cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana ilmu Hukum, September 2021" : 44 Documents clear
PENGATURAN PROSEDUR LAYANAN KONSELING OBAT YANG DIEDARKAN SECARA DARING Alya Rizqika Haque
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alya Rizqika Haque, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: alya_haque@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pengaturan prosedur layanan konseling obat yang diedarkan secara daring. Layanan kefarmasian yang menjual obat secara daring saat ini semakin berkembang sehingga dapat memudahkan pasien untuk mendapatkan layanan kefarmasian. Namun, terdapat ketidak lengkapan norma (uncomplete norm) yang mengatur terkait pengaturan prosedur konseling obat yang diedarkan secara daring sehingga pasien tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi obat yang jelas melalui layanan konseling obat.Pasien hanya mendapatkan informasi yang terbatas berupa informasi etiket obat tertulis saja. Sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam mengonsumsi obat. Pengaturan terkait layanan konseling obat melalui apotek yang mengedarkan obat secara daring harus segera dibentuk karena menyangkut kesehatan dan nyawa pasien. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah hukum yang berlaku terkait dengan prosedur layanan konseling yang diedarkan secara daring. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan akses internet. Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan penulis menggunakan metode interprestasi sistematis dan interprestasi ekstensif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa wujud pengaturan prosedur layanan konseling obat yang diedarkan secara daring perlu diatur lebih lanjut dengan menambahkan klausul terkait dengan prosedur layanan konseling obat yang diedarkan secara daring di bagian Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Kata Kunci: Daring, Konseling, Apoteker, Pasien ABSTRACTThis research aims to analyze and formulate the regulatory provisions regarding drug counseling service procedures for drugs distributed online. Online pharmacy is growing in popularity, allowing patients to get their drugs easily and in no time. However, uncomplete norms regulating drug counseling online indicate that customers sometimes do not receive tangible information on online drug counseling. Often, patients only get written information on medicinal ethics, and this lack may lead to improper drug-taking. Departing from this loophole, it is necessary that regulations regarding drug counseling given by pharmacies be made since it is concerning patient safety and health. This research employed normative-juridical methods observing the legal principles currently in place regarding this online drug counseling. The legal materials were obtained from library research and the Internet. All the materials were analyzed based on systematic and extensive interpretation. The research results have found out that the regulations over online drug counseling for drugs sold online need to be further taken into account by adding the clauses regarding online counseling of drugs distributed online to the Annex of Regulation of Health Minister Number 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Drug Stores. Keywords: Online, Counseling, Pharmacist, Patient
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBERIAN AKOMODASI PADA PROSES PERADILAN DI INDONESIA (Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Pelayanan serta Aspek Bagus Bharata Tjitrosoemarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Bharata Tjitrosoemarto, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT.Haryono No 169. Malang e-mail: bagusbharata@Student.ub.ac.id   ABSTRAK Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum dalam segala aspek. Hal tersebut berlaku juga untuk penyandang disabilitas. Salah satu aspek yang penting dan wajib diberikan oleh penyelenggara negara terhadap penyandang disabilitas adalah perlindungan hukum bagi disabilitas dalam pemberian akomodasi pada proses peradilan. Penelitian ini bertujuan  mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi disabilitas dalam pemberian akomodasi pada proses peradilan yang mengacu pada Pasal 5 Ayat (1)  Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam Pasal  5 Ayat (1) menjelaskan  maksud akomodasi yang layak yaitu pelayanan dan sarana prasarana dalam proses peradilan. Aturan ini dibuat untuk menjamin penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum pada proses peradilan. Dalam implementasinya, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pemberian akomodasi pada proses peradilan masih banyak hambatan dalam pemberian akomodasi yang layak pada aspek pelayanan dan sarana prasarana. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Maka dari itu, untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut diperlukan pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, agar memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan, sehingga menciptakan konsep ideal untuk penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Kata kunci: Pemberian akomodasi bagi Penyandang disabilitas pada proses peradilan ABSTRACT Every member of public, including people with disabilities, has equal rights to protection and legal guarantee in all aspects. One of the essential aspects that should be provided for disabled people is legal protection for them in terms of the availability of accommodation in a trial process. This research aims to identify and analyze the legal protection for disabled people in providing accommodation for them according to Article 5 Paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2020 concerning Proper Accommodation for Disabled People in a Trial Process. The accommodation mentioned in the Article refers to infrastructure and facilities in the trial process. This regulation is intended to guarantee the people concerned when they deal with legal issues in the trial process. In its implementation, legal protection for the people with disabilities regarding the provision of accommodation in the trial process still faces some challenges due to a lack of understanding among law enforcers about the essence of the need of people with disabilities. Thus, to minimize the existing hindrances in such a case, the accommodation facilitating trial process is deemed essential for people with disabilities. This measure is intended to provide them with optimal legal protection in the trial process and to give proper concepts for disabled people when they have to deal with legal issues. Keywords: providing accommodation for people with disabilities in trial process
KENDALA BEA CUKAI DALAM MELAKUKAN PENINDAKAN PERDAGANGAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Kediri) Bagus Rio Biantoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Rio Biantoro, Setiawan Nurdayasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-Mail: bagus_rio@student.ub.ac.id     ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pedagang Tembakau Iris selanjutnya disebut TIS diwilayah Kediri yang masih banyak menjual TIS tanpa pita cukai. Dari permasalahan tersebut, penulis kemudian melakukan studi di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Kediri untuk memperoleh data, mengatahui upaya dan hambatan Bea Cukai Kediri dalam melakukan penindakan perdagang rokok tanpa pita cukai diwilayah Kediri. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana realita-realita penindakan perdagangan rokok tanpa pita cukai di Kediri?, (2) Bagaimana upaya yang dilakukan Bea Cukai Kediri dalam melakukan penindakan perdagangan rokok tanpa pita cukai di Kediri? Metode penelitian dalam skripsi ini yakni yuridis empiris yang melihat pada kenyaatan dilapangan dengan cara observasi secara langsung untuk mencatat hukum dan mengkaji hukum bagaimana terjadi dikenyataan dengan memperoleh data primer melalui wawancara kepada Petugas Bea Cukai Kediri, dan pedagang tembakau yang berada di wilayah Kediri, yang meliputi kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Yang diambil menggunakan teknik directive interview, serta sumber data sekunder dari literature (buku), peraturan perundang-undang, surat kabar baik online maupun offline, dan penelusuran internet. Data kemudian dianalisis melalui deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada melalui sempel yang terkumpul, kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum dan berorientasi untuk menganalisis suatu permasalahan yang ditemukan dilapangan. Dari metode tersebut, diperoleh hasil penelitian bahwa dalam melakukan penindakan perdagangan rokok tanpa pita cukai, Bea Cukai Kediri telah melakukan upaya penegakan hukum represif dan upaya penegakan hukum preventif. Namun, Bea Cukai Kediri kerap menemukan beberapa hambatan dalam melakukan penindakan perdaganan TIS tanpa pita cukai, seperti ketidakjelaskan norma hukum dan banyaknya tumpeng tindih aturan terkait TIS dan kurangnya edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tau tembakau iris apa saja yang boleh dijual belikan. Kata Kunci: TIS, Pedagang, Bea Cukai, Wilayah Kediri, Kendala ABSTRACT This research discusses issues faced by Customs and Excise Services to impose sanctions on cigarette trade without excise tax band within the area of Kediri. This research topic departs from the number of chopped tobacco sellers without tax band within the area of Kediri. With this issue, the author conducted the study in Medium Customs and Excise Office of Kediri to obtain data to find out measures and hampering factors of Customs and Excise to impose sanctions on cigarette trade without any excise tax band in the region. Departing from the above issues, this research is focused on the following research problems: (1) how are sanctions imposed in Kediri over this case? (2) what measures are taken by the Customs and Excise Office of Kediri to impose sanctions on this violation? This research employed empirical-juridical methods by observing what takes place in real lifeand record all the legal matters going on. Primary research data were obtained from interviews with the staff of Customs and Excise in Kediri and tobacco sellers in the area, including those in Kediri Regency and city. The data was taken by using a directive interview method. The secondary data were obtained from literature, statutes, online and offline news, and other sources from the Internet. The data were further analyzed based on descriptive qualitative methods by describing existing phenomena reflected in the samples taken before a conclusion was drawn. The conclusion was made general, intended to analyze the issues in the findings. The research has found out that the customs and excise office has taken repressive and preventive action to enforce the law over this case. However, the office still faces some obstacles hampering the implementation, including vague norms of law and overlapping regulatory provisions concerning chopped tobacco. A lack of information given to the local people also seems to be another problem, leading to the condition that they have no idea about which chopped tobacco is allowed in trading. Keyword: chopped tobacco, trade, customs and excise, Kediri, obstacles  
PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA SELAMA PANDEMI COVID-19 Made Narendra Mahotama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Made Narendra Mahotama, Prija Djatmika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail: madenarendra04@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai Penerapan Regulasi & Pelaksanaan Persidangan Online Dalam Perkara Pidana Selama Pandemi Cobvid-19 Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Pengadilan merupakan benteng terakhir tempat mencari keadilan, Menurut Filosofinya, dalam urusan mengadili perkara hakim sebagai penyelenggara lembaga pengadilan, sering disebut “Wakil Tuhan Di Dunia”. Kebijakam pemerintah yang mengajak masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dirumah sangat berpengaruh terhadap peradilan yang ada di Indonesia ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Regulasi & Pelaksaan Persidangan Online juga terdapat kelebihan dan kekurangan dalam prosesnya. Seperti kendala dalam jaringan dan sulitnya untuk memperlihat alat bukti dan barang bukti namun kelebihannya yaitu lebih efisiensi. Pandangan Hakim Terkait regulasi alat bukti dan barang bukti bahwa pemeriksaan menjadi kurang adil karena menurut hakim, Ketika alat bukti dan barang bukti yang digunakan melalio elektronik maka akan banyak terjadi pemalsuan data. Jenin penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.Kata Kunci: Pengadilan, Persidangan Online, Pelaksanaan Persidangan, Pandangan Hakim, Regulasi Alat Bukti ABSTRACT This thesis discusses the implementation of regulation and online trial of criminal cases during Covid-19 according to Supreme Court Decision Number 4 of 2020. The court is the last to go to seek justice. Philosophically, judges at court are seen as the representatives of God in the world. Government policy encouraging people to work, learn, and perform religious activities at home significantly affects justice in Indonesia. The research results indicate that the implementation of regulation and what the online trial has brought also has some drawbacks and benefits in their process. Evidence is not easily presented due to connection issues in online trials, but not for efficiency. From judges’ perspective, the evidence presented electronically will potentially give wider access to data falsification. This research employed empirical-juridical and socio-juridical approaches. Keywords: court, e-trial, trial, judges’ perspective, regulation concerning pieces of proof
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN PARAMETER PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE OLEH DIREKSI BUMN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013) Muhammad Ananda Dery Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ananda Dery Pratama, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anandadery@student.ub.ac.id  ABSTRAK Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait Dasar Pertimbangan Hakim sebagai Parameter dalam menerapkan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia berdasarkan dua Kasus, yaitu Kasus yang menjerat Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Periode 2009-2014 yang terdapat dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dan Kasus yang menjerat dua mantan Pejabat Bank Mandiri, yaitu Fachrudin Yasin (Group Head Corporate Relationship) dan Roy Ahmad Ilham (Group Head Credit Approval) yang terdapat dalam Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013. Tujuan daripada penulisan Jurnal ini untuk menganalisa Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam kedua putusan tersebut sudah sesuai dengan Doktrin Business Judgment Rule serta melihat Apakah parameter yang tepat  yang dapat digunakan oleh hakim untuk menilai penerapan Doktrin Business Judgment Rule oleh Direksi BUMN. Penulisan Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian tersebut, Penulis memperoleh jawaban bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam kasus yang menjerat Karen Agustiawan tidak relevan dengan Doktrin Business Judgment Rule, hal ini dikarenakan hakim tidak menyebutkan dasar hukum yang dirujuk untuk dijadikan dasar hukum dalam Putusan tersebut, sedangkan Dasar Pertimbangan Hakim dalam kasus yang menjerat dua eks Pejabat Bank Mandiri juga dapat dikatakan tidak sesuai dengan Doktrin Business Judment Rule, hal ini dikarenakan Doktrin Business Judgment Rule hanya cukup untuk melindungi Direksi saja. Berdasarkan Subyeknya, Doktrin Business Judgment Rule hanya dapat diterapkan oleh Direksi Perusahaan. Sedangkan berdasarkan Obyeknya, Keputusan Bisnis (business decisions) dari Direksi yang menimbulkan kerugian adalah Obyek dari Doktrin Business Judgment Rule. Selain merujuk pada Pasal 97 ayat (5) UUPT, untuk menentukan Parameter Penerapan Doktrin Business Judgment Rule oleh Direksi BUMN di Indonesia hakim juga dapat merujuk pada Dokumen Internal milik Perusahaan terkait Business Judgment Rule dan merujuk pada Teori Hukum yang ada seperti Teori Kausalitas dan Teori Pertanggungjawaban.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Parameter, Business Judgment Rule ABSTRACT This research studies the basic consideration of judges regarding the implementation of the business judgment rule in Indonesia with the case of Karen Agustiawan as the Director of PT. Pertamina (Persero) 2009-2014 as set forth in Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 and another case of the two former officials of Bank Mandiri, Fachrudin Yasin (Group Head Corporate Relationship) and Roy Ahmad Ilham (Group Head Credit Approval) as set forth in Decision Number 130 PK/Pid.Sus/2013. This article is intended to analyze whether the basis of the judges’ consideration regarding the two decisions are relevant to the doctrine of business Judgement Rule and what parameters can be used by judges to assess the implementation of the doctrine by the board of directors of the State-owned Enterprises (BUMN). This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The research reveals that the basis of the judges’ consideration is not relevant to Business Judgement Rule Doctrine since the judges did not mention the legal basis used as a reference in the decisions. Moreover, the consideration made by the judges over the case of the two former officials of Bank Mandiri is found also irrelevant to the business judgment rule doctrine since this doctrine only protects company directors. In terms of the subject, the business judgment rule doctrine can be applied by company directors. As an object, the business decisions made by the directors that could cause losses involve the object of the doctrine. In addition to Article 97 paragraph (5) of UUPT, to set the parameter of the implementation of the doctrine by the director of BUMN Indonesia, judges could refer to internal documents of the companies regarding business judgment rule and legal theories such as causality and responsibility. Keywords: judges’ basic consideration, parameter, business judgment rule
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara) Noviana Lusia Naibaho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Noviana Lusia Naibaho, Herman Suryokumoro, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: novianalusian@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara). Berdasarkan fakta, bahwa penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Koperasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam kurang efektif dan tidak ada kesesuaian dengan yang telah tercantum di dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Pasal 32 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang tidak memiliki izin usaha (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)? (2) Apa saja hambatan dalam penerapan sanksi administratif terhadap koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang tidak memiliki izin usaha? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian ini di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Jenis dan Sumber Data dibagi menjadi 3 yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data Primer atau Data yang utama dalam penelitian ini dengan melalui wawancara langsung dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.  Data sekunder merupakan data tambahan sebagai pelengkap data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data tersier yang memberi pemahaman dan pengertian atas data-data yang lain. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian sanksi administratif terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang tidak memiliki izin usaha di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.  Kata Kunci: Penerapan Sanksi Administratif, Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 32 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ABSTRACT This research discusses administrative measures taken as sanctions imposed on a saving and loan cooperative run without a business permit. The research has found out that administrative sanctions imposed by a cooperative supervisory agency are deemed ineffective and irrelevant to what is set forth in Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1995 concerning Saving and Loan Business Activities by Cooperatives and Article 32 of Regulation of Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 15 of 2015 concerning Saving and Loan Businesses by Cooperatives. Departing from this background, the research problems studied involve: (1) how are administrative sanctions imposed on the cooperatives operating without any business permit? (2) what are the hampering factors in the imposition of administrative sanctions on saving and loan cooperatives without a business permit? This empirical research employed socio-juridical approaches and was conducted in Cooperative and Small and Medium Enterprise Agency in the Province of North Sumatera. Data types and sources were divided into primary, secondary, and tertiary data. The primary data were obtained from interviews with key informants, while secondary data is supplementary, obtained from library research. Tertiary data gives additional understanding to support other data. The research results conclude that there is an irrelevance in the imposition of administrative sanction on saving and loan cooperatives operating without any business permit in Cooperative and Small and Medium Enterprise Agency.  Keywords: administrative sanctions, Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1995 concerning Saving and Loan Cooperatives, Article 32 of Regulation of Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 15 of 2015 concerning Saving and Loan Businesses by Cooperatives. 
URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYELESAIAN SENGKETA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (1) KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BAD Wemona Amalia Prasmadana Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wemona Amalia Prasmadana, Yuliati, Shinta Puspitasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : wemonaamalia@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan adanya kekosongan hukum dimana tidak ada pengaturan mengenai penyelesaian sengketa yang melampaui batas waktu berdasarkan pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga, dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang melampaui batas waktu berdasarkan pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta akibat hukum tidak terlakasananya pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitian skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan metode pendekatan penelitian perundangan-undangan dan pendeketan kasus. Teknik analisis bahan hukum menggunakan Teknik Intepretasi serta Jenis Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan Teknik Penelusuran Bahan Hukum menggunakan Studi Kepustakaan.Kata Kunci: Urgensi, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Melebihi Batas waktu ABSTRACT This research departs from legal loopholes in which dispute resolution exceeding time limit as in Article 7 paragraph (1) of Decision of Minister of Trade Number 350/MPP/KEP/12/2001 concerning Tasks and Authorities of Consumer Dispute Resolution Agency is absent. From this point, this research is focused on the urgency in the regulation governing consumer legal protection that exceeds time limit according to Article 7 Paragraph (1) as mentioned above, and the legal implication caused. This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The research materials involve primary, secondary, tertiary data, and library research-based data, analysed based on interpretation method. Keywords: Urgency, Consumer Dispute Resolution, Exceeding the Time Limit 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL Ahmad Affandi Saputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Affandi Saputra, I Nyoman Nurjaya, Nurini ApriliandaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: Affandi1997@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dialami Oleh Laki-laki dewasa. Pilihan permasalahan ini dilatarbelakangi maraknya tindak pidana pelecehan seksual yang menimbulkan perhatian publik secara luas ketika korban adalah seorang wanita atau anak-anak namun ketika korban adalah lakilaki seolah terabaikan. Laki-laki yang menjadi korban merasakan dampak yang sama akibat dari tindak pidana pelecehan seksual, dalam suatu keadaan tertentu bahkan lebih. Aturan yang berlaku saat ini lebih berorientasi kepada penghukuman terhadap pelaku dibanding memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kemudian bahan hukum (primer, sekunder, tersier) yang digunakan dari studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan adalah penafsiran sistematikal, yaitu melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pasal dalam undang-undang lain. Hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dibutuhkannya pengaturan baru terkait perlindungan hukum bagi korban laki-laki terhadap tindak pidana pelecehan seksual korbanya adalah seorang laki-laki. Hal ini didasari oleh beberapa alasan yang dimana alasan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi korban laki-laki dari tindak pidana pelecehan seksual. Kemudian berkaca dari pengaturan pelecehan seksual di Filipina dan beberapa aturan yang mengatur terkait perlindungan korban di Indonesia, hal-hal yang perlu diatur tentang perlindungan hukum korban tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki, diantaranya terkait definisi, Bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pelecehan seksual ,Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban,Lembaga yang berwenang memberikan perlindungan terhadap korban, Pemulihan terhadap korban pelecehan seksual, Peran masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan korban.Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum, Korban Laki-laki ABSTRACTThis research aims to find out the essence and the form of the legal protection of a male victim of sexual harassment. This problem departs from the rising incidence of sexual harassment that attracts public attention when it takes a female victim, but not a male one. Male victims face the same burden as female victims to some extent, or even more. The regulation is currently more emphasized on the imposition of punishment on the sexual offender, not providing protection for the victim. This research employed a normative method, statutory and comparative approach. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data from library research and the Internet. The analysis of the data was performed based on a systematic interpretation that studied the legislation related to articles in other laws. The research concludes that a new regulation is required to give protection to a male victim. This consideration departs from several reasons suggesting that this regulation is to protect male victims. Comparing the regulations governing sexual harassment in the Philippines to those in Indonesia, the consideration regarding this case should also involve the definition, measures of prevention of sexual harassment, the protection given to the victims, the recovery of the victims, and the participation of the members of the public in the prevention and protection of the victims.Keywords: sexual harassment, legal protection, male victims
PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUYSAWARATAN DESA (STUDI DESA KUTOGIRANG KECAMATAN NGORO KABUPA Alvin Izha Indrayana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvin Izha Indrayana, Lutfi Effendi, Herlin Wijayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: alvinizha52@gmail.com  ABSTRAK Pada penelitian ini membahas terkait pelaksanaan salah satu fungsi dari badan permusyawaratan desa yaitu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang kurang maksimal dalam pelaksanaanya, dan apa saja kendala serta upaya apa yang dilakukan badan permusyawaratan desa dalam mengatasi kendala yang ada. Jenis penelitian ini yaitu penelitian sosio legal menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan teknik ini peneliti mengelola data primer dan sekunder yang didapat dilapangan kemudian membandinkan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai fungsi badan permusyawaratan desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tahap terakhir adalah memberikan solusi dan mengambil kesimpulan. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, harus dapat memaksimalkan aspirasi masyarakat desanya. Namun dalam penelitian yang mengabil studi di Desa Kotogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Badan permusyawaratan didesa kutogirang masih kurang maksimal dikarenakan ada beberapa permasalahan dimasyarakat desa yang selalu terulang dan tidak kunjung mendapat penyelesaian. Oleh karena itu penulis mengambil judul ini untuk diteliti.Kata Kunci: badan permusyawaratan desa, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ABSTRACT This research discusses the implementation of one of the functions of the Village Deliberation Board (henceforth referred to as BPD) to facilitate the aspiration of the rural people, which is not optimally implemented and finds out the hampering factors and measures taken by BPD to tackle these obstacles. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. The research data were analyzed qualitatively and descriptively. The primary and secondary data were obtained from field observation, followed by the comparison of laws governing the functions of BPD in facilitating the aspiration of the rural people. The final stage of this research was to present a conclusion, implying that the BPD is a facilitator of democracy in running the administration of the village. As this facilitator, the BPD is required to be able to optimize the aspiration of the rural people. However, the BPD in Kutogirang village, the District of Ngoro, the Regency of Mojokerto, East Java is deemed not optimal due to several issues arising in the village. These issues tend to be repeated, and there seem to be no solutions. Keywords: village deliberation board (BPD), facilitating and communicating the aspiration of the people
PERAN BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA KEDIRI (Studi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kediri) Aristona Rakhee Pahlevi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aristona Rakhee Pahlevi, Lutfi Effendi, Herlin Wijayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang, e-mail: aristona.rakhee@yahoo.com  ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, berkaitan erat dengan otonomi daerah. Salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD Kota Kediri dibantu oleh Sekretariat DPRD Kota Kediri. Keberadaan organisasi Sekretariat DPRD Kota Kediri merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan apabila kita membicarakan kinerja DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur “pelayanan administrasi” dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Salah satunya adalah Peran dari Bagian Perundang-undangan ketika menjalankan tugas dan fungsi yang sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kediri pasal 11 dan 12 nomor 39 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Kediri. Pada pasal tersebut tupoksi dari Bagian Perundang-Undangan sangat berperan dan memiliki kaitannya dengan dengan fungsi legislasi DPRD Kota Kediri. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini menggunakan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris dengan terjun langsung di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kediri untuk mengetahui Peran Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kediri. Hasil dari Peran Bagian Perundang-Undangan DPRD Kota Kediri dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah menjalankan tupoksi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada serta menyelesaikan permasalah/hambatan dengan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kata Kunci: Peran Bagian Perundang-Undangan, Sekretariat DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah, Kota Kediri ABSTRACT The Regional House of Representatives (DPRD) of Kediri plays an essential role in a democratic system, which is closely related to regional autonomy. The legislative role or regional government drafting is one of the fundamental functions of DPRD to run regional autonomy functions. To perform tasks and authorities, the DPRD of Kediri city is assisted by the Secretariat of DPRD of Kediri. The existence of the Secretariat of the DPRD is inextricable from the Government Regulation when it comes to the performance of the DPRD. As mandated in Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus Organization, the Secretariate of the DPRD serves as an element of administrative services. It also supports the tasks and function of the DPRD, which runs the role as part of the legislation as set forth in Major Regulation of Kediri Article 11 and 12 Number 39 of 2016 concerning Main Tasks and Functions of the Secretariate of the DPRD of Kediri City. Departing from this issue, this research employed empirical method by directly getting involved in the study at the Secretariat Office of the DPRD of Kediri to find out the role of the legislative drafting Secretariat of the DPRD of Kediri City. The outcomes of the role of the DPRD Legislative Drafting are to perform the main tasks and functions according to legislation in place and to resolve issues with the coordination of related parties. Keywords: role of a legislative body, secretariat OF DPRD, regional regulation drafting, Kediri city

Page 1 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue