maslahat is not meant to be based on human needs as such, but also based on the intention of the al-Syari, Allah the All Mighty, in order to realize the interests of human beings. The importance of maslahat in Islamic criminal laws may provide a positive implication towards the reformation of national criminal laws in Indonesia. The reformation may mean to uplift the effectiveness of all criminal regulations based on the maslahat principle in Islamic criminal laws. Reforming the materials of national criminal laws by considering the values of maslahat has a potential in Indonesia due to the Islamic laws playing a significant role as a main source of legislation in Indonesia. Besides, Islamic criminal laws cover all requirements needed to apply the reformation; such as having effective and universal materials for criminal laws. This, however, is dependent upon the unified effort by Indonesian community, particularly the Muslims to realize the unified and effective National criminal laws.
LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Mukhtaruddin Bahrum
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6609

Abstract

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri. Tulisan ini menfokuskan pada upaya legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Untuk melihat lebih detil permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan merujuk pada laporan tahunan putusan perkara untuk berbagai kasus pengajuan isbat nikah untuk nikah sirri di empat lembaga Pengadilan Agama di Sulawesi-Selatan yaitu Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri yang mengajukan pennohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah pernikahan sirri yang terjadi dengan alasan: (1) fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) silariang; (3) kelalaian imam; (4) pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan di luar negri. Melihat alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar melegalkan pernikahan sirri melalui isbat nikah dengan pertimbangan: (1) maslahat; (2) pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) pernikahan sirri tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan qauli.ABSTRACTThe main tasks and functions of Religious Courts in Indonesia are to receive, to examine, to adjudicate and to resolve appropriate cases in accordance with their specifically legal competencies. One of their absolute competences is to deal with isbat nikah (marital legalization) againts nikah sirri (marriage in secrecy). This paper will particularly focus on the efforts to obtain marital legalization on sirri marriage based on Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law). To see more details of these problems, the author has conducted research with particular reference to the annual reports of the verdicts on various cases of marital lagalization on sirri marriage at Religious Courts in four municipalities in South Sulawesi, namely Makassar, Sungguminasa, Takalar, and Watampone. The research result shows that the doers of sirri marriage who lodge applications of marital legalization at Religious Courts within the jurisdiction of the High Court of South Sulawesi, are mostly belonging into certain circumstances such as; (1) being fiqh centric and lack of understanding of the importance of record-keeping of their marriage; (2) silariang (runaway marriage), (3) negligence of the imam (Muslim priest), (4) the performance of marital ceremony by an unauthorized person; and (5) overseas marriage. Based on these reasons, the Judges at Religious Courts within the jurisdiction of the High Court of South Sulawesi legalize the sirri marriage considering the applications of marital legalization by looking at; (1) maslahah (public interests); (2) Article 7 Paragraph 3 Letter (e) of the Compilation of Islamic Law; (3) marital records does not diminish the validity of the marriage; (4) jurisprudence of the Supreme Court Decree No. 1776 K/PDT/2007; ( 5 ) sirri marriage without any conflict; and (6) qauli (saying) approach.
TEOLOGI ASWAJA NAHDHATUL ULAMA DI ERA MODERN : Studi atas Pemikiran Kyai Hasyim Asy’ari Muhaemin Muhaemin
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6634

Abstract

Artikel ini mengelaborasi teologi ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian disingkat menjadi aswaja dalam konteks kemodernan yang sekaligus merupakan karakter dari organisasi NU dan khususnya di bawah kepemimpinan Kyai Hasyim Asy’ari. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan menggambarkan obyek penelitian yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan. Pergumulan Kyai Hasyim dalam menawarkan pemikiran-pemikiran segar tampak dalam upaya mendialogkan pemikiran teologi Islam dalam kehidupan modern terutama dalam menghadapi imperialisme. Perbedaan pandangannya dengan kelompok modernis yang tergambar dalam upayanya untuk membersihkan tradisi umat Islam pada waktu itu yang dianggap sudah melenceng dari koridor ajaran Islam. Inilah salah satu alasan kemunculan NU sebagai organisasi yang mewadahi kepentingan kelompok tradisional. NU di bawah kepemimpinan Kyai Hasyim mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai hal. Misalnya dalam upaya memodernisasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam, ekonomi, dan dalam aspek politik, NU menerapkan teori menolak sambil menerima terhadap imperialisme. Menolak dalam arti tidak secara prontal, tetapi menerima tidak dengan apa adanya.ABSTRACTThis article elaborates theological insights of ahlu sunnah wal jamaah, further shortened as aswaja, in the context of modernity as the character of Nahdhatul Ulama (NU) organization under the leadership of Kyai Hasyim Asy’ari. This article will apply descriptive-analysis method by describing the actual research object and by analyzing the findings. The activities of Kyai Hasyim in delivering his fresh thoughts were apparently seen in his efforts to share his Islamic theological insights in this modern world against imperialism. The difference of his thought from the other modernist movement during his life time might be seen from the latter’s perspective towards Muslim tradition at that time, which the latter considered such tradition as having deviated from the true teachings of Islam. NU was then established in order to defend these sorts of practices and to fulfill the needs of traditional organizations. NU under the leadership of Kyai Hasyim had shown a significant progress and impact within Muslim community at that time. In its efforts to modernize the management of its educational, economic and political institutions, NU applied the theory of refusing but receiving imperialism. This means that NU softly refused to fully deal with imperialism, while at same time, it partly received the idea with criticism. 
MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Wirhanuddin Wirhanuddin
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6626

Abstract

Tulisan ini mengangkat tiga permasalahan yaitu: Bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Hambatan apa yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Penelitian ini bertujuan mengungkap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara secara damai di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama. Pendekatan yang dipergunakan untuk melihat dan memecahkan permasalahan adalah filosofis syar'i, filosofis yuridis, analisis sosiologis sempiris, serta maslahat. Ditemukan fakta bahwa mediasi belum efektif menanggulangi tumpukan perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator sangat lemah dan mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta penerapan mediasi di Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama sangat bermanfaat mempergunakan mediasi dalam menyelesaikan perkaranya sehingga berimplikasi terhadap keutuhan keluarga dan terpeliharanya harta yang dipersengketakan dari kehancuran. Perlunya pelaksanaan pelatihan mediator secara berkesinambungan dengan memperhatikan bakat sebagai mediator, para ahli negosiasi yang ada dilingkungan akademisi diharapkan berpartisipasi dengan mendaftarkan diri di Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Implikasi terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama dikemukakan dua sudut pandang yaitu dari sudut politik ekonomi global dunia dimana Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari percaturan politik ekonomi internasional, dari sudut kasus keluarga Islam di Indonesia yang masuk di Pengadilan Agama memerlukan penanganan dan penyelesaian secara konprehensif.ABSTRACTThe article raises three questions; first, how is the effectiveness of mediation in resolving the case in the Religious High Court of Makassar; second, what barriers affect the implementation of mediation in the Religious High Court of Makassar; and third, how to view the application of Islamic law in the Religious High Court of Makassar. This study aims to reveal the effectiveness of mediation to gain peaceful settlement in the Religious High Court of Makassar, to detect barriers that affect the implementation of mediation in the Religious High Court of Makassar, as well as to show the views of Islamic law on the application of mediation in the Religious High Courts. The approach used to answer and solve these problems is philosophical one by considering shar'i, judicial philosophy, empirical sociological analysis, as well as beneficiaries. The result shows that mediation has not effectively tackled piles in the Religious High Court cases. The professionalism of the judges as mediators is very weak and it in turn affects the success of mediation in the Religious High Court of Makassar. Though, the application of mediation in the Religious is not contrary to Islamic law. People seeking justice in the Religious Courts are advised to obtain benefits of using mediation to resolve their cases, so that the implication for the integrity of the family and the preservation of the disputed property from destruction may occur. There is an urgent need for continuous training as mediators with regard to their potentials as mediators and negotiation experts from academicians are expected to participate by enrolling in the Religious Courts. Implications for the application of mediation in the Religious Courts present two perspectives; first, considering the global economy in terms of world politics in which Indonesia cannot escape the politics of international economics; and second, from Muslim family cases in Indonesia, the Religious Courts are required to accurately handle and comprehensively settle the cases.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Tafsir, Hadis, Syariah, Ekonomi Islam Vol 13 No 1 (2025): Sejarah Islam, Perpustakaan dan Informasi Islam, Pemikiran Islam, Dakwah Vol 12 No 3 (2024): Pendidikan Agama Islam, Menajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab Vol 12 No 2 (2024): August Vol 12 No 1 (2024): April Vol 11 No 3 (2023): December Vol 11 No 2 (2023): August Vol 11 No 1 (2023): April Vol 10 No 3 (2022): December Vol 10 No 2 (2022): August Vol 10 No 1 (2022): April Vol 9 No 3 (2021): December Vol 9 No 2 (2021): August Vol 9 No 1 (2021): April Vol 8 No 3 (2020): December Vol 8 No 2 (2020): August Vol 8 No 1 (2020): April Vol 7 No 3 (2019): December Vol 7 No 2 (2019): August Vol 7 No 1 (2019): April Vol 6 No 3 (2018): December Vol 6 No 2 (2018): August Vol 6 No 1 (2018): April Vol 5 No 3 (2017): December Vol 5 No 2 (2017): August Vol 5 No 1 (2017): April Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue