cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, April 2021" : 55 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS FIRST SALE DOCTRINE ATAS KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Andrika Carolina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andrika CarolinaFakultas Hukum Universitas Brawijaya JalanMT. Haryono No.169, Malang, Jawa Timur - IndonesiaEmail: andrikacarol@gmail.comAbstrak Penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan first sale doctrine dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), terkhusus pada perkembangan karya cipta program komputer. Kemudian, penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekаtаn konseptuаl, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. Berdasarkan metode tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa: 1) First sale doctrine diberlakukan dalam UUHC, ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 17. First sale doctrine dapat diterapkan apabila telah terjadi pengalihan atas seluruh hak ekonomi pencipta kepada penerima hak cipta. 2) First sale doctrine tidak berlaku terhadap program komputer dalam UUHC apabila pengalihan hak ciptanya melalui lisensi dikarenakan ketentuan Pasal 82 Ayat (3), baik untuk yang berbasis close source code ataupun open source code. Namun terdapat kekhususan bagi program komputer berbasis open source code, dimana pihak lain masih dapat melakukan tindakan atas program komputer tersebut. Hal ini bukan dikarenakan penerapan first sale doctrine, tetapi karena alasan yaitu pencipta memang menghendaki untuk dibukanya source code dan tidak bertujuan untuk komersial.Kata kunci: hak cipta, program komputer, First Sale Doctrine.Abstract This research aims to identify and analyse the regulation of first sale doctrine in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright (UUHC), especially in terms of the development of a creation of a computer program. The research employed normative juridical method, statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed with grammatical and systematic interpretation. The research results reveal that: 1) First Sale Doctrine is enforced in UUHC, and this provision is governed in Article 11 Paragraph 17. First sale doctrine is implemented if all economic rights of the creator are fully transferred to the party who receives the copyright. 2) First sale doctrine will not take into effect in a computer program in UUHC if the transfer of right is under a license due to the provision of Article 82 Paragraph (3), either for close source code or open source code despite the fact that people can perform action to this computer program since this allows people to access the source. This is not because of the implementation of first sale doctrine, but because of the condition where the creator means to have this source code opened and no commercial intention is made.Keywords: copyright, computer program, First Sale Doctrine
URGENSI PENGATURAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Aldo Renaldi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aldo Renaldi, Setiawan Wicaksono, Shinta Puspita SariFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : aldorenaldi19@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis urgensi pengaturan kekuatan eksekutorial pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK). Putusan yang dikeluarkan lembaga BPSK untuk memutus sengketa antarakonsumen dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3)dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumenyang dirugikan. Namun, ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan eksekusi tidakdiatur secara rinci dan jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Ketiadaan irah-irah pada kepala putusan yang dikeluarkan sebagaimana menjadisalah satu syarat eksekusi juga menghambat pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatanperundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer dan sekunder diperolehdari studi kepustakaan (Library research) dan studi internet. Peneliti menggunakanteknik analisis yaitu secara deduktif dengan menarik hal yang bersifat umum kekhusus. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawabanbahwa pengaturan kekuatan eksekutorial penting untuk diberikan kepada BPSK.Pertama, penting karena dengan adanya kekuatan eksekusi yang dimiliki BPSKakan dapat mencapai nilai kepastian bagi para pihak yang bersengketa atasputusan yang dikeluarkannya. Kedua, untuk memberikan kewenangan BPSK dalampenyelesaian sengketa hingga final. Ketiga, untuk meningkatkan peran lembagaBPSK dalam melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan putusannya.Bahwa konsep alternatif pengaturan kekuatan eksekutorial yang dirumuskan ialahbahwa bahwa dalam mengeluarkan putusannya BPSK perlu mencantumkan irahirah“DemiKeadilanBerdasarkanKetuhananYangMahaEsa”padaputusanyangdimana menjadi salah satu syarat agar suatu putusan dapat dilaksanakaneksekusinya. Hal lainnya adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa yangditerapkan oleh lembaga BPSK akan dibuat secara berjenjang. Apabila tidakmencapai kesepakatan yang telah dirundingkan maka BPSK akan mengarahkanpara pihak untuk menyelesaikan melalui cara arbitrase dimana hakim BPSK sendiriyang akan memutusnya.Kata Kunci : Urgensi, Kekuatan Eksekutorial, Putusan BPSK. Abstract This study aims to determine and analyze the urgency of the regulation ofexecutorial power in the Decision of Consumer Dispute Settlement Board(BPSK). The decision issued by BPSK to resolve disputes betweenconsumers and businesses as referred to in Article 54 Paragraph (3) isrequested to determine the execution to Local District Court in the place ofthe aggrieved consumer. The absence of specific nomenclature (irah-irah)on the head of verdict becomes one of the executorial requirements thathinder the execution itself. This research used normative juridical methodswith statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legalsources are obtained from library research and internet. Authors usedanalytical techniques applying deductive reasoning works from moregeneral to the more specific. Based on the results of the study using methodabove, authors obtained the answers that the regulation of executorialpower is important given to BPSK. First, it is important because through theexecutorial power hold by BPSK will be able to achieve the certainty fordisputing parties over the verdict. Second, giving authority to BPSK indispute resolution until the final decision. Third, increasing the role of BPSKin conducting supervision and ensuring the implementation of its verdict.The alternative concept on the regulation of executorial power can beformulated when the verdict of BPSK issued, it needs specific nomenclature “On behalf of Justice in the name of one and only God” as one of therequirements for a verdict to be executed. Furthermore, the disputessettlement applied by BPSK will be designed in several steps. If it does notreach an agreement that has been negotiated, then BPSK will recommendthe parties to resolve the case through arbitration in which BPSK’ judgeswill decide it.Keywords: Urgency, Executorial Power, Verdict of BPSK.
PENERAPAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ONLINE PASCA DIBERLAKUKAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN DAN “KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE” (Studi di Kantor Pengadilan Negeri Lumaj Amirah Yasmin Syadza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amirah Yasmin Syadza, Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H dan Solehuddin S.H, M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : ayasminsya@gmail.comAbstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan adanya pandemicovid-19 yang menyebabkan pemerintah menghimbau untuk menerapkan physical distancingsehingga mengganggu jalannya persidangan dengan perkara pidana. Sehingga, dalam penelitianini penulis menjelaskan mengenai penerapan persidangan pidana online, kendala yang dihadapiserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian skripsi ini menggunakan metode sosiolegal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer yang diperoleh olehpeneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.Kata Kunci: Persidangan Pidana Online AbstractThis research is focused on the problems that are motivated by the Covid-19 pandemic causingthe government to apply physical distancing which interfere the trial process of criminal cases.Therefore, in this study, the authors explained about the application of Online Criminal CaseTrials, obstacles faced and efforts to overcome these obstacles. This bachelor thesis usedsociolegal method with sociological juridical approach. The primary legal material obtained byauthors will be analyzed using descriptive analysis technique.Keywords: Online Criminal Case Trials
PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT SEBAGAI PIHAK ATAS INTERMEDIETERANGE NUCLEAR FORCE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Audy Danial Wibawanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Audy Danial Wibawanto, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Ikaningtyas, S.H., LL.M.Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaAudyDanial@gmail.comAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai permasalahan tentang NegaraAmerika Serikat yang mengancam akan mengundurkan diri dari Trakta INF atas tuduhanbahwa Negara Rusia merupakan pihak yang melanggar Trakta tersebut pertama.Tuduhan itu kemudian dibantah oleh Negara Rusia yang merasa pihaknya tidakmelakukan pelanggaran yang dituduhkan oleh Amerika Serikat. Metode yang digunakanadalah metode yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengancara mengadaan penelusuran terhadap peraturan dan literature-literatur yang berkaitandengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan untuk penelitian ini menggunakanpendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadapperundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.Dari hasil penelitian yang telah diambil oleh penulis, penulis menemukan jawabanterhadap perumusan masalah berikut: (I) Penarikan diri Amerika Serikat terhadap TraktaINF dapat dilaksanakan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 60 ayat (1) KonvensiWina 1969. (II) Russia dan beberapa negara bekas Uni Soviet telah memiliki prinsipkontinuitas terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang telah dilakukan oleh UniSoviet yang dinyatakan melalui Deklarasi Alma Ata tanggal 21 Desember tahun 1991.Kata Kunci : Amerika, Rusia, Trakta INFAbstrack This research is aimed to understand about United State of America that threaten towithdraw from INF Treaty on the accusation that Russia was the one that break thetreaty first. That accusation the refuted by Russia claiming that that their nation didnot break INF treaty. This paper use Juridical Normative method that is legal researchthat done by researching books as basic for research by searching Law and literaturedan connected with the researched problem. This paper use Statue Approach thatdone by researching Law and rule that connected with researched law issue.From theresearch by Author, Author found the answer for the raised Problem as follow: (I)United State’s withdrawal from Vienna convention already fulfill the requirement asstated at Article 60 paragraph (1) Vienna Convention 1969, that is: A material breachof bilateraltreaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as aground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part. (II)Russia and few other remnant of Uni Soviet already has Continuity Principle forInternational Agreement that done by Uni Soviet that stated by Declaration of Alma Ata1991.Keywords: America, Russia, INF Treaty
IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL) Ayudanti Vanisa Sariranastiti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayudanti Vanisa Sariranastiti, Prija Djatmika, Ardi ferdianFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : ayudantivanisa@ub.ac.idABSTRAK Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatar belakangi denganditerbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang PenghentianPenuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu kebijakan baru dalamlingkup Penuntutan, yakni menerapkan penghentian penuntutan didasarkan padakeadilan restoratif. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni Untuk mengetahuibagaimana penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratifsebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentangPengentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan NegeriGunungkidul serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaanpenghentian Penuntutan  berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020tentang Pengentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan NegeriGunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakanpendekatan yuridis sosiologis. Kemudian dalam pelitian ini menggunakan Teknikpengambilan data primer melalui wawancara dengan responden, dan juga Tekniksekunder diperoleh melalui studi dokumen.Kata Kunci : Penghentian penuntutan, Keadilan Restoratif , PeraturanKejaksaan AbstractThis research was focused on the issue that was motivated by the issuance of Prosecutor'sRegulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Cessation ofProsecution based on Restorative Justice. It is a new provision within the scope ofprosecution, namely the implementation of cessation of prosecution based on restorativejustice. The aim of this research is to find out how to implement cessation of prosecutionbased on restorative justice as stipulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020concerning Cessation of Prosecution based on Restorative Justice at State Prosecutor's Office of Gunungkidul and to understand the obstacles and its solutions in theimplementation of cessation of prosecution according to Prosecutor's Regulation Number 15of 2020 concerning Cessation of Prosecution based on Restorative Justice at State Prosecutor's Office of Gunungkidul. This research is empirical legal research usingsociological juridical approach. Furthermore, the primary data was collected throughinterviews with respondents and the secondary data obtained through document studies.Keywords: Cessation of Prosecution, Restorative Justice, Prosecutor's Regulation
PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH DESA TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN TUAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2016 Dyah Ayu Riska Musa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dyah Ayu Riska Musa, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: dyahayuriska@gmail.comABSTRAKTuak merupakan minuman beralkohol tradisional yang banyak beredar diKabupaten Tuban, karena hal tersebut Kabupaten Tuban dikenal sebagai KotaTuak. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban diaturmelalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentangPengendalian, Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tersebutdibutuhkan peran serta Pemerintah Desa untuk melakukan pengendalian danpengawasan di wilayahnya masing-masing. Banyak penduduk Desa Kowang yangbekerja sebagai petani tuak. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) bahwa minumanberalkohol tradisional adalah barang dalam pengawasan serta Pasal 7 yangmengatakan bahwa minuman beralkohol dapat diedarkan setelah mendapat izindari instansi yang berwenang. Namun hampir seluruh petani di Desa Kowang tidakmemiliki izin tersebut untuk mengedarkan tuak. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pengendalian dan PengawasanOleh Pemerintah Desa Kowang terhadap Peredaran dan Penjualan Tuak dankendala Pemerintah Desa dalam melaksanakan hal tersebut. Penelitian inimerupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis dan menggunakan wawancara sebagai sumber hukum primer.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Desa Kowang dalammelaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualantuak sampai saat ini belum maksimal. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwapelaksanaan tersebut menghadapi beberapa kendala seperti kurangnyapemahaman masyarakat akan Perda Kabupaten Tuban tersebut, Pemerintah Desayang kurang tegas serta tidak ada perintah tegas dari Pemerintah Kabupaten.  KataKunci : Tuak, Pengendalian dan Pengawasan, Pemerintah DesaABSTRACT Tuak is traditional liquor mostly distributed in the Regency of Tuban, the regionrecognized for tuak production. The distribution and the trade of alcoholicbeverage in the Regency of Tuban is governed in Regional Regulation of theRegency of Tuban Number 9 of 2016 concerning Control, Supervision, Distribution,and Sale of Liquor. The Regent, along with integrated team, is authorized to controland supervise the product. Moreover, according to Article 24 paragraph (3) ofRegional Regulation of the Regency of Tuban, village government’s role is alsorequired in the supervision and control in the village. Most of the communitymembers in Kowang village work as tuak farmers. Article 6 paragraph (1) impliesthat traditional liquor is an item under supervision and Article 7 confirms that liquorcan only be distributed under license issued by an authorized body. On the contrary,most farmers in Kowang village hold no license to distribute tuak. This researchinvestigates the role of Kowang village government in the supervision and controlover the distribution and the trade of tuak and the impeding factors faced by thevillage government in the supervision and control over the distribution and tradeof tuak. This study is categorized as an empirical research employing socio-juridicalmethod with interviews as primary source of the legal material. The researchresults reveal that the supervision and control regarding this case have not beenoptimally performed since some impeding factors seem to be the issue where thepeople’s awareness of Regional Regulation is minimum and there is no strict ordercoming from the local government.Keywords: Tuak, supervision and control, village government 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN PELAUT INDONESIA DI KAPAL TIONGKOK MENURUT KONVENSI ILO NOMOR 188 TAHUN 2007 MENGENAI PEKERJAAN DALAM PENANGKAPAN IKAN Edriansyah Aulia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edriansyah Aulia, Ikaningtyas S. H., LL. M, Rika Kurniaty S.H., M.A., Ph.DFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono, No. 169 MalangEmail: edri403@gmail.comAbstractThe practice of exploitation against migrant fishers in fishing vessels are something thatcontinuously happen till now, especially in Indonesia. ILO Work in Fishing Convention,2007 (No. 188) contains important elements on labor standards in the fishery sector,especially from the dimension before, during and after work, in order to establish thewelfare of migrant fishers. Based on the results of the study, ratifying the ILO Work inFishing Convention, 2007 (No. 188) is one of the appropriate and obvious steps as aneffort to resolve the issue of exploitation of workers in the fishing vessel sector.Keywords: Legal Protection, Exploitation, Indonesian Migrant Fishers’Abstrak Praktik eksploitasi pekerja migran pelaut di kapal perikanan merupakan hal yang masihberlangsung hingga sekarang, khususnya di Indonesia. Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Work in Fishing memuat unsurunsurpentingdaristandarperburuhanpadasektorperikanandalamdimensisebelum,saat,dansesudahbekerja,untukmenciptakankesejahteraankondisikerjaburuhperikanan.Berdasarkanhasilpenelitian,MeratifikasiKonvensiILONomor188Tahun2007merupakansalahsatulangkahtepatdannyatadalamupayamenyelesaikanisueksploitasipekerjadisektorkapalperikananKata kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Pekerja Migran Pelaut Indonesia
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN ANAK KELAS I BLITAR) Fery Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fery Ramadhan, Prija Djatmika, SolehuddinFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur – Indonesia Kode pos:  65145Phone : +62 341553898 Fax: +62341566505Email: hukum@ub.ac.id Email : feryrama080@gmail.comABSTRAK Bahwa  permasalahan Faktor – faktor penyebab Pengulangan TindakPidana (Studi Kasus Terhadap Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Anak KelasI Blitar). Adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, yangdimana seharusnya adanya Lembaga Pembinaan Anak dapat meredampengulangan tindak pidana tersebut. Akan tetapi dalam faktanya masih saja adaanak yang bersangkutan melakukan tindak pidana untuk kesekian kalinya. Dalamhal ini bisa diartikan bahwa tidak tercapainya tujuan dari Undang-Undang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Undang – undang Sistem Peradilan Anak membuat anaktersebut melakukan pengulangan tindak pidana. Bahwa faktor – faktor yangmenyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana yaitu meliputi faktorstigmatisasi masyarakat, faktor ekonomi, faktor ingkungan, faktor individu, faktorkurangnya efek jera penjatuhan sanksi, faktor pendidikan. Dengan beberapakondisi tersebut berpotensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana.Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Studi Kasus ABSTRACT Whereas the problem is the factors causing the Repetition of Crime (Case Study of Child Recidivists at the Blitar Class I Child Development Institute). There is a criminal act committed by a child, which should have a Child Development Institution be able to commit the crime. However, in fact there are still children who have committed criminal acts for the umpteenth time. In this case it can be interpreted that the failure to achieve the objectives of Law Number 11 of 2012 concerning the Law on the Juvenile Justice System causes the child to commit repetition of criminal acts. That the factors causing the occurrence of criminal acts are the factor of community stigmatization, economic factors, environmental factors, individual factors, less deterrent effect of imposing sanctions, and educational factors. With some of these conditions, it is criminal to commit repetition of the act.Keywords: Children, Crime
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TERKAIT DENGAN PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DI KOTA MALANG (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang) Hanandya Naufi Fatca Shafira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hanandya Naufi Fatca Shafira, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail: hanandyash@gmail.comABSTRAK Penelitian ini berdasarkan permasalahan penyesuaian Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) terhadap pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Malang.Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, menyatakan besarnya NJOPtersebut ditetapkan setiap tiga tahun sekali kecuali untuk objek pajaktertentu maka dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembanganwilayahnya. Namun, terakhir dilakukan penyesuaian NJOP PBB Perkotaandi Kota Malang adalah pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan jenispenelitian yuridis empiris dan menggunakan teknik analisis data deskriptifkualitatif. Lokasi penelitian yaitu pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)Kota Malang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan PendapatanDaerah Kota Malang tidak melakukan implementasi dari Pasal 6 Ayat (2)Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumidan Bangunan Perkotaan terkait dengan penyesuaian NJOP di Kota Malang.Kendala dalam pelaksanaan penyesuaian NJOP karena faktor birokrasi danfaktor sosiologis. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah KotaMalang dalam melaksanakan penyesuaian NJOP yaitu, melakukan kajianyang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan danPenelitian (Bappeda) Kota Malang.Kata Kunci: Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan,Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak ABSTRACT This research aims to study the issue regarding adjustment needed for sales value of taxable object (hereinafter NJOP) in land and building tax in Malang city. Article 6 Paragraph 2 of Regional Government of Malang Number 11 of 2011 concerning Land and building Tax in City implies that the amount of NJOP is determined every three years unless it is for particular tax determined every year according to area development. Adjustment to the amount of the NJOP was performed in 2016. This research was conducted based on empirical juridical method where the data was analysed in descriptive and qualitative scope and took place in Regional Revenue Office of Malang. The research result indicates that the office does not implement the provision of Article 6 Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang Number 11 of 2011 concerning Land and Building Tax in City regarding the adjustment due to several bureaucratic and sociological factors. Review and cooperation with Development Plan and Research Agency of Malang are taken as measures to perform adjustment to NJOP.Keywords: implementation, land and building title in city, adjustment to NJOP
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 18 PARAGRAPH (3) OF REGIONAL REGULATION OF MALANG REGENCY NUMBER 7 YEAR 2010 ON POLLUTION AND ENVIRONMENTAL DAMAGE CONTROL RELATED TO UKL-UPL RECOMMENDATION Jesika Dewi Rukmana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jesika Dewi RukmanaFaculty of Law, Universitas BrawijayaEmail: jesikadwi14@yahoo.co.idABSTRACTThe problem in this legal research is related to entrepreneurs who do not haveUKL-UPL document as business license which referred in Article 18 paragraph (3) ofRegional Regulation of Malang Regency Number 7 Year 2010 on Pollution and EnvironmentalDamage Control, but they still can run their business. This paper alsodiscusses about the actions taken by Government of Malang Regency through EnvironmentalAgency against illegal businesses which still operate. The type of thispaper is empirical legal research with sociological juridical approach, then it willbe analysed using descriptive analysis techniques based on primary and secondarydata. 

Page 1 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue