cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, September 2020" : 22 Documents clear
IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 5 TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN BUKAN ATAS NAMA DEBITUR (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT PADMA KOTA DENPASAR) Komang Utista Cahya Otiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komang Utista Cahya Otiana, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65135, Telp (0341) 553898 Fax 566505 Email: utistacahya.id@gmail.com Abstrak Bedasarkan Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik berbunyi: “Persyaratan berupa Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus atas nama debitor”. Sebelum adanya Pasal 9 Ayat 5 Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 ini semua pelayanan Hak Tanggungan yang melakukan pendaftaran pembebanan jaminan hak tanggungan dilakukan secara manual baik jaminan hak tanggungan dengan atas nama dirinya sendiri ataupun jaminan hak tanggungan dengan atas nama pihak lain. Dengan adanya ketentuan ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan 3 (tiga) pilar hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum bagi pihak dengan proses HTL dengan pihak proses pendaftaran hak tanggungan manual. Penulisan ini menggunakan metode hukum empiris dengan meneliti kenyataan dilapangan. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa impelemtasi Pasal 9 Ayat 5 Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 ini berjalan di Bank Perkreditan Rakyat Padma Kota Denpasar bagi pihak yang ingin melakukan pinjaman modal usaha. Bahwa Bank BPR Padma Kota Denpasar menerapkan langsung isi dari Pasal 9 Ayat 5 Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019. Sedangkan penyelesaian masalah di Bank BPR Padma Kota Denpasar dengan adanya ketentuan Pasal 9 Ayat 5 Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 ini bahwa, debitur dengan jaminan hak tanggungan atas nama pihak lain masih tetap bisa dilaksanakan.Kata kunci: impelementasi, jaminan hak tanggungan, jaminan atas nama pihak lain, ketidakseimbangan hukum.   Abstract Article 9 Paragraph 5 of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Number 9 of 2019 implies: Title to Lands or Ownership Right to Multi-storey Houses must be under the name of debtors. Previously, this regulation suggested that all services regarding registration of mortgage rights on who is responsible for the rights were performed manually either for the registration under the name of a debtor or for that under the name of another party. This provision has led to irrelevance to the three legal pillars: legal justice, legal benefit, and legal certainty for the parties involved in the process of registration of the rights that is performed manually. This research employed empirical legal method where field observation of the facts was conducted. The research result has found out that the regulation is implemented in the Rural Bank of Padma, Denpasar to facilitate those applying for loan services to assist their businesses. The bank also directly implements the provision of the minister regulation implying that the mortgage rights under the name of another party can still be processed.   Keywords: implementation, mortgage rights set as collateral, collateral under the name of another party, disharmonised law
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Chusnus Tsuroyya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chusnus Tsuroyya, Bambang Sugiri, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang, 65145, Telp. (0341) 566505tchusnus@student.ub.ac.idABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perubahan unsurunsur tindak pidana perkosaaan pada Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 480 ayat (1) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan menganalisis perubahan tersebut berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana. Dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 285 KUHP yang menjadi subjek perkosaan adalah laki-laki dan objek perkosaan adalah perempuan. Namun, pasal ini tidak dapat mengakomodir tindak pidana perkosaan yang terjadi pada laki-laki. Sehingga nantinya akan ada kekosongan hukum dalam kasus ini. Namun, dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) RUU KUHP, tindak pidana perkosaan mengalamai perubahan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi futuristik. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa telah terjadinya perubahan unsur-unsur pekosaan antara pasal 285 KUHP dengan Pasal 480 ayat (1) RUU KUHP. Perubahan tersebut terletak pada unsur objek, unsur subjek dan unsur bersetubuh yang ada pada masing-masing ketentuan dalam kedua pasal tersebut. Perubahan tersebut tentunya terjadi tidak hanya karena adanya aspek nilai sosio-politik, sosiofilosofi dan sosio kultural tetapi juga karena aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat modern untuk memenuhi tuntutan ideal dan menjawab kenyataan sosial yang mengedepankan gender equality (kesetaraan gender).Kata kunci: Tindak Pidana Perkosaan, Pembaharuan Hukum Pidana, Keadilan Gender. ABSTRACT This research aimed to find out the change in the elements governing rape as a criminal offense as in Article 285 of Criminal Code and Article 480 paragrahph (1) of the Bill of Criminal Code and to analyse the change accord-ing to the perspective of criminal law reform. The provision of Article 285 of Criminal Code implies that the subject and object of the rape is man and woman respectively. However, this article does not regulate the case that takes a man as the victim, which has lest a legal loophole. Article 480 pararaph (1) of Bill of Criminal Code, case on rape has changed. This research was conducted based on normative juridical method, statute approach, and conceptual approach. The data was analysed based on grammatical, systematic, and futuristic interpretation. The change in the elements of the rape case between Article 285 of Criminal Code and Article 480 paragraph (1) of Bill of Criminal Code was found, especially regarding the object, subject, and the element regarding the intercourse in each provision of both articles. This change is certainly not only due to sociopolitical, socio-philosophical, and socio-cultural values, but it is also due to the aspiration that grows within modern societies to meet ideal demand and to accommodate social fact prioritising gender equality.Keywords: Rape as Criminal Offense, Criminal Law Reform, Gender Equality
PELAKSANAAN HUKUM PASAL 40 AYAT (2b) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di Kementerian Komunikasi dan Informatika) Putri Amalia Firdaus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Amalia Firdaus, Shinta Hadiyantina, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangABSTRACT The aim of this study is to understand and analyze the legal implementation of Article 40 Paragraph (2b) of Law Number 16 of 2016 on the Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as well to understand and analyze the factors that affect the implementation of Article 40 Paragraph (2b) of Law Number 16 of 2016 related to government authority for conducting internet blackouts, especially in internet content blocking. The method of this paper uses socio legal research, with sociological juridical approach. Through these method and research approach, the authors obtain some results, namely the provisions concerning internet blackouts and the total of internet content blocking by Ministry of Communications and Informatics have been implemented. The implementation of regulations cannot be separated from factors that may affect it. Those factors can be seen from law itself, law enforcement officers, facilities, society, and culture.Key words : Implementation, Internet blackouts, Factors.ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum dari Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 40 Ayat (2b) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 terkait kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses internet dalam hal ini pemblokiran konten-konten internet. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah penelitian hukum sosio legal, dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis. Melalui metode dan pendekatan penelitian tersebut penulis mendapatkan hasil penelitian yaitu pelaksanaan aturan mengenai pemutusan akses internet, dan juga jumlah data konten internet yang sudah diblokir oleh Kemenkominfo. Pelaksanaan aturan tersebut tidak lepas juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaannya.Kata kunci : Pelaksanaan, Pemutusan akses internet, Faktor-faktor.
STATUS HUKUM KARTEL NARKOBA DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Revina Ristiana Suryani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revina Ristiana Suryani, Herman Suryokumoro, IkaningtyasFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169 MalangEmail: revinaristiana@student.ub.ac.idAbstract The definition concerning the subject in armed conflict keeps getting wider from time to time, not only between two countries or between a country and a rebellion, or between two subjects of armed conflict, but it also extends beyond conflict among drug dealers involving Jalisco New Generation Cartel (CJNG). The conflict taking place in the drug cartel cannot be regarded as armed conflict either at international or non-international level since it is irrelevant to Geneva Conventions 1949, Additional Protocol I 1977 and Additional Protocol II 1977. The status for the case of drug cartel in the perspective of international law cannot be classified as the subject of armed conflict but it tends to be as a non-state armed group, since CJNG is only potentially restricted to the existence of the armed group. Thus, international humanitarian law can hardly be implemented. With the intention to protect civilians and to embed a status to the war, international humanitarian law should widen the definition of armed conflict that should further involve wars in economy, ideology, society, and some others.Keywords: CJNG, additional protocol 1977, international subject statusAbstrak Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula perluasan definisi mengenai subyek konflik bersenjata, dimana tidak hanya antar Negara atau Negara dengan pemberontak atau subjek konflik bersenjata lainnya melainkan meluas menjadi konflik antar geng narkoba yaitu Jalisco New Generation Cartel (CJNG) . Konflik antar kartel narkoba disini tidak dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional karena tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977 dan Protokol Tambahan II 1977. Status untuk kartel narkoba dalam hukum internasional tidak dapat diklasifikasikan sebagai subyek konflik bersenjata melainkan kelompok bersenjata nonnegara karena hanya kelompok bersenjata non-negara saja yang memenuhi syarat akan 2 lahirnya CJNG, sehingga menjadi kesulitan akan pemberlakuan hukum humaniter internasional. Agar warga sipil yang menjadi sasaran dan dapat dilindungi sehingga perang dapat diberi status, yang patut diperhatikan disini agar hukum humaniter internasional memperluas makna tentang konflik bersenjata dimana mengatur juga tentang perang di bidang ekonomi, ideologi, sosial dan lain sebagainya.Kata Kunci: CJNG, Protokol Tambahan 1977, Status subyek internasional
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KEDIRI DAN KOTA MALANG Alvin Rehardian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvin Rehardian, Setiawan Noerdajasakti, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No 169 Malang Email: alvinrehardian98@gmail.com   Abstrak Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang penting dalam menegakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menerapkan sanksi pidana dalam peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri melakukan penyelidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dengan pengamatan, pengawasan, penelitian, dan pemeriksaan, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang melakukan penyelidikan secara non yustisi, yaitu dengan memberikan peringatan secara lisan. Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Pamong Praja juga mendapatkan hambatan dalam menegakkan sanksi pidana dalam peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan Kabupaten Kediri melakukan pembinaan, bekerjasama dengan tokoh masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan penyidik Polri dan instansi terkait, serta memberikan rekomendasi pidana kurungan atau denda dengan nominal yang tinggi terhadap masyarakat yang sering melakukan pelanggaran. Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode sosiolegal, dengan metode pendekatan hukum kualitatif sosiolegal. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah didapatkan akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima   Abstract Civil Service Police Unit plays an essential role in enforcing local regulation governing street vendors. Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Unit implies that this unit holds qualification as enquiries in the position of civil servants to help enforce criminal sanction in line with local regulation. Civil Service Police Unit in the Regency of Kediri holds enquiry based on Indonesian National Police Regulation involving observation, supervision, research, and investigation, while the police unit carries out the enquiry in non-judicial way through unwritten warning. The police unit also faces several barriers to enforcing the criminal sanction imposed on street vendors. To tackle this problem, the Civil Service Police Unit of the Regency of Kediri and Malang city gives training, works together with the members of public and enquirers from Indonesian National Police and related bodies, and gives recommendation of jail sentences or high fine for the street vendors violating the regulation. This research employed socio-legal method and socio-legal qualitative legal approach. The research materials involved both primary and secondary data that were further analysed by means of descriptive-qualitative technique. Keywords: civil service police unit, civil servant as enquirer, local regulation, street vendors
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYERAHAN HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL (Studi di Apartemen PTA) Omar Gifari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Omar Gifari, Amelia Sri Kusumadewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : omargifari@gmail.com Abstract Transfer of ownership is a basic obligation for a seller in relation to buying and selling transactions. It also represents a similar relationship between a commercial condominium developer and a buyer of condominium unit. In reality, however, a transfer of ownership right of condominium unit takes a long time even though the payment has been paid by the buyer. The case also occurred in the sale and purchase of PTA condominium units. With a heavy heart, in order to maintain the credibility of the developer, it is necessary to write the name of the Limited Liability Company (PT) and the apartment they manage. The result of this study indicates there is weakness in legal culture involving parties who conducted sale and purchase agreement of condominium unit. Keywords: transfer, ownership right, apartment or condominium  Abstrak Penyerahan Sebuah Hak Milik adalah sebuah kewajiban dasar dari seorang penjual dalam sebuah hubungan Jual Beli. Begitu pula dalam hubungan seorang pengembang satuan rumah susun komersial dengan pembeli unit apartemen. Namun, dalam kenyataannya sebuah penyerahan hak milik dalam hubungan jual beli unit apartemen atau satuan rumah susun, berlangsung sangat lama walaupun pembayaran telah dilunasi oleh pembeli. Hal tersebut juga terjadi dalam jual beli unit Apartemen PTA. Dengan berat hati, demi menjaga nama baik pihak developer, harus penulis nama dari PT dan apartemen yang mereka kelola. Hasil penelitian ini menunjukan kejelekan dalam budaya hukum yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah perikatan jual beli unit apartemen. Kata Kunci : Penyerahan, Hak Milik, Apartemen atau Rumah Susun.
PENERAPAN PASAL 273 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TENTANG JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PIDANA DENDA DALAM KASUS KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT) Wandha Eldera Fuji Heristianora
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wandha Eldera Fuji Heristianora, Abdul Madjid, Fines FatimahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No.169 MalangE-mail : wandhaeldera8@student.ub.ac.idABSTRAK pada tulisan ini, penulis menggambarkan permasalahan mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda pada kasus korupsi. berawal dari tidak efektifnya Pasal 273 Ayat (1) KUHAP mengenai terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat, pada kasus korupsi. pasal 273 ayat (1) KUHAP berjalan tidak efektif dikarenakan pada proses pelaksanaannya pembayaran pidana denda tidak diaturnya upaya paksa dalam pelaksanaannya, yang membuat jaksa eksekutor melakukan penagihan terus-menerus. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber, melalui pendekatan yuridis sosiologis. perlu adanya suatu pengaturan mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda dalam kasus korupsi agar pertanggungjawaban pembayaran pidana denda terjadi kepastian hukum.Kata Kunci: Korupsi, Jangka Waktu, Hukum Pidana ABSTRACT In this paper, the authors examine an issue regarding the payment period of pecuniary penalties in corruption cases. Starting from the ineffectiveness of Article 273 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Law which states that the criminal is given one month to pay the penalties, except in speedy trial in corruption cases. Article 273 Paragraph (1) of Criminal Procedure Law is ineffective because in the process of carrying out the payment of penalties, it does not regulate the provision concerning law enforcement in the context of implementation, which causes the public prosecutor keep pressing the claim. This research implements empirical legal study by using interview technique through sociological juridical approach. Therefore, it needs regulation concerning payment period of pecuniary penalties in corruption cases, so the management of payment of pecuniary penalties will have legal certainty.Keywords: corruption, period of time, criminal law
PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAKU PEMBANGUNAN UNTUK MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMASARAN KEPADA CALON PEMBELI BANGUNAN RUMAH DERET Heidy Shania Gisella
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Heidy Shania Gisella, Amelia Sri Kusuma DewiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : heidyshania@student.ub.ac.idABSTRAKTransaksi jual beli perumahan umumnya dibuat melalui perjanjian tertulis yang disebut perjanjian pendahuluan jual beli, dimana bagi pelaku pembangunan diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Secara yuridis hal ini telah di atur dalam pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Juncto pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. Namun pada praktek nya kerap kali para pelaku pembangunan tidak memberikan keterbukaan informasi kepada calon pembeli sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum akibat pelanggaran terhadap hak-hak calon pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan hukum tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang saling berkaitan satu sama lain.Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Keterbukaan Informasi, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), Perumahan (Real Estat) ABSTRACT House sale and purchase transaction is commonly made under written agreement or preliminary agreement, which requires the developers to disseminate honest, clear, and correct information. This agreement is juridically governed in Article 7 letter (b) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with article 3, paragraph (3) of Public Works and Public Housing Minister Regulation Number 11/PRT/M/2019 concerning System of Preliminary Sale and Purchase Agreement. However, developers are not often open about the information to buyers and this has raised legal conflict due to violation of rights of the buyers. This legal conflict results from several factors such as law, law enforcement, infrastructure, members of public, and culture.Keywords: law enforcement, transparent information, preliminary sale and purchase agreement (PPJB), Real Estate
ANALISIS PUTUSAN MA NO. 2221 K/PID/2005 TENTANG KUALIFIKASI PENGIMPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA Ahmad Fakih Aulia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Fakih Aulia, Setiawan Noerdajasakti, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: fakihahmad14.af@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pengimpor di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui bagaimana pemidanaan yang dijatuhkan kepada Schapelle Leigh Corby. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Hasil dari pembahasan yang penulis lakukan adalah bahwa Undang-Undang No. 22 tahun 1997 & Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang sudah mengatur terkait impor narkotika dan terdapat sanksi pidananya namun kualifikasi seseorang dapat dikenakan sebagai pengimpor narkotika belum diatur lebih lanjut. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi juga mengatur terkait impor narkotika namun hanya kualfikasi yang dapat melakukan kegiatan impor narkotika. Hal ini akan menimbulkan kekaburan hukum yang berakibat salah penerapan hukum. Schapelle Leigh Corby di dalam fakta persidangan terungkap bahwa Corby datang ke Bali dengan tujuan untuk berwisata bersama keluarganya namun di dalam salah satu tasnya terdapat narkotika jenis ganja. Corby membantah atas kepemilikan narkotika tersebut dengan didukung saksi-saksi. Pada saat yang bersamaan di bandara Sidney sedang ada penyelendupan narkotika besar-besaran oleh geng narkotika di Australia dan Corby menjadi salah satu korbannya. Impor narkotika harus mempunyai niat atau kesengajaan untuk mendatangkan narkotika tersebut. Oleh karena itu penegak hukum dalam hal ini hakim dalam memutus perkara harus mencari kebenaran materiil dan melihat seluruh fakta yang ada.Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pengimpor ABSTRACT This research is aimed to investigate the qualification of an importer in laws and regulations in place and to find out how Schapelle Leigh Corby is sentenced over the case. This is a normative legal research employing statute, case, and conceptual approach. The research has found out that the Law Number 22 of 1997 and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulate import of narcotics and criminal sanctions give, but what qualifies a person to be the importer of the narcotics is not further regulated. The Regulation of Health Minister Number 10 of 2013 concerning Import and Export of Narcotics, Psychotropic, and Pharmaceutical precursors also governs only the qualification that fits narcotics import. This may lead to the vague of law that may cause inappropriate law enforcement. The trial has investigated that Schapelle Leigh Corby came to Bali for vacation with her family but she was found to have cannabis in his bag. Corby denied this accusation with support from some witnesses. At the same time in Sidney airport, massive smuggling committed by drug dealers took place and it put Corby as one of the victims. Narcotics import should involve the element of intention of delivering the narcotics. In this case, judges must look into substantive truth and all the facts brought.Keywords: narcotics crime, importer
KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Immanuel Sampetua
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Immanuel Sampetua, Bambang Sugiri, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono 169 Malang 65145Email: immanuelsampetua@gmail.comAbstrak Jurnal ini mengangkat sebuah permasalahan terkait kekosongan hukum mengenai perbuatan perdagangan pengaruh. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan digunakannya pasal suap terhadap perbuatan perdagangan pengaruh yang dimana UNCAC membedakan kedua perbuatan tersebut, sedangkan Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC hanya mengadopsi pasal suap ke dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak mengadopsi pasal perbuatan pengaruh yang terdapat di Pasal 18 UNCAC. Tujuan yang ingin Penulis capai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk Mengetahui dan menganalisis konsep perdagangan pengaruh sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi; dan 2). Mengetahui dan menganalisis pengaturan perdagangan pengaruh dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di masa yang akan datang. Penulisan jurnal ini berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan kasus, dimana menghasilkan kesimpulan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana penyuapan dengan perbuatan memperdagangkan pengaruh karena terdapat perbedaan konsep antara dua tindak pidana tersebut, salah satunya adalah perdagangan pengaruh melibatkan tiga pihak (trilateral relationship) masing-masing adalah pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki pengaruh atau calo, dan otoritas pejabat publik yang dipengaruhi dalam pengambilan keputusan, sementara suap hanya melibatkan dua pihak, masing-masing adalah pemberi suap (penyelenggara negara maupun swasta) dan penerima suap yang adalah penyelenggara negara. Maka dari itu perlu adanya kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh, sehingga penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan asas legalitas dan sebagai angin segar dalam pembaharuan hukum positif Indonesia.Kata Kunci: kriminalisasi, perdagangan pengaruh, tindak pidana korupsi Abstract This research is aimed to look into the legal loophole over trading in influence. The research departs from observation of implementation of the article governing bribery in trading in influence, where UNCAC differentiates these two conducts. On the other hand, Indonesia, ratifying UNCAC, only adopts the regulation governing bribery into the Law concerning Corruption Eradication, not the regulation governing the trading in influence as in Article 18 of UNCAC. This research is aimed to 1) find out and analyse the concept of trading in influence as corruption; and 2) find out and analyse the regulation of trading in influence in criminal corruption in Indonesia in the future. This research was conducted based on normative juridical method, supported with conceptual, statute, and case approach. The results of the research conclude that influence in trading and bribery need separation since these two criminal offenses have different concepts since the former involves three parties (trilateral relationship): the party concerned, the party having influence, and the authority of public official influenced when he/she makes a decision, while bribery only involves two parties: the party who bribes (government officials or officials from private companies) and the party as government officials accepting the bribe. Thus, criminalisation of trading in influence is required to put the law enforcement in Indonesia in line with the legality principle and to bring a breath of fresh air to the positive law in Indonesia.Key words: criminalisation, trading in influence, criminal corruption

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue