cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 557   558   559   560   561 
URGENSI PENGATURAN REHABILITASI SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Cahyani, Eka Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eka Putri Cahyani, Mufatikhatul Farikhah, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ekaptr@student.ub.ac.id Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan bagaimana pengaturan rehabili-tasi anak korban kekerasan seksual yang ada dalam hukum positif Indonesia, serta mengana-lisis urgensi dari pemberian rehabilitasi negara bagi anak korban kekerasan seksual. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penulisan ini, digunakan penelitian hukum nor-matif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian pada tulisan ini, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kelemahan terutama pada upaya rehabilitasi yang masih berstatus hak dan tidak wajib untuk dilakukan. Hak tersebut baru wajib untuk di-berikan ketika telah ada suatu permohonan, ketika tidak ada permohonan maka tidak dapat diberikan secara serta merta. Adapun beberapa urgensi untuk menetapkan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual sebagai sebuah kewajiban dalam undang-undang. Pertama, kondi-si mental dan fisik korban merupakan kondisi rawan yang perlu direhabilitasi. Kedua, terdapat sejumlah kelemahan ketika rehabilitasi dimasukkan ke dalam konsep restitusi. Ketiga, tidak ada ketentuan yang mewajibkan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Saat ini yang wajib untuk menjalani rehabilitasi ialah pelaku kekerasan seksual, yang diberikan se-bagai tindakan sehingga harus dilaksanakan. Maka dari itu, disimpulkan bahwa belum terda-pat pengaturan secara jelas dan pasti terkait pemberian rehabilitasi terhadap anak korban ke-kerasan seksual sebagai kewajiban negara. Kata Kunci: anak korban kekerasan seksual, rehabilitasi, kewajiban negara Abstract This research aims to investigate the rehabilitation of children as the victims of sexual violence within the purview of positive law in Indonesia and analyze the urgency of rehabilitation of the victims concerned. With a normative-legal method and statutory and conceptual appro-aches, this research reveals that rehabilitation is governed by several regulations. However, this matter is declared as a right, not an obligation, thereby rendering it not compulsory to apply. That is, this right can be deemed compulsory after a request is made. Some points of urgency need to be considered to ensure that the rehabilitation of children as the victims of sexual violence is given as an obligation; first, both mental and physical conditions are vul-nerable conditions that need to be rehabilitated. Second, there are some shortcomings when rehabilitation is put within the scope of restitution. Third, no provisions declare rehabilitation in this context as something compulsory. So far, rehabilitation is only addressed to sexual of-fenders as something compulsory, and there have not been any certain regulations concerning the rehabilitation given as the obligation of the state to the children as the victims of sexual violence. Keywords: children as sexual violence victims, rehabilitation, obligation of the state
IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI DI KAMPUNG PIA DUSUN WARUREJO DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN) Mustofa, Akhmad Faris Nurul
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhmad Faris Nurul Mustofa, Diah Pawestri Maharani, Cyndiarnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: faris_mustofa@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengulas tentang penerapan Pasal 46 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berkaitan dengan pendaftaran merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kampung Pia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kabupaten Pasuruan. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana implementasi Pasal 46 ayat (4) tersebut di Kampung Pia Dusun Warurejo? Kedua, apa hambatan dan solusi yang muncul dalam proses implementasi pendaftaran merek kolektif sebagai strategi pemberdayaan UMKM di lokasi tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari responden melalui wawancara dan observasi lapangan, serta sumber data sekunder dari literatur terkait. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Kampung Pia Dusun Warurejo belum berjalan secara optimal. Kesadaran tentang merek kolektif di kalangan pelaku UMKM masih rendah. Namun, upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, dengan mengenalkan inovasi program bernama Satrya Mas sebagai upaya pendaftaran merek kolektif. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pendaftaran merek kolektif sebagai strategi pemberdayaan UMKM di Kampung Pia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kabupaten Pasuruan, masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang merek kolektif, serta mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan strategi ini. Peran pemerintah dalam mendukung pendaftaran merek kolektif juga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pemberdayaan UMKM. Kata Kunci: Implementasi, Merek Kolektif, Pemberdayaan, UMKM Abstract This research discusses the implementation of Article 46 paragraph (4) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in collective trademark registration to empower micro, small, and medium enterprises (henceforth referred to as MSMEs) in Kampung Pia, Warurejo Hamlet, Kejapanan Village, the Regency of Pasuruan. Particularly, this research will investigate how Article 46 paragraph (4) is implemented in Kampung Pia in Warurejo Hamlet and what obstacles and solutions may be involved in the process of the implementation of collective trademark registration as the strategy of empowering the MSMEs in the location concerned. This research employed an empirical-juridical method or field observation and a socio-juridical approach. The research data were obtained from interviewees and field observation, while secondary data were garnered from the literature. All the data were analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that Article 46 paragraph (4) of the Law has not been optimally implemented in Kampung Pia. The awareness of collective trademark registration among MSMEs is deemed low, but some measures have been taken by the government in Industry and Commerce Agency in the Regency of Pasuruan by introducing the innovation of the program Satrya Mas to support collective registration. To conclude, collective trademark registration as part of the strategy of empowering the MSMEs in Kampung Pia in Warurejo Hamlet, Kejapanan Village, the Regency of Pasuruan is facing an issue. Further measures are necessary to raise awareness of collective trademarks among MSMEs and to cope with the issue hampering the strategy, while government support is paramount to ensure that the empowerment of MSMEs is achieved. Keywords: implementation, collective trademarks, empowerment, MSMEs
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Evaniasari, Almira
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Almira Evaniasari, Abdul Madjid, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: almiraevania@gmail.com Abstrak Penelitian ini bermula dari keingintahuan terhadap perkembangan negara melalui instansi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus KDRT? 2. Apa kendala yang dihadapi serta bagimana solusinya? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian menggunakan 2 jenis data. Data primer menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung. Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melalui Polres Tuban dan Dinsos P3A memberikan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dijamin hak-haknya oleh Negara yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Perlindungan hukum, Kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Resor Kabupaten Tuban Abstract This research topic departed from the curiousity to observe the state development through government institutions in terms of providing legal protection for the victims of criminal offense. Spesificaly, this research investigates the implementation of the legal protection of the victims of domestic violence, the impeding factors faced, and the solutions to the obstacles. This research employed empirical-juridical methods with two data types: primary data were garnered from interviews and direct observation and secondary data from library research related to the matters studied. The data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive form. The research results reveal that to provide legal protection in this cotext, the Regional Government of the Regency of Tuban with the support of the-Sub Regional Police Departement of Tuban and Women Empowerment and Children Protection Social Agency provides services and mentorship as mandated by the legislation. The rights of the victims of domestic violence are guaranteed by the state as set out in the legislation. Keywords: Legal protection, Domestic violence, Women Empowerment and Children Protection Social Agency, Sub-Regional Police Departement of the Regency of Tuban
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCARI SUAKA YANG MASUK TERITORI POLANDIA DALAM KRISIS DI PERBATASAN ANTARA BELARUSIA DAN POLANDIA Dewangga, Alariq Pasha
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alariq Pasha Dewangga, Rika Kurniaty, Fransiska Ayulistya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alariqpasha@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, Penulis mengangkat isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum para pencari suaka yang masuk ke teritori Polandia dalam krisis di perbatasan antara Belarusia dengan Polandia. Hal ini dikarenakan para pencari suaka saat meminta perlindungan pada negara Polandia di perbatasannya ditolak tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada permintaan perlindungannya tersebut. Tindakan tersebut melanggar beragam peraturan-peraturan internasional seperti pasal 3 ECHR dan Pasal 4 protokol tambahan ke-empat ECHR sehingga tindakan pemerintah Polandia tersebut telah melanggar hukum dan para pencari suaka tersebut berhak mendapatkan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Polandia. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode gramatikal dan metode teleologis. Hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa perlindungan hukum para pencari suaka terjamin dengan adanya ECHR yang ditegakkan dengan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa (ECtHR). Setiap Individu baik mereka itu warga Uni Eropa ataupun bukan dapat menyampaikan aduan pada pengadilan tersebut apabila telah terjadi pelanggaran pada ECHR oleh negara Uni Eropa. Bentuk pertanggungjawaban yang bisa dilakukan oleh negara Polandia kepada para pencari suaka adalah dengan memberikan kompensasi berupa kerusakan non uang dan mengamandemen Undang-undang orang asingnya. Kata Kunci: pencari suaka, pertanggungjawaban negara, Uni Eropa Abstract This research studies the issue regarding the legal protection of asylum seekers entering the territory of Poland amidst the crisis at the border between Belarus and Poland. The request for protection made by asylum seekers has been rejected by Poland without further investigation of this request. This rejection violates international laws, such as Article 3 of ECHR and Article 4 of the fourth additional protocol to ECHR. In other words, Poland has violated the laws, and the asylum seekers concerned are entitled to the responsibility of the government of Poland. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and teleological methods. The research results reveal that the legal protection of asylum seekers is guaranteed under ECHR. European and non-European citizens can express their grievances to the European Court of Human Rights following the violation committed by the states of the European Union. Poland in this case can be held responsible for providing compensation other than money for the parties concerned due to the loss and amending the law concerning foreigners. Keywords: asylum seeker, state’s responsibility, European Union
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN ASET DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Adiputri, Reyfani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reyfani Adiputri, Prija Djatmika, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: reyfaniadiputri@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan ketidak lengkapan hukum mengenai perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan asset sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR. Perampasan asset yang dituju kepada pihak ketiga pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian karena pihak ketiga tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan harta kekayaannya karena telah disita, diblokir, dibekukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau dirampas berdasarkan keputusan pengadilan. Proses keberatan yang dirumuskan dalam UU TIPIKOR sebagai sarana pihak ketiga untuk memperoleh haknya juga memiliki kelemahan dimana keberatan yang dimaksud lebih mengacu pada proses keperdataan, selain itu proses keberatan yang diatur dalam PERMA tidak sesuai dengan ketentuan keberatan yang biasanya digunakan dalam KUHAP. Peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis yuridis pengaturan mengenai perampasan asset dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? Kemudian penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Kata Kunci: korupsi, perampasan aset, pihak ketiga Abstract This research investigates the incomplete law regarding the protection for the third party with good faith in the process of asset confiscation as referred to in Article 19 paragraph (1) of Corruption Law. The confiscation addressed to the third party can cause loss since the third party will not be able to use the asset seized, blocked, and frozen for evidentiary purposes at the court under a court decision. The process to raise an objection as referred to in Corruption Law with which the third party can get the right also has shortcomings, in which the objection in this context leans more towards the civil process. Moreover, the objection process regulated in the Supreme Court Regulation contravenes the concept specified in the Criminal Code Procedure. This research investigates (1) the juridical analysis of the regulation regulating the confiscation of assets in corruption according to the system of criminal law in Indonesia and (2) the legal protection given to the third party with good faith in the process of asset confiscation in a corruption case in Indonesia. To delve into the problems investigated, this research employed statutory and conceptual approaches. Keywords: corruption, asset confiscation, third party
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP Nurliana, Sabaria Eka
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sabaria Eka Nurliana, Faizin Sulistio, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sabariaeka15@gmail.com Abstrak Jurnal ini mengangkat permasalahan Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa putusan yang dalam penjatuhan pemidanaan oleh hakim memiliki perbedaan, padahal kejahatan dan kasus yang didakwakan jaksa penuntut umum sama. Disparitas pidana dalam putusan hakim terkait perjudian toto gelap menyebabkan pelaku dapat dihukum dengan sanksi yang berbeda-beda, serta menyebabkan kurangnya kepastian hukum bagi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan Konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini bahwa pada beberapa putusan, disparitas putusan hakim secara umum dipengaruhi oleh undang-undang kekuasaan kehakiman, dan dipengaruhi pula oleh hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan terdakwa. Beberapa putusan, hakim memiliki persamaan dan perbedaan pertimbangan dalam setiap putusannya. Konsep pedoman pemidanaan yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum dalam disparitas putusan hakim terkait perjudian jenis toto gelap dengan membuat alternatif model matriks rentang pedoman pemidanaan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa perjudian toto gelap yang diukur berdasarkan range nilai transaksi penjualan kupon perjudian toto gelap yang diperoleh oleh pelaku. Kata Kunci: Disparitas; Perjudian Toto Gelap; Putusan Hakim Abstract This article studies the disparity of judicial decisions regarding the imposition of sanctions over the cases of lotteries. This research topic departed from several decisions imposing different sanctions notwithstanding the same cases where defendants were punished under Article 303 of the Penal Code. The defendants involved in lotteries as gambling were punished with different sanctions, and this condition reduced legal certainty. This research employed normative juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The research results reveal that the disparity may be caused by Law concerning Judiciary Power and also other causal factors that aggravate and alleviate the punishment of the defendants. Judicial decisions may be different or similar in the same cases. To tackle the issues of such disparity, an alternative matrix model must be made to measure the range of the sentencing guidelines. This approach can be used to sentence the defendants involved in lottery gambling with the measures according to the range of the transactional values from the coupons sold in the lotteries gained by the defendants. Keywords: Disparity; Judicial Decision; Lottery Gambling
KRITERIA PENGGUNAAN PRINSIP PENGECUALIAN RESTRIKSI KUANTITATIF BERDASARKAN GATT 1994 (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PANEL WTO ATAS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DSB 592) I’tishom, Abdillah Bari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abdillah Bari I’tishom, Sukarmi, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: abdillahbari06@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan perihal kekaburan hukum dalam pengamblan keputusan badan panel atas Pasal XX GATT 1994 tentang Pengecualian prinsip WTO, yakni mengenai bagaimana menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan GATT 1994. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya multitafsir terhadap penentuan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan gatt 1994 di kalangan Badan Panel WTO. Ketidakmampuan untuk melakukan penggunaan serta pengambilan keputusan merupakan kelemahan terbesar yang dihadapi oleh badan panl WTO, sehingga negara yang melanggar pasal-pasal di dalam WTO atau GATT 1994 dengan dalih pasal XX GATT 1994 mendapatkan ketidakadilan. Penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dalam menentukan menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan gatt 1994, badan panel WTO masih menggunakan metode pemeriksaan dalam pengaturan WTO sudah tidak relevan dengan keadaan dunia saat ini, yang dalam kriteria di pasal XX GATT 1994 respondent harus membuktikan kepada badan panel dan bukti itu harus sesuai dengan pengaturan lama, dan ini menimbulkan multitafsir karena setiap kasus badan panelnya berbeda anggota. Tidak adanya pertimbangan yang pasti dalam menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan GATT 1994 menyebabkan adanya disparitas dan subjektivitas dalam putusan- putusan pengadilan terkait sengketa restriksi kuantitatif. Kata Kunci: GATT 1994; Restriksi; WTO Abstract This research studies the issue of the vagueness of law in the decision-making of the panel on Article XX of GATT 1994 concerning the exception of WTO principle in deciding the criteria of the use of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994. This research topic departed from the multi-interpretation of the determination of the element of criteria of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994 within the area of the WTO Panel. The incapability to refer to the decision-making seems to be the biggest shortcoming faced by the WTO panel, causing other states to violate the articles in WTO or GATT 1994 with the reason that Article XX of GATT 1994 is not given any portion of justice. This research reveals that to set the criteria principle of the use of the principle of the exception of quantitative restriction according to the GATT 1994, the panel of WTO still refers to the method set out in the WTO which is no longer relevant to the current global conditions. In the criteria of Article XX of GATT 1994, the respondents will have to prove before the panel, while the proof must be made relevant to the former regulation. This leads to multi-interpretation since every case has different members. There is no certain consideration in determining the criteria of the use of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994, causing disparity and subjectivity in court decisions regarding quantitative restriction-related disputes. Keywords: GATT 1994; Restriction; WTO
TINJAUAN YURIDIS RUANG TERBUKA HIJAU PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA MALANG Pratista, Danaparamita
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danaparamita Pratista, Imam Koeswahyono, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email: aramitapratista@student.ub.ac.id Abstrak Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan ruang terbuka hijau di Kota Malang menjadi semakin kompleks dan muncul ketidaklengkapan hukum. Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan pelaksananya, menyusul hak atas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar bagi semua warga untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki nilai ekologi yang tinggi dan menjadi kebanggaan serta identitas warga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji integrasi aturan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang terbuka hijau setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, serta perubahan aturan dan kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Kota Malang. Dalam penelitian yuridis normatif dengan etode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah wewenang pemerintah dalam penataan ruang dan penghijauan ruang terbuka hijau, dengan implikasi pada peraturan daerah. Meskipun Pemerintah Kota Malang telah menyelaraskan pengaturan ruang terbuka hijau dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042, namun belum ada kekuatan hukum yang kuat karena belum memiliki aturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Selain itu, ketidaklengkapan dalam pemberian sanksi untuk pelanggaran atau ketidaksesuaian luasan ruang terbuka hijau apabila tidak segera ditindaklanjuti akan berpotensi merugikan lingkungan kota secara serius. Kata Kunci: Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang Abstract The regulation concerning green open space in Malang City is getting more complex following the enactment of Law Number 6 of 2023, leaving a legal loophole. This law requires the regional government to adjust to the delegated regulation, considering that the right to a good environment is for everyone. Green open space in urban areas holds high ecological value and represents the pride and identity of the citizens. Therefore, it is imperative to review the integrity of planning, utilization, and control of green open space following the enactment of the Job Creation Law and amendments to the regulation and the policy at a regional level, especially in Malang City. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches to analyze the primary and secondary data systematically. The research results reveal that Law Number 6 of 2023 has changed the authority of the government in terms of spatial planning and plantation for green open space, leaving implications in regional regulation. Although the government has adjusted the regulation concerning green open space in the Regional Regulation concerning Regional and Urban Planning of Malang City 2022-2042, related regulation governing detailed spatial planning is absent. Futhermore, incomplete sanctioning will potentially lead to more serious environmental damage unless it is given a proper follow-up. Keywords: Green Open Space, Policy, Spatial Planning
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMAKNAI FRASA ANTARGOLONGAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN Fachmi, Muhammad Rafi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rafi Fachmi, Milda Istiqomah, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rafifachmi@student.ub.ac.id Abstrak Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian merujuk pada tindakan atau pernyataan yang mempromosikan atau menghasut kebencian, diskriminasi, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik pribadi mereka, seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang etnis. Pada tanggal 13 Juni 2020, I Gede Ary Astina alias Jerinx yang merupakan salah satu musisi Indonesia sebagai drummer grup band Superman Is Dead, membuat unggahan di media sosial Instagram pribadinya yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah ujaran kebencian berdasarkan SARA pada Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps serta menjelaskan implikasi hukum dari adanya perluasan makna frasa antargolongan pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang mana merupakan penelitian yang memiliki fokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah ataupun norma hukum positif sebagai cara untuk menganalisis, menelaah, dan mengintrepretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kata Kunci: Antargolongan, Implikasi Hukum, UU ITE Abstract Hate speech includes words, attitudes, written words, or performances that are forbidden because they trigger violence and prejudice against the offender or the victim. Hate speech refers to an attitude or a statement that leads to hatred, discrimination, or violence against an individual or a group related to their characteristics such as tribe, race, religion, gender, sex orientation, or ethnical background. On 13 June 2020, I Gede Ary Astina aka Jerinx, an Indonesian drummer of Superman Is Dead, posted on his Instagram account, and this post was categorized as hate speech by the panel of judges under Decision Number 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. This Research aims to understand and analyze the judicial consideration as in Decision Number 828/Pid.Sus/2020/PN Dps and explains the legal implication of the extended definition of the phrase “inter-group” in Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research employed a normative-juridical method to study the implementation of the principle or the norm of positive law to analyze, explore, and interpret the legislation regarding the issue studied. Keywords: Inter-Group, Law concerning Electronic Information and Transactions
ANALISIS YURIDIS KEPENTINGAN YANG SAH SEBAGAI DASAR PEMROSESAN OLEH PENGENDALI DATA DALAM TARGETED ADVERTISING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI Tuti, Aliefia Widyas
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aliefia Widyas Tuti, Diah Pawestri, Cyndiarnis Cahyaning Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Aliefiawidyts04@gmail.com Abstrak Dalam penelitian ini penulis membahas masalah kurangnya definisi yang jelas apakah Kepentingan Sah dapat digunakan sebagai dasar untuk Pemrosesa Data dalam Targeted Advertising oleh Pengendali Data Pribadi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana analisis mengenai Kepentingan Sah sebagai dasar pengolahan dalam Iklan Terarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat untuk penggunaan Kepentingan Sah dalam Targeted Advertising oleh Pengendali Data?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi ekstensif, dan interpretasi komparatif. Penulis menemukan jawaban atas masalah yang ada bahwa dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf f, terdapat kekurangan dalam pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan dasar Kepentingan Sah dan semua elemen tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan, terutama dalam kasusTargeted Advertising. Melalui metode komparatif, ditemukan bahwa dasar Kepentingan Sah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk Targeted Advertising karena tidak memenuhi elemen tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan. Adapun Kepentingan yang Sah dapat mencakup kepentingan komersial dan non komersial, kemudian unsur tujuan bermakna tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, unsur kebutuhan bermakna Pemrosesan Data merupakan opsi terakhir untuk mencapai tujuan, dan unsur keseimbangan bermakna Subjek Data secara Reasonably Expect dilakukannya Pemrosesan Data untuk tujuan yang akan dicapai Pengendali Data. Kata Kunci: Dasar Pemrosesan, Data Pribadi, Kepentingan yang Sah, Targeted Advertising Abstract This research discusses the lack of definition of legitimate interests serving as the basis of data processing in targeted advertising by personal data controllers. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the analysis of legitimate interests as the basis of processing in targeted advertising according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection; (2) proper regulation regarding legitimate interests in targeted advertising by data controllers. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches, in which the data were analyzed according to grammatical, extensive, and comparative interpretations. The research results reveal that there was a legal loophole in Article 20 Paragraph (2) letter f in terms of the limitation of the basis of legitimate interests and all elements of objectives, necessities, and balance. Legitimate interests can involve commercial and non-commercial interests, while the objectives must not be against the legislation. Necessities are related to data processing as the last resort to achieve objectives, and balance is defined as a data subject in terms of reasonable expectation of data processing according to the objectives achieved by data controllers. Keywords: Basis of Processing, Legitimate Interest, Personal Data, Targeted Advertising

Page 559 of 563 | Total Record : 5629

 557   558   559   560   561 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue