cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 3, No 4 (2015)" : 30 Documents clear
Pendidikan Keterampilan Vokasional Bagi Penyandang Tunanetra Dalam Menghadapi Dunia Kerja (Suatu Studi Di Smalb-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dan Smalb-A Bhakti Luhur Malang) Handayani, Retno
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Vocational Educational Skill For People With Visual Impairment in Facing Working Life (a Study in SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta and SMALB-A Bhakti Luhur Malang). This research uses the qualitative method. The results show that human resource development for peoplewith visual impairment in facing working life can be done through the education. Implementation of vocational education skill for people with visual impairment consists of 40 % -50 % academic aspect and 60 % -50 % vocational skill aspect. Vocational education skill at SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta coveringmusic skill, massage, computer, webbiing skill and farming. While in SMALB-A Bhakti Luhur Malang consistof music skill, massage, and computer. Internal and external supporting factors in SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta is teachers, students, school environment and parents of students, while in SMALB-A Bhakti Luhur Malang is school environment and certain parties from outside the school. Internal and external inhibitor factor in SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta consist of mood, acceptance of public, and accessability. SMALB-A Bhakti Luhur Malang consist of teachers, mood and acceptance of public. Keywords: Vocational, Visual Impairment, Working Life Abstrak: Pendidikan Keterampilan Vokasional Bagi Penyandang Tunanetra Dalam Menghadapi Dunia Kerja (Suatu Studi Di Smalb-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dan Smalb-A Bhakti Luhur Malang). Penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan sumber daya manusia bagi penyandang tunanetra dalam menghadapi dunia kerja dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Pelaksanaan pendidikan bagi penyandang tunanetra terdiri atas 40%-50% aspek akademik dan 60%-50% aspek keterampilan vokasional. Pendidikan keterampilan vokasional di SMALB-A Pembina Jakarta meliputi keterampilan musik, maasage, komputer, dan anyaman serta bercocok tanam, sedangkan SMALB-A Bhakti Luhur Malang terdiri dari keterampilan musik, pijat, dan komputer. Faktor pendukung internal dan eksternal SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta yaitu tenaga pengajar, peserta didik, kenyamanan lingkungan sekolah, pihak luar sekolah dan orangtua peserta didik sedangkan SMALB-A Bhakti Luhur Malang peserta didik, kenyamanan di lingkungan sekolah, dan pihak luar sekolah. Faktor penghambat internal dan eksternal SMALB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta suasana hati, penerimaan di masyarakat dan aksesabilitas. SMALB-A Bhakti Luhur Malang tenaga pengajar, suasana hati, dan penerimaan di masyarakat. Kata Kunci: Vokasional, Tunanetra, Dunia Kerja
Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemileg 2014 (Studi Pada Sosialisasi Politik Oleh Bakesbangpol, Kabupaten Malang) Manggala, Yosa Suharsa
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort to Improve The Community ' s Participation in Political Legislative Election 2014 ( Study in Political Socialization of Bakesbangpol, Malang Regency ). In achieving good democracy , needed a response from people have good also .To reach people have good response , good service also needed by the government .There also occurring in legislative elections .As the house of representatives government can work for the people will prosperous got full backing of the people , while government that is having a good performance , and the people will not support again any policy that he made .One example is the election .Political participation coming down the community as a result of declining government performance also .Political participation public especially in Malang Regency in the period of general election in 2009 only reached 56,69 % course .This will require the government to try to increase the participation of the community with the socialization activities political political .Political duty increase the participation by local governments this is done by the agency of the nation and polit welfare. Keywords:  local governments, socialization political, political participation, legislative elections 2014   Abstrak: Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemileg 2014 (Studi Pada Sosialisasi Politik Oleh Bakesbangpol, Kabupaten Malang). Dalam mencapai demokrasi yang baik, dibutuhkan respon dari masyarakat yang baik pula. Untuk mencapai respon masyarakat yang baik, dibutuhkan pelayanan yang baik pula oleh pemerintah. Begitupula yang terjadi pada pemilihan umum legislatif. Pemerintah sebagai wakil rakyat dapat bekerja untuk mensejahterahkan rakyat akan mendapat dukungan penuh dari rakyat, sedangkan pemerintah yang tidak memiliki kinerja yang baik, maka rakyat tidak akan mendukung lagi setiap kebijakan yang dibuatnya. Salah satu contohnya adalah pemilu. Tingkat partisipasi politik masyarakat menurun sebagai akibat dari kinerja pemerintah yang menurun juga. Tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya di Kabupaten Malang pada periode pemilu tahun 2009 hanya mencapai 56,69% saja. Hal ini menuntut pemerintah untuk berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan kegiatan sosialisasi politik. Tugas meningkatkan partisipasi politik oleh pemerintah daerah ini dikerjakan oleh Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik. Pemerintah yang baik akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan partisipasi politiknya pada pemilihan umum legislatif 2014   Kata kunci: Pemerintah Daerah, Sosialisasi Politik, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum Legislatif 2014
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sumenep) Siswanto, Dini
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Government Strategy In Optimizing Collection of Tax on Land and Building (Studies in the Department of Finance and Asset Management Revenue Sumenep). Indonesia are country used decentralized system because many district that have their own government, in the financing of regional affairs and the central government to the local governments delegate all local government .the autonomy system getting the maximum revenue that local governments should be able to explore the maximum tax that can meet the needs of households in this region, the district government of Sumenep dig property taxes to the maximum potential because of this tax.The district of Sumenep government through the Department of Finance and Asset Management Revenue has a strategy, extensification and intensification strategy of land and building tax collection. Keywords: Strategy of intensification and extensfication, property tax Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sumenep). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi karena memiliki banyak daerah yang memiliki pemerintahan sendiri, dalam pembiayaan urusan daerah maka pemerintah pusat melimpahkan semua kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.oleh karena itu dalam mendapatkan PAD yang maksimal maka pemerintah daerah harus dapat menggali pajak secara maksimal agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga daerahnya dalam hal ini maka pemerintah kabupaten Sumenep menggali pajak bumi dan bangunan secara maksimal karena pajak ini sangat potensial. Pemerintah kabupaten sumenep melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki strategi, yaitu strategi ekstesifikasi & intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kata kunci : Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi,Pajak Bumi dan Bangunan
Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Batu) Pradini, Rindi Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstracts : Implementation of Village Tourism in the Framework Programme for Community Empowerment (Case Study in Regional Development Planning Board and the Batu city). This research was conducted on the basis of the development of modern tourism in Batu, But disregard environment and local people. Tourist village Program was implemented as an alternative tourist products for community empowerment so that there is no gap between modern tourism development with the environment. The purpose of this study to find out how to program a tourist village located in the Batu city, how much linkage to community empowerment tourist village located in the Village and Village Gunungsari Punten, as well as the inhibiting factor. The results of this study indicate that there is relatedness program tourist village with community empowerment efforts to improve economic local people. There are several factors that constrain implementation among others, the tourist village income inequality between rural and lack of insight into the community to develop a tourist village. Supporting factors include the existence of the umbrella law regulating the tourist village, the availability of funds which had been prepared by the government then the potential for the implementation of programs that support rural tourism villages. Keywords: Village Tourism, community empowerment Abstrak: Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Batu). Penelitian ini dilakukan atas dasar perkembangan pariwisata modern di Kota Batu, akan tetapi mengabaikan lingkungan dan masyarakat setempat. Program desa wisata dilaksanakan sebagai alternatif produk wisata untuk pemberdayaan masyarakat agar tidak terdapat kesenjangan antara pembangunan pariwisata modern dengan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program desa wisata yang terdapat di Kota batu, seberapa besar keterkaitan desa wisata terhadap pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Desa Gunungsari dan Desa Punten, serta faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan program desa wisata dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.  Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi desa wisata antara lain adanya ketimpangan pendapatan antar desa dan kurangnya wawasan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata. Yang menjadi faktor pendukung antara lain adanya payung hukum yang mengatur tentang desa wisata, tersedianya dana yang telah disiapkan oleh pemerintah kemudian adanya potensi desa yang menunjang pelaksanaan program desa wisata. Kata kunci : Desa wisata, Pemberdayaan masyarakat
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Dan KUD Mino Blambangan) Suni, Anas Alfan
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation management levy at fish auction place in Muncar  of Kabupaten Banyuwangi ( A Study at Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi and KUD Mino Blambangan). The purpose of this thesis research is to describe and analyze the process of policy implementation levy TPI Muncar Banyuwangi , and what are the obstacles to be faced in the implementation of management policies Levy TPI Muncar Banyuwangi. The focus of this research is the implementation of the management policy of retribution TPI Muncar Banyuwangi , and what are the factors that will be encountered obstacles in the process of policy implementation levy TPI Muncar Banyuwangi . The results of this study indicate that Muncar retribusiTPI management policies made ​​by the Regional Government of Banyuwangi is ill advised . That is because as during the process of policy implementation in the field have not been able to achieve maximum success. Basically the less strict in implementing the policy -making process levy funds , otherwise it is still a lack of awareness on the part of fishermen and buyers to pay a levy to fund officers. Keywords: Public Policy , Policy Implementation management of the fish auction levy Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan KUD Mino Blambangan).Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari proses implementasi kebijakan pengelolaan retribusi TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi, serta apa sajakah kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Retribusi TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan retribusi TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi, serta apa saja yang menjadi faktor kendala yang akan dihadapi dalam proses implementasi kebijakan retribusi TPI Muncar Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan retribusiTPI Muncar yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat proses pelaksanaan kebijakan dilapangan belum bisa mencapai keberhasilan yang maksimal. Pada dasarnya pihak pelaksana kebijakan kurang tegas dalam proses pengambilan dana retribusi, selain itu masih kurang adanya kesadaran  dari pihak nelayan dan pembeli untuk membayar dana retribusi kepada petugas.   Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan pengelolaan retribusi tempat pelelangan ikan
Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi Tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang) Zulprima, Baiq Tifani
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Coordination Role of the Regional Secretariat (Study about Forming Reports of Regional Government (LPPD) and Accountability Reports (LKPJ) in Bagian Pemerintahan Regional Secretariat in the City of Malang). City of Malang in holding government has some obligations. One of them is to give financial accountability in the use of local financeduring one year budgeting, in the form of regional governance report (LPPD) and accountability information report (LKPJ). In preparation of the LPPD and LKPJ, Bagian Pemerintahan as a leading sector and the Regional Secretariat should do a good coordination with team of regional work units (SKPD)of Malang. In forming LPPD and LKPJthere are 4 (four) teams, consisting of steering committee team, responsible team, executive team, and SKPDs team. Based on the research conducted in Bagian Pemerintahan Regional Secretariat in the City of Malang, the coordination between the steering committee team, responsible team with the implementation team using upward coordination system. However, there are still shortcomings in the role of the Regional Secretariat and the implementation team to SKPDs in forming the LPPD and LKPJ in the City of Malang.   Keywords: role, coordination, forming the report   Abstrak: Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang). Kota Malang memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kewajiban tersebut salah satunya adalah memberikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Pada penyusunan LPPD dan LKPJ tersebut, Bagian Pemerintahan sebagai leading sector dan Sekretariat Daerah harus melakukan koordinasi yang baik dengan SKPD se-Kota Malang yang tergabung dalam tim SKPD. Penyusunan LPPD dan LKPJ ini memiliki 4 (empat) tim yang terdiri dari tim pengarah, tim penanggungjawab, tim pelaksana, dan tim SKPD. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Bagian Pemerintahan, koordinasi antara tim pengarah, tim penanggungjawab dengan tim pelaksana dilakukan dengan sistem upward. Namun masih terdapat kekurangan pada peranan Sekretariat Daerah dan tim pelaksana kepada tim SKPD dalam penyusunan LPPD dan LKPJ Kota Malang.   Kata kunci: peran, koordinasi, penyusunan laporan
Pengembangan Komoditas Unggulan Bawang Merah Pada Sektor Pertanian Sebagai Potensi Ekonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk) Nurjanah, Siti
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Development for Leading Commodity Onion on Agricultural Sector as a Regional Economic Potential (Study of Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk). Owned regional economic potential and should be developed by Nganjuk one of which is agriculture. Major contribution to regional agricultural sector is its role in the formation of Gross Domestic Product (GDP). Red onions become the leading commodity in the agricultural sector contributed to the value of GDP. However, the contribution of commodity onion to the agricultural sector is not optimal due to frequent fluctuations and production targets specified below. Thus, Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk implement measures against the development of leading commodity onion. The purpose of this study is to describe and analyze the development steps of the leading commodity onion by Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk . This study focuses on the steps, results and factors inhibiting the development of leading commodity onion. The results showed that the implementation of the development of leading commodity onion can be said is not maximized where there are still many issues to be resolved, among others, the improvement of human resources, improvement of facilities cropping cultivation, and improved post-harvest facilities. Keywords: development, leading commodity, onion, agriculture, economic potential, Kabupaten Nganjuk   Abstrak: Pengembangan Komoditas Unggulan Bawang Merah Pada Sektor Pertanian Sebagai Potensi Ekonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk). Potensi ekonomi daerah yang dimiliki dan layak dikembangkan oleh Kabupaten Nganjuk salah satunya adalah sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian untuk daerah adalah perannya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB). Bawang merah menjadi komoditas unggulan pada sektor pertanian yang ikut menyumbang nilai PDRB. Namun kontribusi komoditas bawang merah untuk sektor pertanian belum optimal karena sering mengalami fluktuasi dan dibawah target produksi yang ditentukan. Sehingga, Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan langkah pengembangan terhadap komoditas unggulan bawang merah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai langkah pengembangan komoditas unggulan bawang merah oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini berfokus pada langkah, hasil dan faktor penghambat pengembangan komoditas unggulan bawang merah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan komoditas unggulan bawang merah dapat dikatakan belum maksimal dimana masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, yaitu dalam peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan sarana budidaya tanam, dan peningkatan sarana pasca panen.   Kata kunci: pengembangan, komoditas unggulan, bawang merah, sektor pertanian, potensi ekonomi, Kabupaten Nganjuk 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Di Desa Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo) Wibisono, Prayoga
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstrak : The management village funds allocation in rural community development financing (Study at Pagerwojo village district Buduran Sidoarjo). Village Fund Allocation or ADD is a program that given the district government to fulfill the rights of the village and to the construction of a village that will have an impact on improving the living standards and welfare of rural communities Pagerwojo. Delays in the receipt of funds from the district government always retreat which causes difficulty village government to spend those funds , while shopping there Dipos - mail and Pagerwojo village government programs had to be. Maximal management of the Village Fund Allocation for financing rural community development in the village Pagerwojo district. Buduran Sidoarjo district , making researchers interested in conducting research on Village Fund Allocation Management In Rural Community Development Financing. Therefore, researchers found it necessary research to find out firsthand about the role of the management of the Village Fund Allocation and factors that inhibit and support during the implementation of the management of the Village Fund Allocation in Rural Pagerwojo   Keyword : management, allocation of funds village, community empowerment   Abstrak : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Dana alokasi desa ditujukan untuk memenuhi hak desa dan untuk pembangunan setiap desa. dana ini diberikan pemerintah pusat kepemerintah daerah lalu diserahkan kesetiap kantor desa yang ada disetiap desa yang diberikan bantuan. Dana ini akan memberikan manfaat serta dampak pada kehidupan masyarakat suatu desa. kantor desa Pagerwojo yang diberikan mandat untuk mengelola dana pemberian pemerintah pusat untuk selanjutnya digunakan untuk membantu masyarakat desa dan pemerintahan suatu desa. keterlambatan penerimaan dana yang membuat pemerintah kantor desa tidak dapat berbuat banyak, sementara belanja yang ada dipos-pos yang telah dimusyawarahkan oleh warga dan lembaga desa sudah harus dijalankan. peneliti merasa perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui secara langsung tentang peran pengelolaan Alokasi Dana Desa dan faktor yang menghambat serta mendukung selama pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagerwojo.   Kata kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Akuntabilitas Pelayanan Pajak Berbasis Surat Pemberitahuan Elektronik (E-Spt) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) Saputra, Chandra Arief
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Accountability of Tax Services based e-SPT (Study at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Taxation is the government institution that are strategic because Indonesia income derived from taxation. This research about taxation services accountability of e-SPT in KPP Pratama Malang Selatan because they much taxpayers who do not use e-SPT in tax reporting per-September 2014. The results showed e-SPT provide convenience for the KPP and tax-payers and can accelerate process of reporting and data processing especially in SPT Masa. However, there are still obstacles and barriers in implementation of e-SPT is still the lack of interest of taxpayers, especially SPT Masa PPh/21 for using e-SPT. Technical constraints sometimes occur both KPP and taxpayers. Associated with accountability in e-SPT are aspects that have not been legally accountable, particularly related to SOP and objectives of e-SPT which have not been included in the legislation. Accountability program, managerial processes in implementation of e-SPT quite successfully with achievement of effectiveness and efficiency in tax reporting.   Keywords: e-SPT, accountability Abstrak: Akuntabilitas Pelayanan Pajak berbasis e-SPT (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Perpajakan merupakan salah satu  instansi pemerintahan yang bersifat sangat strategis karena pendapatan Indonesia yang cukup besar berasal dari perpajakan. Penelitian ini mengangkat tema mengenai akuntabilitas pelayanan perpajakan e-SPT di KPP Pratama Malang Selatan dikarenakan masih cukup banyak wajib pajak yang belum menggunakan e-SPT dalam melakukan pelaporan pajak per-September 2014. Hasil penelitian menunjukkan e-SPT memberi kemudahan bagi KPP maupun wajib-pajak serta dapat mempercepat proses pelaporan dan pengolahan data perpajakan khususnya SPT Masa. Namun masih terdapat kendala serta hambatan dalam pelaksanaan e-SPT berupa masih minimnya minat wajib pajak khususnya wajib pajak SPT-Masa-PPh/21 untuk menggunakan e-SPT. Kendala teknis juga kadang terjadi baik dari KPP maupun wajib pajak. Terkait dengan akuntabilitas dalam e-SPT terdapat aspek yang belum akuntabel secara legal, khususnya terkait SOP serta tujuan dari e-SPT yang belum dicantumkan dalam peraturan hukum. Akuntabilitas program, proses dan manajerial dalam pelaksanaan e-SPT cukup berhasil dengan tercapainya efektifitas serta efisiensi dalam pelaporan pajak.   Kata kunci: e-SPT, akuntabilitas
Pengembangan Industri Bordir Untuk Memperkuat Kompetensi Inti Industri Daerah (Studi Pada Pengembangan Sentra Industri Bordir Di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan) Mahmud, Dian Ali
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Industry Embroidery to Strengthen The Core Competency Local Industry (A Study of The Development of Industry in Kecamatan Bangil Sentra Embroidery, Kabupaten Pasuruan). The production of embroidery widespread in Kabupaten pasuruan especially in Kecamatan bangil. Embroidery industry in Kabupaten pasuruan has become the core competence of local industry (KIID). The purpose of this study was to describe the Efforts of the Government and industry entrepreneurs in developing embroidery industry to Strengthen KIID. This research method using descriptive qualitative. The analysis of data using the interactive analysis of data. The results showed that there was a development undertaken by local Governments and employers to develop the embroidery industry. Reviews These include human resource development, in the which the Government Provides pelatihaan and assistance to improve the ability of entrepreneurs, in addition to the Government Also helps build infrastructure with industrial centers. During this time to develop the industry and local government employers do marketing and promotion of products, improve innovation and formed the Association. The development is contained in a supporting factor is the support of the local government as well as the geographic location, while inhibiting factor is the quantity of human resources. Keywords: Embroidery industry, The Core Competency Local Industry.   Abstrak: Pengembangan Indutri Bordir untuk Memperkuat Kompetensi Inti Industri Daerah (Studi pada Sentra Industri Bordir Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan). Produksi bordir tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pasuruan terutama Kecamatan Bangil. Industri bordir di Kabupaten Pasuruan sudah menjadi Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya pemerintah dan pengusaha industri bordir dalam mengembangkan Industri bordir untuk memperkuat KIID. Metode  penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengusaha untuk mengembangkan industri bordir. Hal yang dikembangkan meliputi sumber daya manusia, dimana pemerintah memberikan pelatihaan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha, selain itu pemerintah juga membantu sarana prasarana dengan membangun sentra industri. Selama ini untuk mengembangkan industri pengusaha dan pemerintah daerah melakukan pemasaran dan promosi produk, meningkatkan daya inovasi serta membentuk asosiasi. Adapun dalam pengembangannya terdapat faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah serta letak geografis, sedangkan faktor penghambatnya adalah kuantitas sumber daya manusia. Kata kunci: Industri Bordir, Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID).  

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue