cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi" : 5 Documents clear
Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai Ciliwung dengan Pendekatan Kelembagaan dalam Perspektif Pemantapan Pengelolaan Usahatani Tri Ratna Saridewi; Setia Hadi; Akhmad Fauzi; I Wayan Rusastra
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v32n2.2014.87-102

Abstract

EnglishRapid development on Ciliwung watershed converts farmland to other uses causing decreased catchment area and flood. Flood occurrence on Ciliwung watershed indicates that current land use planning is not in accordance with its carrying capacity. Currently, most of the policies issued to manage watershed are dominated by structural approach. Moreover, land use planning often leads regional and sectoral conflicts. Based on a literature study, a non-structural approach should be done prior to a structural approach. Land use planning using an institutional approach is part of a non-structural approach. An institutional approach in managing Ciliwung watershed could be based on Ostrom’s Institutional Analysis and Development (IAD). Payment mechanism for environmental services and compensation can be carried out through the operation and maintenance of irrigation and watershed management simultaneously. Good watershed quality is able prevent flood incidence and to guarantee continuity of irrigation water supply resulting in farming productivity improvement. Optimum allocation of Ciliwung watershed can be achieved by accommodating both conservation and economic requirements simultaneously. Effective institutional interaction is the appropriate way to ensure implementation of integrated watershed management.  IndonesianPembangunan yang sangat pesat di Daerah Aliran Sungai Ciliwung mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Hal ini menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga terjadi banjir. Banjir tersebut merupakan indikasi bahwa tata ruang saat ini tidak sesuai dengan daya dukung wilayah. Selama ini, kebijakan pemerintah untuk penyelesaian pengelolaan kawasan DAS lebih didominasi oleh penyelesaian secara struktural. Selain itu, perencanaan penataan ruang yang telah disusun seringkali menimbulkan adanya konflik sektoral dan kewilayahan. Melalui studi literatur, dapat diketahui bahwa pendekatan yang bersifat nonstruktural harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pendekatan struktural. Penataan ruang menggunakan pendekatan kelembagaan merupakan bagian dari pendekatan nonstruktural. Pendekatan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan DAS Ciliwung dapat mengacu pada Ostrom’s Institutional Analysis and Development (IAD). Mekanisme imbal jasa lingkungan dan pemberian kompensasi dapat dilakukan melalui operasi dan pemeliharaan irigasi serta pengelolaan DAS secara bersamaan. Kualitas DAS yang terjaga dengan baik mampu menanggulangi banjir sekaligus menjaga kontinuitas air irigasi sehingga produktivitas usahatani meningkat. Alokasi tata ruang kawasan DAS Ciliwung yang optimum dapat diperoleh dengan mengakomodir kebutuhan konservasi dan ekonomi secara bersamaan. Interaksi kelembagaan yang efektif merupakan langkah yang tepat untuk menjamin implementasi pengelolaan DAS secara terpadu.
Pengembangan Padi Hibrida: Pengalaman dari Asia dan Prospek bagi Indonesia nFN Ashari; I Wayan Rusastra
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v32n2.2014.103-121

Abstract

EnglishFood security always occupies top government’s priority in national development due to its huge impact in terms of social, economy, and politics of the country. Regarding the strategic role of food, the policy on increasing food production and farmers' welfare constitute a crucial program, particularly in the Ministry of Agriculture. With the increased demand for food (rice) steadily as well as the rice production levelling off, the government seeks a technological breakthrough, such as hybrid rice introduction. This rice variety is expected to boost production significantly, although its role is still debatable. This paper aims to look at the potential and challenges of hybrid rice development in Indonesia as well as to describe the development in some countries as a comparative study. The result shows both theoretically and factually in some countries, the hybrid rice has a higher potential yield than non-hybrid rice as long as it meets the agronomic requirements. Nevertheless, the development of hybrids (mainly outside of China) still encounters a set of problems, i.e. unstable production, susceptibility to pests and diseases, expensive seed prices, low quality grain, and less-favored rice flavor. Specifically for Indonesia where the hybrid rice is still newly introduced, the hybrid rice development will require a well-planned, gradual, and socialization process. Mass program approaches in hybrid rice which is merely to capture the target oriented, tend to create an ineffectiveness both of output achievement and budget. Agro-ecosystem aspect and the characteristics of farmers in terms of social, economic and cultural sides become a key factor to accomplish the successful hybrid rice development in the future. IndonesianKetahanan pangan selalu menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan nasional karena memiliki implikasi yang luas terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional. Dengan peran yang strategis tersebut kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani selalu menjadi agenda penting, terutama di Kementerian Pertanian. Dengan terus meningkatnya permintaan akan pangan (beras) serta kecenderungan terjadinya pelandaian produksi maka pemerintah berupaya melakukan sejumlah terobosan di antaranya dengan memperkenalkan padi hibrida. Varietas ini diharapkan mampu mendongkrak produksi beras secara nyata walaupun peran tersebut masih menimbulkan perdebatan. Paper ini bertujuan melihat potensi dan tantangan pengembangan padi hibrida di Indonesia sekaligus memaparkan kondisi pengembangan di beberapa negara sebagai studi perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa secara teori dan faktual di beberapa negara lain padi hibrida memiliki potensi hasil lebih tinggi dari inbrida asalkan memenuhi persyaratan agronomis. Namun demikian, pengembangan hibrida di luar negara Cina secara umum masih menghadapi sejumlah kendala di antaranya ketidakstabilitan produksi, kerentanan terhadap hama penyakit, harga benih yang mahal, kualitas gabah yang rendah, dan rasa nasi yang belum sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam konteks Indonesia, di mana padi hibrida masih menjadi komoditas yang relatif baru (inovasi), maka dalam pengembangan memerlukan tahapan-tahapan yang terencana dan proses sosialisasi yang matang. Massalisasi padi hibrida melalui program dan hanya berorientasi pada target realisasi menyebabkan ketidakefektifan baik dari sisi capaian output maupun anggaran. Kondisi agroekosistem serta karakteristik petani baik aspek sosial, ekonomi dan budaya menjadi faktor kunci bagi keberhasilan pengembangan padi hibrida ke depan.
Sistem Pertanian Terintegrasi – Simantri: Konsep, Pelaksanaan, dan Perannya dalam Pembangunan Pertanian di Provinsi Bali Iwan Setiajie Anugrah; Sarwititi Sarwoprasodjo; Kedi Suradisastra; Ninuk Purnaningsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v32n2.2014.157-176

Abstract

EnglishIntegrated agriculture system (Simantri) is one of the priority program in Bali Province in order to enhance agricultural sector’s role to support Bali Mandara. This paper aims to describe potency, opportunity, and support of the local governments to empower farmers through Simantri program. This program is initiated Bali Governor (2008-2013) and based on Prima Tani model. Simantri was initially started in 2009 in 10 sites of the Gapoktans’ demonstration plots in 7 regencies. Durineg the period of 2009-2013 Simantri developed into 400 sites out of 1,000 targeted sites in 2018 in 9 regencies/cities. Total budget spent by Bali Government Province for Simantri 2009-1013 was more than Rp 8 billion from social assistance and CSR funds. Simantri enhances relation among farm activities and utilizes farm wastes inside the groups. Simantri orients its activities based on agriculture without waste or zero waste and produces 4 F (Food, Feed, Fertilizer and Fuel). Livestock-farm integration implemented by Simantri boosts farmers’ group business, job opportunity, and supplies of food, feed, fertilizer, organic pesticide, and bio gas to meet group members’ demand and for commercial purpose supported by local governments. In the future it is expected that Simantri becomes an integrated agriculture-energy program for food self-reliance and farmers’ welfare. It is as also expected that this program sustains regardless the changes in local government leaders and all attached policies. IndonesianSistem pertanian terintegrasi (Simantri) merupakan salah satu program unggulan daerah Pemprov Bali untuk peningkatan peran sektor pertanian mendukung Bali Mandara. Makalah ini bertujuan mendeskripsikan tentang potensi, peluang, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sekor pertanian untuk kesejahteran petani melalui program Simantri. Inisiasi kegiatan didasarkan pada ide, gagasan, dan pemikiran Gubernur Bali (2008-2013) dan model Prima Tani. Implementasi Simantri dimulai tahun 2009 pada 10 lokasi percontohan Gapoktan Simantri di 7 kabupaten. Perkembangan Simantri 2009-2013 telah mencapai 400 lokasi, dari target 1000 lokasi Simantri tahun 2018 di 9 kabupaten/kota. Jumlah anggaran Pemprov Bali untuk kegiatan Simantri (2009-2013) mencapai lebih dari Rp80 miliar dalam bentuk bansos dan CSR. Konsep Simantri selain memberdayakan hubungan fungsi masing-masing kegiatan juga mendorong pada pemanfaatan limbah pertanian dan ternak menjadi komponen pendukung integrasi di tingkat kelompok Simantri. Kegiatan ini berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah (zero waste) dan menghasilkan 4 F (food, feed, fertilizer, dan fuel). Beberapa hasil penelitian terkait dengan Simantri di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pelaksanaan pola integrasi tanaman ternak di lokasi Simantri telah memberikan dampak pada tumbuhnya kegiatan usaha kelompok, lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pakan, pupuk dan pestisida organik serta biogas di tingkat kelompok maupun untuk tujuan komersial melalui dukungan kebijakan pemda setempat. Potensi, peluang, dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Simantri diharapkan menjadi embrio bagi keberlanjutan program pembangunan sektor pertanian daerah menuju sistem pertanian energi terpadu untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Dengan asumsi bahwa keberlanjutan program ini tidak terdistorsi oleh proses pergantian pimpinan daerah dan kepentingan kebijakan yang menyertainya.
Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional Ening Ariningsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v32n2.2014.137-156

Abstract

EnglishMeat Self-Sufficiency Program (PSDS) since 2000 has been launched three times. This paper aims to assess implementation, achievement, constraints and problems of National PSDS as well as the solution proposed. The study shows that meat self-sufficiency achievement is dynamic and in general there are some improvement on concept, policy instrument, and program management of PSDS 2014. Nevertheless, many constraints are found from upstream to downstream including bad management of cows’ distribution and import. All of these constraints lead to unrealized target of meat self-sufficiency in 2014. Cows and their derivative products import are still required to sustain cows’ population growth in Indonesia and to stabilize domestic meat price. In order to accelerate the achievement of the target, besides production aspect improvement, distribution system of cows and meat including its infrastructure also needs perfection. Another important issue is data accuracy on domestic supply and demand such that the government can estimate accurate required volume of meat import. Administration, bureaucracy and transparency enhancement on meat import implementation are urgent to avoid disorder of cows, meat and its derivative products import. Support from related institutions is needed for the achievement of national meat self-sufficiency. IndonesianProgram Swasembada Daging Sapi telah dicanangkan sejak tahun 2000 dan hingga kini program tersebut telah tiga kali dicanangkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dan pencapaian Program Swasembada Daging Sapi Nasional beserta kendala dan permasalahan yang dihadapinya, dan alternatif strategi peme-cahannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya pencapaian swasembada mengalami dinamika dari waktu ke waktu dan secara umum telah terjadi perbaikan baik dari sisi konsep, instrumen kebijakan, maupun tata kelola program/manajemen pada PSDS 2014. Walaupun demikian, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam sistem distribusi dan impor sapi dan daging sapi yang masih belum tertata dengan baik, menyebabkan swasembada daging sapi masih belum dapat diwujudkan sesuai target, yaitu paling lambat pada tahun 2014. Dengan demikian, impor sapi dan produknya masih dibutuhkan untuk menjaga agar terjadi pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia di samping menjaga agar harga daging sapi tetap terjangkau oleh masyarakat. Dalam upaya mempercepat pencapaian target, selain perbaikan dari sisi produksi, upaya pembenahan sistem distribusi sapi maupun daging sapi beserta infrastruktur pendukungnya mutlak untuk dilakukan. Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah keakuratan data, baik ketersediaan pasokan domestik maupun permintaan domestik, sehingga akan diperoleh data keperluan impor yang juga akurat. Pembenahan dalam administrasi dan birokrasi serta transparansi dalam pelaksanaan impor sangat diperlukan untuk menghindari kekisruhan impor sapi hidup maupun daging sapi dan produk-produk sapi lainnya. Dukungan dari berbagai institusi terkait sangat diperlukan untuk terwujudnya swasembada daging sapi nasional.
Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya Achmad Suryana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v32n2.2014.123-135

Abstract

EnglishProblems and challenges in achieving sustainable Indonesian food security are multi-dimensional including economic, social, political, and environmental aspects. Identification of those problems and challenges can be approached through food supply and demand analysis. From supply side, those challenges, among others, are a stiff competition in the use of natural resources, impacts of global climate change, and the dominance of small-scale farmers in food farming. From demand side, several challenges are the existence of high population growth and its dynamic characteristics, change in food consumers' preference, and competition in demand for food commodities as human consumption, feed, and energy uses. This paper aims to review current condition of Indonesian food security, to analyze challenges faced by this country, and to formulate policy alternatives in achieving sustainable Indonesian food security toward 2025. This analysis found out that in the last five years Indonesia was able to provide enough food to fulfill its people’s need, however quality of food consumption of an average Indonesian was under standard dietary pattern recommended by nutritionists. Challenges to achieve sustainable Indonesian food security toward 2025 will be more difficult. To response to the challenges, this article recommends some adjustment on policy direction of food security development, especially related to defining goals, choosing means and ways in achieving the goals, and setting targets of food security development. IndonesianPermasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Indentifikasi permasalahan dan tantangan tersebut dapat dilakukan melalui analisis penawaran dan permintaan pangan. Dari sisi penawaran, tantangan tersebut diantaranya berupa persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global, dan dominasi usahatani skala kecil. Dari sisi permintaan, diantara tantangan tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya, perubahan selera konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia, pakan, dan bahan baku energi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini, mengkaji tantangan 10 tahun yang akan datang, dan merumuskan alternatif kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan menuju 2025. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir secara makro Indonesia mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, namun kualitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat Indonesia masih di bawah rekomendasi para ahli gizi. Tantangan menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan tahun 2025 akan semakin berat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dalam artikel ini disarankan perlunya dilakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, khususnya dalam menetapkan tujuan, memilih cara mencapai tujuan, dan menentukan sasaran ketahanan pangan nasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2014 2014


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue