cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017" : 37 Documents clear
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT PELANGGARAN ATAS PENILAIAN JAMINAN DALAM PENGIKATAN KREDIT OLEH JASA PENILAI PUBLIK (STUDI DI PT. BANK CIMB NIAGA KABUPATEN JEMBER) Nia Marisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nia Marisa, Dr. Bambang Winarno,SH.MS, Amelia Sri Kusumadewi, SH.,M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : niamarisa17@gmail.com   ABSTRAK Kegiatan utama Perbankan, selain mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau Kredit. Seperti kita tahu, bahwa kredit adalah kegiatan utama bank yang merupakan sebuah asset terbesar bank, memberikan pinjaman dana dalam bentuk kredit kepada nasabah juga memiliki resiko yang besar. Untuk meminimalisasi terjadi resiko kerugian Bank, pengikatan jaminan merupakan unsur penting dalam perjanjian pinjam meminjam. Jasa Penilai atau Appraisal dikenal sebagai Lembaga Penilai Independen yang memberikan jasanya kepada Bank dalam bentuk penilaian terhadap objek jaminan debitur. Penilaian tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kerugian akibat kesalahan perhitungan nilai jaminan debitur yang dilakukan oleh Bank. Maka dari itu Penilai atau Appraisal mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa Laporan Penilaian yang dikeluarkannya bersifat akurat berdasarkan Nilai Pasar dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di Bank Cimb Niaga Kabupaten Jember, salah satu Jasa Penilai yang berkerja sama dengan Bank Cimb Niaga tersebut melakukan mark up pada Laporan Penilaian mengenai objek jaminan debitur. Nilai tersbut dibuat lebih tinggi dari nilai yang sesungguhnya. Akibatnya bank mengeluarkan plafond cukup tinggi, pada kasus yang terjadi di Bank Cimb Niaga ini debitur mengalami kredit macet, dan ketika bank hendak melelang jaminan debitur tersebut dengan harga yang tercantum dalam Laporan Penilaian, ternyata bank baru mengetahui bahwa nilai yang tertera dalam laporan penilaian tersebut telah di mark up. Hal ini jelas merugikan bank, karena hingga saat ini bank kesulitan melelang jaminan debitur yang seharusnya dapat digunakan untuk menutupi kekurangan hutang debitur.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Pelanggaran, Jasa Penilai Publik   THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS TO VIOLATION OF THE BINDING GUARANTEE IN CREDIT ASSESSMENT BY THE ASSESSOR PUBLIC SERVICES (STUDIES IN PT BANK CIMB NIAGA KABUPATEN JEMBER) Nia Marisa, Dr. Bambang Winarno, SH., MS, Amelia Sri Kusumadewi, SH., M.Kn Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : niamarisa17@gmail.com   ABSTRACT Besides collecting fund from society in the form of deposit, the main activity of banking is redistributing fund to the society in the form of loan or credit. As we know, credit is the main activity of banking which is the biggest asset of bank, providing loan funds in the form of credit to the customers also has a big risk. To minimize the risk of bank loss, binding the guarantee is the important unsure in the loan agreement. Appraisal Service or as known as an Independent Appraisal Institution which gives its service to the Bank in the form of assessment toward collateral object value of the debtor. This assessment aims to avoid the loss due to miscalculation of collateral object value of the debtor done by the Bank. Therefore, the Appraisal has a responsibiity to make sure that Assessment Report issued is accurate based on the Market Value and can be accounted for. However, this thing is different with what happened in Cimb Niaga Bank Jember Regency, one of the Appraisal Services that coorporated with Cimb Niaga Bank did mark up on the Assessment Report about collateral collateral object value of the debtor. That value was made become higher from the real value. Consequently, the bank issued high enough plafond, in the case that happened in this Cimb Niaga Bank, the debtor ran into bad credit, and when the bank will auction this debtor guarantee with price listed in Assessment Report, it turned out the bank just knew that the value shown in the assessment report had been marked up. This thing obviously harmed the bank, because until now the bank is facing difficulty to auction debtor guarantee which should be usable to cover the debtor’s debt.   Keywords : Law Protection, Creditor, Violation, Appraisal.
LARANGAN MASUK PENGUNGSI YANG MENGGUNAKAN PERAHU OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DITINJAU DARI THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES Safira Dharmayanty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Safira Dharmayanty, Ikaningtyas, SH, LLM. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dharmayantysafira@gmail.com Abstraksi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Seorang pencari suaka yang sudah diakui statusnya sebagai pengungsi akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh yang diatur dalam Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951, dan mendapatkan perlindungan di bawah prinsip non-refoulement yang telah secara spesifik diatur dalam Pasal 33 (1) dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Negara diwajibkan untuk tidak memulangkan para pencari suaka maupun pengungsi ke negara asal yang dimana kebebasan dan kehidupannya terancam dengan alasan apapun. Namun, pemerintah Australia menetapkan larangan masuk terhadap pengungsi yang menggunakan perahu dengan mengeyampingkan fakta bahwa para migran mengambil risiko kehilangan nyawa mereka dalam usaha untuk menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal demi mencari perlindungan ke negara lain, kebijakan ini diusulkan sebagai salah satu upaya Australia menekan jumlah pengungsi ilegal yang ingin memasuki wilayahnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis apakah larangan masuk pengungsi yang menggunakan perahu oleh pemerintah Australia sudah sesuai dengan ketentuan Konvensi Pengungsi 1951     Kata kunci: Pengungsi, Pencari Suaka, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi   ENTRY BAN ON REFUGEES WHO TRAVEL BY BOAT BY AUSTRALIAN GOVERNMENT ACCORDING TO THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES Safira Dharmayanty, Ikaningtyas, SH, LLM. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dharmayantysafira@gmail.com Abstract The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees is the cornerstone of international protection against refugees. An asylum seeker who has already acknowledged his status as a refugee will get full rights and obligations that are set forth in the 1951 Convention Relating to the Status of Refugee, and get protection under the principle of non-refoulement which have been specifically regulated in article 33 (1) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees. No Contracting State shall expel or return ('refouler’) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened. However, the Government of Australia set the entry ban against a refugee boat while set aside the fact that migrants run the risk of losing their lives in the attempt to cross the sea by using the boat for the sake of seeking protection to another country, this policy was proposed as one of Australia’s efforts Australia to presses the number of illegal refugees who want to enter its territory. In this study, the author used the juridical-normative methods with the aim to analyze whether the entry ban on refugees who travel by boat by the Australian Government is in compliance according to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugee. Keywords: refugees, asylum seekers, the 1951 convention relating to the status of refugees
URGENSI PENGATURAN PERBUATAN STALKING SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA Yuniarinda Risandi Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuniarinda Risandi Putri, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2017, URGENSI PENGATURAN PERBUATAN STALKING SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Alfons Zakaria,S.H.,LLM. ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai urgensi pengaturan perbuatan stalking sebagai tindak pidana di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai pengertian dan kriteria perbuatan stalking, dasar pertimbangan dan kajian urgensi upaya kriminalisasi perbuatan stalking, serta untuk menganalisis dan merumuskan norma pidana pengaturan perbuatan stalking ke dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana guna memberikan suatu solusi dan penyempurnaan dalam hukum pidana, selain itu untuk enghindari adanya kekosongan hukum terkait perbuatan stalking. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini yaitu urgensi kriminalisasi perbuatan stalking dan kebijakan formulasi perbuatan stalking dalam perspektif pembaruan hukum pidana. Kata kunci: Kriminalisasi, Stalking, Pembaruan Hukum Pidana. Yuniarinda Risandi Putri, Criminal Law, Fakulty of Law University of Brawijaya, May 2017, THE URGENCY OF REGULATION ON THE ACT OF STALKING AS A CRIME ACT IN INDONESIA, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Alfons Zakaria,S.H.,LLM. ABSTRACT this research discussed the urgency of regulation on the act of stalking as a crime act in Indonesia. This research aimed at analyzing and describing the definition and criteria of act of stalking, the basic consideration and review on urgency of criminalization effort on the act of stalking, analyzing and formulating the norms of regulation on act of stalking into Penal Code draft in order to provide solution and improvement of Criminal Law, as well as avoiding legal vacuum related to the act of stalking. This research employed normative method with statue, conceptual and comparative approaches. The result of the study showed that there was urgency for criminalization of the act of stalking and the policy on formulation of the act of stalking in the perspective of the renewal of criminal law. Keywords: Criminalization, Stalking, the renewal of criminal law.
KEPASTIAN HUKUM PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI BAWAH ANCAMAN YANG MELANGGAR HUKUM Fransiska Louisa Mbula
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fransiska Louisa Mbula, Warkum Sumitro, SH., MH., Ratih Dheviana Puru H, SH.LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fransiskalouisa998@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas kekaburan hukum pada Pasal 27 ayat (1) tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait bentuk dan sifat ancaman dalam pembatalan perkawinan serta kepastian hukumnya pembatalan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum dalam Pasal 27 ayat (1) Tahun 1974. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sifat ancamannya adalah menimbulkan rasa takut, tidak berdaya, dan tidak mampu bertindak, kemudian untuk bentuk ancamannya yaitu perbuatan kekerasan tanpa senjata yang pada dasarnya menyerang secara psikis. Dan untuk kepastian hukum berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori kepastian hukum Lon L. Fuller bahwa pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pasal 27 ayat (1) tidak memenuhi salah satu prinsip kepastian hukum yaitu adanya kegagalan dalam menciptakan aturan hukum yang bisa dimengerti sehingga menimbulkan multitafsir, dikarenakan pasal tersebut tidak menjelaskan sifat dan bentuk ancaman sebagai salah satu alasan diajukannya pembatalan perkawinan sehingga terjadinya multitafsir.   Kata kunci : Ancaman yang melanggar hukum, pembatalan perkawinan di bawah ancaman yang melaggar hukum. LEGAL CERTAINTY OF ARTICLE 27 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT THE REASONS FOR MARRIAGE CACNCELLATION UNDER THREAT THAT IS AGAINST THE LAW   Fransiska Louisa Mbula, WarkumSumitro, SH., MH.,Ratih Dheviana Puru H, SH.LLM Faculty of LawUniversitasBrawijaya Email : fransiskalouisa998@gmail.com   Abstract This study discussed the vagueness of law of article 27 paragraph (1) year 1974 of Law number 1 year 1974 about marriage cancellation under threat which is againts the law. Thus, the research problems formulated are concerning the form and nature of threat in marriage cancellation and also the legal certainty of marriage cancellation under threat which violates the law contained in article 27 paragraph (1) year 1974. The results of the study show that the nature of the threat ignites fear and helplesness. The form of the threat is violence without involving gun which affects psychologically. In terms of legal certainty, this study using the theory of legal certainty by Lon L.Fuller reveals that article 27 paragraph (1) of Law does not comply with one of the legal principles that is the presence of failure in creating new rule which can be comprehended which then leads to multi-interpretation. It is so as the article does not provide explanation on the nature and form of threat as one of the reasons for the proposal for marriage cancellation.   Keywords: threat that is against the law, marriage cancellation under threat that is against the law 
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN ADANYA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN PRA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Sekar Ayuningtiyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekar Ayuningtiyas, Warkum Sumitro,S.H.,M.H., Fitri Hidayat,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : sayuningtiyas@gmail.com   Abstrak   Konflik hukum yang terjadi karena adanya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang demikian batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang demikian tidak berlaku kepada pihak ketiga jika hanya dibuat oleh Notaris tanpa disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, tetapi dapat berlaku kepada pihak ketiga jika disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tentunya dengan keadaan demikian perlu adanya perlindungan hukum untuk pihak ketiga. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa perlindungan hukum bentuk preventif dan perlindungan hukum bentuk represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan guna memberikan penyelesaian dari suatu sengketa.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Perjanjian Perkawinan   THE LEGAL PROTECTION FOR THE THIR PARTY DUE TO THE FORMULATION OF MARRIAGE AGREEMENT AFTER THE MARRIAGE BASED ON THE PRE-VERDICT OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015 Sekar Ayuningtiyas, Warkum Sumitro,S.H.,M.H., Fitri Hidayat,S.H.,M.H. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : sayuningtiyas@gmail.com   Abstract   Legal conflict resulted due to the formulation of marriage agreement after the marriage of pre-verdict of the Constitutional Court number 69/PUU-XIII/2015 contradicts with article 29 of Law number 1 year 1974 concerning marriage. This kind of marriage agreement was invalid in law because it contradicts the legislation that was article 29 of Law number 1 year 1974 about marriage. This kind of marriage agreement is invalid for the third party if only made by the notary without veing approved by the marriage registrar. So, it is only valid for the third party if it is approved by the marriage registrar. Therefore, legal protection must be made available for the third party. The legal protection provided can be in the forms of preventive and repressive protection. Preventive legal protection is provided before the conflict starts and repressive legal protection is used to settle a case.   Keywords : legal protection, third party, marriage agreement
KONFLIK NORMA PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Putri Intan Rachmaniarani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Intan Rachmaniarani, Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum, Ranitya Ganindha, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: putriintanr@gmail.com ABSTRAK Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2014 berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan, di mana pada Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.” Terjadi konflik norma perundang-undangan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dalam penyelesaian konflik norma perlu melihat amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang mengatur lebih lanjut arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Kata Kunci: Konflik norma, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, izin usaha pertambangan mineral dan batubara, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001. ABSTRACT Article 8 of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining regulates the authority of local government in issuing business license for Mineral ang coal mining in a certain area. In 2014, Law number 23 year 2014 on Local Government, regulated the administration of government affairs in which the article 14 paragraph (1) states that "the administration of government affairs in the sectors of forestry, marine, and energy and mineral resource is shared between the central government and local government.” There was a norm conflict of law in the local government authority in issuing business license for mining. The norm conflict settlement in normative law research using statute and case approach needed to refer to the provision of the People’s Consultative Assembly number IX/MPR/2001 about renewal of Agrarian and Natural Resources management, which regulated the direction of policy on natural resource management. Keywords: conflict of norms, local government authority, business license of mineral and coal mining, the provision of the People’s Consultative Assembly number IX/MPR/2001.
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERKAIT MEDIA CENTER KOTA SURABAYA Ridlo Firdausi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ridlo Firdauzi, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., Agus Yulianto, SH. MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ridlofirdauzi@gmail.com ABSTRAK Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, adil dan transparan maka pemerintah juga harus memperhatikan Hak Asasi Manusia yang terdapat pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dibandingkan dengan kelompok masyarakat non rentan dimana hak-hak mereka tidak dapat dibatasi dan berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. . Pelayanan publik menjadi salah satu sarana pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan serta mewujudkan asas keadilan bagi masyarakat. Media center Kota Surabaya kemudian dipilih menjadi salah satu objek penelitian oleh peneliti dikarenakan implementasinya yang sudah mencapai 5 tahun dan dianggap menjadi sarana yang cukup efektif untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Secara singkat, media center merupakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, apresiasi, pertanyaan atau lain sebagainya. Prasarana yang digunakan media center dalam menampung pengaduan masyarakat antara lain melalui short messages service (SMS), telepon, faximile, website, media social (Facebook dan Twitter). Hal ini tentu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit. Penelitian ini berdasarkan kajian umum terkait implementasi, kelompok rentan, serta pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research dimana penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain yang ada dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan melihat fakta yang ada. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Media Center, dan Kelompok Rentan. ABSTRACT Government is essentially a service to the community. The government is not held to serve itself, but to serve the community and create conditions that allow every member of the community to develop the ability and creativity to achieve common goals. In order to provide excellent public services, fair and transparent then the government should also pay attention to Human Rights in the vulnerable groups. This vulnerable group is a community group with special needs compared to non-vulnerable groups where their rights are unrestricted and entitled to special convenience and treatment. Public services become one of the government's means to improve the quality of government performance and realize the principle of justice for the community. Media center of Surabaya then selected to become one of the object of research by researcher because its implementation which have reached 5 years and considered become effective enough medium to connect society with government. Briefly, the media center is a means of complaints for people who want to submit a complaint, appreciation, questions or so forth. Infrastructure used by the media center in accommodating public complaints is through short messages service (SMS), telephone, fax, website, social media (Facebook and Twitter). This certainly makes it easier for people to submit complaints without having to go through a complicated bureaucratic process. This study is based on a general review of implementation, vulnerable groups, and public services according to Law No. 25 of 2009 on Public Services. This research is a type of empirical legal research where the research on legal issues is conceptualized as a social institution that is in real terms associated with other social variables that exist in the society. The approach method used is sociological jurisdiction, Invitations associated with viewing existing facts. Keywords : Public Service, Media Center, and Vulnerable Groups.
EFEKTIVITAS PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN) Imroatul Mustaqimah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imroatul Mustaqimah. Warkum Sumitro S.H., M.H., Shanti Riskawati S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Mustaqimah3@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui dan menganalisis efektivitas upaya perdamaian dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam upaya menekan angka perceraian. Bagaimana pelaksanaan upaya perdamaian dalam pengadilan agama serta faktor penghambat upaya perdamaian dalam pengadilan agama. Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan dari pasal ini belum efektif, dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu, tingkat pendidikan rendah, kualitas SDM yang rendah, faktor kebudayaan dan faktor mental para pihak yang akan bercerai, yang berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan upaya damai. Perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan dan perceraian, sehingga dapat menekan angka perceraian yang terjadi Kata kunci : Perceraian, Upaya damai.           THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 31 OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 YEAR 1975 IN SUPRESSING THE NUMBER OF DIVORCE (A Study in Relogious Court of Kraksaan)   Imroatul Mustaqimah. Warkum Sumitro S.H., MH., Shanti Riskawati S.H.,M.Kn. Faculty of Law Universitas Brawijaya mustaqimah3@gmail.com   Abstract This study was intended to analyze the effectiveness of reconciliation contained in article 31 of Government Regulation number 9 year 1975 in suppressing divorce cases and also its inhibiting factors. The result of the study shows that the implementation of this article has not been effective due to inhibiting factors such as low education level, low quality of human resources, culture, and mentality of the parties applying for divorce which lead to the low rate reconciliation. The solution offered are improve socialization to the society about marriage and divorce. Keyword : divorce, reconciliation.
MEDIASI PENAL DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA (Studi di PT. Kuda Intisamudera Surabaya) Lawrensia Binar Mutiara Satyadriti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lawrensia Binar Mutiara Satyadriti, Prof.Masruchin Ruba’I, SH., MS., Ardi Ferdian, SH., M.Kn.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   satyadriti@gmail.com   Abstrak   Setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan dalam dunia usaha. Hal ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan di seluruh dunia. Besar kecilnya suatu usaha berpengaruh pada lamanya waktu pekerja/buruh di lingkungan kerja untuk bisa  memproduksi barang atau jasa. Dampak yang bisa dirasakan oleh pekerja/buruh adalah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk mengurangi dampak tersebut suatu korporasi perlu melaksanakan syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam lingkungan kerja. Namun kesadaran dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia masih tergolong minim. Hal ini diketahui dari masih tingginya angka kecelakaan kerja. Angka kecelakaan kerja pada tahun 2015 berjumlah 50.089 menunjukkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) belum diterapkan secara signifikan. Apabila angka kecelakaan kerja masih tinggi bisa jadi korporasi selaku pemilik dan penanggung jawab tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta menganggap sepele keselamatan pekerjanya. Hal ini bisa ditelusuri lebih lanjut apakah korporasi lalai atau menganggap sepele jika dilakukan penyelidikan, namun korban jarang untuk melaporkan ke kepolisian dan menyelesaikan kasus kecelakaan kerja secara kekeluargaan atau diluar pengadilan melalui mediasi penal karena dianggap cepat dan tidak memakan biaya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti mengenai mediasi penal dalam hal terjadi kecelakaan kerja. Kata Kunci:   Mediasi Penal dan Kecelakaan Kerja           PENAL MEDIATION IN CASE OF WORKING ACCIDENT (Study on PT. Kuda Intisamudera Surabaya) Lawrensia Binar Mutiara Satyadriti, Prof.Masruchin Ruba’I, SH., MS., Ardi Ferdian, SH., M.Kn.   Law Faculty, Brawijaya University   satyadriti@gmail.com   Abstract In Indonesia, the trade market increasing every year. This becomes an affect of globalization that developing fast and also the market liberalization in the entire world. The size of a trade affect the working duration of the worker to produce the goods or service. The effects that can be felt by the workers are working accident and sick of working. To alleviate those effects, hygiene standarts in working circles. But unfortunately, the awareness and application of working safety hygiene in Indonesia are still under the line. This shown in the percentage of working accident that still high. In 2015, the number of working accident reaches 50.089, which shows that the application of working safety and hygiene still not significant yet. If the numbers of the working accident still high, it can be the corporation as the owner and ris-taker do not have awareness to apply working safety and hygiene, also still consider their worker’s safety as something that is not important enough. This things can be seen further, whether corporation careless or consider survey as something that trivial, but the victim rarely report to the police and solve  a case of working accident in peaceful way or outside the court through penal mediation because it faster and doesn’t need much money. Based on those things, author wants to do a research about penal mediation in case of working accident. Key Words: Penal Mediation and Working Accident
HAMBATAN NOTARIS ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT di Kota Surabaya) Nadya Rizky Nakayo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadya Rizky Nakayo, Dr.Budi Santoso, SH., LLM., Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.,MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nadyanakayo@icloud.com   Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kantor Notaris di Kota Surabaya karena memenuhi indikator hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, hambatan notaris atas pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan / atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, serta upaya penyelesaian notaris atas peleksanaan kewajiban pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Untuk menjawab masalah tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis sosiologis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan metode analisis deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar ternyata terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara pelaksanaan dengan prosedur dan tata cara melakukan perubahan anggran dasar. Setiap Notaris memiliki hambatan yang berbeda-beda terkait Kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Terkait hambatan tersebut Notaris memiliki upaya tersendiri untuk mengatasi hambatan yang dialaminya karena, setiap hambatan memiliki upaya penyelesaian yang berbeda-beda.   Kata kunci : Perseroan Terbatas (PT), Notaris, Perubahan Anggaran Dasar PT.   NOTARY’S OBSTACLES ON OBLIGATION IMPLEMENTATION TO OBTAIN APPROVAL AND/OR ANNOUNCEMENT OF THE LIMITED LIABILITY CORPORATION STATUTE ALTERATION ( Research in Notary’s Office in Surabaya City) Nadya Rizky Nakayo, Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., MKn. Faculty of Law, Brawijaya University Email: nadyanakayo@icloud.com abstract This paper aims to analyze the implementation of the obligations of approval and / or notification of changes in the articles of association are limited in the Office of Notary / PPAT in Surabaya because they meet the indicator of barriers that prevent the implementation of the obligation to obtain approval and / or notification of changes in the articles of company limited. Based on this, the problems associated with the implementation of the obligations defined approval and / or notification amendment limited liability company, constraints on the implementation of the obligations of the notary approval and / or notification of changes in the constitution of the Company Limited, and the settlement of a notary public on the notification obligation implementation amendment Limited Liability Company. To answer the problem it used methods of empirical juridical, socio-juridical, then connected to the existing problems, and analyzed using qualitative methods of descriptive kualitative analysis. The results showed that in terms of the implementation of the obligations of approval and / or notification of changes in the constitution there are a few things that are not appropriate between implementation of the procedures and make changes to the basic budgets. Every Notary has different obstacles related liabilities approval and / or notification of budget changes in the articles of limited liability company. The barriers associated Notary has its own efforts to overcome the barriers they experienced because, every obstacle has the different remedies. Keywords: Limited Liability Company(PT), Notary, Budget changes of limited liability company (PT).

Page 1 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue