cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017" : 69 Documents clear
VITALISASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu) Trifena Tesalonika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Batu memiliki luas 202.800 km² dengan jumlah penduduk 219.325 jiwa.  Anak berusia 0-17 tahun di Kota Batu berjumlah ±58.000 jiwa. Anak berusia kurang dari 17 tahun tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional yang terintegrasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kota Batu melaksanakan program Kartu Identitas Anak yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak di Kota Batu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dilihat dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan belum bisa berjalan efektif. Tidak ada konsekuensi hukum bagi yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak. Hambatan yang ada antara lain: terbatasnya jumlah tenaga, sarana kurang mencukupi, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya sanksi. Upaya yang dilakukan antara lain: penambahan tenaga baru, penganggaran dana khusus untuk memenuhi sarana prasarana, sosialisasi lebih sering dilakukan, membangun koordinasi yang baik antara pejabat yang berwenang dengan masyarakat.   Kata kunci: implementasi, kartu identitas anak, dinas kependudukan dan pencatatan sipil
EFEKTIVITAS PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG) I Nyoman Adi Pardana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Nyoman Adi Pardana, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: adipardana@yahoo.com   ABSTRAK Sebagai daerah tujuan wisata, penting bagi Kabupaten Badung untuk menjaga kebersihan lingkungan agar bebas dari bahaya asap rokok. Walaupun sudah dipasang tanda larangan untuk tidak merokok dan juga disediakan ruang khusus merokok, masih mudah ditemukan perokok yang merokok sembarangan. Padahal dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis campuran, Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya berjalan efektif, karena hanya faktor fasilitas penunjang saja yang sudah efektif. Hambatan yang timbul seperti masih rendahnya nominal denda, kinerja Satpol PP Badung dalam pengawasan dan penegakan hukum serta kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang, masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaan Perda KTR dan juga budaya masyarakat Badung yang terbiasa merokok sembarangan. Upaya untuk mengatasinya seperti menggencarakan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum, menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas SDM Satpol PP Badung serta mengatur ulang regulasi KTR terutama terkait nominal denda.   Kata Kunci: Kabupaten Badung, Efektivitas, Kawasan Tanpa Rokok
PEMERIKSAAN IN ABSENTIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM PERADILAN MILITER (STUDI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA) Zilma Fikri Alfarizi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zilma Fikri Alfarizi, Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fikrizilma@yahoo.co.id   ABSTRAK Peradilan militer memperkenankan pemeriksaan dan pemberian putusan tanpa kehadiran terdakwa atau pemeriksaan in absentia terhadap kasus tindak pidana desersi yang pelakunya melarikan diri atau tidak dapat diketemukan sesuai yang diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta kendala dan upaya dalam menerapkan ketentuan pasal 143. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarka hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan in absentia telah sesuai dengan ketentuan pasal 143. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan penerapan pasal 143 diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Pihak yang berkaitan dalam penerapan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada agar penerapan pasal 143 dapat diterapkan dengan tepat dan sesuai.   Kata kunci: peradilan militer, tindak pidana desersi, pemeriksaan in absentia. EXAMINATION OF IN ABSENTIA ON CRIME OF DESERTION IN MILITARY JUSTICE (A STUDY IN MILITARY COURT III-12 SURABAYA) Zilma Fikri Alfarizi, Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : fikrizilma@yahoo.co.id   ABSTRACT The military court allows examination and verdict granting with the absence of the perpretator on in absentia against the crime of desertion cases where the perpretator fled or cannot be found based on Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. The purpose of this study is to identify and analiyze the application of Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice as well as the constraints and efforts in implementing the provisions of Article 143. This research is juridical empirical with sociological juridal approach. It can be concluded from the result of the research that examination in absentia is in accordance with the provisions of Article 143. Obstacles encountered relating to the application of Article 143 are classified into two categories, namely internal constraints and external constraints. Parties related to the application of Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice have made efforts to overcome the obstacles that exist in order that Article 143 can be applied appropriately and accordingly.     Keywords: military justice, the crime of desertion, the examination of in absentia.
ANALISIS YURIDIS PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (‘ADL WA TAWAZUN) PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH Dian Ayu Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dian Ayu Wulandari, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : dyan_aw29@yahoo.com   ABSTRAK Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Pada perjanjian pembiayaan mudharabah Bank x masih terlihat adanya salah satu pihak yang lebih kuat atau dominan, Dalam melaksanakan jasa perbankan bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain salah satunya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa  tawazun). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk konkritisasi prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah dan untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) para pihak dalam perjanjiam pembiayaan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interprestasi gramatikal dan sistematis Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban bahwa Bentuk konkritisasi prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) para pihak  dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah belum terpenuhi, akibat hukum tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasak 1320 KUHPerdata.   Kata kunci: Keadilan, Keseimbangan, Mudharabah         JURIDICAL ANALYSIS OF JUSTICE AND BALANCE PRINCIPLES (‘ADL WA TAWAZUN) OF MUDHARABAH FINANCING AGREEMENT OF THE PARTIES ON SYARIAH BANKING Dian Ayu Wulandari, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : dyan_aw29@yahoo.com   ABSTRACT Mudharabah is one of financing product on syariah banking. Mudharabah financing agreement happen in Bank X, one party still more powerful or dominant than other. In carrying out banking services, the bank is obliged to meet the principles of Syariah. Fulfillment of Syariah principlles can be implemented by basic provisions of Islamic law, one of them is justice and balance principles (‘adl wa tawazun). The purpose of this paper is to analyze and determine the form of concretization of the justice and balance principles (‘adl wa tawazun) of the parties to the mudharabah financing agreement on syaraiah bangking and to analyze and find out the legal consecuences of not-fulfilling those basic principles. The method used in this research are statute approach, conseptual approach, and historical approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by researchers are analyzed using analytical techniques of gramatical and systematical interpretation. From those research result, the researchers obtain answers that the form of concretization of justice and balance principles (‘adl wa tawazun) of the parties to the mudharabah financing agreement has not been met, due to non-fulfillment of those principles, the mudharabah financing agreement is null and void because it does not comply with one of the requirement of agreement as stated in civil code article 1320. Keywords : Justice, Balance, Mudharabah
IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen) Viko Purnama Yogaswara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viko Purnama Yogaswara, Lutfi Effendi,SH.,MH., Agus Yulianto,SH.,MHFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : viko.yoga21@gmail.comA. ABSTRAKVIKO PURNAMA YOGASWARA, Hukum Administrasi Negara,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1 Maret 2017, ImplementasiPasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Studi di DinasPerhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen), Lutfi Effendi,SH.,MH.,Agus Yulianto,SH.,MHMasalah yang dibahas adalah tidak sesuainya antara Pasal 14Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan kejadian yang sebenarnyayang berada di lapangan dan juga upaya yang akan dilakukan. Yangdilatarbelakangi oleh minimnya pendaptan asli daerah yang di dapatkandari sektor parkir ini serta kurangnya kualitas dari Sumber daya Manusiauntuk menerapkan pasal berbagai macam peraturan yang ada di DaerahKabupaten Kepulauan Yapen kemudian juga kurangnya ketegasan yangdi berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen selakupemerintah penyelenggara terkait permasalahan perpakiran yang ada diKabupaten Kepulauan Yapen. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapakasus penyelewengan yang terjadi di lapangan yang juga dilakukan olehpetugas pengelola tempat khusus parkir, wawancara dari pengguna tempatkhusus parkir dan hasil pengamatan. Adapun jenis penelitian yangdigunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metodepenelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitianlangsung untuk memperoleh data bagaimana pelaksanaan penerapan Pasal14 Peraturan Derah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang di laksanakan olehpemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi dari Pasal 14Peraturan Derah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir belum berjalan efektif karenaterhambat oleh beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan tentangperaturan tentang perparkiran.Kata Kunci :Implementasi, Retribusi, Tempat Khusus Parkir.VIKO PURNAMA YOGASWARA, Administrative Law, Faculty of law,University of Brawijaya, March 1, 2017, the implementation of Article 14 of theregulation region of Yapen Islands Regency number 14 in 2012 about SpecialParking place of Retribution (studies in Department of transportation Yapen IslandsRegency), Lutfi Effendi, sh., MH., Agus Yulianto, sh., MHThe problem being discussed is not matching between Article 14 of theregulation region of Yapen Islands Regency number 14 in 2012 about Levy aspecial place and the actual events that were in the field and also the efforts thatwill be undertaken. The lack of willingness by the area's original pendaptan getfrom this parking sector as well as the lack of quality of human resources to applysection a wide range of regulations that exist in the area of Yapen Islands Regencyis then also the lack of firmness that given by the local government as theGovernment of Yapen Islands Regency organizers related problems of perpakiranRegency Yapen Islands. It is characterized by the occurrence of several cases ofabuses that occur in the field are also carried out by officers of the special place theparking Manager, interviews of users a special place and the observations. As forthe type of research that used the author is a kind of empirical research with theJuridical Sociological research method conducted by way of direct research toobtain data on how the implementation of the application of Article 14 of theregulation Derah Yapen Islands Regency number 14 in 2012 about Levy Specialparking Places funded by the regional Government of Yapen Islands Regency.Based on the results of this research it can be noted that the implementation ofArticle 14 of the regulation Derah Yapen Islands Regency number 14 in 2012 aboutSpecial Parking Places Levy has not been effective because it is hampered by anumber of factors such as lack of knowledge about rules on the parking area.Keywords: Implementation, Retribution, Special Parking Place.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OJEK BERBASIS APLIKASI TERKAIT USAHA PENGANGKUTAN ORANG Dea Awalia Saraswati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dea Awalia Saraswati, Dr. Bambang Winarno, SH., Ratih Dheviana Puru, SH.,L.LM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya deaawalia@gmail.com   Ojek merupakan suatu usaha pengangkutan barang dan/atau orang yang diberikan imbalan biaya atas jasanya. Perusahaan pengangkutan ojek berbasis aplikasi yang ada tidak sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena bukan merupakan kendaraan bermotor umum. Perusahaan penyedia jasa ojek berbasis aplikasi menegaskan bahwa mereka sebagai penghubung antara pelanggan dengan pengemudi ojek. Namun dibalik kemudahan yang didapat dari berdirinya ojek berbasiskan aplikasi di tengah kegiatan masyarakat, terdapat perbedaan pendapat mengenai pertanggungjawabannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa proses penyelesaian ganti rugi dari pengusaha pengangkutan ojek berbasis aplikasi. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute Approach). Perjanjian yang dilakukan oleh driver dengan perusahaan aplikasi sebagai perjanjian kemitraan yang merupakan persekutuan perdata dan tidak ada hubungan kerja, maka antara driver dengan pihak perusahaan aplikasi sejajar dan bertanggung jawab secara masing-masing. Kata Kunci      : Tanggung Jawab, Pengangkutan Orang, Aplikasi online.   LEGAL LIABILITIES OF ONLINE OJEK APPLICATION COMPANY RELATED TO PERSON’S TRANSPORTATION SERVICES Dea Awalia Saraswati, Dr. Bambang Winarno, SH., Ratih Dheviana Puru, SH.,L.LM. Law Faculty Of Brawijaya University deaawalia@gmail.com   Ojek is a goods and/or people transportation business that get the fee over his services. Those ojek corporate based to an application that exist nowdays is not in accordance with the existing regulations on the Act Number 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation, because it is not a general motor vehicle transportation. The corporate of ojek based to an application confirms that they are as an operator between customers with the ojek driver. But behind the convenience gained from the existing of ojek based to an application in the middle of citizen activities, there is a difference of opinion about the responsibility of that ojek corporate based to an application. The purpose of this writing is to analyze the process of actions for damages from ojek corporate based to an application. The type of this research is juridical normative which is the research is based on doctrine or principle that has exist in the science of law. The approach that used by the author is approaching in the legislation (Statute Approach). The agreement that did by the driver and the company application is as a partnership agreement which is a communion of the civil code and there’s no working relationship, so between a driver with the company application alignment and responsible in each other. Key Word        : Responsibility, People Transportation, Online Application.
TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI INSTRUMENT INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMET (ISDS) DALAM PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL (PII) (Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dan al-Maslahah) Hilman Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hilman Ramadhani, Hanif Nur Widhiyanti, Mohamad Nur Yasin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Email: hilman_ramadhani@yahoo.com   ABSTRAK Skripsi ini mengangkat isu mengenai peninjauan kembali atas eksistensi dan urgensi Investor State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Investasi Internasional yang terdapat dalam Bilateral Investment Treaties (BITs). Isu eksistensi dan urgensi ISDS saat ini telah memicu perdebatan mengingat banyaknya gugatan yang diajukan oleh korporasi (MNC/TNC) yang dalam hal ini sebagai investor kepada negara tuan rumah (host state) yang dianggap merugikan host state dalam menjalankan kebijakan di negaranya. Dalam Hukum Internasional publik, pada prinsipnya setiap sengketa yang bukan antar negara/ State-Stae Dispute Settlement (SSDS), termasuk investasi asing diselesaikan dengan jalur diplomatik. Tetapi dengan adanya ISDS maka investor dapat menggugat host state secara langsung ke Badan Abitrase Internasional berdasarkan BITs yang dibuat oleh home state dengan host state tersebut. Inilah yang membuat host state perlu mengkaji lagi penggunaan instrument ISDS dalam Perjanjian Investasi Internasional, yang nantinya berupa kritik ataupun apresiasi. Eksistensi ISDS ini juga menarik dalam kajian Hukum Islam, yang dalam hal ini beraspek muamalah. Tetapi masalah ISDS ini tidak terdapat dalam ketentuan baik secara eksplist maupun implisit dalam nash baik al-Quran dan al-Hadis. Sehingga diperlukan ijtihad untuk dapat mengistinbatkan hukum (rechvinding) agar dapat menemukan hukumnya melalui konsep al-maslahah,  dalam konsep maqasid syariah khususnya dengan memakai pendekatan Najmuddin al-Tufi. Kata Kunci: Eksistensi dan Urgensi ISDS, Perjanjian Investasi Internasional, BITs, Kritik                         atau Apresiasi, al-Maslahah ABSTRACT This research pose an issue concerning of reviewing the existence and urgency of Investor State Dispute Settlement (ISDS) which are accommodated in International Investment Agreements contained in Bilateral Investment Treaties (BITS). The issue of the existence and urgency of the current ISDS has sparked an intense debate considering a lot of a lawsuit filed by the corporation (MNC / TNC) which in this case as an investor to the host state were considered detrimental to the them in running the domestic policy well. Principally, In Public International Law, every dispute is not between countries / State-Stae Dispute Settlement (SSDs), including foreign investment is resolved by diplomatic means. However, through the ISDS instrument investor can sue the host state directly to International Abitrase Forum by BITs which is made by home state with the host state previously. This ground makes the host state should reassess of employing the ISDS instrument in International Investment Agreements, which in turn triggering of criticism or appreciation. ISDS existence is also appealing in Islamic law study, where in this case  has muamalah aspect. But the ISDS provisions matter either explicitly or implicitly is not there in the texts of both al-Quran and al-Hadith. So, we need to be able to finding the law (istinbat/rechvinding) by  ijtihad in order to find the law through the concept of al-maslahah, particularly by employing the concept of maqasid syariah of Najmuddin al-Tufi perspective.   Keywords: ISDS Existence, International Investment Agreements, BITs, Criticism or                                    Appreciation, al- Maslahah
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN PENYIARAN KEMBALI SECARA LANGSUNG (REAL STREAMING) MELALUI MEDIA INTERNET (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tent Indah Milana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indah Milana Lestari, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M. Zairul Alam SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya indahmilana@gmail.com   Perlindungan Hak Cipta berdasarkan terhadap karya sinematografi boleh dianggap belum berjalan dengan baik. Permasalahan berawal dari perkembangan teknologi dalam dunia maya yang kini menyediakan aplikasi dimana pengguna bisa melakukan siaran secara langsung dengan sangat mudah, gratis, dan tidak memakai syarat apapun, misalnya melalui blog pribadi atau media social seperti Bigolive. Jangka waktu penyiaran tidak dibatasi, sehingga pengguna dapat secara leluasa menampilkan apapun dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Pada akhirnya aplikasi disalahgunakan oleh pihak lain, dimana pengguna melakukan tindakan penyiaran langsung karya sinematografi milik orang lain tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Hal ini dapat dilihat sebagai tindakan illegal karena para penyiar bisa saja menyiarkan karya sinematografi milik orang lain yang direkam secara langsung dari bioskop (real streaming), dimana sudah jelas hal ini adalah tindakan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Orang-orang yang seharusnya menonton di bioskop menjadi dapat menonton melalui orang yang tindakan penyiaran melalui media internet maupun media sosial ini. Terlebih lagi, siaran langsung yang dilakukan akan terhapus secara otomatis setelah proses siaran selesai berjalan. Hal ini menyulitkan pengawasan dan memberikan kesempatan besar bagi para pelanggar untuk lolos dari pengawasan pemerintah atas tindakan illegal yang mereka lakukan. sebuah program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataannya Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta karya sinematografi terkait. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana perlindungan Hak Cipta atas karya sinematografi melalui media internet atau media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci : Karya Sinematografi, Penyiaran Secara Langsung, Perlindungan Hukum, Hak Cipta.   ABSTRACT COPYRIGHT PROTECTION ON CINEMATOGRAPHY AGAINST THE RE-BROADCASTING BY REAL STREAMING THROUGH INTERNET (Study Based on Act Number 28 Year 2014 about Copyright and Act Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transaction) Indah Milana Lestari, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M. Zairul Alam SH., MH. Law Faculty, Brawijaya University indahmilana@gmail.com   Copyright protection on cinematography in fact can be considered did not going well. The problem started from the development of technology in the cyber world which now provides application where users can do real streaming with easy, free, and not wearing any terms, for example through a personal blog or social media as Bigolive. Period of broadcasting is not restricted, so that users can freely displaying everything from the start until end. The application was ultimately abused by the other party, where users perform actions rebroadcast cinematographic which belonging to another person without permission. This can be seen as an act of illegal because the broadcaster may broadcast the work of cinematography like movies in the cinema where it's obvious this is the action against the law and detrimental to the other party. The people who are supposed to be watching at the cinema, be able to watch through the broadcasting over internet, as well as social media. Once the real streaming broadcast is done will be automatically deleted after the broadcast has finished running. This complicates the monitoring and provide a great opportunity for offenders to get away from Government oversight over illegal actions they do. The existence of these problems then can give rise to various problems which may cause harm to the creator or copyright holders of cinematography. Therefore, researchers want to examine how the protection of copyright on works of cinematography through internet media or social media based on Act Number 28 Year 2014 about Copyright and Act number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions.   Keywords       : Cinematography, Real Streaming, Legal Protection, Copyright.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PROGRAM APLIKASI SPOTIFY TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN ILEGAL SPOTIFY PREMIUM MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi da Sicilia Christine Matulessy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sicilia Christine Matulessy, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M. Zairul Alam SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya siciliachristine@gmail.com   Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang terhadap sebuah program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Adanya permasalahan pada suatu program aplikasi streaming online lagu, yaitu Spotify Premium yang dimana penggunaan akun Spotify Premium disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu menjual akun-akun Spotify Premium dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi dari pihak Spotify dan metode pembayaran yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak Spotify secara resmi. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta program aplikasi terkait. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana perlindungan Hak Cipta atas program aplikasi Spotify terhadap tindakan penjualan ilegal Spotify Premium melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat yang ditugasi untuk itu, dengan tujuan menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri.   Kata Kunci      : Program Aplikasi, Spotify Premium, Perlindungan Hukum, Hak Cipta.   ABSTRACT   COPYRIGHT PROTECTION ON APPLICATION PROGRAM OF SPOTIFY AGAINST THE ILLEGAL SALE OF SPOTIFY PREMIUM THROUGH SOCIAL MEDIA (Study Based on Act Number 28 Year 2014 about Copyright and Act Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transaction) Sicilia Christine Matulessy, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M. Zairul Alam SH., MH. Law Faculty, Brawijaya University siciliachristine@gmail.com   Copyright protection based on the laws about an application program that has paid-system in fact did not go well. There is an existence of a problem on an application program online streaming songs, namely the use of Spotify Premium account which is abused by the other party. It can be seen from the illegal acts committed by the other party, that is sell a Premium Spotify accounts at much cheaper compared with the official price from Spotify and method of the payment which is not in accordance with the predetermined by the Spotify officially. The existence of these problems then can give rise to various problems which may cause harm to The Creator and/or Copyright Holders associated the application program. Therefore, the author wanted to examine how the copyright protection on application program of Spotify against the illegal sale of Spotify Premium through social media based on Act Number 28 Year 2014 about Copyright and Act Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transaction. The law is a set of instructions that contain guides human behaviour in a society that is deliberately created by the agency supplies the community assigned to it, with the goal of creating order, harmony, and peace in the community. The law regulates the legal relations which consists of bonds between individuals and between individuals and the community itself.   Keywords       : Application Program, Spotify Premium, Legal Protection, Copyright.
IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TANGGUNG JAWAB DEALER OTOMOTIF ATAS MOBIL CACAT PRODUKSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA KONSUMEN (Studi di Suzuki Perdana Motor Malang) Ali Irfan Faham Syah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ali Irfan Faham Syah, Dr. Yuliati, S.H. LLM. , Ratih Dheviana Puru HT. SH. LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya aifahamsyah@gmail.com   Perlindungan konsumen terkait mobil cacat produksi yang menyebabkan kerugian pada konsumen pada kenyataannya tidak seluruhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus kerusakan mobil yang diakibatkan oleh cacat produk yang dialami oleh banyak konsumen. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1). Bagaimana implementasi Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap tanggung jawab dealer otomotif atas mobil cacat produksi yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Suzuki Perdana Motor Malang? 2). Apa hambatan dan upaya yang dihadapi dalam memberikan pertanggungjawaban atas penjualan mobil yang cacat produksi kepada konsumen di Suzuki Perdana Motor Malang? Menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan praktek dilapangan. Hasil penelitian diatas, penulis mendapat jawaban bahwa perlindungan konsumen terkait barang cacat produk di Indonesia masih belum seluruhnya dipraktekkan secara maksimal.     Kata Kunci      : Implementasi, Perlindungan Konsumen, Mobil Cacat Produksi IMPLEMENTATION OF ARTICLE 19 of Act No. 8 of 1999 on the PROTECTION of CONSUMER RELATED AUTOMOTIVE DEALERSHIP RESPONSIBILITY OVER CAR PRODUCTION DEFECT CAUSING HARM to CONSUMERS (Study on the Suzuki Perdana Motor Malang) Ali Irfan Faham Syah, Dr. Yuliati, S.H., LL.M. , Ratih Dheviana Puru HT. SH. LLM. Faculty of Law, Brawijaya University aifahamsyah@gmail.com   Consumer protection related car defect production which had caused losses on the consumer in fact not all goes well .This can be seen with a number of cases car damage caused by by defects products continues for a lot of consumers .Based on it , a piece of writing this raised formulation problems: 1 .How the implementation of article 19 the constitution no 8 / 1999 for the responsibilities of a dealer automotive top of a car defect production which had caused losses on the consumer in suzuki prime motor poor ? 2 ) .What obstacles and the efforts that have faced in give responsibility for car sales defect production to consumers suzuki prime motor poor ?Use research law empirical with the methods approach juridical sociological , approach legislation , and practice he .The results of the study above , writer got the answer that consumer protection related goods defect products in indonesia are still not all.   Keyword: Implementation, Consumer Protection, Car Defect Production

Page 1 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue