cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 97 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019" : 97 Documents clear
PERIZINАN, PEMBINААN, DАN PENGАWАSАN TERHАDАP PRАKTIK TUKАNG GIGI DI KOTА MАLАNG (Studi Implementаsi Pаsаl 2 dаn Pаsаl 10 Perаturаn Menteri Kesehаtаn Nomor 39 Tаhun 2014 tentаng Pembinааn, Pengаwаsаn dаn Perizinаn, Pekerjааn Tukаng Gigi) Desi Fаjrul Аini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desi Fajrul Aini, Dr. Shinta Hardiyantina,S.H,M.H., Amelia Ayu Paramitha,S.H,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dessyaini05@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui mengenai Impelementasi Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Namun Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tukang Gigi di Kota Malang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah kurang nya tenaga manusia. Penelitian ini membahas mengenai yang pertama bagaimana implementasi Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Praktik Tukang Gigi di Kota Malang; kedua Аpа Hаmbаtаn dаn Solusi dаlаm implementasi Perizinаn, Pembinааn dаn Pengаwаsаn terhаdаp Prаktik Tukаng Gigi di Kotа Mаlаng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melihat bagaimana peraturan hukum tidаk dаpаt dilepаskаn dаri berbаgаi аspek kehidupаn mаsyаrаkаt yаng telаh diаtur dаlаm suаtu hukum. Hasil yang hendak dicapai adalah implementasi Perizinan, Pembinaan, dan Pengawasan Terhadap Praktik Tukang Gigi dengan melihat efektivitas Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Kata Kunci: Implementasi Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Tukang Gigi.   ABSTRACT This research departs from how Article 2 and Article 10 of Health Minister Regulation Number 39 of 2014 concerning Training, Supervision, and Licence over dental practices performed by dental prostethists are implemented. It is learned that the three measures mentioned have not been implemented accordingly due to several factors, one of which is related to the lack of human resource. This research is, therefore, aimed to discuss how the three measures are implemented in Malang, and what impeding factors are in and solution can be given to the implementation. Empirical juridical method was employed to find out that rules and regulations are inextricable from all aspects of life in the society. The research result is aimed to address to the implementation of permit, training, and supervision over practices of dental prostethists by considering the effectiveness of Article 2 and 10 of Health Minister Regulation Number 39 of 2014 concerning Training, Supervision, and Permit regarding the practices performed by dental prostethists. Keywords: Implementation of Permit, Guidance and Supervision, Dental prostethists.
IMPLEMENTASI PASAL 67 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI IZIN KEGIATAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA (Studi di Dinas Sosial Kota Malang) Labella Nadya Herkusumaningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Labella Nadya Herkusumaningrum, Shinta Hadiyantina, Dr, S.H., M.H., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: labellanadya07@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 67 ayat (2) peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenai izin kegiatan bantuan bagi korban bencana. Namun pada kenyataannya fakta yang terjadi di Kota Malang sekelompok orang, organisasi, masyarakat, komunitas maupun mahasiswa melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang tanpa izin sehingga bisa dikatakan bahwa pasal 67 ayat (2) belum terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di Dinas Sosial Kota Malang. Teknik memperoleh data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada anggota Dinas Sosial Kota Malang dan pembagian kuesioner kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Malang. Teknik Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi pasal 67 ayat (2) peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenai izin kegiatan bantuan bagi korban bencana belum terimplementasi dengan baik sesuai tujuannya karena beberapa faktor. Kata Kunci: implementasi, izin, bantuan, korban bencana.   ABSTRACT This study aims to understand the implementation of Article 67 paragraph (2) of Local Regulation of Malang City Number 1 of 2017 on Implementation of Disaster Management regarding permits of relief activities for disaster victims. In reality, however, the fact occurred in Malang City that a group of people, mass organizations, communities, and students carry out activities to collect money or goods without permission. Therefore, it can be noted that Article 67 Paragraph (2) has not been implemented properly according to its objectives. The type of research used by the author is empirical legal research with a sociological juridical approach conducted by direct research in the Social Service of Malang City. The technique for obtaining data was carried out by conducting interviews directly with members of Social Service of Malang City and distributing questionnaires to the people who are domiciled in Malang City. Data analysis techniques used by the author using descriptive qualitative method. It is a description in the form of sentences that are orderly, coherent, logical and effective. Based on the results of this study, it can be seen that the implementation of Article 67 Paragraph (2) of Local Regulation of Malang City Number 1 of 2017 on Implementation of Disaster Management regarding permits of relief activities for disaster victims has not been properly implemented according to its objectives due to several factors. Keywords: implementation, permit, relief, disaster victims.
IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP MODIFIKASI PENGGANTIAN MESIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Studi Di Balai Pengujian Laik Jalan Dan Ser Fajar Hardika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fajar Hardika, Agus Yulianto, S.H.,M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Fajarhardika.tanus@gmail.com   ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan wajib uji tipe kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor roda empat yang melakukan modifikasi penggantian mesin berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan kendaraan bermotor yang dibuat,dirakit,atau dimpor serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi, tetapi masalah yang terjadi banyak dijumpai di jalan modifikasi penggantian mesin kendaraan bermotor roda empat yang tidak melakukan uji tipe ulang sehingga tidak terpenuhi standard kelaikan untuk digunakan di jalan raya. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor terhadap Modifikasi penggantian mesin kendaraan bermotor roda empat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor? dan Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan ketentuan terkait wajib uji tipe bagi modifikasi penggantian mesin kendaraan bermotor roda empat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor? Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan  sekunder. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan peneltian, maka penulis berkesimpulan bahwa implementasi peraturan uji tipe kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor roda empat yang dimodifikasi penggantian mesin masih belum baik dan tidak efektif Kata Kunci: Uji Tipe Kendaraan, Modifikasi, Kendaraan Bermotor Roda Empat, Mesin.   ABSTRACT This research discusses an issue concerning compulsory inspection for four-wheeled vehicles whose engines are modified according to Indonesian Transportation Minister’s Regulation Number 33 of 2018 concerning Vehicle Inspection. This inspection is aimed for made, assembled, and imported vehicles and for those modified, but several four-wheeled vehicles operating on road are found not to be re-inspected, resulting in failure to meet the roadworthiness standard. Thus, regarding the existing situation, this study is aimed to seek into how Article 3 Paragraph (1) of Indonesian Transportation Minister’s Regulation Number 33 of 2018 concerning Vehicle Inspection in relation to Modification of Engine Replacement in Four-wheeled Vehicles in Vehicle Roadworthiness Inspection and Certification Centre is implemented and what impeding factors exist in the implementation of the law and measures are taken to tackle the implementation. To answer the research problems, this research employed empirical juridical method supported by socio-juridical approach that involved primary and secondary legal materials. The data obtained was analysed based on qualitative-descriptive method. All the analysis led to the result concluding that the regulation concerning the inspection has not been effectively implemented. Keywords: vehicle inspection, modification, four-wheeled vehicles, engine
Efektivitаs Pаsаl 4 аyаt (1) Perаturаn Menteri Kesehаtаn Nomor 61 Tаhun 2016 tentаng Pelаyаnаn Kesehаtаn Trаdisionаl Empiris mengenаi Wаjib Dаftаr Bаgi Penyehаt Trаdisionаl Untuk Memperoleh Surаt Terdаftаr Penyehаt Trаdisionаl dengаn wilаyаh studi di Dinа Resa Wiratama Ken
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Resa Wiratama Ken, Dr. Istislam, S.H., M. Hum.,Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya wiratamaken@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan terkait dengan efektivitas Pelаyаnаn Kesehаtаn Trаdisionаl Empiris mengenаi Wаjib Dаftаr Bаgi Penyehаt Trаdisionаl Untuk Memperoleh Surаt Terdаftаr Penyehаt Trаdisionаl dengаn wilаyаh studi di Dinаs Kesehаtаn Kotа Mаlаng. Tema ini diangkat dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Pаsаl 4 аyаt (1) tentаng Pelаyаnаn Kesehаtаn Trаdisionаl Empiris mengenаi Wаjib Dаftаr Bаgi Penyehаt Trаdisionаl Untuk Memperoleh Surаt Terdаftаr Penyehаt Trаdisionаl dengаn wilаyаh studi di Dinаs Kesehаtаn kota Malang yang mengatur secаrа rinci tаtа аturаn terkаit  Penyehаt Trаdisionаl yаng ingin menjаlаnkаn usаhаnyа   dimаnа Peraturan tersebut mengаtur mаcаm-mаcаm bentuk pelаyаnаn kesehаtаn trаdisionаl empiris serta Pengelolааn Penyehаt Trаdisionаl secаrа khusus. Permasalahan efektivitas peraturan ini adalah kurang maksimal implementasinya sehingga dalam penerapannya pun kurang berjalan secara optimal secara tujuan dimana masih ditemukan hambatan-hambatan yang menjadi batu sandungan baik hambatan eksternal maupun internal.Oleh karena itu, Dinas kesehatan Kota Malang harus mencari upaya - upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut baik upaya eksternal maupun internal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Dinas Kesehatan.   ABSTRACT The problem raised related to the effectiveness of empirical traditional health care regarding the obligation to register for traditional health practitioners to get traditional health practitioner certificate with the area study in Health Department of Malang City. This theme was chosen due to the issuance of Article 4 Paragraph (1) of Regulation of the Minister of Health Number 61 of 2016 on Empirical Traditional Health Care regarding The Obligation to Register for Traditional Health Practitioners to Get Traditional Health Practitioner Certificate with the Area Study in Health Department of Malang City that specifically regulates provision concerning traditional health practitioners which want to run their business. This provision regulates different form of empirical traditional health care services and especially Management of Traditional Health Care. The problem related to the effectiveness of this provision is the implementation is not optimum yet which the internal and external obstacles still exist. Therefore, Health Department of Malang City should find the way to overcome those obstacles, both internal and external efforts for not cause problems in the future. Keywords: Effectiveness, services, Health Department.
Penerapan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan PertanahanTerkait Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan) Elly Setiyana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elly Setiyana, Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum, Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ellysetiyana09@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan terkait jangka waktu pelayanan pembuatan sertifikat tanah dalam penerapan peraturan pelayanan pembuatan sertitifikat tanah. Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Terkait Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Daerah Kabupaten Magetan. Penerapan peraturan ini telah dijalankan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Magetan untuk melakukan  suatu prosedur yang akan dijalankan serta yang menjadi hambatan dan solusi dalam penerapannya. Jenis penelitian ini adalah Yuridis empiris dan menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis. Namun, dalam pelaksanaannya penerapan peraturan tersebut belum optimal dan belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, saran untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja untuk memberikan suatu pelayanan dengan baik untuk masyarakat. Kata Kunci : Penerapan, Pelayanan, Pembuatan Sertifikat Tanah.   ABSTRACT This research discusses the implementation of Article 8 of Regulation of Head of National Land Agency Number 1 of 2010 concerning Standards of Services and Land Management in relation to Land Certificate Issuance Service in the Regency of Magetan. National Land Agency of Regency of Magetan has performed the implementation, where procedure is carried out and hindrance and solution are found in the implementation. Empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. However, it is found that the implementation is not optimally and effectively performed. Due to the issue, it is essential that National Land Agency of the Regency of Magetan take measures to improve the existing performance for satisfactory services for the people. Keywords: implementation, services, land certificate issuance
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PIHAK KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT KEAHLIAN DENGAN MEMALSUKAN DATA PENGALAMAN PEKERJAAN ( Studi di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya ) Muhammad Syaiful Bachri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MUHAMMAD SYAIFUL BACHRI Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: syaifulyoichi02@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pihak Kontraktor Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Sertifikat Keahlian Dengan Memalsukan Data Pengalaman Pekerjaan (Studi kasus kontrak kerja di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya). Berdasarkan fakta, bahwa penerapan sanksi administratif  yang dilakukan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi terhadap kontraktor tidak sesuai dengan apa yang tercantum didalam Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan sanksi yang akan dilakukan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) terhadap pihak  kontraktor  yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan sertifikat keahlian (SKA)?  (2) Apa hambatan yang dimiliki pihak Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) jika mengalami kesulitan dalam pemberian sanksi kepada pihak pengusaha kontraktor yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan sertifikat keahlian (SKA)? Penelitian menggunakan jenis yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya. Jenis dan Sumber data adalah data primer,data sekunder dan data tersier. Data Primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari para ahli hukum dan studi  internet. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa terdapat ketidak sesuian dalam pemberian sanksi administratif terhadap kontraktor dalam pembuatan sertifikat keahlian di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya. Kata Kunci: Penerapan Sanksi Administrasi, Kontraktor, Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Dan Regristrasi Tenaga Ahli, Undang - Undang No. 4 Tahun 1992 tentang,Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999, Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi   ABSTRACT Based on what has been studied, it is obvious that administrative sanction is not imposed according to the provisions of Regulation of Construction Services Development (LPJK) Number 5 of 2017 concerning Qualification and Registration of Expert Staff by Construction Services Development. This issue is followed by the following research problems: 1) how is the sanction imposed by the services development on the contractors committing the violation over the issuance of certificates of skills? 2) What are the impeding factors faced by the services development in imposing the sanction on the contractors over the case? This research employed empirical juridical methods with socio-juridical approach. The research took place in Construction Services Development in Surabaya, which required primary, secondary and tertiary data. The research result reveals that administrative sanction is not imposed accordingly. Keywords: imposing administrative sanction, contractors, regulation of LPJK Number 5 of 2017 concerning Qualification and Registration of Expert Staff, Act Number 18 of 1999 of Construction Services Development.
PENGATURAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PEGADAIAN (PERSERO) Seviana Trixie Ratna Liberty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seviana Trixie Ratna Liberty, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: seviana25@yahoo.com  ABSTRAK PT. Pegadaian (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang penyertaan modal negaranya berbentuk saham diperiksa dan diawasi oleh tiga lembaga independen, yaitu BPK, Akuntan Publik, dan OJK. Ketiga lembaga tersebut masing-masing memiliki peraturan perundang-undangannya. Maka dari itu, isu hukum ini menarik untuk diteliti karena adanya permasalahan di peraturan perundang-undangannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum diperoleh dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan kelompok dan hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian dapat dilakukan dengan kajian kepustakaan serta menelaah sumber bahan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal, interpretasi formal, interpretasi restriktif, dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini adanya ketidakserasian hukum di pengaturan pengawasan pemerintah terhadap penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara PT. Pegadaian (Persero) yang dikarenakan beberapa faktor penyebab, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam penafsiran hukum. Untuk itu diperlukan sinkronisasi secara horisontal dengan menggunakan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar peraturan dapat berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Pengawasan Pemerintah, Penyertaan Modal Negara, Badan Usaha Milik Negara, PT. Pegadaian (Persero).   ABSTRACT PT. Pegadaian (Ltd) as a State-owned Enterprise, whose equity participation is in share, is supervised by three independent bodies that involve State Audit Agency, Public Accountant, and Financial Services Authority, each of which complies with its own law. The author finds this legal issue interesting to study since there are problems in the related regulations. This research employed normative juridical method, statute and comparative approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were obtained by means of inventory of legislations based on hierarchy and categories of the legislations, followed by library research and the study of other forms of related legal materials. The data was analysed based on grammatical, formal, restrictive, and systematic interpretation methods. The research result reveals that there is irrelevance between the regulation of supervision from the government and state equity participation in PT. Pegadaian (Ltd) due to several impeding factors, leading to misinterpretation of law. This issue indicates that horizontal synchronisation through principle of legal certainty and merit is necessary for more effective application of the regulation. Keywords: Government Supervision, State Equity Participation, State-Owned Enterprises, PT. Pegadaian (Ltd).
OPTIMALISASI PENEGAKAN PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJIN USAHA RUMAH KOS (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo) Danang Hadi Surya Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danang Hadi Surya Kusuma, Dr. Istislam, S.H.,M.Hum. , Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dananghsk@gmail.com  Abstrak Kelurahan Ronowijayan Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang terdapat beberapa instansi pendidikan antara lain Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan SMA N 1 Ponorogo sehingga banyak usaha rumah kos di daerah tersebut. Terkait tentang usaha rumah kos ada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos. Walaupun peraturan tersebut telah di undangkan pada tahun 2016 dan dalam Pasal 9 ayat (1) telah mewajibkan para pelaku usaha rumah kos untuk memiliki izin usaha rumah kos namun pada kenyataanya izin usah rumah kos hingga tahun 2018 masih 0 atau belum ada satupun usaha rumah kos di Kabupaten Ponorogo yang memiliki izin usaha rumah kos, sehingga perlu ditelili tentang Optimalisasi Penegakan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan meniliti pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Ijin Usaha Rumah Kos di Kabupaten Ponorogo dengan data yang di peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dan wawancara dengan pelaku usaha rumah kos yang ada di Kelurahan Ronowijayan Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerapan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Ijin Usaha Rumah Kos antara lain: a). Faktor hukum, b). Faktor Penegak Hukum c). Faktor sarana dan fasilitas, d). Faktor masyarakat dan e). Faktor kebudayaan. Kata kunci : Optimalisasi, Perizinan, Penegakan   Abstract The sub-district of Ronowijayan, the Regency of Ponorogo is a house to several education institutions such Universitas Muhammadiyah Ponorogo, State Islamic Institute of Ponorogo, and SMAN 1 Ponorogo and their existence triggers the growing number of boarding houses. Boarding house business is regulated in Local Regulation of the Regency of Ponorogo Number 1 of 2016 concerning Permit for Boarding House Business. Despite this regulation, none of boarding house owners hold the permit to run the business in the Regency of Ponorogo. This issue has led this research to look deeper into optimality of the enforcement of Article 9 Paragraph (1) of Local Regulation of the Regency of Ponorogo Number 1 of 2016 concerning Permit for Boarding House. This research was conducted based on empirical juridical method where Article 9 Paragraph (1) of Local Regulation of the Regency of Ponorogo was studied. The research data was obtained from Capital Investment and One-stop Service Agency of the Regency of Ponorogo and interviews with boarding house business actors. However, several factors impede the implementation of the regulations: law, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and culture. Keywords: optimality, permit, enforcement
PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU MENURUT PASAL 4 AYAT (2) HURUF C PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA KEDIRI (Studi Pada Inspektorat K Kevin Jaya Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kevin Jaya PutraFakultas Hukum Univeristas Brawijaya  ABSTRAK Pada skrispi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan Peraturan Walikota Kediri No 40 Tahun 2016. Permasalahan ini dilatarbelakangi karena banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang masih belum sadar hukum atau mengabaikan hukum yang dianggap sepele. Maka dari itu Inspketorat selaku badan yang mengawasi langsung kinerja tiap-tiap instansi yang menjadi ruang lingkup pengawasannya, melakukan pengawasan terus menerus dan juga menerima aduan masyarakat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PNS atau suatu instansi. Karena pada dasarnya PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang mana tugasnya adalah mengabdi pada negara dan melakukan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Dalam melakukan pengawasan juga dibedakan menjadi 3 golongan pengawasan, yaitu pengawasan reguler, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota, dan pengawasan investigasi. Masing-masing pengawasan memiliki prosedur yang berbeda namun tetap saja tujuan utama untuk melakukan pengawasan. Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Kediri adalah salah satunya, kurang memadainya jumlah SDM yang tersedia, karena objek pengawasannya sendiri pun sangat banyak meliputi instansi-instansi yang berada di Kota Kediri. Selain itu faktor dari auditi atau objek pengawasannya, yang tidak kooperatif saat dilakukan sidak langsung atau sidak rutin. Namun dari hambatan tersebut pihak Inspektorat Kota Kediri juga langsung menanggapi dengan cepat, dengan berbagai cara dan solusi. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Inspektorat Kota, Peraturan Walikota Kediri No 4 Tahun 2016   ABSTRACT This research studies an issue concerning supervision performed by inspectorate according to Mayor Regulation of Kediri Number 40 of 2016. This research departs from the fact where civil servants do not abide by the law. From this issue, the inspectorate has decided to directly supervise the way they work under each of their departments. Supervision is continuously performed and grievance over violation committed by the civil servants is received. It is always expected that civil servants should give the best services to people. The supervision is broken down into three: regular supervision, supervision for specific purposes regarding assignment from the Mayor, and investigative supervision. The supervisions, however, still face several impeding factors such as lack of human resource. Some people of certain departments are also found uncooperative when unannounced and regular inspections take place. All these impeding factors trigger fast response for the solution to the problem. Keywords: implementation, supervision, city inspectorate, Mayor Regulation of Kediri Number 4 of 2016
KEBIJAKAN PENENTUAN TARIF BARANG IMPOR OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP TIONGKOK DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (GATT – 1947) Katherine Amelia Adriana Wenur
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Katherine Amelia Adriana Wenur, Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ph.D. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Katherine.wenur@yahoo.co.id  ABSTRAK Hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin meningkat selama beberapa waktu terakhir. Namun, gesekan dalam perdagangan baru terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang dimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif barang impor sebesar 25% terhadap Tiongkok. Tiongkok juga mengenakan tarif barang impor sebesar 10%-15% kepada barang-barang dari Amerika Serikat. Kebijakan tarif barang impor yang dilakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk Tiongkok dikarenakan deficit perdagangan yang cukup besar yang dialami oleh Amerika Serikat. Namun, dalam tindakan yang dilakukan Amerika Serikat tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional yang diatur dalam General Agreement Tariffs and Trade 1947. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis kebijakan penentuan tarif barang impor Amerika Serikat terhadap Tiongkok berdasarkan General Agreement Tariffs and Trade 1947 dan World Trade Organization dalam penyelesaian sengketa. Serta pendekatan yang digunakan ialah case approach, conseptual approach, dan statute approach. Dari hasil penelitian ini penulis telah memperoleh kesimpulan bahwa kebijakan penentuan tarif barang impor Amerika Serikat dan Tiongkok melanggar Prinsip Most Favoured Nations, Prinsip Natinal Treatment, dan Prinsip Resiprositas. Upaya penyelesaian sengketa kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan Tiongkok dibawa  ke World Trade Organization. Kiranya upaya damai yang dilakukan memberikan jalan keluar secara win-win solution bagi para pihak. Kata kunci: Kebijakan Tarif, Tarif Impor, Barang Impor.   ABSTRACT The relationship between the US and China has been getting stronger in recent time. However, conflict has arisen between the two countries, in which the US president Donald Trump has imposed 25% tariff on imported goods from China. In retaliation, China reversely imposed 10%-15% on imported goods from the US. Tariff policy made by the US against china embarks from the situation where the US has faced serious trade deficit. However, the measure taken by the US is considered irrelevant to International Trade Principles regulated in General Agreement Tariffs and Trade 1947.This research employed normative juridical method by analysing the policy regulating tariffs imposed on imported goods from China according to General Agreement Tariffs and Trade 1947 and World Trade Organisation to settle the dispute. Moreover, case, conceptual, and statute approaches were also employed. The research concludes that the imposition of tariff on imported goods between the US and China has violated the principles of Most Favoured Nations, National Treatment, and Reciprocity. The dispute settlement over this case is rendered to World Trade Organisation. Attempt of reconciliation should be able to offer win-win solution for both parties. Keywords: policy of tariff, tariff on imported goods, imported goods.

Page 1 of 10 | Total Record : 97

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue