cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 70 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017" : 70 Documents clear
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 44 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Dan Kawasan Warung Kopi Brantas Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut K Enggar Susziantoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enggar Susziantoro, Agus Yulianto SH., MH., Dr. Shinta Hadiyantina,SH.,MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya enggarsus@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektif pelaksanaan penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Dalam pasal 44 tersebut mengatur tentang pelarangan kegiatan asusila di dalam suatu bangunan. Kawasan Warung Kopi (KWK) Brantas adalah kawasan alih fungsi dari prostitusi Kawasan Wajib Kondom (KWK). Pengalihfungsian tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 yang bertujuan menegakkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 460/031/2011 tentang Penutupan Lokalisasi. Namun setahun setelah penutupan mulaimuncul kembali kegiatan asusila yang dilakukan di dalam bangunan karaoke di Kawasan Warung Kopi Brantas tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data tingkat keefektifitasan pelaksanaan penerapan Pasal 44 Peraturan Derah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum belum berjalan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan tentang peraturan yang melarang tentang kegiatan asusila, persepsi para penghuni Kawasan Warung Kopi Brantas yang kurang mendapatkan penghasilan jika hanya mengandalkan pekerjaan sebagai pemandu karaoke, serta sudah membudayanya kegiatan asusila di kawasan tersebut karena sudah berlangsung sejak tahun 1972. Kata Kunci : Efektifitas, Penerapan Pasal, Kegiatan asusila.   ABSTRACT This study aims to determine whether the effective implementation of the application of Article 44 Tulungagung District Regulation No. 7 of 2014 on the Implementation of Public Order.In Article 44 stipulates the prohibition of immoral activities in a building.Kawasan Warung Kopi (KWK) Brantas is the area over the function of prostitution Kawasan Wajib Kondom (KWK).The switcher functions implemented in 2012 which aims to enforce Article 44 Tulungagung District Regulation No. 7 of 2014 on the Implementation of Public Order and East Java Governor Decree No. 460/031/2011 on Closing Localization.But a year after the closure began to reappear immoral activities conducted in the building of karaoke in the Brantas Coffee Shops Region. The type of research used by the author is Juridical Sociological empirical research methods conducted by means to obtain data on the level of effectiveness of the implementation of the application of Article 44 of Regional Tulungagung Regulation No. 7 of 2014 on the Implementation of Public. Based on these results it can be seen that the implementation of the application of Article 44 Regional Regulation Tulungagung District No. 7 of 2014 on the Implementation of Public Order had not been effective because it is hampered by several factors such as the lack of knowledge about the rules prohibiting on activity immoral, perceptions of the occupants Region Coffee Shops Brantas less earning if only rely on the work as karaoke guides, as well as cultural activities have been immoral in the region because it has been going on since 1972. Keywords : Effectiveness,application of article, immoral activities.
OPTIMALISASI PELAYANAN KEPABENAN ATAS FASILITAS KAWASAN BERIKAT BERDSARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2013 TENTANG KAWASAN BERIKAT (Studi Di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan) Dimas Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas wicaksono, Prof.Dr.Sudarsono, SH, M.S., Dr.Shinta Hadiyantina, SH, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dimasw739@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripisikan bagaiamana optimalisasi pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni KPPBC TMP A Pasuruan terhadap impor barang yang dilakukan di kawasan berikat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hambatan yang dihadapi oleh KPPBC TMP A Pasuruan dalam melaksanakan pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat. Kawasan berikat merupakan kawasan ekspor impor barang dimana didalam kegiatan tersebut diberikan sebuah fasilitas penangguhan bea masuk yang diberikan oleh negara atas barang atau bahan baku impor yang mana akan dilakukan proses produksi di sutau kawasan tertentu yaitu di dalam negeri. Kemudian hasil dari produksinya akan diekspor sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang kawasan beriikat. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data terkait pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat berdasarkan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat belum optimal, dikarenakan masih adanya beberapa faktor seperti sering terjadinya trobel dalam pelayanan, masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam hal ini secara kesuluruhan belum penerapan CEISA, pengguna jasa masih kurang mengerti akan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan impor ekspor dikawasan berikat, dan masih ditemukan ketidakseuaian pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat dengan SOP.   Kata Kunci : Optimalisasi, Pelayanan Pabean, Kawasan Berikat.   ABSTRACT This study aimed to analyze and describe how optimization customs service facility bonded zones carried out by the Directorate General of Customs and Excise, which KPPBC TMP A Pasuruan to the import of goods made in the bonded zone in accordance with Standard Operating Procedure contained in legislation that regulations, and obstacles faced by KPPBC TMP A Pasuruan in implementing the customs service over bonded area facilities. Bonded zone is an area of ​​exports and imports of goods where in these activities is given a suspension of import duty facility granted by the state of the goods or the import of raw materials which will do the production process in a sufficiently specific area that is in the country. Then the results of the production will be exported as stipulated in article 14 paragraph 4 of Regulation of the Minister of Finance No. 120 / PMK.04 / 2013 on beriikat region. The type of research used by the author is the kind of empirical research methods Juridical Sociological research conducted by means of direct research to obtain data related to customs services on the bonded zones based facilities conducted by TMP KPPBC A Pasuruan. Based on the research results it can be seen that the customs service facility bonded area is not optimal, is still due to several factors such as the frequent occurrence of trobel in service, is still a lack of adequate infrastructure in this case as a whole has not been implementation CEISA, service users still lack understanding of the terms be met in the area of ​​bonded import and export activities, and still found customs service over the bonded area with SOP facilities.   Keywords : Optimization, Customs Services, Bonded.
EKSISTENSI KERAHASIAAN BANK TERKAIT TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Analisis yuridis pasal 42 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan) M. Dita Fatoni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Dita Fatoni, Prija Djatmika, Bambang SudjitoFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Dtfatony@yahoo.comABSTRAKBank dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, eksistensi bank tidak terlepas darikepercayaan masyarakat terhadap bank dalam menjaga kerahasiaan datanasabahnya. Namun kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak melainkanberdasarkan Pasal 41-44 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapatpengecualian rahasia bank dapat dibuka informasinya yakni alasan bidangperpajakan, piutang bank yang sudah diserahakn kepada badan urusan piutang danlelang, masalah pidana, masalah perdata, pembagian informasi dengan bank lain.Namun terdapat permasalahan pada Pasal 42 tersebut bahwa dalam perkara pidanapermohonan informasi bank harus dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI denganmemohon izin dari Bank Indonesia atas keterbukaan rahasia bank tersebut,sehingga terjadi inefektifitas prosedural sebab membutuhkan waktu lama bagiKepolisian dalam upaya penegakan hukum seperti tindak pidana penipuan yangdilakukan nasabah, sehingga perlu menganalisis Pasal 42 tersebut dalammelindungi hak-hak korban dan wujud diskresi kepolisian sebagai upayamengatasi inefetifitas prosedural keterbukaan informasi rahasia bank tersebut.Kata Kunci: Rahasia Bank, Perlindungan Hak Korban, dan Diskresi KepolisianABSTRACTBank in the national economic development has an important purpose in supporting the implementation of national development; the existence of bank cannot beseparated from the trust of people toward the bank in keeping the secrecy of thecustomer’s data. However, the bank secrecy is not absolute but based on The Article 4144LawNumber10Year1998aboutbankingthereisanexceptionofbanksecretthattheinformationcanberevealedwhichareinthefieldsoftaxation,bankcreditthathadbeengiventotheinstitutionofcreditand auction,criminalmatter,civilmatter,theallotmentofinformationwithanotherbank. Nevertheless, there is a problem in the Article 42 that incriminal matter, the request of bank information must be done by the Head of Police ofIndonesia by asking permission from Bank Indonesia for the disclosure of that banksecret, so that the procedural inefectivity happens because it needs long time for Police inthe effort of law enforcement such as fraud criminal act done by the customer, so it needsto analyze the Article 42 in protecting the rights of the victim and the form of policediscretion as the effort of overcoming the procedural ineffectivity of the opennes of thatbank secret.Keywords : bank secrecy, protection of a right victims, police discretion 
PORNOGRAFI DALAM KEMASAN PRODUK MAKANAN (ANALISIS MIE BIKINI DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PASAL 27 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMAN Zulfikar Ar Rizki Akbar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zulfikar Ar Rizki Akbar, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Dr. Yuliati, SH.,LL.M.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : arrizkiakbar@gmail.com   AbstrakPenelitian ini membahas permasalahan terkait dengan penyebaran konten pornografi yang semakin berkembang yakni dalam kemasan makanan ringan miebikini. masyarakat dibuat heboh dengan beredar sebuah makanan ringan tersebutsehingga membuat banyak pihak mengecam nama dan kemasan makanan ringantersebut. Bagaimana tidak Bikini adalah pakaian renang wanita yang hanya terdiridari 2 potong kain yang satu untuk menutupi dada dan yang satu lagi untukmenutupi kelamin. Sedangkan kemasannya mempertontonkan wanita denganbalutan bikini. Sebelum adanya kecaman dari berbagai pihak, mie bikini atau bihunkekinian telah di pasarkan melalui Internet khususnya Media Sosial. Dengandipasarkan melalui Media Sosial, Makanan ringan ini sudah merambah ke puluhankota di Indonesia yakni Malang, Surabaya, Serang, Bali, Jakarta, Jambi, Depok,Sukabumi, Lampung, Jogjakarta, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Madiun, Pekanbaru,Medan,Aceh,danbeberapakotadankabupatenlainnya.Pengusahamiebihunkekiniansaatinitelahditangkapdanprodukmiebihunkekiniansendiritelahdisitatetapiada beberapa pihak yang menyatakan bahwa mie bihun kekinian hanyamelanggar etik. Padahal seperti yang kita ketahui didalam pasal 4 ayat 1 Undangundangnomor 44 tahun 2008 tentang pornografi tertulis bahwa menampilkanketelanjangan atau terkesan telanjang. Berdasarkan hasil penelitian mie bikini telahmemenuhi rumusan pasal 4 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentangpornografi yakni menampilkan tampilan telanjang atau mengesankanketelanjangan, alat kelamin, serta pornografi anak sehingga telah ditemukannyaunsur kesalahan. Sedangkan untuk penyebarluasan kemasan Mie Bikini melaluiinternet khususnya media sosial yang telah setahun dilakukan memenuhi rumusanpasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam bentuk korporasi tetapi padakenyataan pengusahan mie bikini tidak mendapatkan sanksi pidana dan hanyaberupa administratif yakni pemusnahan produk mie bikini.Kata kunci : Pornografi, Kemasan makanan ringan, Mie Bikini, Media sosial.PORNOGRAPHY ON THE FOOD PACKAGING (AN ANALISIS ON THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 4 PARAGRAPH 1 ACT NO 44 OF 2008 ON PORNOGRAPHY AND ARTICLE 27PARAGRAPH 1 ACT NO 11 OF 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION AS AMENDED BY ACT NO 19 OF 2016)Zulfikar Ar Rizki Akbar, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Dr. Yuliati, SH.,LL.M.Faculty of Law Brawijaya UniversityEmail : arrizkiakbar@gmail.comAbstractThis study discusses a problem in relation to the spread of pornographiccontent developing in the packaging of bikini noodle snack. This has beentriggering public fuss causing many parties criticize the brand and packaging ofthe product. Bikini is a female two-piece swimwear which a piece is to cover thechest and the other piece is as underwear. In this case, the packaging illustrates awoman body wearing bikini. Before the presence of critiques from the society, thesnack has marketed online especially via social media. This marketing strategy hasmade the sale easily reach lots of cities around Indonesia including Malang,Surabaya, Serang, Bali, Jakarta, Jambi, Depok, Sukabumi, Lampung, Jogjakarta,Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Madiun, Pekan-baru, Medan, Aceh, and some othercities and regencies. The owner of bikini noodle has been arrested and the productshave been confiscated. However, some parties contend that this noodle only violatesthe ethic. Whereas, article 4 of the Act No. 44 of 2008 on pornography clearly statesabout displaying naked body appearance or giving impression of nudity. Inaccordance with the study on the bikini noodle, this has fulfilled the statement inthe article 4 of the Law No. 44 of 2008 concerning pornography which includesshowing naked body appearance or giving impression of nudity, vitality, and childpornography. Therefore, the case is considered wrong. Meanwhile, to expand themarket of the Bikini Noodle (Bihun Kekinian) via internet particularly social mediawhich has been done for a year, this case meets the statement in the article 27 ofAct No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction. While the crime hasbeen committed in the form of corporation, the fact shows that the owner of bikininoodle only accept an administrative penalty to demolish the products instead ofpunishment or criminal sanction.Keywords: Pornography, Snack’s Packaging, Bikini Noodle, Social Media.
IMPLIKASI YURIDIS AGEN ASURANSI YANG MENERAPKAN SISTEM PEMASARAN MULTI TINGKAT TERHADAP PERJANJIAN KEAGENAN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI Galang Adhe Sukma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Galang Adhe Sukma, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Shanti Riskawati, SH., MKn.Fakultas Hukum Universitas Brawijayagalang.sukma20@gmail.comPerusahaan Asuransi mempunyai kerjasama dengan Agen Asuransi sebagai tenaga pemasar produk asuransinya. Beberapa dari Agen tersebut memasarkan produk Perusahaan Asuransi melalui sistem pemasaran multi tingkat (Multi-Level Marketing) tanpa sepengetahuan dari Perusahaan. Tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Pasal 21 huruf (i) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung dan melanggar ketentuan dari perjanjian keagenan yang dipakati oleh Perusahaan Asuransi yakni Agen Asuransi dalam usahanya dilarang untuk melanggar ketentuan norma dan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian keagenan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Masalah tersebut tentu menimbulkan konsekuensi hukum terhadap perjanjian keagenan yang telah disepakati. Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian yang dibuatnya, karena di dalamnya tercantum klausula yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan sepihak oleh Perusahaan. Namun, sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata, Perusahaan tetap wajib memohonkan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan.Kata Kunci : Multi-Level Marketing, Wanprestasi, Perjanjian Keagenan JURIDICAL IMPLICATIONS OF INSURANCE AGENT WHO APPLIES MULTI-LEVEL MARKETING TOWARD AN AGENCY AGREEMENT WITH THE INSURANCE COMPANYGalang Adhe Sukma, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Shanti Riskawati, SH., MKn.Faculty of Law, Brawijaya Universitygalang.sukma20@gmail.comInsurance Companies has a cooperation agreement with the Insurance Agents as marketers of insurance products. Some of these agents, market their insurance products through a multi-level marketing system unbeknownst of the Company. However, that is something prohibited by Article 21 letter (i) Regulation of the Minister of Trade No. 32/M-DAG/PER/8/2008 on the Implementation of The Trade Business with Direct Selling System and violating the provisions of the agency agreement as agreed by the insurance company that is Insurance Agents in its efforts prohibited for violating the provisions of the norms and laws. Any violation of the provisions of the agency agreement is classified as a default. That problem certainly raises the legal consequences for the the agency agreement has been agreed. The Company has the right to annul the agreement they made, because it contained of a clause which states that the agreement can be annulled unilaterally by the Company. However, in accordance with Article 1266 of the Civil Code, the Company remains obliged to invoke the annullment of the agreement to the court.Keywords : Multi-Level Marketing, Default, Agency Agreements 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DESA BULU KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN Fery Rifqi Anggriawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fery Rifqi Anggriawan, Lutfi Effendi, SH.M.Hum., Agus Yulianto, SH, MH.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Rifqyfery@yahoo.co.id   Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tempat yang secara khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban pengelolaannya tidak berjalan secara optimal hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari nelayan dan bakul dalam mengetahui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan kurangnya pengawasan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban sehingga pengelolaan pelelangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tidak optimal. Oleh karena itu diangkat permasalahan ini tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulu, Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa : 1) Kendala yang terjadi dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. 2) Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Kata Kunci: Upaya, Mengoptimalkan, Pengelolaan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ABSTRACT TUBAN REGENCY GOVERMENT EFFORTS IN OPTIMIZING THE MANAGEMENT OF THE FISH AUCTION IN BULU BANCAR DISTRICT OF TUBAN REGENCY Fery Rifqi Anggriawan, Lutfi Effendi, SH.M.Hum., Agus Yulianto, SH, MH.   Faculty of Law University of Brawijaya Email: Rifqyfery@yahoo.co.id   Fish Auction Site (TPI) hereinafter referred to as TPI is a place specifically provided by the local government to carry out fish auction. The fish auction (TPI) in Bulu Village Bancar Sub District, District of Tuban the management is not running optimally this is due to the lack of awareness of the fishermen and the sellers in knowing the Regional Regulation No. 12 of 2015 on Fish auction site (TPI) and the lack of supervision from the Department of Fisheries and Marine of Tuban District thus the management of the fish auction site (TPI) in Bulu Village Sub district of Bancar District of Tuban is not optimal. Therefore it was raised the issue about Tuban District Government Efforts in optimizing the management of the fish auction site (TPI) in Bulu Village, Sub district of Bancar District of Tuban. Based on the research done it can be known that: 1) The obstacles done in the management of Fish Auction Site (TPI) in Bulu Village Sub District of Bancar District of Tuban. 2) Efforts made by Local Government of Tuban District in optimizing the management of Fish Auction Site (TPI) in Bulu Village Sub district of Bancar District of Tuban. Key words: Efforts, Optimizing, Management, Fish Auction Site (TPI)
URGENSI RATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) TAHUN 1980 BAGI INDONESIA Novy Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novy Amalia, Dr.Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum., Dr.Patricia Audrey Rusjianto, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Opay.pohan@google.com Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketidak adaanya hukum Indonesia yang mengatur tentang jual beli internasional. Indonesia memiliki aturan dalam jual beli yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun ruang lingkup KUHPerdata hanya untuk perdagangan nasional sehingga dalam hal ini Indonesia membutuhkan suatu aturan pelengkap yang akan menjadi landasan dasar bagi para pelaku bisnis dalam melakukan perdagangan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui salah satu badannya yang bernama UNCITRAL berhasil menyusun United nations Convention on contracts for the  International Sales of Goods (CISG). Cisg merupakan suatu karya sentral bagi terciptanya harmonisasi hukum perdagangan internasional. Sampai saat ini cisg sudah diratifikasi oleh 84 negara, yang mewakili semua tradisi hukum dan  tingkat pengembangan perekomonian yang berbeda-beda. Sampai saat ini Indoensia belum meratifikasi cisg. Kebutuhan aksesi Indonesia terhadap CISG didasarkan kepada kebutuhan hukum dan kepentingan nasional dalam mendukung transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.Ratifikasi CISG oleh Pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan kontrak jual beli internasional berdasarkan suatu aturan hukum yang jelas. Langkah tersebut juga akan secara otomatis menyempurnakan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya terkait dengan hukum jual beli pada skala internasional.   Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Ratifikasi, CISG (Convention International Sale of Goods)                       Abstract This research has a background by the absence of  Indonesian laws in regulating international sale and purchase (trade). Indonesia has regulations for sale and purchase containing in Civil Code but the scope of Civil Code is only for national trade so that in this case Indonesia requires such a complement regulation to be the basic base for business actors in doing international trade. United Nations United Nations through one of its bodies named as UNCITRAL was succeeded in preparing United nations Convention on contracts for the  International Sales of Goods (CISG) . CISG is such a central work for the creation of harmonization of law in international trade. Recently, CISG has been ratified by 84 countries, representing all legal traditions and economic development levels. Until now, Indonesia has yet ratified CISG. The demand of Indonesian access on CISG is based on the legal demand and national interest in supporting international trade transactions done by Indonesian citizen. The CISG ratification by Indonesian Government will provide legal certainly for Indonesian companies operating international sale and purchase contracts based on a clear legal rule. This step will also automatically enhance Indonesian positive law, particularly with respect to the legal sale and purchase on an international scale.   Keywords: International Trade, Ratification, CISG (Convention International Sale of Goods)
RECALL DELIBERATIVE (Rekonstruksi Prosedur Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berbasis Demokrasi Deliberatif) R. Muktasim Billah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

R. Muktasim Billah, M. Dahlan,. S.H., M.H.The Faculty of Law, Brawijaya UniversityEmail: bill.fim16@gmail.com Ringkasan Hak recall anggota DPR RI sepenuhnya merupakan wewenang parpol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas atau bahkan pengaburan makna bagi partai politik untuk me-recall anggotanya. Recall oleh parpol menandakan adanya kedaulatan diatas kedaulatan rakyat yang telah di amanatkan kepada anggota DPR RI. Kedaulatan parpol ini di dukung dengan tidak adanya parameter yang jelas terlebih tanpa sedikitpun memberikan ruang bagi konstituen untuk terlibat dalam pelaksanaan recalling. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa lalu kemudian merekonstruksi ulang prosedur recall anggota DPR RI yang ada didalam UU No 17 Tahun 2014 dengan melibatkan dimensi deliberatif, yakni dimana usulan recall oleh partai politik harus disahkan terlebih dahulu dalam suatu diskursus publik. Hal ini sangat penting untuk melihat apakah usulan recall tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya praktek daulat partai atas anggotanya yang menjadi anggota DPR RI.   Kata kunci: Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR RI, Rekonstruksi, Deliberative RecallAbstract Right to recall members of Parliament are fully within the authority of political parties as stipulated in Article 239 of Law Number 17 Year 2014. This provision gives room for interpretation is too broad or even blurring of meaning for a political party to recall its members.  Recall by the parties indicate sovereignty over the sovereignty of the people that have been commissioned to members of the House of Representatives. Sovereignty is a political party supported by the absence of clear parameters especially without the slightest provide space for constituents to engage in the implementation of recalling. This research seeks to analyze and then reconstruct the recall procedure members of Parliament who are in Law No. 17 of 2014 involving deliberative dimension, which is where the proposed recall by the political party to be passed in a public discourse. It is very important to see if the recall proposal in accordance with the aspirations of the people and prevent the practice of good fortune on the party members who become members of Parliament.   Keywords: Removal the Member of DPR RI, Reconstruction, Deliberative Recall  
PENERAPAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERDASAR PASAL 57 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Kota Malang) M. Asfa Firosa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Asfa Firosa; Dr. Tunggul Anshari, S.N, S.H, M.Hum; Agus Yulianto, S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-Mail : firosasfa@gmail.com Abstrak Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidakefektifan terkait pemungutan retribusi parkir di parkir tepi jalan umum Kawasan Alun-Alun Kota Malang dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Fenomena yang terjadi di mana petugas parkir seringkali tidak memberikan karcis dalam melaksanakan layanan jasa parkir. Mengingat retribusi parkir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain tersebut berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dengan adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi parkir, apabila ditinjau dalam perspektif efektivitas hukum, maka penegakan hukum atas peraturan daerah tersebut belum dapat dikatakan mencapai tujuan peraturan itu sendiri. Kata Kunci : Pemungutan, Retribusi Parkir, Karcis, Pendapatan Asli Daerah Abstract The background of this research is related to the ineffectiveness of the levy charged for parking on the public roadside parking area Town Square Malang Malang Regional Regulation No. 3 of 2015 on Public service levies. The phenomenon that occurs where parking attendants often did not leave a ticket in implementing parking services. Given the parking fees is one of the income sources of Malang City. In Article 57 Paragraph (2) of the Regulation of Malang City Number 3 of 2015 states that the levies collected by using an assessment letter from local levies or other equivalent document, other documents in the form of tickets, coupons, and a subscription card.. Given the number of factors that are impediments to the levy charged for parking, when viewed in the perspective of the effectiveness of the law, then the law enforcement on the local regulation can not be said to achieve the purpose of the legislation itself. Keywords : Harvesting , Levy Parking , Tickets , Local Revenue
KEABSAHAN TALAK DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN HUKUM POSITIF Findy Pratama Asfara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Findy Pratama Asfara, Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya findypratama@gmail.com ABSTRAK Dualitas hukum yang berujung pada konflik hukum terkait pengaturan masalah putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian yakni antara Undang-Undang Perkawinan beserta aturan pelaksanaanya dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan peran kepada lembaga peradilan agama dalam hal menentukan putusnya sebuah perkawinan sedangkan Hukum Islam yang terefleksi di dalam Fiqih yang selama ini menjadi pedoman dan peraturan yang mengikat dalam masyarakat Islam menghendaki bahwa perceraian dapat dilakukan atas dasar inisiatif dari suami secara sepihak dan tanpa ada campur tangan dari lembaga peradilan. Sehingga dengan adanya talak yang diucapkan diluar sidang pengadilan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena dampak yang muncul ialah ketidakjelasan status dari perkawinan. Kata Kunci : Keabsahan, Talak, Hukum Islam, Hukum Positif.   ABSTRACT The duality of law that led to the conflict of laws related to regulation problems in  breakup of marriage caused by divorce between the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law that provides role to the judicial institutions of religion in terms of determining the breakup of a marriage while Islamic law is reflected in the Fiqh which has been become a guidelines and regulations that are binding in an Islamic society requires that divorce can be done on the initiative of the husband unilaterally and without any interference from the judiciary. As the result of divorce that pronounced outside the court trial led to legal uncertainty because of the impact that shows up is uncertainty regarding the status of marriage that has been done as well as the validity of divorce has been pronounced. Keywords: Validity, Divorce, Islamic Law, Positive Law.

Page 1 of 7 | Total Record : 70

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue