cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020" : 60 Documents clear
ANALISA YURIDIS PERTIMBANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENENTUKAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN A.Rizky Maulidta Ardiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A. Rizky Maulidta Ardiana, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : rmaulidtar@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan KPPU dalam menentukan sanksi denda administratif atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan serta mengetahui kesesuaian sanksi administratif berupa denda yang diberikan oleh Majelis KPPU dalam putusan-putusan KPPU terkait kasus-kasus pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis, dengan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, kemudian memaparkannya secara detail dan memberikan solusi hukum terhadap penelitian normatif tersebut. Dalam menetapkan denda administrasi atas keterlambatan pemberitahuan, Majelis Komisi tidak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 terkait sanksi atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Dalam menentukan besaran sanksi denda administratif Majelis Komisi memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang menyebabkan besaran denda yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah mengatur. Namun tindakan KPPU dalam memberikan pengurangan besaran denda dengan mempertimbangkan alasan-alasan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh terlapor atau pelaku usaha lebih mengedepankan keadilan dan menyampingkan kepastian hukumnya. Sehingga terjadi perbedaan besaran denda administratif pada Putusan KPPU dan peraturan yang telah mengatur terkait denda administratif terhadap terlapor yang terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU, maka dari itu tindakan KPPU secara tidak langsung menghilangkan besaran denda yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perarturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Kata Kunci: Kewajiban Pemberitahuann, Sanksi Administratif, Pertimbangan Majelis Komisi; Putusan KPPU   ABSTRACT This research is aimed to look into the consideration made by Business Competition Supervisory Commission (hereinafter KPPU) in determining fine as administrative sanction over delay in report regarding company stock takeover and to find out the relevance of the fine as set by the boards of KPPU in the decisions made concerning cases of infringement of Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 5 paragraph (1) of Government Regulation Number 57 of 2010. This research was conducted based on normative juridical method, statute, case, and analytical approach, which is aimed to study the research problems in relation with the norms and principles of law currently in place. Furthermore, the problems are detailed and legal solution is given in this normative-based research. The research result learns that this administrative sanction set by the KPPU is not in line with the Government Regulation Number 57 of 2010 and Commission Regulation Number 4 of 2012 since the boards of commission have their own consideration. However, what has been taken by the KPPU in reducing the amount of fine charged by considering reasons of the delay in reporting the company stock takeover by the business people still puts justice to the fore but overlooks legal certainty. As a result, gap in the amount of the fine between what has been regulated in the Decision of KPPU and the regulation governing fine as administrative sanction imposed on the party delaying the report is still found. In other words, what has been done by KPPU indirectly eliminates the amount of fine regulated in Article 6 of Government Regulation Number 57 of 2010. Keywords: mandatory report, administrative sanction, consideration made by boards of commission, decision of KPPU
URGENSI RАTIFIKАSI INTERNАTIONАL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF АLL PERSONS FROM ENFORCED DISАPPEАRАNCE (ICPPED) DАLАM UPАYА PERLINDUNGАN HАK АSАSI MАNUSIА DI INDONESIА Аdnаn Dikа Prаwirа Wаrdhаnа
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adnan Dika Prawira Wardhana, Setyo Widagdo, Yasniar Rachmawati Madjid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email : adnandpw@student.ub.ac.id   Abstrak Penghilangan paksa sebagai kejahatan pelanggaran HAM berat akhirnya mendapatkan perhatian dari dunia internasional dengan dibentuknya International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) pada tahun 2007, meski begitu hingga penelitian ini dibuat Indonesia masih berstatus negara penandatangan karena belum dilakukannya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk pengikatan diri oleh pemerintah Indonesia, sebagai konvensi yang tidak memiliki kekuatan mengikat (jus cogens) penerapan konvensi ini di Indonesia dinilai tidak efektif terbukti dengan maraknya terjadi impunitas terhadap praktik penghilangan paksa, tidak tepatnya penegakan hukum dan sanksi terhadap praktik penghilangan paksa sesuai amanat hukum internasional dikarenakan tidak adanya instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai penghilangan paksa. Berdasarkan hasil penelitian, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) penting untuk segera diratifikasi oleh Indonesia sebagai wujud tindakan preventif, represif dan korektif Pemerintah Indonesia terhadap kejahatan Penghilangan Paksa sebagai tindakan Pelanggaran HAM berat. Kata Kunci : Konvensi, Penghilangan Paksa, Hak Asasi Manusia, Ratifikasi   Abstract Enforced disappearance deemed as a serious violation of human rights receives attention worldwide, and this is indicated by the establishment of International Convention Fort The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) in 2007. However, to the time this research was conducted, Indonesia has been as a signing country since no ratification has been performed by the Indonesian government. As a convention that holds no binding power (jus cogens), the implementation of the convention in Indonesia is deemed ineffective. This is apparent when the incidence of impunity concerning enforced disappearance is rising. This issue is due to the absence of national legal instrument that governs enforced disappearance. From the analysis, it can be concluded that the ICPPED needs to be immediately ratified by Indonesia as preventive, repressive, and corrective measures of the Indonesian government concerning enforced disappearance categorised as serious violation of human rights. Keywords : Convention, Enforced Disappearance, Human Rights, Ratification.
EFEKTIVITAS PASAL 5 AYAT (1) HURUF d PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT LARANGAN MENGANGKUT BAHAN BERDEBU DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANGKUTAN YANG TERBUKA DI KOTA KEDIRI Andre Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andre Wijaya, Lufti Effendi, S.H., M.H., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : andrewijaya@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan efektivitas larangan mengangkut bahan berdebu menggunakan alat angkutan yang terbuka di Kota Kediri. Penulisan karya tulis ini, menggunakan jenis penelitian sosio legal, dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Penulis melakukan penelitian di Kantor Satpol PP Kota Kediri dan di sejumlah jalan di Kota Kediri. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sistematis dan observasi lapangan, data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai atau staf di Satpol PP Kota Kediri, dan seluruh wilayah Kota Kediri. Penelitian ini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling untuk menentukan sampel penelitian. Dalam penelitian ini, yang mewakili semua unit populasi yang ada di Satpol PP Kota Kediri, yakni: Marina Dewi K sebagai Staf Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa Efektivitas Pasal 5 ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terkait larangan mengangkut bahan berdebu dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. Mengetahui sejauh mana keberhasilan tujuan atau sasaran dari Pasal 5 Ayat (1) Huruf d. Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Kediri, tidak efektif. Efektivitas Pasal 5 Pasal 5 ayat (1) Huruf d. Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Kediri dipengaruhi beberapa faktor yang menghambat dan mendukung, yakni: faktor yang menghambat faktor hukum, faktor penegak hukum faktor sarana atau fasilitas faktor masyarakat serta faktor yang mendukung faktor kebudayaan. Kata kunci: berdebu, alat angkutan, Kota Kediri.   ABSTRACT This research is aimed to study an issue over effectiveness of ban on loading dusty materials onto uncovered truck in Kediri. This research employed socio-legal method and socio-juridical approach. The observation was conducted in Civil Service Police Unit and some roads in Kediri. The primary data was obtained from systematic interviews and field observation, while the secondary data was from literary study. The research population was taken from employees of the Civil Service Police Unit in the city and in the whole region of the city. Purposive sampling was used to determine the research samples. The research represents all unit of population from the police unit with the following name: Marina Dewi K as a staff of Public Order and Public Security Department. The data was then analysed by means of descriptive analysis. The research result finds out that the implementation of Article 5 paragraph (1) letter d of Local Regulation of Kediri Number 1 of 2016 has not been appropriately and effectively performed regarding the issue. This problem is caused by obstacles from the following factors coming from law, law enforcers, infrastructure and facilities, members of public, and culture. Keywords: effectiveness, dusty, transport, Kediri city
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOSEN TETAP BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Studi Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, Shinta Hadiyantina, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : ariskadivian@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi dosen tetap berstatus non pegawai negeri sipil di Universitas Brawijaya pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan Kepala Bagian Universitas Brawijaya, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan pembagian kuisioner. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kedudukan hukum dosen tetap berstatus non pegawai negeri sipil di Universitas Brawijaya tidak dapat dipersamakan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meskipun dari segi karakteristik terdapat beberapa kesamaan. Terkait perlindungan hukum bagi dosen tetap berstatus non pegawai negeri sipil dilaksanakan dengan perlindungan preventif dan represif yang harus diiringi dengan transparansi kebijakan oleh rektor selaku pemimpin perguruan tinggi. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan Perguruan Tinggi Badan Hukum perlu ditinjau ulang karena terdapat kewenangan dan pola keuangan tersendiri terkait tenaga non pegawai negeri sipil sehingga menjadi permasalahan ketika peraturan tersebut diberlakukan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Dosen Tetap Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Good University Governance   ABSTRACT This research is aimed to analyse the legal standing and legal protection for lecturers as non-civil servants in Universitas Brawijaya after Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Government’s Employees under Work Agreement was put in place. This is an empirical-juridical research with socio-juridical approach. The data was obtained from interview with the Department Head of the university, Vice Dean of General and Finance Department of Law Faculty of the university and questionnaire. The data was analysed based on qualitative descriptive method. The research result has found out that the lecturers with the status mentioned above remain with their current status as permanent non-civil servants under particular work agreement not equal to those as civil servants despite their same tasks. The legal protection provided should take both preventive and repressive measures accompanied by transparency of policy from the rector of the university serving as the Head of the college. The effectuation of the Government Regulation mentioned earlier needs to be reviewed since there are particular authority and financial pattern regarding non-civil servants. This sparks an issue when this regulation is into effect in the state university as a public service agency and the university as a legal entity. Keywords: legal protection, permanent lecturers as non-civil servants, government’s employees under work agreement, good university governance
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENGAWASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TANPA PENGADUAN Bagus Zuntoro Putro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Zuntoro Putro, Setiawan Wicaksono, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: baguszputro@gmail.com   ABSTRAK Hukum berdiri untuk berperan sebagai penjamin kepentingan-kepentingan para pihak dalam kegiatan usaha. Peran hukum sangat diperlukan demi mencapai kegiatan usaha yang aman, tertib dan lancar. Kegiatan ekonomi apabila tidak didukung oleh hukum akan berakibat pada kekacuan karena manusia yang hanya mengejar keuntungan tanpa ada norma hukum yang melandasinya. Oleh karena itu pemerintah harus menuntun kegiatan usaha dengan pengaturan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Sikap abai pelaku usaha terhadap kepentingan konsumen ditunjukkan dengan mencantumkan klausula eksonerasi yang jauh dari keadilan dan itikad baik. Tentu apa yang dipandang secara umum merupakan tanggung jawab pelaku usaha haruslah sebenar-benarnya diterangkan sebagai porsi tanggung jawabnya. Sebagaimana BPSK yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Keputusan Menperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk dalam pengawasan pencantuman klausula baku, yakni pengawasan dengan pengaduan dan tanpa pengaduan. Jika kita menilik pada frasa tersebut, ditinjau dengan penelitian normatif terjadi kekaburan norma. Problematika tersebut berimbas pada ketidakpastian hukum teknis dalam melakukan penegakan hukum berupa pengawasan pencantuman klausula baku tanpa pengaduan. Sehingga perlu untuk dilakukan penafsiran makna dari pengawasan pencantuman klausula baku dengan atau tanpa pengaduan dan perumusan peraturan atau pasal yang memperjelas ketentuan pengawasan dengan atau tanpa pengaduan tersebut. Kata Kunci: BPSK, Pengawasan, Klausula Baku   ABSTRACT Law plays a role in guaranteeing interest of parties involved in a business. Its role is inevitably required to embody safe, orderly, and well-organised business activities. Economic activities without the presence of law will spark chaos since no legal norms they can rely on and there is probability that the activities are more benefit-oriented. Therefore, it is essential that the government should provide guidelines to provide justice for all parties concerned. The unlawful act of business people is more apparent in the way exoneration clause is included, which is injustice and lacks good faith. What is seen in a general scope is certainly the responsibility of business people and this responsibility has to be performed as it should. Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) regulated in Law concerning Consumer Protection and Ministry of Industry Number 350/MPP/KEP/12/2001 concerning Implementation of Tasks and Authorities of Consumer Dispute Settlement Agency provides two types of supervision over inclusion of standard clause: supervision with and without grievances. Based on this phrase and in the perspective of normative research, vague of norm is indicated. This issue leads to lack of technical legal certainty in enforcing law in the form of the supervision regarding standard clause inclusion without grievances. Therefore, it is important to interpret the meaning of supervision regarding standard clause inclusion based on grievances or not and to formulate regulations and articles giving clear insight concerning the provision of supervision with or without grievances. Keywords: BPSK, Supervision, Standard Clause
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MENGABULKAN PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN DI LUAR KEWENANGAN ABSOLUTNYA (Studi Terhadap Putusan Nomor 53/G/2013/PTUN-MDN dan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.BWI) Chyndra Supriyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chyndra Supriyanto, Rachmi Sulistyarini, Shanti Riskawati. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Jl. MT. Haryono No. 169 Malang-Jawa Timur 65145 website: hukum.ub.ac.id email: Gerardachyndra@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan pembatalan akta kelahiran di luar kewenangan absolutnya. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya konflik hukum antar dua putusan yaitu Putusan Nomor 53/G/2013/Ptun-Mdn Dan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/Pn.Bwi, dimana kedua putusan tersebut mengabulkan gugatan pembatalan akta kelahiran. Penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan dua jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil pembahasan adalah hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.BWI telah keliru dalam memeriksa gugatan tersebut, karena telah melanggar kompetensi absolut dari PTUN. Pasal 132 Rv menyebutkanbahwa, dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. Objek gugatan akan beralih status dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan, Pasal 1869 KUHPerdata mnyebutkan, akta otentik dimana pejabat umum yang dimaksud tidak berwenang atau cakap akan hal tersebut, maka hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.  Objek gugatan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian tentang asal-usul seorang anak, karena adanya Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Kata Kunci: kompetensi absolut, sengketa kewenangan pengadilan, pembatalan akta kelahiran   ABSTRACT The purposes of this research is to understand and analyze  the ratio decidendi and legal implication raised from the district court decision granting revocation of birth certificate outside it’s absolute power. This research title is based on the observation of legal conflict between Decision Number 53/G/2013/Ptun-Mdn and Decision Number 04/Pdt.G/2014/Pn.Bwi, where both granted lawsuit over revocation of birth certificate. Normative juridical method was employed, supported by statute and case approach. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, which were analysed by means of descriptive analysis. It was found that through the Decision Number 04/Pdt.G/2014/PN.BWI, the judge took a wrong measure in passing the decision since it violated the absolute competence of Administrative Court. Article 132 Rv implies that a judge is not authorised to do so due to the essence of the case despite the fact that no rebuttal is delivered over the inappropriate authority since it is essential to state that one is unauthorised in this matter. The object charged against switches from authentic deed to the deed made underhand. Article 1869 of Civil Code states that when a deed is signed by an authorised official, the deed is taken as a document signed underhand. The object in dispute no longer holds any evidence regarding the origin of the child since Article 55 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage implies that the origin of a child can only be proven by the presence of authentic birth certificate issued by an authorised official.   Keywords: absolute competence, court competences dispute, revocation of birth certificate
FUNGSI PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG Dana Ayu Fitrianingrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana Ayu Fitrianingrum, Dr.Shinta Hadiyantina S.H.,M.H, Agus Yulianto S.H.,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya danaayuf@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar terhadap bangunan ruko yang belum memiliki izin kelegalan bangunan. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang kian tinggi menyebabkan kebutuhan pokok sehari-hari semakin mahal sehingga masyarakat terdorong membuka usaha kecil toko untuk tambahan usaha. Maraknya bangunan yang tidak berizin sangat merugikan dari pihak masyarakat karena dapat dilakukan pembongkaran bangunan yang terdapat di pasal 69 ayat (2) huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan merugikan bagi daerah karena tidak  bertambahnya kas daerah. Namun dalam hal pengawasan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Blitar terhadap ruko yang belum memiliki IMB dirasa belum efektif, dikarenakan faktor minimnya tim petugas pengawas, minimnya sarpras, luasnya wilayah, dan budaya masyarakat sendiri. Adapun upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar dirasa sudah memberikan upaya alternative berupa aplikasi, website, dan mobil pelayanan perizinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (sosio legal) dan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian berada di DPMPTSP Kabupaten Blitar dan Satpol PP Kabupaten Blitar, sedangkan sumber data yang diperoleh adalah data primer melalui dinas terkait serta beberapa masyarakat yang memiliki ruko untuk menggali informasi lebih lanjut, data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, studi kepustakaan, situs internet resmi. Kata kunci : Pengawasan, Ruko Kabupaten Blitar   ABSTRACT This research is aimed to identify and analyse supervision performed by Capital Investment and One-Stop Services Agency (DPMPTSP) in the Regency of Blitar regarding illegal shop houses with no permit to build. Ever-growing population triggers the increasingly pricy primary need. This situation demands people to open businesses like small shops to help them survive better. The growing trend of erecting buildings illegally will affect the people since it can lead to demolishment, as governed in article 69 paragraph (2) letter C of Local Regulation of Regency of Blitar Number 13/2012 concerning Arrangement of Permit to build. Building without permit can also trouble regional income. The research result finds out that the supervision has not been effectively performed by the DPMPTSP due to lack of supervisory staff, infrastructure and facilities, the area, and the local behaviour of the people. Alternative measure has been given through application, website, and mobile permit services. This research was conducted based on empirical juridical (socio-legal) method along with socio-juridical approach. The observation took place in DPMPTSP and Civil Service Police Unit in the Regency of Blitar. The data used in the research involved primary data from related agency and owners of shop houses and secondary one obtained from laws and regulations, official documents, literary study, and official websites. Keywords: supervision, shop houses in the regency of Blitar
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP ANAK PERUSAHAAN HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA APABILA MENGALAMI KERUGIAN DALAM RANGKA PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Dinar Karunia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinar Karunia, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : dinarkarunia@outlook.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan dalam rangka pemenuhan asas kepastian hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap anak perusahaan holding company apabila mengalami kerugian keuangan negara yang didasarkan pada analisis yuridis Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan analitis. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis peraturan perundang – undangan, intrepretasi gramatikal, dan intrepretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam hal kedudukan hukum anak perusahaan holding company BUMN tetap dianggap sebagai BUMN sedangkan dalam hal tanggung jawab pemerintah, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap aspek keuangan yang ada di dalam anak perusahaan holding company BUMN sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan representasi rakyat. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Holding company BUMN, Anak Perusahaan Holding company BUMN, Kerugian Keuangan Negara, Asas Kepastian Hukum   ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse the legal standing of a holding company in terms of fulfilling the principle of legal certainty and liability held by the government towards a holding company in case of state financial loss according to the juridical analysis of Article 2A paragraph (7) of Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Capital Equity and Capital Governance of the state in State-owned Enterprises and Limited Liability Companies. This research was conducted based on normative-juridical method with statute and analytical approach. The legal materials were analysed based on the analyses of laws and regulations, grammatical and systematic interpretation. The research result has found out that a holding company is still considered as a state-owned enterprise. However, in terms of the government’s liability, the government has to be responsible for aspects of finance living in the holding company as a form of the liability of state financial management and people’s representation. Keywords: government’s liability, holding company BUMN, state financial loss, legal certainty principle
KEDUDUKAN ANAK KANDUNG PENDERITA SINDROM KLINEFELTER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM Dinda Delfina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinda Delfina, Dr. Rachmi Sulistyarini S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dindadelfina07@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak kandung penderita sindrom Klinefelter menurut Hukum Waris Islam.  Terdapat kasus yang terjadi pada seorang anak mengalami sindrom Klinefelter yang terjadi pada seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun yang mendatangi RSCM dengan keluhan seperti gejala-gejala bagi penderita sindrom Klinefelter yakni pria dengan kelebihan kromosom X pada tubuhnya, serta terdapat pula kasus yang sama pada seorang anak laki-laki berusia 22 tahun hanya saja pada kasus yang satu ini penderita sindrom tersebut memiliki gangguan mental serta adanya hipogonadisme atau dapat dikenal dengan kekurangan hormon testosteron pada laki-laki. Diantara kedua kasus tersebut belum ada yang mempermasalahkan mengenai kedudukan mereka menurut Hukum Waris Islam. Bagaimana kedudukan anak kandung penderita sindrom Klinefelter menurut Hukum Waris Islam. Maka peneliti memperoleh hasil bahwa anak kandung penderita sindrom Klinefelter memiliki kedudukan sebagai laki-laki dikarenakan karena secara genetik ia miliki kromosom Y yang terdapat pada laki-laki normal, serta memiliki organ reproduksi laki-laki dan tidak adanya organ reproduksi perempuanya. Kata Kunci : Kedudukan, Sindrom Klinefelter, Hukum Waris Islam (HWI)   ABSTRACT This research is aimed to find out the position of a biological son developing Klinefelter syndrome according to Islamic inheritance law, conducted based on normative juridical method and conceptual approach. The data was obtained from literature review, followed by an analysis of legal materials based on argumentation of analogical argumentation of law. This observation began with a boy aged 13 years old visiting RSCM with symptoms matching Klinefelter syndrome with extra copy of X chromosome in his body. Similarly, another 22-year-old boy described similar syndrome but accompanied with mental disorder and the presence of hypogonadism or the condition when a person has not enough testosterone. Based on this situation, boys with the above conditions are still considered as male since they genetically have Y chromosome as normal males have, and they have their male reproduction organ. Keywords: position, Klinefelter syndrome, Islamic inheritance law
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 DAN NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERHADAP PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Ericha Putri Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ericha Putri Ramadhani, Ibnu Sam Widodo, Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang 65145 Telp: (0341) 553898 Fax: 0341566505 Email: hukum@ub.ac.id erichaputri@student.ub.ac.id Telp. 088992811364   Abstrak Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang berupa yang mempengaruhi amar putusan hakim atau disebut dengan ratio decidendi dalam perkara pengujian materi dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimum perkawinan. Adapun ketentuan yang ditetapkan adalah batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini menjadi masalah ketika membicarakan usia 16 tahun yang tergolong dalam kategori usia anak, sehingga perkawinan yang dilangsungkan dalam usia tersebut merupakan perkawinan anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode yuridis-normatif dengan melakukan studi terhadap Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 dan No. 22/PUU-XV/2017. Pokok perkara dari kedua putusan ini sama-sama berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas pengaturan batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan tetapi amar putusan kedua putusan ini berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan kedua amar putusan ini diakibatkan perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim, yaitu ratio decidendi yang berkaitan langsung dengan amar yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan terkait penafsiran dan penyusunan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Perkawinan, Batas Usia, Anak, Mahkamah Konstitusi, Ratio Decidendi   Abstract The purpose of this research is to find out the legal reasoning of Constitutional Court those influencing constitutional decision or called by ratio decidendi in the constitutional review of Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on The Marriage regulating the minimum age for marriage. The provisions are 19 years for men’s minimum age and 16 years for women minimum age to be able to get married. This is a problem to discuss about 16 years which includes of child’s age category, with the result that marriage that held at that age is child marriages. This research is a type of research using juridical-normative method by study analysis of the Constitutional Court Decision Number 30-74 / PUU-XII / 2014 and Decision Number 22 / PUU-XV / 2017. The main case of the two decisions is related to the constitutional review of the regulation of 16 year age for women to be able to get married, however this two decisions are different. In this research’s result discover that the difference between this two decisions as a consequences from contradiction of legal reasoning used by each judicial panels, that called by ratio decidendi, which is directly related to the decision. Therefore, this research can be used as a reference related to the Constitutional Court’s interpretation and legal reasoning. Keywords: Marriage, Minimum Age, Child, Constitutional Court, Ratio Decidendi.

Page 1 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue