cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana ilmu Hukum, November 2021" : 25 Documents clear
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK JASA PENGINAPAN BERBASIS APLIKASI Cherelia Valmai Zabrina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cherelia Valmai Zabrina, Rachmi Sulistyarini, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: cheeliavalmai@gmail.com   ABSTRAK Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekosongan hukum perlindungan konsumen pada platform e-commerce terutama layanan persewaan penginapan. Belum diaturnya hak dan kewajiban dalam undang-undang di Indonesia yang seharusnya dibebankan kepada layanan persewaan penginapan berbasis aplikasi sebagai penyelenggara elektronik mengakibatkan layanan persewaan penginapan berbasis aplikasi hilang kendali dalam memberikan tanggung jawab akibat kerugian yang dialami konsumennya sehingga timbulah wanprestasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik masih terbatas dalam hal tanggung jawab untuk melindungi data pribadi milik konsumen yang menggunakan layanan sistem elektronik. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini mengedepankan rumusan masalah mengenai bentuk dan tanggung jawab perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik jasa penginapan berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan metode pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statute approach). Penulis memperoleh bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, kemudian menganalisisnya melalui intepretasi gramatikal dan sistematis dengan penafsiran kata-kata sesuai tata bahasa yang berlaku dan menafsirkan antar perundang-undangan. Kata Kunci: Layanan Persewaan Penginapan Berbasis Aplikasi, Wanprestasi, Perlindungan KonsumenABSTRACT This research discusses the legal loopholes regarding consumer protection in e-commerce platforms in offering accommodation on an application. The absence of rights and obligations in laws in Indonesia has caused the accommodation services to fail to appropriately perform responsibility, causing the loss for consumers, which leads to a breach of contract. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions implies that the responsibility of electronic system providers is still restricted to the responsibility to protect the personal data of the consumers using electronic system services. Departing from the above issue, this research studies the problems regarding the form and responsibility of protection given to the aggrieved consumers due to breach of contract in electronic transactions in accommodation services offered online on an app. This research employed normative-juridical methods and statutory approaches. The research data involved both primary and secondary data, which were further analyzed based on grammatical and systematic interpretation in which words are analyzed according to standard grammar and legislation is interpreted. Keywords: app-based accommodation rent, breach of contract, consumer protection
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Clarisa Dyas Verikha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clarisa Dyas Verikha, I Nyoman Nurjaya, Eny Harjati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya JL. MT Haryono No.169 Malang e-mail: clarisaverikha@gmail.com   ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya ketertarikan penulis untuk membahas hak narapidana dalam lingkup hak aksesilibitas narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu Apakah hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah memenuhi asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Apakah hak narapidana yang di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah dapat mengakomodasi hak-hak narapidana penyandang disabilitas? Selanjutnya, penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan sumber internet dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Dari hasil penelitian dengan metode yang digunakan di atas, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh masih belum terpenuhinya hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas, kurangnya pengetahuan para petugas layanan Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani narapidana penyandang disabilitas dan lemahnya pengawasan dan partisipasi pemerintah. Hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dapat dikatakan belum sesuai dengan hak-hak narapidana penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karena masih adanya hambatan sarana dan prasarana fisik, regulasi, dan pengetahuan atau sumber daya bagi narapidana penyandang disabilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kata Kunci: Hak Aksesibilitas, Narapidana Penyandang Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan ABSTRACT This research investigates the fulfillment of accessibility for inmates with disabilities in departments of corrections. This research topic departed from the discussion of the rights of inmates with disabilities in the departments of corrections. With this issue, this research intends to find out whether accessibility for inmates with disabilities as intended in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities has met the principle of equity of treatment and services as governed in Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections and whether the rights of inmates governed in Article 14 of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections has accommodated the rights of inmates with disabilities. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. Primary and secondary data were obtained from library research, documentation, and the Internet, all analyzed using systematic or logical interpretation. From the above investigation, this research has revealed that not all departments of corrections have implemented the principle of equity of treatment and services as outlined in Law Number 12 of 1995 because the rights to accessibility for inmates with disabilities have not been fully fulfilled. Moreover, the lack of capacity among prison wardens to handle and serve the inmates with disabilities and the lack of supervision and participation of the government in the matter also contribute to this ineffectiveness. The rights of the inmates governed in Article 14 of Law Number 12 of 1995 are not yet pertinent to the rights of the disabled inmates that they should get as outlined in Law Number 8 of 2016 concerning People with disabilities due to several impeding factors in physical infrastructure and facilities, regulatory provisions, knowledge, or human resources in the departments of corrections. Keywords: accessibility, inmates with disabilities, department of corrections
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Dea Fausta Elfaretana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dea Fausta Elfaretana, Prija Djamitka, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: deafaustae@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hambatan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh prajurit TNI dalam lingkup militer dan peradilan militer. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana dalam kurun 5 tahun terakhir terdapat 50 kasus yang disidangkan di pengadilan militer III-12 surabaya. Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap setiap individu yang berada didalam lingkungan keluarga tersebut yang meliputi, istri, anak, suami, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah atau suatu perkawinan. Dengan demikian menjadi wajar jika penegakan keadilan berdasarkan hukum dan dilaksanakan oleh dan terhadap setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga masyarakat, dan termasuk kalangan militer. Dalam Pengadilan Militer III-12 Surabaya Penegakan hukum terhadap TNI yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis mendapat hasil bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi untuk tahap awal dalam proses penegakan hukum terhadap prajurit, harus ada laporan. Penegakan hukumnya di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk sanksinya,  pengadilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menghukum dengan undang-undang yaitu pidana penjara dan tidak menerapkan sanksi denda. Dalam hambatan yang dialami yaitu faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya, namun secara teknis pengadilan Pengadilan Militer III-12 tidak memiliki kedala dalam penegakan hukum terhadap TNI yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Prajurit TNI ABSTRACT This research aims to discover how the law is enforced over domestic violence committed by a military member of the Indonesian Armed Forces and impeding factors in the law enforcement that involved the trial held at Court Martial III-12 Surabaya. Domestic violence will inevitably raise discomfort among wives, children, husbands, and others bound within the scope of kinship, marital status, or family ties. Departing from this issue, it is regarded necessary that justice be enforced according to the law by and for all the members of the public, state administrators, the departments of corrections, and military service people. In Court Martial III-12 of Surabaya, law enforcement should take place pursuant to the current law. The research has found out that the trial over this case in the court martial must be performed according to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning Abolishment of Domestic Violence although a report should precede the enforcement for the case within the military purview. Law enforcement will take place according to the legislation in place. Imprisonment is imposed while a fine is not applicable in this scope. In terms of impeding factors, despite the fact that domestic violence is a criminal offense and against human rights, the perpetrator, according to Article 49 of Law Number 23 of 2004 concerning Negligence in Domestic Violence, cannot be sued unless a complaint or report is submitted, but technically, the Court Martial III-12 does not encounter any particular issues concerning law enforcement against the violence committed by military members. Keywords: law enforcement, domestic violence, soldier of Indonesian Armed Forces
OPTIMALISASI UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG (Studi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Erike Vionalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Erike Vionalia, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: erike.vionalia@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini berdasarkan permasalahan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak pertambangan mineral. Hingga kini penerimaan pajak dari sektor pertambangan mineral belum juga optimal. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak minerba yang belum juga memenuhi target. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu pada BPRD Kabupaten Lumajang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang adalah melakukan sosialisasi kepada para penambang, melakukan pembinaan dengan rekonsiliasi, dan melakukan penegakan dengan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Hambatan yang dialami Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang adalah banyaknya penambang ilegal, ketidakpatuhan wajib pajak, adanya penambang yang tidak aktif, dan adanya pandemi COVID-19.Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah ABSTRACT This research departs from an issue where the local government of the Regency of Lumajang issued Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Non-metallic Mineral and Rock Tax intended to increase the regional revenue collected from the mineral mining tax. To date, tax collected from mineral mining activities has not been optimal since the revenue from mineral mining tax has not met the target. This research employed an empirical method, and the research data were analyzed using descriptive and qualitative methods. The observation was performed in the Tax and Levy Agency of the Regency of Lumajang. The research results show that the agency is facing several issues since it has to deal with illegal miners, disobedience of taxpayers, inactive miners, and Covid-19. The agency has disseminated related information, carried out coaching through reconciliation, and performed enforcement by working with other local apparatus organizations. Keywords: optimization, non-metallic minerals and rocks, regional revenue 
EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT IZIN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN JAWA (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember) Eva Wijayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eva Wijayanti, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: evawijayanti316@gmail.com   ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan dari izin lokasi bagi pedagang kaki lima yang ada di Jalan Jawa Kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana efektivitas Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait izin lokasi pedagang kaki lima di Jalan Jawa? (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima? Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa efektivitas Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait izin lokasi pedagang kaki lima di Jalan Jawa belum efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung meliputi faktor hukum, faktor penegak, sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kata kunci: Efektivitas, izin lokasi pedagang kaki lima ABSTRACT This research found the difference between Article 6 Paragraph (1) of Local Regulation of the Regency of Jember Number 6 of 2008 (das sollen) concerning Street Vendors and what takes place in reality (das sein). This research topic departed from the lack of effectiveness regarding a location permit for street vendors operating on Jawa street in the Regency of Jember. This research investigates (1) how effective is Article 6 Paragraph (1) of the Local Regulation of the Regency of Jember Number 6 of 2008 concerning Street Vendors over a location permit for the vendors on Jawa street? (2) what factors affect the effectiveness of Article 6 Paragraph (1) of Local Regulation of the Regency of Jember Number 6 of 2008 concerning Street Vendors? The research results have revealed that the implementation of Article 6 Paragraph (1) is not effective due to a lack of required factors such as law and law enforcers, infrastructure, facilities, society, and culture. Keywords: effectiveness, location permit for street vendors 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR AKIBAT PEMBATALAN LETTER OF CREDIT OLEH IMPORTIR Haidar Saleh Al Hamid
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haidar Saleh Al Hamid, Amalia Sri Kusuma Dewi, Prawata Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: haydaralhamid88@student.ub.ac.id   ABSTRAK Artikel ini membahas tentang permasalahan perlindungan hukum terhadap eksportir akibat pembatalan Letter of Credit (L/C) oleh importir. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya jenis Letter of Credit yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan secara sepihak oleh importir yaitu Revocable L/C. Penggunaan jenis L/C tersebut sangat beresiko akan menimbulkan sengketa yang dapat merugikan pihak eksportir. Perumusan masalah yang diangkat pada artikel ini adalah bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap eksportir ketika ada pembatalan Letter of Credit (L/C) oleh importir? Penulis membedah permasalahan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang ada, penulis memperoleh jawaban bahwa pembatalan L/C akan mengakibatkan lenyapnya suatu hubungan hukum antara eksportir dengan bank pembuka L/C. Selain itu, pembatalan L/C dapat mengakibatkan berubahnya atau bahkan lenyapnya hubungan hukum antara eksportir dan importir. Setelah meninjau peraturan-peraturan yang ada, baik dalam dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional yang mengatur secara khusus mengenai L/C, tidak terdapat aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir ketika ada pembatalan L/C oleh importir. Kata Kunci: Pembatalan Letter of Credit, Hubungan Hukum, Perlindungan Hukum, Eksportir, Importir ABSTRACT This research topic departed from the type of Letter of Credit (L/C) that can be revoked unilaterally anytime by importers, or known as revocable L/C. This L/C potentially leads to disputes that may harm exporters. This research investigates what legal consequences may arise and what legal protection may be given to exporters following revocation of L/C by importers. With normative-juridical methods and statutory approach, this research has found out that the revocation of L/C may revoke legal relations between exporters and importers. Following the review of existing regulations, either from the perspective of international or national law that specifically governs L/C, it was revealed that no regulatory provisions give legal protection to exporters over L/C revocation by importers. Keywords: revocation of Letter of Credit, legal relation, legal protection, exporter, importer 
STATUS DAN WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG JAMINAN MILIK NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) Karina Dea Amalia Rossa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karina Dea Amalia Rossa, Rachmi Sulistyarini, Shinta Puspitasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: amalia.rossa18@gmail.com, karinarossa@student.ub.ac.id   ABSTRAK BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya tak luput dari berbagai kendala juga permasalahan yang dihadapi. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana nasabah BMT yang menyebabkan BMT mengalami pembubaran, kejadian ini berdampak bagi nasabah yang menghimpun dana dalam BMT, nasabah mengalami kerugian karena dana serta asset milik nasabah yang ada pada BMT tidak dapat dikembalikan dengan utuh atau tidak dikembalikan sama sekali. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis sta‍tus hukum terha‍da‍p ba‍ra‍ng ja‍mina‍n Milik Na‍sa‍ba‍h ya‍ng terda‍pa‍t pa‍da‍ Lemba‍ga‍ Keua‍nga‍n Mikro Khususnya‍ pa‍da‍ BMT ya‍ng a‍da‍ di penga‍dila‍n, dan menga‍na‍lisis wujud Perlindunga‍n hukum terha‍da‍p ba‍ra‍ng ja‍mina‍n milik na‍sa‍ba‍h ya‍ng terda‍pa‍t pa‍da‍ Lemba‍ga‍ Keua‍nga‍n Mikro Khususnya‍ pa‍da‍ BMT. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan Kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hapusnya perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor tertuang dalam pasal 1381 KUHPerdata menentukan status dan kedudukan barang jaminan milik nasabah. Status hukum barang jaminan nasabah di pengadilan adalah barang yang berada dalam sitaan terkait dengan perkara perdata atau karena pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili. Penetapan konsinyasi merupakan jalan keluar yang diberikan oleh undang-undang, dalam hal kreditor wanprestasi. Sebagai pihak yang dirugikan nasabah dapat menuntut pengembalian barang jaminan. Perlindungan dan tanggung jawab pelaku jasa keuangan terhadap barang jaminan milik nasabah diatur dalam pasal 25 (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013. Perlindungan Hukum terhadap barang jaminan milik nasabah BMT dapat diberikan secara preventif dan represif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Barang Jaminan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ABSTRACT The business run by Baitul Maal Wat Tamwil (henceforth referred to as BMT) is not without problems. Some problems involve the funds of the customers of BMT, leading to the closure of BMT. This closure certainly causes problems for the customers investing their funds in the organization, where the customers have to face losses since the funds or assets invested in BMT may not be fully refunded, or, for the worst scenario, no refund at all can be expected. This research aims to analyze the legal standing of an object of asset set as security in micro finances such as BMT at court. This research also aims to analyze the form of the legal protection of the security left in micro finances such as BMT. This research was conducted based on normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The research results conclude that the cancellation of a contract between the creditor and debtor is outlined in Article 1381 of the Civil Code, and this contract designates the status and position of the object of security owned by a customer. The legal standing of an object set as a guarantee at court represents the object seized over private law cases or bankruptcy to be used as a reference for inquiries, lawsuits, or judgment. Designating consignment is regarded as a solution allowed by the law in case of breach of contract committed by a creditor. The aggrieved party could file a lawsuit to get the object of the security back. Security is governed in Article 25 of the Regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013. Legal protection of the security object owned by a customer of BMT could be given in either preventive or repressive form, as governed in Law Number 1 of 2013 concerning Micro Finances and the Regulation of Financial Services Authority Number 1 of 2013 concerning Micro Finances and the Regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013. Keywords: legal protection, security, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 
UPAYA BEA DAN CUKAI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang) Mega Maria Nadeak
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mega Maria Nadeak, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: meganadeak_@student.ub.ac.id  ABSTRAK Dalam penelitian ini, penulis mengangkat isu hukum mengenai Upaya Bea dan Cukai dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal. Pertanyaan ini muncul karena masih banyaknya barang kena cukai hasil tembakau ilegal di wilayah yurisdiksi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan negara di bidang cukai hasil tembakau. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan: (1) Realita peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang; dan (2) Upaya dan kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang di dalam mengatasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data primer dan sekunder sehingga diperoleh kesimpulan mengenai Upaya Bea dan Cukai dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang telah melaksanakan pengawasan untuk mengatasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal. Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, namun belum efektif. Beberapa kendala yang ditemui adalah kemampuan dan jumlah SDM di bidang pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, pengurangan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN), resistensi fisik dari masyarakat, dan kurang koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait seperti Polisi, TNI, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya. Kata kunci: Bea Cukai, Pita Cukai, Barang Kena Cukai, Hasil Tembakau Ilegal ABSTRACT This research studies the measures taken by Customs and Excise to avert the illegal distribution of tobacco as taxable goods. This topic is raised following the rising trend of illegal products distributed within the jurisdiction of medium customs and excise control and services of Malang, causing falling revenue of the state collected from a tobacco product. Departing from the above issue, this research aims to analyze: (1) the reality of the illegal distribution of tobacco as taxable products within the jurisdiction of medium customs and excise control and services of Malang; and (2) measures taken by the tax office and impeding factors in dealing with the illegal distribution of the tobacco. Research data were analyzed based on a qualitative method, describing the primary and secondary data to obtain the conclusion of the measures taken by the tax office to avert the illegal distribution of tobacco. The research result concludes that the tax office has performed supervision to deal with the illegal distribution of taxable tobacco. The control complies with current regulations although it has not been performed effectively due to several factors such as the lack of human resources in the supervision required by the tax office in Malang, the cap of Special Operational Funding in State Revenue Security, physical resistance coming from the members of the public, and lack of coordination with law enforcers such as police, Indonesian Armed Force, Civil Service Police Unit, and other related parties. Keywords: Customs and Excises, Excise Tape, Taxable Goods, Illegal Tobacco Products 
URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENEGAKAN KEDAULATAN WILAYAH UDARA Mochammad Aditya Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Aditya Ramadhan, Adi Kusumaningrum, Nurdin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mochammadadityaramadhan@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah udara Indonesia masih jauh dari kata baik, Berdasarkan isu hukum yang disebutkan, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan pelanggaran kedaulatan wilayah udara nasional? (2) Bagaimana fungsi TNI-AU dan mekanisme penegakan pelanggaran kedaulatan wilayah udara nasional? (3) Apa urgensi pemberian kewenangan kepada TNI AU sebagai penyidik dalam penegakan kedaulatan wilayah udara nasional? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan perbandingan serta pendekatan kasus.Kata Kunci: Penegakan, Kedaulatan, Kewenangan ABSTRACT This research has found out that law enforcement over violations of air sovereignty in Indonesia is not appropriately implemented. Departing from this issue, this research investigates: (1) what is meant by the violation of national air sovereignty, (2) how do Indonesian Air Force and the mechanism of law enforcement over violations of national air sovereignty, and (3) what is the urgency of authorizing the members of Indonesian Air Force as enquirers in enforcing national air sovereignty? This research employed juridical-normative methods, statutory, comparative, and case approaches. Keywords: enforcement, sovereignty, authority 
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LPKS (Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl) Mochammad Gufron Nur Amin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Gufron Nur Amin, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gufron3033@student.ub.ac.id  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPKS dengan melakukan studi kasus putusan nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPKS dan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl, terkait tindak pidana perdagangan orang. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam pengambilan bahan hukum adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut dikumpulkan dan dikaji sebagai dasar analisis terhadap bahan studi kasus dalam penelitian. Kemudian, bahan hukum yang sudah diperoleh diolah dianalisis secara metode Literasi yaitu memaparkan serta menjelaskan kenyataan – kenyataan dan fakta yang diperoleh atau bahan analisis yang konkret baik berupa aturan maupun teori-teori yang dikaitkan atas peraturan-peraturan yang ada atau yang dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan dalam hal yang dimaksud adalah berupa penyelundupan manusia, tenaga kerja Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri secara illegal. Hakim dalam memutus perkara pidana nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl terkait perdagangan orang dengan tenaga kerja illegal belum memenuhi rasa keadilan khususnya tidak diberikannya restitusi yang seharusnya diterima oleh pihak keluarga korban mengingat korban tersebut meninggal dunia. Dengan adanya hal tersebut putusan No 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl yang dijatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan perlindungan dan keadilan bagi korban sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang LPKS. Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang ABSTRACT This research aims to study and analyze the fulfillment of restitution for human trafficking victims according to Law Number 31 of 2014 concerning Social Welfare Establishment Agencies (henceforth referred to as LPKS) by studying the Court Decision Number 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl by employing normative-juridical methods, and statutory and conceptual approaches. These two approaches involved the study of Law Number 31 of 2014 concerning LPKS and the foregoing Court Decision. Secondary data were analyzed as the basis for the case study in this research, and these data were further analyzed based on a literary study where facts, analysis results, and concrete sources such as theories were elaborated and related to existing regulations. Human trafficking is one of the crimes including human smuggling or illegal workers sent abroad. The decision as mentioned earlier over human trafficking involving illegal workers is deemed to fail to meet justice since no restitution was provided for the families of victims following the passing of the victims. That is, the Decision Number 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl delivered by the judge does not represent protection and justice as outlined in Law Number 31 of 2014 concerning LPKS. Keywords: restitution, criminal offense, human trafficking

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue