cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017" : 33 Documents clear
PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA TERHADAP ANAK ( Studi Kasus di Unit PPA Polres Malang kota ) I. Gusti Bagus Prasetya Hadiwijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I.Gusti Bagus Prasetya Hadiwijaya, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.Hum, Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya prasetya.hadiwijaya@gmail.com ABSTRACT Pasal 21 ayat 1 KUHAP mengatur tentang penahanan dapat dilakukan oleh penyidik  dengan  adanya kekawatiran pelaku melarikan diri,menghilangkan alat bukti dan mengulangi tindak pidana,selanjutnya didalam Pasal 21 ayat 4  mengatur penahanan dapat dilakukan apabila masa hukumannya minimal lima tahun penjara,sedangkan ada juga tindak pidana yang masa hukumannya dibawah lima tahun tetapi dapat dilakukan penahanan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penahanan pelaku penganiyaan biasa terhadap anak serta untuk mengetahui alasan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang kota tidak melakukan penahanan terhadap pelaku penganiayaan biasa terhadap anak.Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian telah diperoleh jawaban dari permasalahan  bahwa pelaksanaan penahanan pelaku penganiayaan biasa terhadap anak di Unit PPA Polres Malang kota tidak dilaksanakan,dikarenakan unsur objektif penahanan tidak terpenuhi.Selanjutnya alasan Penyidik Unit PPA tidak melakukan penahanan pelaku penganiayaan biasa terhadap anak, yang pertama yaitu Penyidik tidak dapat melakukan penahanan,dengan berdasarkan unsur subjektif, alasan yang kedua Penyidik tidak dapat melakukan penahanan pelaku penganiayaan biasa terhadap anak dengan berdasarkan unsur objektif penahanan.Selain itu penyidik memberlakukan peraturan wajib lapor terhadap pelaku,serta penyidik memberikan saran agar Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dimasukan kedalam Pasal 21 ayat 4 huruf b Kata Kunci : Penahanan, pelaku, penganiayaan biasa               THE ARREST OF THE PERPETRATOR OF CHILD ABUSE (A Study in Protection for Women and Children Unit in Police Resort of Malang) I.Gusti Bagus Prasetya Hadiwijaya, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.Hum, Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum Faculty of Law, Universitas Brawijaya prasetya.hadiwijaya@gmail.com ABSTRACT Article 21 paragraph 1 of Criminal Procedure Code regulates the arrest that can be performed by investigator in order to prevent the perpetrator from escaping, losing the proof, and repeating the same crime. Further, article 27 paragraph 4 regulates that arest can be done if the term of punishment lasts for 5 years imprisonment at minimum. However, there is a case where arrest can be done even though the term of punishments is under five years of imprisonment. This study was inteded to know and analyze the implementation of arrest to the perpetrators of child abuse and to know the reasons of investigator of the Protection for omen and Children Unit in Police Resort of Malang for not arresting the perpetrators of child abuse. This study used empirical juridical method with sociologal juridical approah. The results of the study show that the arrest to the perpetrators of child abuse was not performed by the Protection for Women and Child Unit in Polce Resort of Malang because the objective element of arrest could not be met. The reasons for the investigator in the Protection for Women and Children Unit of Police Resort of Malang was the subjective and objective elements of arrest. Besides, investigator require the perpetrator to report regularly. Investigator also suggests that article 80 paragraph 1 Jo article 76C of Law for Child Protection be included into article 21 paragraph 4 letter b. Keyword: arrest, perpetrator, abuse
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA) Eka Aditya Darmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eka Aditya Darmawan, Dr. Prija Djatmika, SH.MS., Eny Harjati, SH.MHFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: eka.aditya.d@gmail.comABSTRAKSistem pembuktian terbalik merupakan tata cara pembuktian ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang diatur dalam undangundang pencucian. Sistem ini sering tidak diterapkan dalam setiappemeriksaan perkara pencucian uang disidang pengadilan. Dalamprakteknya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sistempembuktian terbalik belum diterapkan secara maksimal disetiapperkara pencucian uang yang masuk kepengadilan. Penyebabbelum dapat diterapkannya sistem pembuktian terbalik adalahketiadaan hukum acara sistem pembuktian terbalik saat prosespemeriksaan disidang pengadilan dan ketiadaan aturan yangmemaut sanksi jika sistem pembuktian terbalik tidak dilakukanoleh terdakwa. Padahal kewajiban bagi hakim untuk menerapkansistem pembuktian terbalik pada setiap perkara tindak pidanapencucian uang. alasan hakim pada pengadilan Tipikor Surabayatidak menerapkan sistem pembuktian terbalik bertentangan denganasas praduga tak bersalah dan terdakwa sendirilah yang menolakdilakukannya pembuktian terbalik.Kata Kunci: Penerapan, Pembuktian Terbalik, Pencucian UangTHE IMPLEMENTATION OF REVERSE VERIFICATION IN THE COURTRULING FOR MONEY LAUNDERING   (A STUDY IN COURT OF CORRUPTION ACT OF SURABAYA)Eka Aditya Darmawan, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.HFaculty of Law Universitas BrawijayaEmail: eka.aditya.d@gmail.comABSTRACTReverse verification is a system of proofing in the examinationlevel in court that is regulated under the law of laundering. Thissystem is often time not applied in the examination of oneylaundering in court. In practice, the court for corruption act inSurabaya has not applied reverse verification maximally for everymoney laundering case applied to the court. It is due to the absenceof procedure law for reverse verification dring the examinationprocess in the court and the absence of regulation poviding sanctionif the reverse verification is not done by the defendant. It is actuallythe obligation for the judge to implement reverse verification inevery case of money laundery case. The judge’s reason for notimplementing the reverse verification is because it contradicts theprinciples of presumption of innocence and the defendant himselfrefuses the reverse verification to be implemented.Keywords: implementation, reverse verification, money laundery
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi Di Kabupaten Gresik ) Desy Kurniasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desy Kurniasari, Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH., Herlin Wijayati,SH.,MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Desykurniasari604@gmail.com ABSTRAK Orang atau badan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari wajib mematuhi peraturan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, tentram, aman, dan teratur. Bagi orang atau badan dalam menjalankan aktifitasnya kedapatan melanggar peraturan ketentraman dan ketertiban umum, maka dapat dikenakan sanksi administrasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran pada Pasal 4 Ayat (5), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 21 dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang berwenang. Adapun jenis sanksi dijelaskan pada Pasal 28 Ayat (2) yaitu peringatan lisan/tertulis, penghentian/penutupan kegiatan secara sementara maupun tetap, pembongkaran atau pengosongan dan pemindahan. Adanya peraturan daerah yang dibuat masih banyak masyarakat yang masih belum menjalankan dan mentaati peraturan daerah tersebut. Masih banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis dimana melihat suatu peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan realita dan kebiasaan didalam masyarakat. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan diatas bahwa dapat dikatakan belum efektif dan belum berjalan sebagaimana mestinya karena masyarakat Kabupaten Gresik masih banyak melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya teknik atau cara pembinaan yang komunikatif dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, belum dapat menekankan sanksi denda karena belum ada peraturan yang mengaturnya, kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Gresik atas perbuatan yang mereka lakukan dengan melakukan pelanggaran hukum ketentraman dan ketertiban umum. Kata Kunci: pengenaan sanksi administrasi, pelanggaran, ketentraman dan ketertiban umum IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON BREACHES OF PUBLIC ORDER AND PEACE ( Study In Gresik District ) Desy Kurniasari, Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH., Herlin Wijayati,SH.,MH. Faculty Of Law, Brawijaya University Desykurniasari604@gmail.com ABSTRACT Persons or bodies on carrying out their daily activities shall comply with the rules of tranquility and public order. To create a situation and conditions that are safe and conducive that are safe and conducive for the community and local government in order to perform activities and duties of government in an orderly, peaceful, safe and orderly manner. For any person or entity in carrying out its activities is found to be violoating public order and order regulations, it may be subject to administrative sanction. It is regulated in Article 28 Paragraph (1) And (2) of Gresik Regency Regulation No. 15 of 2013 on Peace and Public Order. Article 28 Paragraph (1) And (2) of Gresik Regency Regulation No. 15 of 2013 on Peace and Public Order. Article 28 Paragraph (1) explains that a violation of Article 4 Paragraph (5), Article 5, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 17, and Article 21 may be subject to administrative sanction by the regent or an authorized officer. As for the type of sanction described in Article 28 Paragraph (2) ias a verbal warning/written, termination/closure, temporary, e,ptying and displacement. The existence of localregulations that made still many people who still have nt run and the local regulations. There are still many people of Gresik Regency who commited a violation of peace and public order. The author uses a kind of juridical-empirical research. The approach method used by the writer is sociological jurisdiction where seeing a rule of law is then associated with reality and habit in society. From the results of the study, the authors obtion answer from the above problems that can be said not yet effective and has not run properly because the people of Gresik Regency still a lot of violations of tranquality and public order. Obstacles encountered is the lack of socialization and techniques or ways of fostering communicative of Civil Service Police Unit Gresik, can not be stressed fined because there are no regulations that government, for doing what they do with the violation of the law of peace And public order.   Keywords : administrative sanction, violation, peace and public order.
PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN INKLUSIF OLEH UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Ting Bintang Ibrahim Nur
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bintang Ibrahim Nur, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr.Shinta Hadiyantina, S.H. M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bintangibrahimnur@gmail.com   ABSTRAK   Terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi tentang standart pelayanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Diseluruh Indonesia, Universitas Brawijaya merupakan pelopor yang menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini didukung dengan adanya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Pelaksanaan Standar Pendidikan Inklusif Yang Diselenggarakan Di Universitas Brawijaya yakni Universitas Brawijaya sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2012, tepatnya sejak dikeluarkan SK REKTOR Nomor 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pelaksanaan pendidikan inkulusif adalah: kurangnya kepahaman dari orangtua mahasiswa disabillitas dalam menggunakan media sosial untuk mengakses pendaftaran, Pendamping yang keseluruhannya merupakan mahasiswa di UB sendiri juga memiliki jadwal kuliah tertentu, apalagi di saat tertentu antara pendamping dan teman teman disabilitas memiliki jadwal kuliah yang sama, sehingga dalam hal ini tidak bisa selalu mendampingi teman-teman disabilitas, masih ada beberapa fasilitas yang tidak disediakan, bangunan gedung yang tidak aksesibilitas ataupun belum dapat dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas, persoalan terkait dana dan birokrasi.     Kata Kunci: Disabilitas, Pendidikan Inklusif           IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION STANDARDS BY BRAWIJAYA UNIVERSITY FOR DISABILITIES STUDENTS (Implementation of Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Regulation No. 46 of 2014 on Special Education, Special Service Education and / or Special Service Learning in Higher Education) Bintang Ibrahim Nur, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr.Shinta Hadiyantina, S.H. M.H Law Faculty of Brawijaya University Email: bintangibrahimnur@gmail.com ABSTRACT There is a Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2014 on Special Education, Special Service Education and / or Special Service Learning in Higher Education about the standard of educational services for students with disabilities.Throughout Indonesia, Universitas Brawijaya is a pioneer that accepts students with disabilities. This is supported by the Center for Disability Studies and Services. Implementation of Inclusive Education Standards Conducted in Brawijaya University, Brawijaya University as one of the universities in Indonesia has been implementing inclusive education since 2012, precisely since the issuance of SK REKTOR Number 135 / SK / 2012 on the Formation of Organizational Structure and Personnel of Study Center and University Disability Services Brawijaya. Constraints faced by Brawijaya University in the implementation of inclusive education are:the lack of understanding of parents of students disabillitas in using social media to access the registration, companion who overall is a student in Brawijaya University itself also has a specific lecture schedule, especially at a certain time between companion and friends disabilitas have the same schedule of college, so in this case can not always accompanying friends of disability, there are still some facilities that are not provided, buildings that are not accessibility or can not be said to be friendly to people with disabilities, issues related to funds and bureaucracy. Keywords: Disability, Inclusive Education
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2014 TERKAIT LARANGAN-LARANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN POHON (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) Jihan Wahyu Izatullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jihan Wahyu Izatullah, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: jihanwahyuweb@gmail.com   ABSTRAK Pencemaran udara di Kota Surabaya saat ini termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, pencemaran udara di Surabaya perlu untuk dikendalikan, dikelola, dan diawasi dengan baik agar tidak berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dikemudian hari. Salah satu upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup atau dalam kasus ini pencemaran udara adalah dengan menjaga kelestarian pepohonan yang berada disekitar jalan raya karena pohon berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang ada diudara dan menggantinya dengan oksigen sehingga udara menjadi bersih dan aman untuk di hirup masyarakat. Dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran udara tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan peraturan daerah guna melindungi kelestarian pohon yang ada saat ini agar tetap terjaga kelestariannya sehingga tujuan dari upaya untuk mengendalikan pencemaran udara dapat tercapai. Peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 terdapat Pasal yang mengatur jelas tentang larangan bagi setiap orang atau badan agar tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak pohon dan menyebabkan pohon mati. Berdasarkan fakta, pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut masih terjadi hingga saat ini. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 terkait larangan-larangan dalam melakukan perlindungan pohon serta untuk mengidentifikasi,  mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas penerapan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 terkait larangan-larangan dalam melakukan perlindungan pohon dan upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut.     Kata Kunci : Efektifitas, Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014, Perlindungan Pohon.   THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 13 REGULATION THE AREA OF A CITY SURABAYA NUMBER 19 YEARS 2014 RELATED BAN IN TO PROTECT TREE (The study done in Satuan Polisi Pamong Praja of Surabaya) Jihan Wahyu Izatullah, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Law Faculty of Brawijaya university Email: jihanwahyuweb@gmail.com   ABSTRACT Air pollution in Surabaya city now included in a category pollution of the living. Hence, air pollution in surabaya need to controlled, managed, and supervised well so harmless for social life and does not cause damage environment in the future. One effort to control pollution of the living or in this case air pollution is to preserve the trees are around the highway for the loss of serves to absorb carbon dioxide that is sky above us and replace it with oxygen so as to the air becomes clean and safe to in breathe the community. In an effort to control air pollution hence the government of the city of surabaya issue regulations regions sustainability in order to protect the tree which is currently to stay awake so the purpose of the effort to control air pollution can be achieved. A regional regulation which referred to are regulation the area of a city surabaya number 19 year 2014 on the protection tree. On regulation the area of a city surabaya number 19 year 2014 on the protection tree there are article that set clear on prohibition of for every person or body in order not to commit activities that may destructive to trees and caused a tree dead. Based on fact, a violation of the local regulations in question still happens until now. The purpose of this research , namely to describe and analyse the effectiveness of the application of article 13 regional regulations city surabaya number 19 year 2014 related prohibition in the conduct of trees as well as protection to identify , described and analyze factors that are obstacles in the effectiveness of the application of article 13 regional regulations city surabaya number 19 year 2014 related prohibition in the conduct of trees and protection efforts in addressing factors that these constraints.   Keywords: effectiveness, the application of article (25) paragraph (1) about governmental rule number 87 years 2014, Marital Age Growing
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PRIVASI SELEBRITI ATAS PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL OLEH AKUN ANONIM (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang- Kiane Assakina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KIANE ASSAKINA, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 7 Juli 2017, Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan Di Media Sosial Oleh Akun Anonim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Afifah Kusumadara, SH.,LLM.SJD, M. Zairul Alam, SH.,MH. Selebriti berbeda dengan orang biasa karena informasi yang berkaitan dengan selebriti lebih bernilai ekonomis. Oleh sebab itu, banyak pihak yang berusaha mencari berita mengenai selebriti tanpa mempertimbangkan batasan-batasan privasi yang dimiliki oleh selebriti. Sama dengan orang biasa, selebriti memiliki hak atas privasinya. Setiap orang memilikinya karena hak privasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan hak yang yang melekat pada diri manusia didapatkan secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, belakangan banyak sekali terjadi pelanggaran atas privasi selebriti oleh akun anonim terkait dengan pemberitaan di media sosial. Dalam karya tulis ini membahas mengenai kajian yuridis terhadap pelanggaran hak privasi selebriti atas pemberitaan di media sosial oleh akun anonim berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian yuridis didukung juga dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari penjelasan perundang-undangan, buku maupun jurnal yang berkaitan serta doktrin dari para ahli. Teknik Analisa Hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi dan menyusunnya secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akun anonim sulit untuk dikenakan pasal dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pers karena akun anonim bukan merupakan subjek hukum meskipun berbuatannya sudah memenuhi pasal dalam kedua undang-undang tersebut. Kata Kunci : Hak Privasi, Selebriti, Media Sosial, Anoni  ABSTRACT KIANE ASSAKINA, Economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, July 7, 2017, Juridical Study of Privacy Rights On The Provision In Social Media By Anonymous Accounts Under The Law Number 19 Year 2016 About Amendment To Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction and Law Number 40 Year 1999 about Press, Afifah Kusumadara SH., LLM. SJD, M. Zairul Alam, SH., MH. Celebrities are different from ordinary people because information related to celebrities is more economical. Therefore, many parties are trying to find news about celebrities without limits the limits of privacy possessed by celebrities. As with ordinary people, celebrities have the right to privacy. Everyone has it because its right is a right of human rights which is a right which is owned by human being as grace of God Almighty. Nevertheless, to give up a lot of things happen on the privacy of celebrities by anonymous accounts related to social media coverage. In this paper discusses the juridical judgment on celebrity privileges for social media coverage by anonymous accounts under Law Number 19 Year 2016 on Amendment to Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 40 Year 1999 About Press. The type of research used is normative juridical research with approach of legislation. The juridical study is supported also with secondary legal material consisting of explanations of legislation, books and related journals as well as the doctrines of the experts. The technique of legal analysis is done by selecting legal material, then doing something and arranging it systematically. The result of this study is that anonymous accounts are difficult to subject to in the ITE Act and Press Law because anonymous accounts are not legal subjects whose actions have met the articles of the law. Keywords: Privacy Rights, Celebrities, Social Media, Anonymous
TINJAUAN YURIDIS PRIVACY POLICY PADA ONLINE STORE TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN KETENTUAN DI NEGARA MALAYSIA DAN INDONESIA Mody Malinda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mody Malinda, Dr. Bambang Winarno Winarno, S.H., M.S., M. Zairul Alam, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: modymalinda95@gmail.com A. Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan ruang lingkup ketentuan tentang perlindungan data pribadi pengguna  Online Store di Malaysia dalam  Malaysia Personal Data Protection Act 2010 dan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan juga bertujuan untuk mengetahui analisa perlindungan data pribadi pengguna Online Store dalam privacy policy pada website Shopee, Lazada dan Qoo10 apabila dikaitkan dengan Malaysia Personal Data Protection Act 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jurnal ini disusun dnegan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang – Undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi pengguna Online Store dalam Malaysia Personal Data Protection Act 2010 lebih menjamin privasi pemilik data. Dari Online Store Shopee, Lazada dan Qoo10 dapat diketahui bahwa sebagaian besar sudah memenuhi standar ketentuan perlindungan data pribadi di negara Malaysia dalam Malaysia Personal Data Act 2010 dan ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Kata Kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, Privacy Policy, Privasi, Perlindungan data pribadi, Data Pribadi. JURIDICAL REVIEW ON PRIVACY POLICY ON ONLINE STORE RELATED TO THE PROTECTION OF PERSONAL DATA BASED ON THE PROVISIONS IMPLEMENTED IN MALAYSIA AND INDONESIA.   Mody Malinda, Dr. Bambang Winarno Winarno, S.H., M.S., M. Zairul Alam, S.H., M.H   Faculty of  Law Brawijaya University   Email: modymalinda95@gmail.com ABSTRACT This research aimed at investigating the difference of provisions concerning the protection of personal data of the user of online in Malaysia’s Personal Data Act 2010 and that of Indonesia as contained in Law of the Republic of Indonesian 19 years on the  amendment of Law  number 11 year 2008 about Electronic Information and Transaction and Government Regulation Number 82 year 2012 about the administration of electronic systems and transaction. It also aimed at investigating the analysis of the personal data protection of the users  of online store in privacy policy on the websites of Shopee, Lazada and Qoo10 when compared with  Malaysia’s  Personal Data Protection Act  2010, The Law of The Republic of Indonesia number 19 year 2016 about the amandement of Law number 11 year 2008 on Electronic Information and transaction, and Goverment Regulation number 82 year 2012 about the administration of electronic system and transaction. The research design employed in this study was normative juridical with statute and comparative approaches. The result og the study shows that legal provision on the personal data protection of the online stores users in Malaysia Personal Data Protection Act 2010 gives  more privacy to the owner of the data. It is also found out that online stores such Shopee. Lazada and Qoo10  have met the standart of protection of personal data protection in Malaysia as contained in Malaysia Personal Data Act 2010. In Indonesia, the personal data protection is contained in The Law of the Republic of Indonesia number 19 year 2016 on the amandement of Law number 11 year 2008 on Electronic Information and Transaction the Goverment Regulation number 82 year 2012 on the Administration of Electronic System and Transaction Keywords: Electronic System and Transaction, Privacy Policy, Privacy, Personal Data Prtection, Personal Data
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH DESA Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati , Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : intanprahma@gmail.com ABSTRAK Pengelolan Barang Milik Daerah berupa tanah dapat dilakukan oleh pihak lain salah satunya Pemerintah Desa. Namun Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Desa belum secara tegas diatur oleh hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan dan struktur kelembagaan pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Desa dan bentuk- bentuk sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran dalam tata kelolanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah huermenetik dan sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pelanggaran administratif yaitu kelalaian dalam penatausahaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan Desa Canggu dan Desa Cemagi semenjak tahun 1997. Sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Badung seharusnya dikenakan sanksi , namun bentuk sanksi yang sesuai belum diatur di Peraturan Perundang – undangan yang ada sehingga mengakibatkan kekaburan hukum. Kata Kunci : Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kekaburan Hukum JURIDICAL ANALYSIS ON MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT’S ASSETS BY THE VILLAGE GOVERNMENT Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati , Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : intanprahma@gmail.com ABSTRACT The management of local government assets in the form of land can be done by other parties and one of them is village government. However, the magagement of local government assests by village government is not yet regulated by the positive law in Indonesia. This study aimed ata investigating the authority and institutional structure of local government assets management by village government and the form of sanctions that can be imposed for the if violations occur. The data was analyzed heurmeneticaly and systematically. The resuls of the study show that Badung Regency Government commit administrative violation in the form of negligence in the administration of local government assets that have been managed by Canggu village and Cemagi Village since 1997. Consequently, Badung Regency is subjected to be imposed with sanction. Unfortunately, the form of santion is not yet regulated under the legislation which leasd to legal obscurity. Keywords : Local Government Assets, Local Government Assets Management, Local Government, Village Government, Legal Obscuriy.
PELAKSANAAN PASAL 58 AYAT (1) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kasus Dr. Adjit Singh Melawan Partono Wiraputra di Kantor Pertanahan Kota Depok) Arif Rahman Nur Wahyudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arif Rahman Nur Wahyudi, Prof. Dr. M. Bakri, S.H., M.S., M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. arifrahman_nurwahyudi@yahoo.co.id ABSTRAK Arif Rahman Nur Wahyudi, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2017, PELAKSANAAN PASAL 58 AYAT (1) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kasus Dr. Adjit Singh Melawan Partono Wiraputra di Kantor Pertanahan Kota Depok). Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana diwajibkan dalam pasal 58 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pemilihan tema dalam penelitian ini bertolak dari kasus permohonan pelaksanaan putusan pengadilan milik Dr. Adjit Singh atas sebidang tanah di Kelurahan Ratu Jaya, Depok, yang pelaksanaannya memakan waktu begitu lama di Kantor Pertanahan Kota Depok. Dalam pelaksanaannya pada kasus Dr. Adjit Singh, pasal 58 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 11/2016 dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, namun memakan waktu yang lama hingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan surat keputusannya. Hal tersebut terjadi karena terdapat 4 (empat) hambatan dalam pelaksanaannya dan atas hambatan-hambatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Depok telah melakukan 4 (empat) upaya untuk mengatasi seluruh hambatan yang ada.Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pembatalan Hak Atas Tanah, Penyelesaian Kasus PertanahanABSTRACT Arif Rahman Nur Wahyudi, Agrarian Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, July 2017, THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 58 PARAGRAPH (1) OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/HEAD OF NATIONAL LAND AUTHORITY NUMBER 11 YEAR 2016 ABOUT LAND CASE SETTLEMENT (A Study of the Case of Dr. Adjit Singh vs. Partono Wiraputra in the Land Registry Office in Depok). This study discussed the issue on the implementation of court’s decision wich has a fixed legal standing by the Land Registry Office of Depok as stated in article 58 paragraph (1) of the regulation of Minister of Agrarian And Spatial Planning/the Head of National Land Authority Number 11/2016 about the land case settlement. This topic was chosen based on the case of request on the implementation of court decision for Dr. Adjit Singh over a piece of land in Ratu Jaya sub-distric, Depok wicht took longer for the implementation in the Land Registry Office in Depok. In the implementation based on the case of Dr. Adjit Singh, article 58 paragraph (1) of the Regulation of Minister of Agrarian and Spatial Planning/the Head of National Land Authority Number 11/2016 could be resulted in the delay of the issuance of the decree. It happened because of 4 (four) obstacles encountered in the implementation the Land Registry Office had found 4 (four) solutions to over come the problems.Keywords: Cours Decision Implementation, Cancellation of Right Over Land, Land Case Settlement 
TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENANGANI PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MODUS PENCUCIAN UANG MENURUT KONVENSI PALERMO (CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) Gabryel Priam Bodo Sujarwo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gabryel Priam Bodo Sujarwo, Dr. Hanif Nur Widhiyati, SH., M.Hum., Alfons Zakaria, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : jarwogabryel@gmail.com Abstraksi Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan menghilangkan asal usul harta yang didapat dari suatu tindak pidana. Asal usul yang dihilangkan ini bertujuan untuk mengubah uang yang haram, menjadi uang halal. Kemajuan jaman membuat cara mencuci uang manjadi lebih bervariasi, sehingga pencucian uang bisa dilakukan melalui perbankan, atau yang terbaru bisa juga menggunakan bitcoin. Bitcoin merupakan produk mata uang virtualyang diciptakan tahun 2009 yang bertujuan untuk membuat transaksi menjadi aman dan bebas dari pihak ketiga. Undang-undang pencucian uang yang ada di Indonesia tidak menjangkau pencucian uang menggunakan bitcoin, karena statusnya yang tidak diakui sebagai mata uang.  Disisi lain Indonesia selaku Negara peratifikasi konvensi Palermo memiliki kewajiban untuk mengkriminalisasi segala macam cara yang dapat digunakan untuk mencuci uang. Kata Kunci : Pencucian uang, Bitcoin, Legalitas, Undang-undang nomor 8 tahun 2018, Konvensi Palermo.             THE STATE’S RESPONSIBILITY TO HANDLE THE USAGE OF BITCOIN AS A MONEY LAUNDERING MODE UNDER THE PALERMO CONVENTION (CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) Gabryel Priam Bodo Sujarwo, Dr. Hanif Nur Widhiyati, SH., M.Hum., Alfons Zakaria, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : choirulhidayat8@gmail.com Abstract The crime of money laundering is the act of eliminating the origin of property acquired from a crime. This omitted origin is intended to convert illicit money into halal money. The advancement of the times makes the way money laundering becomes more varied, so money laundering can be done through banking, or the latest can also use bitcoin. Bitcoin is a virtual currency product created in 2009 that aims to make transactions secure and free from third parties. Indonesian money laundering laws do not reach money laundering using bitcoin, due to their unrecognized status as currency. On the other hand Indonesia as a State ratification of the convention Palermo has an obligation to criminalize all sorts of ways that can be used to launder the money. Keywords: Money laundry,Bitcoin, Legal Protection, Undang-undang nomor 8 tahun 2018, Palermo Convention.

Page 1 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue