cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 78 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018" : 78 Documents clear
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) HURUF A, B, DAN C PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru) M. Indra Setia Hadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Indra Setia Hadi,Lutfi Efendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto S.H., M.H Fakultas Hukum Unviersitas Brawijaya Email: isetiahadi@yahoo.com   Abstrak Pada penulisan skripsi ini dilatar belakangi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c yang berisikan mengenai Pendataan Pedagang Kaki Lima, Pendaftaran Usaha, dan Penetepan Lokas Pedagang Kaki Lima. Tetapi hingga saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertata dan tidak mendaftarkan usahanya serta tidak adanya lokasi khusus untuk para pedagang kaki lima. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, Bagaimana implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Apa kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan implementasi pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Dinas Perdagangan Kotabaru dalam melakukan implementasi pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu faktornya adalah kurangnya fasilitas pendukung. Kata Kunci: Implementasi, Penataan dan Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima Abstract This research refers to the Regional Regulation of the Regency of Kotabaru Number 15 of 2015 on Management and Empowerment of Street Hawkers, Article 2 Paragraph (1) letter a, b, and c regarding the listing of street hawkers, vendor registration, and locating street hawkers. However, to date, the street hawkers spread sporadically and unmanageably. It is worsened by the fact that most of them are left unregistered and no more proper places to relocate them. Due to the issue, the following research problems are presented regarding the implementation of Article 2 paragraph (1) letter a, b and c of Regional Regulation of the Regency of Kotabaru Number 15 of 2015 on Management and Empowerment of Street Hawkers, and the measures taken by Trade Agency to tackle the problem in relation to the implementation of Article 2 Paragraph (1) letter a, b, and c of Regional Regulation of the Regency of Kotabaru Number 15 of 2015 on Management and Empowerment of Street Hawkers. The research result also concludes that the Regional Regulation of the Regency of Kotabaru Number 15 of 2015 on Management and Empowerment of Street Hawkers Article 2 Paragraph (1) letter a, b, and c related to the management of street hawkers has not been maximally implemented as several hawkers are unregistered and they are located in improper places. Keywords: implementation, management and empowerment, street hawkers.   
IMPLEMENTASI PASAL 11 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi di Kabupaten Bojonegoro) Muhammad Fathul Amin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fathul Amin Universitas Brawijaya Malang   Abstrak Penelitian mengenai implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya ini mejelaskan mengenai bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjalankan kewenangannya dalam melakukan kewajibannya, khususnya dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban pemberi kerja dan pekerjanya untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini karena adanya ketidakjelasan data yang ada di lapangan terkait jumlah keseluruhan pemberi kerja yang telah mendaftarkan diri, maupun belum mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan hal diatas tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1).Bagaimana implementasi Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Memenuhi Kewajibannya Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro? 2). Apa hambatan dan solusi dalam implementasi Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Memenuhi Kewajibannya Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kewenangannya berdasarkan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban pemberi kerja, khususnya dalam pendaftaran diri dan pekerjanya dalam program jaminan social ketenagakerjaan, serta masalah atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan BPJS tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, serta Teknik memperoleh data dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPJS ketenagakerjaan telah menjalankan kewajiban, serta kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban pemberi kerja dan pekerja dalam mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya belum mkasimalnya sistem pendataan yang dimiliki, kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro, dan hambatan dari pemberi kerja sendiri. Untuk itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa upaya agar masalah pendataan peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih maksimal. Kata Kunci: Pengawasan, Pemeriksaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kewajiban, Pemberi Kerja Abstract This research studies how Social Security Administrative Body for Labour Affairs implements its authority to perform its responsibility, especially regarding monitoring and inspection of the responsibilities of employers and employees to register in a social security program as regulated in Law Number 24 of 2011 on Social Security Administrative Body (further stated as BPJS). This encouragement is triggered by unclear information related to the total number of employers registered or not registered in the social security program for labours. The research problems are presented as follows: 1) How is the implementation of Article 11 letter c of law Number 24 of 2011 on Social Security Administrative Body regarding the control and inspection of obedience of employers in meeting their responsibilities to register their employees as members of Social Security Administrative Body for Labour Affairs in the Regency of Bojonegoro? 2) What are the impeding factors of and solution for the implementation of Article 11 letter c of Law Number 24 of 2011 on Social Security Administrative Body regarding the monitoring and inspection of the obedience of employers in fulfilling their responsibility to register their employees as members of Social Security Administrative Body for Labour Affairs in the Regency of Bojonegoro? This research is aimed to describe and analyse the role of BPJS for labour affairs related to how the authority is performed according to tasks and responsibilities to monitor and inspect the fulfillment of responsibilities of the employers, especially regarding the registration for the employers and BPJS for workers, and problems impeding the performance of the authority of BPJS. The research was conducting based on empirical method with socio-juridical approach, where primary and secondary data was also involved in the research. The data was obtained by conducting interviews. The research result indicates that BPJS for workers have perform its responsibilities and authorities accordingly to monitor and inspect the responsibilities of employers and employees regarding the registration to social security program. However, there are some hindering factors in the implementation in which the database system has not been optimally run, it is lack of coordination, and lack of partnership with related bodies in the Regency of Bojonegoro, in addition to the obstacles caused by employers. As a consequence, BPJS for workers of the Regency of Bojonegoro has taken some measures to optimise collection of data of BPJS members for workers. Keywords: monitoring, inspection, social security administrative body for labour affairs (BPJS Ketenagakerjaan), responsibilities, employers. 
ANALISIS YURIDIS RETRIBUSI USAHA PENGINAPAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU Muhammad Irfan Andriansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Irfan Andriansyah, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Lutfi Effendi, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : irfan.andriansyah27@gmail.com   ABSTRAK Salah satu kewajiban mutlak warga negara adalah membayar pajak. Pajak merupakan bentuk persembahan dari rakyat dimana disebut sebagai warga negara. Pengelolааn pаjаk Dаerаh dаn retribusi Daerah merаtа kesemuа Dаerаh di Negаrа Indonesiа termаsuk sаlаh sаtunyа yаng menjаdi objek penelitiаn ini аdаlаh Kotа Bаtu. Retribusi menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sebаgаi Daerah sendiri Kotа Bаtu dаlаm kаitаnnyа dengаn retribusi Dаerаh sepenuhnyа merupаkаn tugаs dаn wewenаng dаri Bаdаn Keuаngаn Dаerаh. Melihаt mаsаlаh peningkаtаn Pendаpаtаn Аsli Dаerаh yаng pernаh disаmpаikаn oleh Kepаlа Bаdаn Keuаngаn Dаerаh Kotа Bаtu pаdа bulаn Jаnuаri tаhun 2018 yаng pаdа sааt itu menekаnkаn bаhwа pemаsukаn hаrus lebih bаnyаk dari sektor retribusi villa/homestay untuk memenuhi Pendаpаtаn Аsli Dаerаh pаdа tаhun 2018. Banyaknya villa/homestay yang disebut juga usaha penginapan di Kota Batu tergolong dengan kapasitas tempat yang relatif banyak, dari masalah ini yang menjadikan perlunya penarikan retribusi dari usaha penginapan tersebut dan kesadaran pemilik untuk dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah. Penаrikаn retribusi ini tidаk dаpаt dilаkukаn kаrenа tidak adanya kepastian hukum dan tidak ada Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur tentang penarikan retribusi usaha penginapan. Kata kunci : Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Usaha Penginapan. ABSTRACT One of the absolute obligations of citizens is to pay taxes. Tax is a form of offerings from the people who are referred to as citizens. Neither the Regional Ordinance nor the Regional Retribution is the result in the country of Indonesia as the only one which is the object of this research in Kotagede. Levy according to Law number 28 of 2009 is a regional levy as payment for services or granting specific permits specifically provided and / or provided by the Regional Government for personal or agency interest. As a matter of fact, the own region of Kotala has in fact been the total retribution of all the tugs and the wives of the Three Years. Melihаt mаsаlаh peningkаtаn Pendаpаtаn Аsli Dаerаh yаng pernаh disаmpаikаn by Kepаlа Bаdаn Keuаngаn Dаerаh Kotа Bаtu pаdа bulаn Jаnuаri tаhun 2018 yаng pаdа sааt it menekаnkаn bаhwа hаrus pemаsukаn more bаnyаk sector levy villa / homestay to meet Аsli Pendаpаtаn Dаerаh pаdа tаhun 2018. The number of villas / homestay which is also called lodging business in Batu City belongs to the relatively large number of places, from this problem which makes the need for withdrawal of retribution from the lodging business and the awareness of the owner to be able to contribute to the government. This retribution is not because there is no legal certainty and there is no Local Regulation of Batu City that regulates the withdrawal of lodging business levies. Keywords: Local Retribution, Local Original Income, Lodging Effort. 
PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE MENUJU E-GOVERNMENT Violeta Indonesiani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violeta Indonesiani, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH, Lutfi Effendi, SH. M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya violetaind@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara Online yang berisi maksud dan tujuan dari pelayanan pengurusan akta kelahiran secara online yaitu mempercepat proses pelaporan kelahiran dan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan akta kelahiran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tidak sepenuhnya menggunakan sistem online, ditambah sedikitnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kebijakan ini yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara Online sangat penting pelaksanaannya sebab di era digital saat ini, pelayanan publik yang berbelit-belit dan memiliki prosedur panjang perlahan harus ditinggalkan karena tidak lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat Kota Batu yang menginginkan pelayanan serba cepat dan modern dalam pelayanan publik. Kata kunci: Pelaksanaan, Pelayanan, Akta Kelahiran Online, E-Government ABSTRACT This research is aimed to study the implementation of Article 2 of Regulation of City Mayor of Batu Number 18 of 2017 on Online Birth Certificate Services, where the online-based system is aimed for faster and easier process needed in a birth report to improve efficiency and effectiveness of Citizenship Administrative Services and Civil Registration for the people. However, Population and Civil Registration Agency of Batu does not fully implement an online system and there is not much enthusiasm from societies regarding this online system due to some factors. The research result concludes that the implementation of Article 2 of Regulation of City Mayor of Batu Number 18 of 2017 on Online Birth Certificate Services is considered important recalling that the conventional way is not quite efficient and time-consuming, while the societies demand more efficient and modern public services. Keywords: implementation, services, online birth certificate, e-government
EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK(STUDI KASUS DI KAWASAN TANPA ROKOK SURABAYA SELATAN) Rachdinda Pradigda Al-Qarano
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rachdinda Pradigda Al-Qarano, Lutfi Effendi SH., MH., Nurdin SH., MH., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :alkarano93@gmail.com ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai efektivitas pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya Selatan. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah peraturan daerah yang berlaku sudah berjalan sesuai dengan tujuannya atau belum serta hambatan apa saja yang mempengaruhi. Analisis ini menggunakan metode penelitian pendekatan Yuridis, Sosiologis, Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 masih belum efektif pelaksanaan nya terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok,Surabaya Selatan ABSTRACT This article analyses the effectiveness of Article 3 of the Regional Regulation of SurabayaNumber 5 of 2008 on No-Smoking Premises in South Surabaya. The analysis is aimed to investigate whether the regional regulation has run as expected and what problems are encountered. This analysis was conducted based on socio-juridical approach. The research result reveals that Article 3 of the Regional Regulation of Surabaya Number 5 of 2008 has not been effectively implemented, for smokers are still found in the no-smoking premises.Keywords: no-smoking premises, South Surabaya
TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERUBAHAN PENERAPAN MASA BERLAKU KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) BERDASARKAN PASAL 64 AYAT (7) UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Wahyu Ramdhani Syaikhul Arif
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Ramdhani Syaikhul Arif, Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Wahyuramdhani544@gmail.com   ABSTRAK Penduduk yang mendiami suatu tempat, negeri, pulau dan sebagainya tersebut haruslah memiliki kartu identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh lembaga Kementerian Dalam Negeri. Tujuan diberlakukannya kepemilikan KTP selain sebagai alat identitas diri KTP juga dapat dijadikan persyaratan utama dalam banyak hal. Berkaitan dengan masa berlaku, KTP terdapat masa berlakunya. Kemudian dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 pasal 102 poin a, menyebutkan bahwa: “Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai KTP-el.” Terdapat kekaburan norma dalam penerapan kebijakan ini, dimana pengaturan perubahan tersebut tidak dijelaskan secara detil apa urgensi dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan perubahan masa berlaku tersebut yang semula dari 5 (lima) tahun diubah menjadi seumur hidup. Pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga tidak menjelaskan apa urgensi dari perubahan masa berlaku tersebut. Maka dari sini adanya kekaburan norma yang dimana pemerintah telah menerapkan kebijakan akan tetapi belum diketahui apa urgensi dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Kata Kunci: Kebijakan, Perubahan, KTP-el ABSTRACT Citizens residing in a place, a state, an island must have an identity card called KTP issued by the Ministry of Home Affairs. The purpose of validating KTP as an ID card can also function for many things, but surely it has a validity period. Regarding this issue, the Law Number 23 of 2006 on Citizenship Administration is reformed to Law Number 24 of 2013 on Amendment of Law Number 23 of 2006 on Citizenship Administration. Law Number 24 of 2013 Article 102 point a states that abbreviation of KTP as mentioned in Law Number 23 of 2006 on Citizenship Administration must be defined as KTP-el. There is the ambiguity of norm over the implementation of this policy, in which the regulation regarding the amendment is not clearly explained in terms of the urgency of the government policy to implement the change of the validity period, which was formerly 5 years now becomes a lifetime. In a circular letter issued by the ministry of home affairs, the reason behind the change of validity period is also not explained. In other words, the unclear reason behind why this change is a must shows the existence of the ambiguity of the norm regarding the policy. Keywords: policy over the change of KTP-el 
URGENSI PENGATURAN DIVERTED PROFIT TAX UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK LAYANAN PENYEDIA JASA OVER THE TOP Theodorus Vega Himawan Pangestu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Theodorus Vega Himawan Pangestu, Dr. Iwan Permadi, SH., MH., Dr. Tunggul Anshari SN, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya vega.himawan@gmail.com  ABSTRAK Sejak masuknya perusahaan Over the Top asing ke dalam negeri, penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah tidak berbanding lurus, dimana setiap pendapatan dari usaha yang dilakukan tidak dipungut pajak atas badan sesuai dengan BUT. Walaupun sebagian besar Over the Top yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ataupun BUT yang telah terdaftar, perusahaan tersebut hanya membayar pajak atas penghasilan karyawannya. Keadaan ini menyebabkan begitu banyak pendapatan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara, namun hangus karena perusahaan Over the Top tersebut hanya membayarkan pajak penghasilan atas karyawan yang menempatkan kantornya di Indonesia. Hal ini terjadi karena perusahaan Over the Top mengalihkan pendapatan terbesarnya yaitu iklan melewati negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Menimbang bahwa belum adanya pengaturan khusus terkait pelayanan jasa Over The Top yang mendirikan usahanya di Indonesia, perlu upaya serius untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut yaitu salah satunya dengan pengaturan pajak yang biasa disebut dengan Diverted Profit Tax. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Diverted Profit Tax terhadap penyedia jasa Over The Top di Indonesia belum diatur dalam bentuk Peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya aturan sebagai upaya pencegahan praktik penghindaran pajak layanan penyedia jasa Over The Top dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Kata Kunci: Diverted Profit Tax, Badan Usaha Tetap, Urgensi, Over The Top ABSTRACT Since the foreign company called Over The Top entered Indonesia, the income received by the government is not like what is expected, in which income obtained from business activity is not charged with Corporate Income Tax according to Permanent Establishment despite the fact that most companies are registered as a taxpayer or as Permanent Establishment. The companies concerned only pay the employment tax. As a result, the amount of tax received by the state is not relevant to what it should receive, as the company only pays the employment tax. Over The Top has been diverting its massive income from ads to a country that imposes a lower tariff. Therefore, diverted profit tax regulation is essential to help to tackle this issue. This research employed a normative juridical method with statute, conceptual, and comparative approaches. The result concludes that the regulation of Diverted Profit Tax concerning the case of Over The Top in Indonesia has not been enacted in legislation, resulting in the urgency of management regarding the case to prevent any tax avoidance-related cases as done by Over The Top as a service provider, in which several contributing and impeding factors also need to be taken into account. Keywords: Diverted Profit Tax, Permanent Establishment, urgency, Over The Top.
TINJAUAN YURIDIS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS DI BUMN Rizki Firmansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizki.Firmansyah, Dr. Herman Suryokumoro, SH.MS, Agus Yulianto, SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ryzki.firmansyah@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas di BUMN sehingga nantinya diperoleh penjelasan bagaimana tinjauan yuridis terhadap ASN yang merangkap jabatan tersebut. Penelitian ini di susun berdasarkan penelitian normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konspetual, Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa perspektif mengenai fenomena rangkap jabatan perlu untuk dilakukan guna memitigasi ‘keberlanjutan’ pro dan kontra. Persoalan yang berlarut hanya akan menimbulkan kebingungan publik serta ketidak nyamanan instansi/pejabat penyelenggara pemerintahan yang disinyalir melakukan rangkap jabatan yang selama ini sering diidentikkan dengan kerugian Negara. Kata Kunci: merangkap jabatan, BUMN, komisaris atau dewan pengawas Abstract This research is aimed to analyze state civil apparatuses (further stated as ASN) that also serve as commissaries or in supervisory councils in state-owned enterprises (BUMN) to gain information on juridical review toward ASN holding two positions. This research was conducted based on normative research method with the statute and conceptual approaches. The legal materials obtained involved primary, secondary, and tertiary materials. The research result concludes that the perspective over double positions is required to mitigate the sustainability of pros and cons. The continual issue will only create confusion and discomfort for the related government agencies/officials regarding double positions that are often seen to contribute to the state loss. Keywords: double positions, BUMN, commissaries or supervisory councils.
IMPLEMENTASIPASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri) Denza Olyvia Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Denza Olyvia Putri, Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  ABSTRAK Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai, Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri nomor 37  tahun 2015 tentang Penataan pedagang kaki lima serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang harus dilakukan dalam menyikapi hambatan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun Faktor pendukung Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima adalah kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara faktor penghambat impelementasi mencakup pihak Pedagang Kaki Lima. Faktor penghambat dari Sumber daya Manusia yang terbatas; dan Kurangnya Komunikasi, serta faktor penghambat dari pihak Pedagang Kaki Lima adalah kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima Kata kunci: implementasi, kebijakan, Pkl ABSTRACT This research is aimed to discuss the implementation of Article 1 of Mayor Regulation of Kediri Number 37 of 2015 on Management of Street Hawkers, the obstacles encountered, and measures that have to be taken to overcome the impeding factors. This research employed empirical juridical approach, while the supporting factor to the Implementation of Mayor Regulation of Kediri Number 37 of 2015 on Guidelines of Regional Regulation (PERDA) Number 7 of 2014 on Management of Street Hawkers is the teamwork with Civil Service Police Unit of Kediri. However, the impeding factor in the implementation involves the street hawkers per se, in addition to the lack of human resources, lack of communication, and lack of awareness of the street hawkers. Keywords: implementation, policy, street hawkers 
PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN OLEH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA Wening Anggraita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wening Anggraita, Dr.Herman Suryokumoro, SH,MS., Ikaningtyas SH.,LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: weninganggraita@gmail.com   ABSTRAK Artikel ini membahas tentang bagaimana peran ASEAN dalam kasus kejahatan kemanusiaan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya. Analisis ini dilakukan berdasarkan konferensi internasional yang berhubungan dengan peran ASEAN dan Hak asasi manusia internasional. Analisis ini dilatarbelakangi adanya  kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Myanmar selaku anggota ASEAN terhadap etnis Rohingya. Analisis ini menggunakan metode penelitian pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis ini adalah bahwa Peran Asean dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa/ kejahatan kemanusiaan di Myanmar sebatas Mediasi. Seperti sudah di jelaskan bahwa Myanmar adalah anggota ASEAN, maka ASEAN dapat membantu Myanmar dengan etnis Rohingya agar berdamai. Upaya hukum yang dapat dilakukan ASEAN negosiasi, sebagai pemberi jasa-jasa baik, mediasi dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB. Kata kunci: Peran ASEAN, Kejahatan kemanusiaan, Myanmar dengan Etnis Rohingya. ABSTRACT This article discusses the role of ASEAN regarding the criminal case committed by Myanmar to Rohingya ethnic group. The analysis was performed based on an international conference regarding the role of ASEAN and International Human Rights. The observation was triggered by the criminality of attacking a human being done to Rohingya by Myanmar as a member of ASEAN. The statute and case approaches were employed in this research. It is concluded that the role of ASEAN in settling the criminal dispute between Myanmar and Rohingya ethnic group is only restricted to mediation. As commonly known that Myanmar is the member of ASEAN, ASEAN could only encourage reconciliation between Myanmar and Rohingya, while the legal effort that could be performed by ASEAN may involve negotiation, good services provision, and mediation. Moreover, the dispute could also be overcome in relevance to Article 33 of the Charter of the United Nations. Keywords: the role of ASEAN, criminality, Myanmar and Rohingya Ethnic Group 

Page 1 of 8 | Total Record : 78

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue