cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 558   559   560   561   562 
PENERAPAN PASAL 7 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROSES PENGEMBALIAN DANA PENGGUNA JASA AGEN PERJALANAN WISATA (STUDI DI PT. HARYONO TOURS & TRAVEL CABANG KOTA MALANG) Pradana, Enrico Putra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enrico Putra Pradana, Djumikasih, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: enricoputrapradana@gmail.com Abstrak Bentuk tanggungjawab hukum pelaku usaha agen perjalanan wisata pada pengguna jasa atau konsumen, sebab kondisi yang ditemui saat ini menyebutkan bahwa proses pengembalian dana belum mementingkan kepentingan konsumen dan dinilai cukup merugikan dari segi pelaksanaan proses pengembalian dana pada konsumen jasa agen perjalanan wisata yang merujuk pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf G mengenai Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen terkait proses pengembalian dana pada PT. Haryono Tours & Travel Malang belum berjalan secara efektberkaitan dengan jangka waktu, transparansi, dan informasi proses pengembalian dana. Hal tersebut disebabkan pihak PT. Haryono Tours & Travel Malang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang ada. Kemudian dalam pelaksanaannya, tanggungjawab hukum ini mengalami hambatan-hambatan berupa hambatan hukum dan hambatan non-hukum, seperti ketidakjelasan waktu proses pengembalian dana, dan lainnya. Oleh karena itu, konsumen sebaiknya lebih memahami haknya berkaitan dengan proses pengembalian dana dan berperan aktif apabila terjadi hal yang dirasa merugikan atau tidak berada dalam perjanjian jual-beli. Kemudian konsumen diharapkan lebih memperhatikan setiap detail dari jalannya proses pengembalian dana agar setiap poin atau prosedur yang diberikan saling menguntungkan dan tidak terjadi sesuatu kendala di dalamnya. Kata Kunci: Agen Perjalanan Wisata, Pengembalian Dana, Perlindungan Konsumen Abstract This research discusses the liability of a tour agent in terms of refund provided for consumers, in which refund has not prioritized the interest of consumers and this situation seems to harm the consumers using the service provided by a travel agent. This issue refers to Law Number 8 of 1999 Article 7 Letter G regarding Consumer Protection. Consumer protection in the case of refund provided by PT. Haryono Tours & Travel Malang is not effective in terms of period, transparency, and information on the refund process because the travel agent concerned has not performed the responsibility according to the current regulation. The liability concerned faces several obstacles caused by legal factors and non-legal factors, such as an uncertain schedule of refund and others. Therefore, consumers should be aware of their rights regarding this refund process and actively participate in fighting for their rights in case of matters that harm them as consumers and that are related to the agreement made. Consumers should also thoroughly follow every detail of the refund process to ensure that every point of the procedure does not disadvantage consumers. Keywords: Consumers Protection, Refund, Travel Agent
KRITERIA UNTUK MENENTUKAN DEFINISI INDIGENOUS PEOPLES DALAM HUKUM INTERNASIONAL Romagavinsa, Maria Magdalena Nuvinda
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maria Magdalena Nuvinda Romagavinsa, Rika Kurniaty, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: vromagavinsa@student.ub.ac.id Abstrak Indigenous Peoples seringkali tidak mendapat pengakuan formal atas tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka, seringkali menjadi yang terakhir menerima investasi publik dalam layanan dan infrastruktur dasar, serta menghadapi banyak hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi formal, menikmati akses ke keadilan, dan berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Rezim Hukum Internasional telah mengakui dan memberikan perlindungan hak kepada Indigenous Peoples. Namun, terdapat kekaburan terhadap definisi Indigenous Peoples karena tidak adanya kesepakatan internasional. Beranjak dari permasalahan hukum tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan terkait definisi Indigenous Peoples dalam hukum internasional beserta dampaknya? (2) Apa kriteria untuk menentukan definisi Indigenous Peoples dalam hukum internasional berdasarkan hukum nasional negara-negara? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kekaburan hukum terkait kriteria dalam mendefinisikan Indigenous Peoples, disebabkan keragaman nilai budaya, sosial dan ekonomi yang ada pada kelompok-kelompok Indigenous Peoples di dunia, sehingga menjadi tantangan untuk merumuskannya menjadi definisi yang universal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum atas perlindungan hak-hak Indigenous Peoples, yang berujung pada kriminalisasi, perampasan tanah dan pengucilan dari pembuatan kebijakan. Penelitian ini menawarkan kriteria yang dapat digunakan dalam mendefinisikan Indigenous Peoples dalam hukum internasional berdasarkan praktek negara-negara. Kata Kunci: Definisi, Hukum Internasional, Indigenous Peoples, Kriteria Abstract Indigenous peoples often do not get formal recognition of their rights to land, regions, and natural resources, and they are often the last consideration to receive public investment in both services and basic infrastructure but are prone to difficulty fully participating in the formal economy, politics, decision-making, and enjoying access to justice. The regime of international law recognizes and provides legal protection for indigenous peoples’ rights because of the absence of international agreements. Departing from this issue, this research aims to investigate problems relating to (1) the regulation regarding the definition of indigenous peoples in international law and its impacts, and (2) the criteria to set the definition of indigenous peoples in international and national laws of some countries. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the norm regarding the criteria to define indigenous peoples is murky due to diverse cultural, social, and economic factors in indigenous communities worldwide, thereby leaving challenges to formulate the universal definition. This condition has also left uncertainty of law and protection of the rights of indigenous peoples, which leads to criminalization, land grabbing, and exclusion from policy-making. Departing from all these issues, this research intends to offer the criteria to define indigenous peoples within the purview of international law and according to practices in the state. Keywords: Criteria, Definition, Indigenous Peoples, International Law
KONSEPTUALISASI INSURANCE TECHNOLOGY DALAM HUKUM ASURANSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Putri, Ollivia Dakista
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ollivia Dakista Putri, Ranitya Ganindha, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Olliviadakistap@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Pengaturan Hukum, Insurance Technology Yang Ideal Dalam Konteks Hukum Asuransi Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode statue approach, conceptual approach, dan comparative approach. Penelitian ini ditulis dengan cara melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penilitian ini, penulis menggunakan bahan hukum kepustakaan seperti perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Singapura serta literatur-literatur lainnya. Dari hasil penilitian yang telah penulis lakukan dengan metode diatas, kekosongan pengaturan dalam Insurance Technology mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum aktivitas asuransi di Indonesia. Dimana Insurance Technology masih diatur secara parsial dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, transaksi elektronik, maupun perlindungan konsumen. Terutama di Indonesia masih didominasi oleh produk Micro-Insurance yang dipasarkan oleh Insurance Technology berbentuk aggregator maupun Intermediaries. Maka dari itu, dengan adanya Kekosongan dalam hukum asuransi di Indonesia, diperlukan pengaturan hukum khusus terkait insurance technology mulai dari definisi, jangkauan aktivitas, tanggungjawab dan resiko sehingga memberikan kepastian hukum dalam hukum asuransi di Indonesia. Kata Kunci: Insurance Technologi, Kekosongan Hukum, Perasuransian Abstract This research aims to discover the ideal regulation governing insurance technology within the context of insurance law in Indonesia. This research employed a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data consist of laws and regulations in Indonesia and Singapore and other sources of literature. The research results reveal that the legal loophole of insurance technology has led to the absence of legal certainty in insurance activities in Indonesia. Insurance technology is only partially regulated in the legislation concerning insurance, electronic transactions, or consumer protection. Indonesia is particularly dominated by micro-insurance marketed by insurance technology in the form of aggregators and intermediaries. Therefore, a specific regulation is required to fill the loophole regarding insurance technology, covering the definition, the scope of activities, responsibilities and risks. This is expected to provide legal certainty in insurance law in Indonesia. Keywords: Insurance, Insurance Technologi, Legal Loophole
PENERAPAN LARANGAN KAWIN SESUKU PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI NAGARI AIA MANGGIH KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN) Indriani, Suci Miftahul Aina
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suci Miftahul Aina Indriani, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: suciaina@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan hukum adat terkait larangan perkawinan sesuku di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun adat Minangkabau mengamanatkan eksogami (perkawinan antarsuku), praktik perkawinan sesuku masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis penerapan larangan kawin sesuku pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, (2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan larangan kawin sesuku pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ninik mamak dan pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku, data sekunder dari Undang-Undang Nan Duo Puluah, serta data tersier dari buku, skripsi, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan kawin sesuku tidak berjalan dengan efektif, dengan kendala utama meliputi hukum adat Minangkabau di Nagari Aia Manggih tentang larangan kawin sesuku tidak tertulis sehingga lebih mudah dikesampingkan dan hukum adat dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Faktor ketidakseimbangan kekuasaan ninik mamak, penegakan hukum terhadap pelaku perkawinan sesuku yang tidak tegas, perbedaan pendapat, serta keterbatasan pengetahuan juga menjadi kendala dalam penerapan hukum ini. Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Penerapan Hukum, Perkawinan Sesuku Abstract This research studies the implementation of adat (customary) law regulating marriage of the same tribe in Nagari Aia Manggih, the District of Lubuk Sikaping, the Regency of Pasaman, the Province of West Sumatera. Although the customary law of Minangkabau allows exogamy (intertribal marriage), same-tribe marriage still takes place. This research aims to investigate the implementation of the law banning same-tribe marriage in the Minangakbau community in Nagari Aia Manggih, the District of Lubuk Sikaping, the Regency of Pasaman and analyze the impeding factors faced in the implementation of the same-tribe marriage prohibition in the community concerned. This research employed a socio-legal method and socio-juridical approach. The primary data were obtained from interviews with ninik mamak and the couple violating the prohibition of same-tribe marriage, while the secondary data were taken from the local law of Nan Duo puluah and the tertiary data from books, thesis, and journal. The research results reveal that the implementation of prohibition of same-tribe marriage is not effectively implemented because the adat law concerned is not written and is deemed no longer relevant to the present time. This issue is also triggered by an imbalance of power between ninik mamak, law enforcers, and the couples of the same-tribe marriage. Dissenting opinions and poor knowledge also come as the causal issues in the implementation of the customary law. Keywords: Customary law of Minangkabau community, Implementation of the law, Same-tribe marriage
MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG) Rehman, Nayila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nayila Rehman, M. Hamidi Masykur, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nayilarehman@student.ub.ac.id Abstrak Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan melalui BPSK yang putusannya bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, ketentuan lain memuat bahwa terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan terhadap keberatan tersebut masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna final dan mengikat pada Pasal 54 ayat (3) UUPK, menganalisis implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi putusan BPSK, serta menganalisis pengaturan putusan BPSK yang final dan mengikat mengenai ketidakpastian Pasal 54 ayat (3) UUPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan BPSK tidak dapat dikatakan final dikarenakan terhadap putusannya masih dapat diajukan 2 (dua) kali upaya hukum dan tidak mengikat dikarenakan putusannya yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga Pasal 54 ayat (3) UUPK tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hal tersebut menyebabkan banyaknya putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Kepmen No. 350 Tahun dan 2001 dan Perma No. 1 Tahun 2006. Namun, ternyata BPSK masih menemui masalah dalam mengimplementasikan UUPK. Oleh karena itu, agar UUPK dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, maka diperlukan revisi terhadap UUPK seperti pencantuman klausula putusan BPSK bersifat final dan mengikat disertai dengan penambahan ketentuan pasal yang mengatur mengenai kompetensi BPSK terkait kasus yang dapat diajukan dan yang tidak dapat diajukan ke BPSK. Kata Kunci: BPSK, Final dan Mengikat, Putusan BPSK Abstract Consume dispute resolutions can take place outside courts but involve the Consumer Dispute Resolution Agency (henceforth referred to as BPSK) whose decision regarding this matter is final and binding. However, another provision implies that this final and binding decision can be brought further to the District Court for the request of appeal and further to the Supreme Court for cassation. This research aims to analyze the meaning of final and binding as referred to in Article 54 paragraph (3) of Consumer Protection law, analyze the legal implication of the Supreme Court Decision regarding the request for cassation following the issuance of the Decision by BPSK, and analyze the regulation of the decision issued by BPSK that is final and binding regarding the uncertainty in Article 54 paragraph (3) of Consumer Protection Law. This research employed statutory and case approaches. The research results reveal that the decision of BPSK cannot be deemed final, considering that legal remedies can still be proposed twice. It is not binding simply because it does not have any executorial power, meaning that Article 54 paragraph (3) of the Consumer Protection law cannot guarantee legal certainty. This situation has led further to appeals in the district court and cassations in the Supreme Court. To tackle this issue, the government issued Ministerial Decree Number 350 of 2001 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2006. However, the BPSK still faces issues in implementing the law concerned. Therefore, it is necessary to amend the Consumer Protection Law by adding a clause of the final and binding BPSK decision and adding the clause governing the competence of BPSK regarding which case can or cannot be proposed to the BPSK. Keywords: BPSK, BPSK Decision, Final and Binding
SINKRONISASI PEMAKNAAN TANAH KAS DESA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA Purwaka, Anindita Budisulistyaningrum
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anindita Budisulistyaningrum Purwaka, M. Hamidi Masykur, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aninditabudi@student.ub.ac.id Abstrak Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang dewasa ini sering ditemui kasus penyalahgunaannya, terdapat beberapa peraturan bupati tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksana lainnya mengenai definisi tanah kas desa, hal ini akan memberikan ketidakjelasan terhadap norma hukum dikarenakan berisi hal yang berbeda antara peraturan hukum satu dengan yang lainnya. Diperlukan sinkronisasi terkait pemaknaan dari tanah kas desa antara peraturan bupati sehingga substansi yang diatur di dalam peraturan peraturan bupati tidak multitafsir, tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksana lainnya serta dapat mewujudkan landasan suatu pengaturan tanah kas desa yang dapat memberikan kepastian hukum dalam hukum pertanahan indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis. Sinkronisasi tentang pemaknaan tanah kas desa pada beberapa peraturan bupati diantaranya Peraturan Bupati Lombok Timur, Semarang, Temanggung, Kudus, Karawang dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksananya terdapat ketidaksinkronan hukum, secara keseluruhan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur definisi tanah kas desa menimbulkan ketidakjelasan dan kontradiktif sehingga kepastian hukum belum tercapai. Kata Kunci: Sinkronisasi, Tanah Kas Desa Abstract Village land asset is often misused. Some provisions in the Regents’ Regulations contravene Village Law and its delegated regulations concerning the definition of a village land asset. This issue will blur the legal norm concerned due to different regulatory provisions set forth. Therefore, synchronization is required to set a proper definition of land as a village land asset among the regulations of regents to ensure that the substance regulated in the regents’ regulations is not differently interpreted and does not contravene the Village Law and other delegated regulations. It is also expected to set the regulatory basis regarding the land as a village land asset that can guarantee legal certainty in the land law in Indonesia. this research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The data were analyzed based on a systematic interpretation. The synchronization is addressed to the regent’s regulation of East Lombok, the Regent’s Regulation of Semarang, Temanggung, Kudus, and Karawang, adjusted to Village Law and its delegated regulations. Overall, the legislation governing the definition of land as a village land asset has sparked ambiguity and contradiction, thereby failing to achieve legal certainty. Keywords: Land As, Sychronization
URGENSI PENGATURAN INSENTIF BERUPA SUBSIDI UNTUK PENERBITAN UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) (PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA) Reza, Muhammad Hanif
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Hanif Reza, Iwan Permadi, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mhanifreza77@gmail.com Abstrak Dalam penelitian ini, penulis membahas urgensi pengaturan insentif berupa subsidi untuk penerbitan Green Bond dengan membandingkan situasi di Indonesia dan Singapura. Permasalahan ini dipilih karena penulis tertarik pada perubahan iklim yang menjadi perhatian global. Untuk mencapai cita-cita mengatasi perubahan iklim, pembangunan sumber energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan diperlukan, namun biayanya tinggi dan tidak dapat ditanggung hanya oleh APBN dan APBD. Green bond menjadi alternatif pembiayaan, tetapi regulasi yang ada yaitu POJK 60/2017 di Indonesia belum berhasil menarik minat investor. Oleh karena itu, perbandingan hukum terkait pengaturan insentif subsidi antara Indonesia dan Singapura menjadi relevan. penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: (1) Apa Urgensi Pengaturan Insentif berupa subsidi Green Bond di Indonesia? (2) Bagaimana Pengaturan Insentif berupa subsidi Green Bond di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statue, comparative, dan conceptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta melakukan analisis deskriptif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan ketidaklengkapan norma pada POJK No. 60/2017, terutama pada Pasal 17 dan Pasal 18, yang dibuktikan melalui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penulis menyimpulkan bahwa model pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia dapat diambil dari Monetary Authority of Singapore Green Bond Grant Scheme, yang sukses mengakomodasi insentif subsidi untuk penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond). Kata Kunci: Obligasi Hijau, Insentif Berupa subsidi Abstract This research studies the urgency of the regulation regulating incentives in the form of a subsidy in a green bond by comparing the conditions in Indonesia and Singapore. The interest in this research topic departed from the author’s interest in climate change which has attracted global attention. To tackle such climate change, the development of clean energy-based resources is required, amidst the issue that such development will also require a huge cost that the State Budget and Regional Budget cannot support. Green bond is the alternative to this funding. The problem is that the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) 60/2017 in Indonesia has not managed to draw the attention of investors. This issue indicates that comparing the laws in Indonesia and Singapore should be relevant in this study. Departing from this consideration, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation regarding the incentive of a green bond as a subsidy in Indonesia and (2) how this regulation is implemented. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive and comparative methods. The research results reveal there is an incomplete norm in POJK Number 60/2017, particularly in Article 17 and Article 18 when it is seen from philosophical, sociological, and juridical bases. This research also suggests that the regulation implemented in Indonesia may refer to the Monetary Authority of Singapore Green Bond Grant Scheme that has successfully accommodated the incentive given as a subsidy in debt security issuance in a green bond concept. Keywords: green bond, incentive as subsidy
KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MEMPERINGAN PEMIDANAAN ATAS PERBUATAN ORANG TUA PADA TINDAK PINDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) Ula, Shofi Rochmatul
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shofi Rochmatul Ula, Prija Djatmika, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: shofiroul123@student.ub.ac.id Abstrak Anak dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memperingan pemidanaan atas perbuatan orang tuanya yang salah di mata hukum. Anak sendiri termasuk dalam faktor non yuridis pertimbangan hakim, akan tetapi pertimbangan inilah yang kemudian memunculkan permasalahan terhadap yurisprudensi hakim yang menjadikan anak sebagai alasan peringan pemidaan dalam kasus korupsi. Untuk mengkajinya, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, di dapat hasil bahwa dalam putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tidak ditemukan landasan yuridis penguat anak yang dijadikan bahan pertimbangan non yuridis. Tidak diketahui faktor pendorong lain yang membuat anak sebagai bahan pertimbangan peringan hakim terbukti valid dan sah secara yuridis. Akibat dari putusan ini, terjadi ketidakadilan kepada terdakwa lain yang berstatus ibu dan sama-sama memiliki anak, dengan kemunculan putusan hakim yang demikian, maka selayaknya sebuah keadilan pemberlakuannya juga harus disamakan dengan terdakwa lain yang berstatus sebagai ibu juga. Sementara dalam pelaksanaannya mereka tidak mendapat keringanan masa pemidanaan walaupun menyandang status sebagai ibu. Kata Kunci: Anak, Peringan Pemidanaan, Pertimbangan Hakim Abstract A child can serve as the basis for the consideration of a judge to alleviate sentencing imposed on the parent committing a crime before the law. The child also serves as a non-juridical factor with which the judge can make a consideration but it seems that this consideration raises the problem of alleviating the punishment imposed in the case of corruption. To delve further into this case, this research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and case approaches, revealing that Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI does not contain any juridical fundament strengthening the validity of the position of a child as a judicial consideration in alleviating the punishment. This situation has led to injustice for other mothers as defendants with children because they will not be granted any alleviation despite their responsibility of raising their children. Keywords: Alleviated Sentencing, Child, Judicial Consideration
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT INTERPRETASI PENYETORAN MODAL KEDALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI UTANG Putri, Sisca Permata
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sisca Permata Putri, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: permatasisca13@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat isu hukum mengenai analisis dasar pertimbangan hakim terakit interpretasi penyetoran modal sebagai utang. Dihentikannya kegiatan perekonomian dalam waktu yang cukup lama akibat pandemi covid-19 menyebabkan meningkatnya kasus kepailitan dan PKPU. Penulis mengangkat kasus Kepailitan dan PKPU dari PT Alam Galaxy yang dimohonkan ke dalam proses Kepailitan dan PKPU oleh pemegang sahamnya dengan dasar permohonan berupa modal disetor sebagai utang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang diantaranya Pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menginterpretasikan modal disetor sebagai utang pada Putusan PKPU Putusan PKPU Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 29 Juni 2021 dan Putusan Pailit Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 25 Maret 2022. Kedua, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari diakuinya modal disetor sebagai utang daam perkara Kepailitan dan PKPU. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang pertama, bahwa modal disetor tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang karena tidak memenuhi ketentuaan syarat-syarat permohonan PKPU dan Kepailitan dan akibat dari dikabulkannya permohonan PKPU dan kepailitan mengakibatkan PT Alam Galaxy harus membayar utang yang bukan merupakan kewajibannya serta pemegang saham mendapatkan pemenuhan yang bukan merupakan haknya. Saran bagi pelaksanaan pendirian perseroan hendaknya perseroan dan pemegang saham melakukan seluruh kewajibannya terkhususnya dalam penyetoran modal dan bagi penegak hukum dapat mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat permohonan Kepailitan dan PKPU. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Modal Disetor, Perseroan Terbatas, Kepailitan, PKPU Abstract This research studies the legal issue regarding the basis for the analysis of judiciary consideration of the interpretation of capital deposited as debt. Dormant economic activities following the outbreak of COVID-19 have raised the cases of bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to as PKPU). This research focuses on the bankruptcy and PKPU cases in PT Alam Galaxy that are filed for bankruptcy and PKPU by shareholders under the condition that the capital is deposited as debt. Departing from this problem, this research investigates the following issues: What is the main consideration of the judge in interpreting the capital deposited as debt as in the Decision of PKPU Number 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga, Sby dated 29 June 2021 and Bankruptcy Decision Number 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby dated 25 March 2022; second, what legal consequence may arise from the capital deposited as debt in these bankruptcy and PKPU cases? The analysis results reveal that the paid-up capital cannot be classified as debt since it does not meet the provision of the requirements of the request for PKPU and bankruptcy. This situation has caused PT Alam Galaxy to pay for the debt that should not be its responsibility. Furthermore, shareholders in this case were fulfilled with the rights that they did not deserve. It is, therefore, important for the company and shareholders to perform all their responsibilities, especially in capital deposit, while law enforcers can consider the fulfilment of the requirements of the request for bankruptcy and PKPU. Keywords: Judiciary Consideration, Paid-Up Capital, Limited Liability Company, Bankruptcy, PKPU
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terkait Pemberdayaan Prasarana Solar Dealer Packed Nelayan (Studi Di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo) Islami, Ulul Albab
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ulul Albab Islami, Agus Yulianto, Triya Lndra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: isla_kun@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat pembahasan terkait pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam. Pemberdayaan pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan melalui Solar Dealer Packer untuk Nelayan masih belum maksimal oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana implementasi dan tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo terkait pemberdayaan prasarana sspengisian bahan bakar nelayan melalui Solar Dealer Packed untuk Nelayan. Untuk mengetahui kendala implementasi pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sosio-legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data ialah menggunakan metode wawancara dan angket serta Teknik penulusuran data dengan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian penulis, diperoleh permasalahan bahwa pelaksanaan dari pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo belum sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam. Pelaksanaan pemberdayaan pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo terhalang oleh beberapa kendala terkait proses pelaksanaan implementasi. Faktor kendala tersebut berasal dari faktor eksternal yaitu Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Sarana Pengisian Bahan Bakar Solar Nelayan dan Lokasi Prasarana SPDN serta faktor internal yaitu Sumberdaya Manusia dan Jadwal Pengawasan. Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Prasarana SPDN Abstract This research studies the empowerment of fueling infrastructure for fishermen in the Regency of Situbondo as the responsibility of the Regional Government specified in Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish farmers, and salt farmers. The empowerment of fueling infrastructure for fishermen through Solar Packed Dealer has not been optimally implemented by the Animal Husbandry and Fishery Department of the Regency of Situbondo. This research aims to observe the implementation and responsibility of the animal husbandry and fishery department in the regency regarding the above empowerment. To find out the issue hampering the implementation of Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016, this research employed a socio-legal method and socio-juridical approaches. The data were obtained from interviews and questionnaires and data surfing based on a qualitative analysis technique. The research results reveal that the empowerment concerned does not comply with Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016. The fueling empowerment as above encounters issues caused by poor public awareness of utilizing the fueling infrastructure. Other impeding factors come from fueling infrastructure and the location of the infrastructure, while the internal factors involve human resources and scheduled supervision. Keywords: implementation, empow erment, fueling infrastructure of solar packed dealer for fishermen

Page 560 of 563 | Total Record : 5629

 558   559   560   561   562 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue