cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017" : 17 Documents clear
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIPERBERAT YANG TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM ( ANALISIS PUTUSAN MA NO 1 K/PID/2010 ) Jupentus Perangin-Angin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jupentus Perangin-Angin, Ismail Navianto, Lucky EndrawatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail : jupentus.perangin@gmail.com  ABSTRAK Sebagaimana dalam putusan MA no 1 K/Pid/2010 dimana dalam putusan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP serta Jurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor no 1565 k/pid/1991 tertanggal 16 september 1993. Dimana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap seorang terdakwa yang dalam menandatangani BAP tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. dalam hal ini terdakwa yang berprofesi sebagai sopir tukang ikan dan termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP serta dalam Jurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 k/pid/1991 tertanggal 16 september 1993 yang menyatakan bahwa jika ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 tidak terpenuhi, maka pemeriksaan dianggap tidak memenuhi syarat yang diminta oleh undang-undang. Akibatnya adalah dakwaan tidak dapat diterima. Pemenuhan hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa dalam proses pemeriksaan akan sangat bermanfaat dalam hal untuk mencapai tujuan hukum. Kata Kunci : Putusan, Hak-Hak Tersangka, Bantuan Hukum. ABSTRACTAs in the decision of Supreme Court No. 1 K / Pid / 2010 which in violation violates the provisions referred to in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code and the Supreme Court Jurisdiction of the Republic of Indonesia Number 1565 k / pid / 1991 dated 16 September 1993. Where in the decision imprisonment of a defendant who in signing the BAP does not have the right to be accompanied by the Legal Counsel. in this case the defendant who works as a fishman driver and is included in the category of underprivileged people who should get legal aid as referred to in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code and in the Supreme Court Jurisdiction of the Republic of Indonesia Number 1565 k / pid / 1991 of 16 September 1993 stating that if the provisions of Article 56 paragraph 1 are not met, then the examination is deemed not to meet the requirements required by law. The result is an unacceptable indictment. Fulfillment of rights owned by suspects or defendants in the examination process will be very useful in terms of achieving legal objectives. Keywords: Decision, Rights of Suspect, Legal Aid.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 20 HURUF B UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK TERKAIT MEREK DESKRIPTIF Alan Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alan Maulana, Afifah Kusumadara, S.H.L.LM. SJD, M. Zairul Alam S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: alanmln123@gmail.com  ABSTRAK Artikel ini membahas dan menganalisis mengenai pengaturan merek deskriptif di Indonesia jika dibandingkan dengan pengaturan merek deskriptif di Negara Singapura dan Amerika. Serta untuk mengetahui faktor penunjang makna tambahan/secondary meaning pada sebuah merek deskriptif supaya merek deskriptif tersebut dapat dilindungi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), komparatif (Comparative Approach). Teknis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis sehingga memperoleh kesimpulan bahwa terkait pengaturan merek deskriptif Indonesia apabila dibandingkan dengan undang – undang merek di Singapore dan Amerika, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa suatu merek deskriptif dapat di daftarkan apabila merek tersebut memiliki secondary meaning. Kata Kunci: HAKI, Merek Deskriptif, Secondary MeaningABSTRACT This article discusses and analyzes the descriptive brand setting in Indonesia when compared to descriptive brand settings in Singapore and America. And to know the factors supporting additional meaning / secondary meaning in a descriptive brand so that descriptive brand can be protected. This study uses a type of normative juridical research using statutory approach (Statute Approach), comparative (Comparative Approach). The legal material used in this research is grammatical interpretation and systematic interpretation so that it can be concluded that related to the Indonesian brand descriptive arrangement when compared with the brand law in Singapore and America, the writer get the conclusion that a descriptive brand can be registered if the brand has secondary meaning. Keywords: Intellectual Property, Descriptive Brand, Secondary Meaning
PENERAPAN SANKSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG ( Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Malang) Redy Fardian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Redy Fardian, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.Hum. redredygo24@gmail.com  ABSTRAK Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Laulintas  sampai saat ini  masih terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalulintas yang ditengarai tidak memiliki dokumen amdalalin. Padahal sanksi adaministratif terhadap pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2) Peraturan Daerah tersebut bahkan dalam perkembangannya semakin lama semakin banyak terjadi pelanggaran andalalin yang menyebabkan kemacetan laulintas. Permasalahan penegakan sansksi inilah yang akan  dikaji dan dianalisis. Hasil pengamatan dilapangan, bahwa penerapan sanksi administrative pada pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena  seharusnya pembangunan dilaksanakan setelah IMB terbit tapi faktanya pembangunan dilakukan sambil menunggu IMB. Inilah terbukti bahwa antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personil yang ada di Satpol PP terbatas sedang kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya  sangat banyak yang bukan hanya menegakkan peraturan daerah saja sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran amdalalin tidak optimal. Disisi lain dokumen andalalin dibuat harus melibatkan tenaga ahli yang melibatkan berbagai pihak. Keadaan inilah yang menyebabkan pengusaha/pengembang tidak mengurus dokumen andalalin. Hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran andalalin adalah hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Dan upaya yang  dilakukan adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap peraturan Daerah kota Malang Nomor 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas terkait penerapan sanksi sebaiknya lebih kongkrid dan terperinci didalam pengenaan sanksinya. Dan dibutuhkan  keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hokum dari Pemerintah Daerah setempat. Kata kunci : penerapan sanksi, pelanggaran andalalin ABSTRACT Since the effectiveness of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis till now, there are many buildings that could trigger the risk of traffic jam, because those buildings do not have traffic impact analysis documents. Whereas, the administrative sanction on the violations of traffic impact analysis have been strictly regulated in Article 11 Paragraph (2) of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010, but the progress shows that a lot of violations of traffic impact analysis which cause a lot of traffic jams. Therefore, this problem concerning to the enforcement of sanction will be examined and analyzed. Based on the examination in the field that the implementation of administrative sanction in Article 11 Paragraph (2) of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis could not be implemented optimally, because the construction should be built after the issuance of building construction permit. However, the fact shows that the construction is being built in the same time when they waited the issuance of building construction permit. It is a proof that lack of coordination existed among institutions. On the other hand, the number of personnel is limited in Civil Service Police Unit, whereas the obligations that become their responsibilities is a lot which is not only the enforcement of local regulation. Therefore, controlling and measuring on the violation of traffic impact analysis is not optimal. Furthermore, traffic impact analysis documents should be made by collaborating with experts which engage many stakeholders. Thus, this condition caused the industrialist or developer did not obtain traffic impact analysis documents. The existing obstacles concerning to the implementation of sanction in handling of violations of traffic impact analysis, namely obstacles with internal and external characteristics. The efforts that should be done, namely the urgency to do amendment on the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis, especially related to the implementation of sanction, it should be more concrete and detail on the enforcement of sanctions. Furthermore, it is needed courage and participation from the society to report to Local Government if there is indication of violations on the traffic impact analysis around their residents or other places. The informer will get legal protection from the local government. Keywords: implementation of sanction, violation of traffic impact analysis
IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BADAN HUKUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Farisca Eka Rosalina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farisca Eka Rosalina Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Dr. Suwandi, S.H., M.H. Email: Zharisca@najah.com  ABSTRAK Hadirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah kejelasan terkait peraturan tentang status BMT  sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT dibawah naungan LKM dan jika berbentuk badan hukum koperasi maka bukan termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dibawah naungan Dinas Koperasi dan UKM namun merupakan koperasi syariah dengan bentuk tersendiri (LKM) dibawah naungan OJK. Perubahan bentuk badan hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi Bank jika kegiatan usahanya melebihi 1 wilayah kabupaten/kota (pasal 27 UU LKM) berpengaruh secara kompleks terhadap semua yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yakni wajib berubah menjadi BPRS dan tunduk pada aturan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, dikarenakan Baitul Maal Wa Tamwil melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan tidak dapat melakukan kegiatan dalam transaksi lalu lintas pembayaran (pasal 14 UU LKM). Aturan pasal 5 UU LKM tidak diberlakukan lagi jika berubah menjadi bank maka peraturan terkait perbankan yang diberlakukan. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah  menjelaskan Bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa; Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Dan jika menjadi BPRS, maka hanya dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya (Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004). Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini yaitu saran agar lembaga Baitul Maal Wa Tamwil segera melengkapi dan mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang telah berlaku dengan segala peraturan yang mengikutinya. BMT wajib segera mengkonversikan dirinya menjadi lembaga bank jika kegiatannya melebihi batas kota/kabupaten atau jika tetap ingin menjadi koperasi syariah dibawah naungan dinas koperasi dan UKM bukan dibawah naungan OJK, tanpa berubah menjadi bank harus merubah nama lembaga menjadi  KSPPS yang kegiatannya diperuntukkan untuk anggotanya saja, tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat namun dapat melakukan kegiatan usaha hingga lintas provinsi. Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Bank, dan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. ABSTRACT Law No. 1 Year 2013 on Microfinance Organization clearly confirms what is related to the regulation of the status of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) as microfinance organization. This is a yuridical normative research that observed legal entity. The approach employed in this research constituted both statute and conceptual approach. It is concluded from the research that BMT as a legal entity that works under microfinance organization cannot be categorized as saving and loan cooperative and Syaria Finance (KSPPS) under the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, but it is more into sharia cooperative of microfinance organizations under the financial Services Authority (OJK). The shift from Baitul Maal Wa Tamwil Legal Entity (BMT) to a bank where the business activities take place in more than one regency/city (Article 27, Law on  Microfinance Organization) significantly affects how the business is run, in which it must turn from legal entity to Sharia Rural Bank (BPRS) and comply with the regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 because Baitul Maal Wa Tamwil is run based on sharia principles and does not provide services related to payment transaction (Article 14, Law on Microfinance Organization). The regulation in law, Article 5 on Microfinance Organization is no longer in effect when BMT converts to a bank, while the regulation that regulates banking policy is to be applied. In Article 2 of the Regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 on Syaria-based Rural Bank, it is stated that legal entity of BPRS may involve: Limited Liability Company (PT), cooperative, or Regional Company. Sharia-based Rural Bank (BPRS) is only allowed to open branch offices within the same provinces as where headquarter is established (Article 37 Paragraph 2, Regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004). It is recommended Baitul Maal Wa Tamwil immediately meet the regulation of Law No. 1 Year 2013 with all the regulations that follow. Baitul Maal Wa Tamwil must immediately convert to a banking institution when the range of banking activities exceeds a city or regency or at least, without having to change to a bank, it should change its name to KSPPS in order to remain as a sharia based cooperative under the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, not under Financial Services Authority (OJK). Saving and Loan Cooperative and Sharia Finance (KSPPS) is only restricted to its members and it is unable to collect fund from communities but it is allowed to run its business up to provincial level. Keywords: Juridical Implication, Baitul Maal Wa Tamwil Legal Entity (BMT), Bank, and Law of Number 1 Year of 2013 on Microfinance Organization
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PENGGANDAAN KARYA ILMIAH DI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Cakrabawa Surya Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cakrabawa Surya Utama, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Cakrabsu@gmail.com   ABSTRAK Artikel ini membahas dan menganalisis mengenai Artikel ini membahas dan menganalisis mengenai Penggandaan karya ilmiah yang telah di lakukan oleh rektor UIN terhadap si pencipta yang memang bukan lain merupakan mahasiswa bimbingannya. Dimana rektor UIN telah melakukan pelanggaran hak cipta, tanpa mencantumkan nama nama mahasiswanya di dalam  buku yang sudah diterbitkan oleh rektor UIN tersebut. Penulis mengangkat isu hukum tersebut dikarenakan tindakan penggandaan tersebut sudah melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan komparatif (Comparative Approach). Teknis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Kata Kunci: Hak Cipta, Penggandaan, Hak Moral, Hak Ekonomi ABSTRACT This article discusses and analyzes about this article discusses and analyzes the multiplication of scientific works that have been done by the rector of UIN against the creator who is not other students of his guidance. Where the Rector of UIN has committed copyright infringement, without mentioning the name of the student in the book already issued by the Rector of UIN. The authors raise the legal issue because the duplication has violated the rules contained in Law 28 of 2014 on Copyright. This study uses normative juridical research using statutory approach (Approach approach) and comparative (Comparative Approach). The technical material of the law used in this study is grammatical interpretation and systematic interpretation. Keywords: Copyright, Copying, Moral Rights, Economic Rights
PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) (Studi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik) Tazkiyatur Rizkiyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tazkiyatur Rizkiyah.,Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Agus Yulianto,SH.M.H Fakultas Hukum Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email: Rizkiyahriris55@yahoo.com  ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); faktor penghambat dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN di Kecamatan Sidayu sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Sidayu, sebagai berikut: (a) Sikap petugas, biasanya diharapkan masyarakat adalah petugas yang ramah, dapat memberikan pelayanan secara sigap dan perlakuan adil tidak membedakan masyarakat dalam hal kekerabatan maupun jabatan dan golongan/kepentingan masyarakat yang dilayani, (b) Prosedur, Kemudahan masyarakat mendapatkan informasi mengenai prosedur, memberikan informasi yang jelas dan mendalam, (c) Ketetapan waktu penyelesaian pelayanan, (d) Fasilitas Ruang tunggu yang nyaman, dan memberikan pelayanan secara gratis/tidak dipungut biaya apapun; serta (2) Faktor-fakor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu, yaitu: Sumber daya aparatur, yaitu Dibutuhkan aparatur-aparatur pemerintah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, kemampuan keilmuan/wawasan, kreatif dalam melaksanakan tugas; Kesadaran masyarakat, Kesadaran untuk mempersiapkan segala yang menjadi persyaratan untuk melakukan urusan pelayanan; Sarana dan prasarana, Jika sarana dan prasarana kurang memadai, maka bisa menghambat prosedur pelayanan. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Kecamatan Sidayu agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan masyarakat bisa puas dengan pelayanan di Kantor Kecamatan Sidayu adalah untuk masalah pengurusan pihak dari aparat kecamatan harus bisa memberi waktu dan tepat waktu kapan jadinya, jadi pelayanan di Kecamatn Sidayu biar terasa puas masyarakatnya dan diutamakan untuk pelayanan secepatnya. Kata Kunci : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)ABSTRACT The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of Article 4 of Regulation of Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 concerning Service of District Integrated Administration (PATEN); the inhibiting factors and what efforts are made in the implementation of Article 4 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 concerning the Guidelines of the Integrated Administration Service of the Kecamatan (PATEN). This type of research is empirical law research using empirical juridical method approach. Data analysis technique in this research use descriptive analysis research. The results of this study are: (1) Implementation of Article 4 of the Regulation of the Minister of Interior No. 4 of 2010 on Patent in District Sidayu already performing well. Implementation of administrative services integrated in District Sidayu, as follows: (a) The attitude of the officer, b iasanya expected by society is the clerk friendly, can provide services in a swift and fair treatment does not distinguish between people in terms of kinship, occupations and groups / interests of the community served, (b) procedure, Ease of people get information about procedures, provide information that is clear and deep, (c) Assessment completion time of service, (d) Facility A comfortable lounge area, and given service for free/free of charge; and (2) Factors that become obstacles in the implementation of the Guidelines of Integrated Administration Services, namely: Apparatur resources, namely Required government apparatuses that have reliable human resource quality, the ability of science / insight, creative in carrying out tasks; Awareness of the community, Awareness to prepare everything that is required to do the service affairs; Facilities and infrastructure, If facilities and infrastructure is inadequate, it can hinder the service procedure. Efforts made in the implementation of services in Sidayu District Office in order to get quality services and the community can be satisfied with the service in Sidayu District Office is for the management of the parties of the district officials should be able to give time and on time when it happens, so the service in Sidayu district let me satisfied people and prioritized for immediate service. Keywords: Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010, Integrated Service Guidelines for District Administration (PATEN)
PENERАPАN PАSАL 2 АYАT (1) DАN (2) PERАTURАN PEMERINTАH NOMOR 46 TАHUN 2013 TENTАNG PАJАK PENGHАSILАN АTАS PENGHАSILАN DАRI USАHА YАNG DITERIMА АTАU DIPEROLEH WАJIB PАJАK YАNG MEMILIKI PEREDАRАN BRUTO TERTENTU ORANG PRIBADI PENGUSAHA ONLINE VIRANA NABIELA
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Virana Nabiela Hakam, Dr. Iwan Permadi, SH. M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya virananabiela@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apаkаh penerаpаn PPh bаgi pelаku usаhа online telаh sesuаi dengаn Pаsаl 2 аyаt (1) dаn (2) Perаturаn Pemerintаh Nomor 46 Tаhun 2013 Tentаng Pаjаk Penghаsilаn Аtаs Penghаsilаn Dаri Usаhа Yаng Diterimа Аtаu Diperoleh Wаjib Pаjаk Yаng Memiliki Peredаrаn Bruto TertentuBаgi Wаjib Pаjаk Orаng Pribаdi Pengusаhа Online. Dаlаm Pаsаl 2 аyаt (1) dаn (2) Peraturan Pemerintah tersebut telah dijelaskan bahwa dаlаm beberаpа аrtikel dаri dirjen pаjаk sendiri menyebutkаn bаhwа pengusаhа online dаpаt dikаtegorikаn sebаgаi pengusаhа tertentu yаng diwаjibkаn melаporkаn penghаsilаnnyа dаn membаyаr pаjаknyа. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhаdаp beberаpа onlineshop seperti @kemejаpаntаi  @herfrаgrаnce.id @hippiyippy merekа tidаk melаporkаn pаjаknyа. Bаhkаn mаsih bаnyаk dаri merekа yаng tidаk memiliki Nomor Pokok Wаjib Pаjаk (NPWP) sehinggа merekа tidаk membаyаrkаn pаjаk penghаsilаn dаri hаsil online shop di аkun instаgrаm yаng merekа miliki. Permаsаlаhаn diаtаs jelаs menunjukkаn ketidаk аdilаn terhаdаp usаhа online shop di аkun instаgrаm yаng belum memiliki NPWP sehinggа merekа tidаk membаyаrkаn Pph dаri hаsil usаhаnyа. Adapun jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada yakni terkait Wаjib Pаjаk yаng melаkukаn kegiаtаn usаhаnyа dengаn melаlui mediа internet dаlаm melаkukаn pembаyаrаn pаjаk. Dari hasil informasi yang diperoleh penulis di lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pаsаl 2 аyаt (1) dаn (2) Perаturаn Pemerintаh Nomor 46 Tаhun 2013 adalah  bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha online telah diterapkan oleh KPP Pratama Malang kepadaWajib Pajak Pengusaha Online, namun di dalam penerapannya masih belum sesuai dikаrenаkаn berbagai faktor diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak pengusaha online dalam melakukan sistem pаjаk self аssessment. Kata Kunci: Penerapan Pasal, Wajib Pajak, Online Shop ABSTRACT This study aims to determine concluded that between 2 (1) and (2) Permanent Government Regulation Number 46 of 2013. Personal Reporter in Online shop. In 2nd (1) and 2 (2) of the Government Regulation it has been explained that in some articles of the director general of his own name he calls the online manager in a certain predictor who is responsible for the altering and deciding of the player. But based on the results of interviews conducted by the authors of some onlineshop such as @kemejahpantai @herfrаgrаnce.id @hippiyippy they did not barked. Even if they do not have their Owner's Registration Number (NPWP) so they do not want the downloaders of the online shop at the installs that they own. If in the future it shows no interest to any onlineshop in the instance that does not have a NPWP so they do not make Pph by default. As for this type of research is Juridical Empirical with research methods Sociological Juridical done by doing research in the field to be able to answer the existing problems that is related to the Wily of the Ruler yаng melarnya his own with the dadanya menajni mediа internet in bali pembesarier. From the information obtained by the authors in the field, it can be concluded that between 2 (1) and (2) Permanent Government Regulation Number 46 of 2013 is for taxpayers of private entrepreneurs online has been applied by KPP Pratama Malang to the Online Taxpayer, but inside the application is still not appropriate dikedrennk various factors including the level of compliance online business taxpayer in conducting self-sessions system self. Keywords: Implementation of Article, Taxpayer, Online Shop.
PENYERAHAN PASAR DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA Nuke Irfayanti Lubis
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

oleh : Nuke Irfayanti Lubis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Angkatan 2012   ABSTRAK   Pasar tradisional yang dibangun pemerintah daerah dikelola oleh pemerintah daerah termasuk pula pasar tradisional yang berlokasi di desa. Namun, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa mengamanatkan bahwa pasar tradisional yang terletak di desa merupakan kewenangan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa, Kabupaten Mojokerto telah melakukan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa pasca penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa ialah terkait rencana, organisasi, susunan, anggaran serta pengawasan. Sebelum diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Desa, seluruh rangkaian kegaiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. setelah terjadi penyerahan kewenangan, terdapat pula perubahan terkait rangkaian pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa yakni berubah menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa. Kendala yang dihadapi terkait sarana prasarana pasar dan keamanan pasar. Kata Kunci: Pasar, pengelolaan dan pemberdayaan pasar ABSTRACT Traditional markets built by Local Government are managed by Local Government, including the traditional markets located in the village. However, the Minister of Home Affairs Regulation Number 42 Year 2007 on village Market Management mandates that the traditional marked located in the village is within the authority of Village Government. Based on the Regulation of the regent of Mojokerto Number 50 Year 2012 on Village Market Management Guidelines, Mojokerto Regency has carried out the prevailing laws and regulations. The management and empowerment of village market after it is submitted from Local Government to Village Government is related to plan, organization , arrangement, budget and supervision. Before submitting its authority to the Village Government, the whole series of management activities and empowerment of the village market are carried out by Local Government. After the transfer of authority, there are also changes related to the series of management and empowerment of the village market that is changed to the authority of the Village Government. This is evidenced by the enactment of the Regulation of the Regent of Mojokerto Number 51 Year 2012 on Village Market Management Guidelines. Obstacles encountered are related tp the infrastructure and security of market.   Keywords: Market, management and empowerment of market
PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA TERKAIT PERAWATAN POHON PELINDUNG (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang) Ar Rizal Setya Budi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ar Rizal Setya Budi, Agus Yulianto, S.H., M.H., Herlin Wijayanti ,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : arrizalsb@gmail.com  Abstrak Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang pelaksanaan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Penulis lebih menekankan perawatan pohon pelindung di hutan kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Hal ini di latar belakangi oleh kurangnya perhatian dari Dinas terhadap perawatan pohon pelindung di hutan kota, sehingga menimbulkan bahaya bagi apa saja yang berada di sekitar pohon pelindung. Perawatan pohon pelindung harus dilakukan karena pohon pelindung merupakan salah satu penghasil oksigen yang diperlukan setiap makhluk hidup. Hal tersebut dapat mengurangi resiko bahaya bagi apa saja yang ada di sekitar pohon pelindung. Kata kunci :Pelaksanaan, Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, Pohon Pelindung AbstractIn this thesis, the author discusses the implementation of Article 4 paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 3 Year 2003 on the Management of Garden City and Decoration of City. The authors focuses on maintenance of shade trees in the city forest of Malang which is conducted by Housing and Resettlement Area Agency of Malang City. This is motivated by lack of attention from the Agency on the maintenance of shade trees in the city forest, so it causes harmful effect for anything near shade trees. Maintenance of shade trees should be carried out, because shade trees are one of the oxygen resources that is needed for every creature. It could reduce harmful risks for anything near shade trees.   Key Words: Implementation, Garden City and Decoration of City, Shade Tree
EFEKTIVITAS PASAL 5 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PENGENDALIAN PEMERINTAH TERHADAP BEROPERASINYA BECAK MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM ( Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk) Elais Talitha Amalia Aru
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elaeis Talitha Amalia Aru, Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH,Lutfi Effendi .,SH.,MHum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : elatalitaaa@gmail.com  ABSTRAK Becak Motor adalah suatu angkutan umum yang banyak berada di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya Becak Motor di berbagai Daerah tidak dikuti dengan keberadaan Peraturan di setiap daerah guna mengakomodisir keberadaan becak bermotor di daerah tersebut . Kota Langsa dan Kota Tebing Tinggi adalah dua daerah yang sudah mengkomodir beroperasinya becak bermotor di daerah tersebut . Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) , kendaraan bermotor yang dirakit ataupun dimodifikasi dan tidak mendapatkan uji tipe dari Kementerian Dinas Perhubungan dalam hal ini berbentuk becak bermotor dilarang untuk beroperasi di jalan raya. Akan tetapi pada praktik kenyataannya yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia becak motor masih dapat dijumpai beroperasi Dari kondisi di atas, guna memberikan landasan hukum bagi perwujudan lalu linntas dan angkutan jalan yang dengan selamat, aman, cepat,dan tertib serta teratur, nyaman dan efisien sehingga oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk merasa perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan ataupun pembuatan suatu Peraturan Daerah sebagai bentuk pengendalian Pemerintah terhadap Becak motor/mesin tersebut. Kata Kunci: Efektivitas, Pengendalian oleh Pemerintah , Becak Motor ABSTRACT A motorized pedicab is categorized as public transport commonly seen in several regions of Indonesia, Hovewer, its operation does not comply with the existing regulation in each region, whih is intended to accommodate this transport type. Langsa and Tebing Tinggi are two cities that have accommodated the operation of pedicab. According to The Law No 22 Year 2009 on Road Traffic and Transports ( futher stated as LLAJ) modified motorized vehicles without vehicle type approval from the Ministry of Transportation Agency are not allowed to operate on the road although in several region of Indonesia, pedicab are still seen operating on the road. Based on the above conditions, to provide nlegal foundation for safe, fast, convenient and eddcient transportation, the local government of Nganjuk perceives that is is essential to issue a decree or set a local regulation to control motorized pedicabs. Keywords : Effectiveness, Governmenr control, motorized pedicab

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue