cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 10 (2014)" : 30 Documents clear
Efektivitas Program Dana Bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Sektor Usaha Kecil (Studi pada PNPM – Mandiri Pedesaan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) Frendy Eka Agustyiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effectiveness of The Program Funds Help Simpan Pinjam Perempuan (SPP) in Enhancing The Small Business Sector (Study of PNPM - Mandiri Pedesaan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat). Efforts to alleviate poverty in Indonesia, especially in rural poverty occurred. Harapan Baru Village is one of the villages that have limitation infrastructure, lack of jobs and low incomes.The research method used in this study uses descriptive qualitative method approach. Efforts already made by the current government made ​​various programs. One is a grant program Women's Savings and Loans (SPP) is the Indonesian government's efforts to develop the potential of rural savings and credit activities, ease of access to finance micro, fulfilling basic social needs funding, and institutional strengthening activities kaumperempuan and encourage the reduction of poor households and the creation of employment and the program is only reserved for women as a target market you. Development of a uniform structure and infrastructure in the village of New Hope berjalanya can simplify the program tremendously effective. Keywords: effectiveness, Simpan Pinjam Perempuan, small business, Desa Harapan Baru Abstrak: Efektivitas Program Dana Bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Sektor Usaha Kecil (Studi pada PNPM – Mandiri Pedesaan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat). Upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, terutama kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Desa Harapan Baru adalah salah satu desa yang mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya lapangan pekerjaan serta rendahnya pendapatan masyarakat. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Usaha yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan membuat berbagai program. Salah satunya adalah program dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)adalah upaya pemerintah Indonesia untukmengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skalamikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaumperempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja danprogram ini hanya dikhususkan bagi kau perempuan sebagai sasaranya.Pembangunan struktur dan infrastruktur yang merata di Desa Harapan Baru  dapat mempermudah berjalanya program ini secara efiktif.   Kata Kunci: efektivitas, Program Simpan Pinjam Perempuan, usaha kecil, Desa Harapan Baru 
Interaksi Antar Aktor Dalam Kebijakan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (Studi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang) Lingga Perkasa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Interactions Between Actors on Organize and Manage Policy of Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (Studies in the Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang). This research was conducted on the basis of the increasing development of the informal sector in various areas which became an attraction in the development of the micro-economy, where most of the people of Indonesia are engaged in the sector, in addition it indicates would be able to solve the problem of labor that increase highly. Unfortunately in the development of the informal sector through this market is still a priority number two in the Government and lack of coordination on organize and manage. This paper describes about interactions that occur in the Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang about organize and management of the policy, which involves a wide range of related services in the city of Malang. The efforts made by the department concerning the policy include the creation of a conducive climate, strengthening the potential of, and promotion. The results of this research it can be concluded that the pattern of coordination and efforts made by various Office in organize and manage of Pasar Wisata Belanja Tugu gives a real impact over the last 5 years. Keywords: policy, manage, organize Abstrak: Interaksi Antar Aktor Dalam Kebijakan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (Studi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin tingginya perkembangan sektor informal di berbagai daerah yang menjadi daya tarik dalam pengembangan ekonomi mikro, dimana sebagian besar rakyat Indonesia bergerak dalam sektor tersebut selain itu hal ini diindikasi akan mampu dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja yang semakin tinggi. Sayangnya dalam pengembangan sektor informal melalui pasar ini masih menjadi prioritas nomor dua dalam pemerintahan dan kurangnya koordinasi dalam penataan dan pengelolaan. Untuk itu tulisan ini mendeskripsikan mengenai interaksi yang terjadi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang mengenai kebijakan penataan dan pengelolaan, yang melibatkan berbagai dinas terkait di Kota Malang. Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam kebijakan tersebut meliputi penciptaan iklim yang kondusif, penguatan potensi, dan promosi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola koordinasi dan upaya yang dilakukan oleh berbagai dinas dalam menata dan mengelolan Pasar Wisata Belanja Tugu memberikan dampak yang nyata dalam kurun 5 tahun terakhir. Kata kunci : Kebijakan, pengelolaan, penataan
IMPLEMENTASI PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT DALAM PENGINGKATAN PEREKONOMIAN LOKAL (Studi Pada Koperasi Agawe Makmur Di Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen) Muhammad Arief
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Programs One Village One Product in the Improvement of the Local Economy (the study on Sambirembe Village sub-district Kalijambe Sragen Regency. Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China made Indonesia as member of ASEAN will compete each other.One Village One Product was conducted as a solution that strengthening koperasi (small scale enterprise) and Usaha Mikro Kecil dan Menengah or UMKM (Small to Middle-Scale of Economic Enterprise) as main pillar of Indonesia's economy. Then, OVOP Program used as strategy to develop in one village's potency by using local resources, especially in Koperasi Agawe Makmur, Sambirembe Village. The result shows that cooperation between Dinas Koperindag (Department of Small Economic Enterprises) & UMKM, BDS (Business Development Services) Mekar Niaga Indonesia dan PT GenTrade (Sragen Trading) as second party was unsuccesful in implementation of OVOP Program in spite of their training and coaching to Koperasi Agawe's management. In the end, OVOP program was stopped and government should create better business situation and an extra training about marketing of their product. Keywords: implementation, OVOP (One Village One Product)   Abstrak: Implementasi Program One Village One Product dalam Peningkatan Perekonomian Lokal (Studi pada Koperasi Agawe Makmur di Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen). Kesepakatan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN akan bersaing dengan seluruh anggota FTA. Selanjutnya program OVOP sebagai salah satu solusi yang diberikan terhadap FTA dengan adanya perkuatan Koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi Indonesia. Program OVOP (One Village One Product) sebagai strategi pengembangan potensi daerah di satu wilayah desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan satu produk unggulan dalam hal ini pada koperasi agawe makmur di Desa Sambirembe. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Koperindag dan UMKM bekerja sama dengan pihak kedua yakni BDS (Business Development Services) Mekar Niaga Indonesia dan PT GenTrade (Sragen Trading)  untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pengelola koperasi. Pada akhirnya program OVOP yang diimplementasikan pada koperasi agawe makmur tidak maksimal dan berakibat pada koperasi agawe makmur berhenti berproduksi. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan memberikan pelatihan tambahan terkait pemasaran produk yang dihasilkan. Kata kunci: implementasi, OVOP (One Village One Product)
Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah) Garnis Irawanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Partnership Program of Farmer Community Based Palm Oil Plantation (Study at PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama at Pondok Damar Village, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Central Kalimantan Province). The development of palm oil plantation enterprises in Kotawaringin Timur District is an important agenda because their existence in Kotawaringin Timur District has been the guarantee economic development and dramatic opportunities for employment. However, in other hand, the presence of oil palm plantation enterprises has triggered a conflict of land or environment. The government of Kotawaringin Timur District, therefore, sets a policy functioned to act as the deterrent of conflict between the society and palm oil plantation enterprises. This policy is the Local Regulation of Kotawaringin Timur District No. 20 of 2012 about Plantation Enterprises through Partnership Pattern. This research is aimed to describe the implementation of partnership program in the farmer society-based  palm oil  plantation by PT.Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama in Pondok Damar Village. Research type is qualitative descriptive. The implementation of partnership program by PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama in Pondok Damar Village can be said as successful and has been suitable to the collectively agreed MoU. Keywords: implementation public policy, partnership, palm oil plantation Abstrak: Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah). Perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini menjadi agenda penting. Hal ini dikarenakan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjamin pertumbuhan ekonomi dan peluang tenaga kerja yang pesat. Namun disatu sisi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit menimbulkan konflik lahan ataupun lingkungan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur  membuat sebuah kebijakan yang berfungsi untuk peredam konflik, yaitu Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama di Desa Pondok Damar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar telah berhasil dan berjalan sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama.   Kata Kunci: implementasi kebijakan publik, kemitraan, perkebunan kelapa sawit 
Penggunaan Asas Diskresi Oleh Pejabat Publik Terhadap Pelayanan Administratif (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang) Deni Trilaksono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Implementation Principle of Discretion by Public Officials for Public Service (Study in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang). Discretion becomes alternative in implementation public service to fill lack and weakness in practice of discretion’s principle. Discretion provide moving space for public officials to take action without having to be fully bound by Act. The results showed that public officials have not fully understand about the discretion’s principle. Discretionary forms that have been made between another deed of mass bleaching program in commemoration, E-KTP Reccording performed wherein national E-KTP has been declared over, witness must be one of  village,  people who have authority must have realtionship of blood. The reason public officials are doing discretion because existing regulations pose new problems for people, nothing regulations about witness. Discretion give satisfaction  to public officials who do it, public understands administrative process. Discretion that public officials do cause resistance from  public. Keywords: discretion, public service, population and civil registration Abstrak: Penggunaan Asas Diskresi oleh Pejabat Publik terhadap Pelayanan Administratif (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang). Diskresi menjadi alternatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Diskresi memberikan ruang bergerak bagi pejabat publik untuk melakukan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat publik belum sepenuhnya memahami tentang adanya asas diskresi. Bentuk diskresi yang telah dilakukan antara lain program pemutihan akta massal, perekamaan E-KTP yang masih dilakukan dimana secara nasional sudah dinyatakan selesai, kebijakan mengurus akta kelahiran dimana saksi harus satu desa, kuasa harus satu nasab. Alasan pejabat publik melakukan diskresi adalah karena peraturan yang ada menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, belum ada peraturan yang mengatur tentang saksi. Diskresi memberikan kepuasan bagi pejabat publik yang melaksanakannya, masyarakat mengerti proses administrasi. Diskresi yang dilakukan pejabat publik menimbulkan perlawanan. Kata kunci: diskresi, pelayanan publik, kependudukan dan pencatatan sipil  
Perencanaan Skenario (Scenario Planning) Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat) Muhammad Faqih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Scenario Planning of the Development of Marine and Fisheries Sector Based On Local Potency (Case Study In East Lombok Regency,West Nusa Tenggara Province). Development approach in national and regional stage today is more oriented on development on its land rather than on the marine. The marine itself contains big potency that is the marine and fisheries sector especially in region like East Lombok Regency. Marine and fisheries sector in East Lombok Regency generally in good condition and potential to be developed in the future, whether in cathing, cultivation, processing and marketing, but there are such problems like the lack of budget and the low qualit of human resources. To make the local potency managed well, effective, efficient, and has a clear objective, it is needed a scenario planning wihich done through the formulation of visions, missions, and strategies of marine and fisheries are formulated in 5 to 20 years of term which integrated into 4 scenarios alternative. Besides, optimalization of local resources strength is needed through the improvement the role of stakeholders in the development process in East Lombok with the local concept, in order to achieve the fair prosperity.   Keywords: scenario planning, marine and fisheries of east lombok, local potency, LERD (Local Economic Resources Development)   Abstrak: Perencanaan Skenario (Scenario Planning) Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Pendekatan pembangunan di pusat maupun di daerah saat ini lebih berorientasi pada pembangunan daratan daripada lautan. Padahal lautan menyimpan potensi besar, yaitu potensi sektor kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur sebagian memiliki kondisi yang cukup baik dan berpotensi untuk dikembangkan kedepannya, baik dari bidang penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasarannya, namun sebagian lagi memiliki kondisi pengelolaan yang belum optimal karena kurangnya anggaran pembangunan dan belum memadainya sumberdaya manusia yang dimiliki. Agar potensi lokal tersebut terkelola dengan baik, efektif, efisien dan memiliki tujuan yang jelas, maka dibutuhkan perencanaan skenario yang ditempuh melalui pembentukan visi, misi dan strategi bidang kelautan dan perikanan dengan waktu capaian 5 sampai 20 tahun yang diinterintegrasikan kedalam empat pilihan skenario. Selain itu, perlu adanya optimalisasi kekuatan dari sumberdaya lokal melalui peningkatan peran stakeholder pembangunan di Kabupaten Lombok Timur saat ini dengan konsep-konsep lokal, sehingga terwujud kesejahteraan yang berkeadilan. Kata kunci: perencanaan skenario, sektor kelautan dan perikanan lombok timur, potensi lokal, LERD (Local Economic Resources Development)/ PSEL (Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal)
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pagelaran) Laksmi Anindya Puteri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation 0f the Policy on the Allocation of Funds for Village Infrastructure Development Programs in Villages (Study of Pagelaran Village Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). This research aims to find out and describe the implementation of the policy in terms of the utilization of funds for village infrastructure development programme in the Pagelaran village, Pagelaran Subdistrict,  Malang Regency. In this study, the concept used is the implementation of policy, the allocation of funds for the village, and the builders of the infrastructure, while the qualitative approach uses research methods. One of the results obtained from this research is not all used throughout the village fund allocation, only 30%-40% annually. The main target of ADD (allocation of funds for the village) is a form of infrastructure development and infrastructure. For the achievement of the objectives of Government policy will use village deliberations (musrenbangdes) as a tool of reasoning. Activities in sustainable infrastructure development, the Government of the village does not move on its own, but will instead involve the NGOS (non-governmentalof  society) like the PNPM, as well as good local Government District or Province. Keywords: implementation of the policy, the allocation of funds, the infrastructure developmentAbstrak: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pagelaran). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam hal pemanfaatan dana desa terhadap program pembangunan infrastuktur di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Penelitian ini, mengunakan konsep implementasi kebijakan, alokasi dana desa, dan pembangun infrastruktur,  sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah tidak semua alokasi dana desa digunakan seluruhnya, hanya 30%-40% setiap tahunnya. Sasaran utama ADD (Alokasi Dana Desa) adalah pembangunan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana. Untuk pencapaian sasaran kebijakan pemerintah desa akan mengunakan musyawarah (musrenbangdes) sebagai alat pertimbangannya. Kegiatan dalam  pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah desa tidak bergerak sendiri, melainkan akan melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Maysarakat) seperti PNPM, serta Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi. Kata kunci: implementasi kebijakan, alokasi dana desa, pembangunan infrastruktur
Pengaruh Model Evaluasi Program CIPP Terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH (Studi di KUA Kecamatan Taman dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo) Intania Dwi Permata
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effect of CIPP Program Evaluation Model of Service Quality-Based Registration of Marriages SIMKAH (Studies in KUA Kecamatan Taman and Kecamatan Gedangan of Kabupaten Sidoarjo). Ministry of Religious Affairs is implementing MIS to cope the long procedure of marriage registration. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) also reduces the presence of dual identity, such as a person can get married a second time with a different identity. This program or system has been implemented, it’s necessary to evaluate. From the results obtained by multiple linear regression analysis of F value of 10.499, while the F table at significant level of 0.05 indicates a value of 2.612. Means of F value > F table so Ho is rejected and Ha accepted, which means that the independent variables have a significant influence on the quality of service simultaneously. To determine the effect of partially independent variable (context evaluation (X1), input evaluation (X2), process evaluation (X3), and product evaluation (X4)) on the quality of services performed by t-test.  Suggestions given is to improve the indicator in the variable context,input, processs, and product evaluation in the marriage registration services at KUA.   Keyword: program evaluation, CIPP, SIMKAH Abstrak: Pengaruh Model Evaluasi Program CIPP terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH (Studi pada KUA Kecamatan Taman dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo). Kementerian Agama menerapkan sistem informasi manajemen untuk menanggulangi panjangnya prosedur pencatatan nikah. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) juga mengurangi identitas ganda, seperti seseorang bisa menikah kedua kalinya dengan identitas yang berbeda. Saat sebuah program atau sistem telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai Fhitung sebesar 10,499, sedangkan Ftabel pada taraf signifikan 0,05 menunjukan nilai sebesar 2,612. Berarti Fhitung > dari Ftabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kualitas pelayanan. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas (context evaluation (X1), input evaluation (X2), process evaluation (X3), dan  product evaluation (X4)) terhadap kualitas pelayanan  dilakukan dengan pengujian t-test. Saran yang  perlu dilakukan meningkatkan pelayanan pencatatan nikah yang sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. Kata kunci: evaluasi program, CIPP, SIMKAH 
Implementasi Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Suatu Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung) Putri Faradilla Arief
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Peraturan Daerah No.18 Year 2012 on Protection of Suistainable Agricultural Land (A Study Case at Badan Perencanaan dan Pemvangunan Daerah and Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung). At present, there are many conversion of productive agricultural land to be unproductive agricultural land which is they are changed be housing and industries area. So that, the government required to made an effort to control this conversion of agricultural land in Tulungagung Regency. The result from this research shown the implementation of sustainable agricultural land are not carried out well yet, it’s known from some of the stage activities also aren’t carried out yet. The number of agricultural land based on before and after this regulation came out shown there are so many conversion of irrigation agricultural land being rural and urban housing. In addition, the regulation of regent about protecting the sustainable agricultural land is not available yet, so it’s being the main difficulty from the regulation implementation, and the main goodness factor from this implementation is the reward from the government likes distributing fertilizer and agricultural technologies tool for the farmers. Therefore, the government should be make the regent regulation about protection of agricultural land until this regulation can work well. Keywords: implementation, protection of agricultural land, land conversion   Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah No.18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (suatu studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung). Dewasa ini telah banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif menjadi kawasan non pertanian yaitu berupa perumahan dan industri. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dilaksanakan dengan maksimal dengan belum dilaksanakannya beberapa aspek dalam ruang lingkup. Data lahan sebelum dan sesudah terbitnya peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menunjukkan bahwa banyak terjadi alih fungsi lahan dari lahan irigasi teknis menjadi permukiman desa dan kota. Belum terbitnya peraturan bupati terkait perlindungan lahan pertanian menjadi faktor penghambat terbesar dan pemberian bantuan kepada petani berupa alat-alat pertanian dan pupuk adalah faktor pendorong yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Tulungagung segera menerbitkan peraturan bupati yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga setelah itu tahap-tahap kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera dilaksanakan.   Katakunci: implementasi, perlindungan lahan pertanian pangan, alih fungsi lahan 
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Rusunawa Gulomantung Kabupaten Gresik (Studi pada Implementasi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 08 Th. 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Rusunawa Kabupaten Gresik Fatikhatul Maghfiroh
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Management Policy of Rumah Susun Sederhana Sewa in Rusunawa Gulomantung Gresik (Study on Implementation of Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 08 Year 2007 on Guidelines for Management of Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Gresik). Rusunawa Gulomantung that has been declared habitable requires a good management for prevention in order to avoid the transfer of slums from horizontal to vertical and sustain Rusunawa function as a comfortable dwelling and viable and affordable for low-income people (MBR). Gresik regency government is responsible for the implementation of management policies Rusunawa Gulomantung based Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  No. 08 of 2007 through the Technical Implementation Unit (UPT). The results show that UPT as the manager Rusunawa Gulomantung has been good in terms of provision of infrastructure and facilities for the comfort of the occupants, but not yet consistent and also lack of firmness in enforcing the rules that have been set. One of them is the range of the target groups that are less precise. In addition, the involvement of all residents in the management is not evenly distributed because there is no empowerment that has been done. Keyword: policy implementation, Rusunawa management, Rusunawa Gulomantung Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Rusunawa Gulomantung Kabupaten Gresik (Studi pada Implementasi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Gresik). Rusunawa Gulomantung yang telah dinyatakan layak huni memerlukan suatu pengelolaan yang baik sebagai upaya pencegahan agar tidak menimbulkan pemindahan kawasan kumuh horizontal ke vertikal dan menjaga keberlangsungan fungsi Rusunawa sebagai tempat hunian yang nyaman dan layak serta terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah Kabupaten Gresik bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Rusunawa Gulomantung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2007 melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT sebagai pengelola Rusunawa Gulomantung sudah baik dalam hal penyediaan prasarana dan sarana untuk kenyamanan penghuni namun belum konsisten dan kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu jangkauan kelompok sasaran yang kurang tepat. Selain itu keterlibatan seluruh penghuni dalam pengelolaan belum merata karena tidak ada pemberdayaan yang dilakukan.   Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan Rusunawa, Rusunawa Gulomantung   

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue