cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 8 (2014)" : 30 Documents clear
Inovas Pelayanan Legalisasi Tanah Masyarakat Melalui Program LARASITA (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) Anggi Nila Kusuma Wardani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Innovation of Land Legalization Service for Community through LARASITA Program (Study at Kantor Pertanahan of Kabupaten Sidoarjo). The local development can be achieved through public service. Public service is therefore delivered by innovation. One such service is land legalization process. Badan Pertanahan Nasional attempts to improve their service to the community through a program called LARASITA. A region which applies LARASITA program is Kabupaten Sidoarjo because this District is experiencing some land problems. Being an innovation of service at public sector, LARASITA offers a concept of ball picking such that community cannot anymore complain against difficulty to register land legalizing without they do not have to present physically at Kantor Pertanahan. The innovation of LARASITA may satisfy the interest of community because they can accept a faster process.   Keywords: Innovation, LARASITA service, legalization Abstrak: Inovasi Pelayanan Legalisasi Tanah Masyarakat Melalui Program LARASITA (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo). Pencapaian pembangunan daerah melalui pelayanan publik masih menjadi sorotan. Untuk itu diperlukan inovasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya adalah proses pelegalan tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) berusaha meningkatkan pelayanan, dalam program yang dikenal masyarakat dengan sebutan LARASITA. Daerah yang ikut melaksanakan program LARASITA adalah Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti inovasi LARASITA adalah metode kualitatif. Menurut hasil penelitian, Layanan LARASITA menawarkan konsep jemput bola, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh akan sulitnya mengurus legalisasi tanah tanpa harus datang langsung ke Kantor Pertanahan. Saran yang dapat diberikan yaitu diperlukan sosialisasi yang lebih giat terhadap  masyarakat dengan dibantu oleh perangkat desa setempat. Kata kunci: Inovasi,pelayanan LARASITA, legalisasi
PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Masyarakat Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto) Mochamad Misbachul Munir
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Kecamatan, Redistricting Effect on Performance of Publik Service (Studies in Kecamatan Prajuritkulon Mojokerto City). The population in this study Prajuritkulon District of Soldiers in Mojokerto East Java Province. Based on the data obtained from the District Soldier Prajuritkulon in Mojokerto East Java Province, Environmental Packaging that RW 1 that have undergone division by the number of residents as much as 726 in habitants with 246 house holds with a purposive sampling technique. Furthermore, according to the requirements which meet the criteria and were sampled by researchers only 25% of the total house holds were there, in the amount of 61.5 is rounded to 62 KK analsis used is the classical assumption, the correlation coefficient (R), coefficient of determination (R2), coefficient of Adjusted R Square, regression coefficient(b), the beta coefficient (B) and the partial coefficient (r). Keywords: redistricting Kecamatan, public service performance Abstrak : Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik (Studi pada Masyarakat  Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto). Populasi dalam penelitian ini Kecamatan Prajuritkulon di Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Prajuritkulon di Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur, bahwa Lingkungan Kemasan RW 1 yang telah mengalami pemekaran dengan jumlah warga sebanyak 726 jiwa dengan 246 KK dengan tehnik purposive sampling. Selanjutnya yang memenuhi kriteria sesuai persyaratan dan dijadikan sampel oleh peneliti hanya 25% dari total KK yang ada, yaitu sebesar 61,5 dibulatkan menjadi 62 KK Analisis yang digunakan adalah asumsi klasik, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R2), koefisien Adjusted R Square, koefisien regresi (b), koefisien beta (β) dan koefisien parsial (r).   Kata Kunci : pemekaran Kecamatan, kinerja pelayanan publik
Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Upaya Pembangunan Daerah Perkotaan (Studi pada Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) Rizka Arlina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Absract: Implementation of Spatial Region’s Plans as an Effort of the Urban Development (Studies in Kecamatan Kedungkandang, Malang City). In the implementation of the Malang Spatial Region Planning’s policy (2010-2030), there is a discrepancy that development of Kedungkandang District is relativ slow. Based on the results of the study, show that the utilization of space in the Kedungkandang District based on Spatial Structure and Utilization Patterns of space as well as has been developed in accordance with the spatial regional plans. However, the infrastructure development of the transportation support systems are still not realized according to a predetermined time. So the development of “protected areas” (green areas) and especially, “cultivated area” can not  be maximum developed. Supporting factors for the implementation of spatial regional planning in the Kedungkandang District is the existence of local regulations on spatial regional planning it self, the availability of undeveloped land that is quite extensive, and public participation in the planning process. However there are also things that hinder the implementation of spatial regional planning, such as topography of Kedungkandang District, the limited resources of both capital resources and personnel resources, and the mindsets of the people in certain parts of the region that can not accept the change and the development.   Keywords: implementation, Spatial Region’s Plan, KedungkandangDistrict   Abstrak: Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Upaya Pembangunan Daerah Perkotaan (Studi pada Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Dalam implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030, terjadi ketidaksesuaian yaitu perkembangan Kecamatan Kedungkandang yang relativ lambat. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Kedungkandang berdasarkan Struktur Ruang dan Pola Pemanfaatan ruang telah berkembang sesuai dengan RTRW. Namun, pembangunan infrastruktur sistem penunjang transportasi masih belum terealisasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Sehingga pembangunan kawasan lindung dan khususnya kawasan budidaya belum bisa terbangun secara maksimal. Faktor pendukung dari implementasi RTRW di Kecamatan Kedungkandang adalah adanya peraturan daerah tentang RTRW itu sendiri, ketersediaan lahan belum terbangun yang cukup luas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Walaupun begitu juga terdapat hal yang menghambat dalam implementasi RTRW, seperti kondisi topografi wilayah di Kecamatan Kedungkandang, keterbatasan sumber daya baik sumber daya modal maupun sumber daya aparatur, dan pola pikir masyarakat di bagian wilayah tertentu yang belum bisa menerima adanya perubahan dan pembangunan.   Kata Kunci : implementasi, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Kedungkandang 
UPAYA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN REMAJA PUTUS SEKOLAH TERLANTAR (Studi pada UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang) Riyanti Riyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Dinas Sosial Efforts in East Java Province Empowerment Neglected Dropout (Studies in UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang). In shaping and preparing the Human Resources (HR) quality, the state has a very important role. Education required capable of printing an intelligent human being to become the nation's next generation. On the other hand, there are many teenagers face various obstacles to achieve it. The factor affect poverty causes neglected at the increasing dropout. State's role in the handling of abandoned children is part of the State's duty to provide security and protection to all its citizens, including neglected children. Government as the holder of the constitutional mandate contained in the Act of 1945, especially Article 34, attempted to handling waif continued through various social welfare programs waif either through nursing and non-nursing. Keywords : empowerment, neglected dropout, UPT PSRT Jombang Abstrak: Upaya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Terlantar (Studi pada UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang). Dalam membentuk dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, negara memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan diwajibkan mampu mencetak insan manusia yang cerdas guna menjadi generasi penerus bangsa. Disisi lain masih banyak remaja dihadapkan pada berbagai hambatan untuk meraihnya. Faktor kemiskinan menyebabkan keterlantaran yang berdampak pada meningkatnya remaja putus sekolah. Peran Negara dalam penanganan anak terlantar merupakan bagian dari kewajiban Negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada semua warganya termasuk anak terlantar. Pemerintah sebagai pemegang amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 khususnya pasal 34, berupaya agar penanganan anak terlantar terus dilakukan melalui berbagai program kesejahteraan sosial anak terlantar baik melalui panti maupun non panti.   Kata kunci : pemberdayaan, remaja putus sekolah terlantar, UPT PSRT Jombang. 
Analisa Kinerja Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto) Charina Mega Maharanie Suprapto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Analysis Of Working Performance Of The Village Secretary To Executing Village Government  (Studies in Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto). They also show the conditional on the performance of the secretary village in the Desa Brangkal appointed civil servants who able to prove the existence of the village secretary improved. However, if it seemed not from totality from work of secretary measurement indicators, but if result of work of village secretary in Desa Brangkal unable to give consistency on the doing the task well in responsibility for the village leader and service to Desa Brangkal society. So, it need to efforts for the achievenment level of performance secretary village in Desa Brangkal. Keywords: performance, secretary village Abstrak: Analisa Kinerja Sekretaris desaDalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto). Dalam tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, kondisi tersebut juga memperlihatkan pada kinerja Sekretaris desadi Desa Brangkal yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang membuktikan belum mampu adanya peningkatan kinerja Sekretaris desadalam urusan tugas dan fungsi serta tanggungjawab. Namun jika dilihat tidak secara totalitas melalui indikator-indikator pengukuran kinerja Sekretaris desa, akan tetapi apakah hasil kinerja Sekretaris desatelah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Sekretaris desadi Desa Brangkal belum mampu memberikan konsistensi dalam urusan pekerjaan baik dalam pertanggungjawaban kepada Kepala desa dan pelayanan kepada masyarakat Desa Brangkal. Untuk itu perlu diupayakan kembali pencapian tingkat kinerja Sekretaris desadi Desa Brangkal.   Kata Kunci: kinerja, Sekretaris desa 
Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Upaya Mewujudkan Sebagian Sasaran Pembangunan Milenium/ MDGs (Studi tentang Program Jalin Kesra di Kota Probolinggo) Larasati Putri Kinanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Poverty Prevention Program as an Effort to Realize the Millennium Development Goals Partially (A Study of Jalin Kesra Program in Probolinggo City). Jalin Kesra is one of the poverty prevention programs started in 2010. The methods that was used in this research that is a qualitative descriptive methods. The result showed that the Jalin Kesra program had been successfully prevent the poverty and reducing the number of Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) especially in Probolinggo City. Stakeholders involved in this program were the society, main organizer of Jalin Kesra program, supporting team, and institutions related in the ministration of Jalin Kesra. Jalin Kesra program was very effective in preventing poverty and reducing the number of Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). The program was effective because it was well implemented. Furthermore, the program involved many stakeholders and gained positive responses from the society. Keywords: Poverty, Development, Governance. Abstrak: Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Upaya Mewujudkan Sebagian Sasaran Pembangunan Milenium/MDGs (Studi Tentang Program Jalin Kesra Di Kota Probolinggo). Program Jalin Kesra merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dimulai pada tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jalin Kesra dapat dikatakan berhasil di dalam perkembangannya untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) khususnya di Kota Probolinggo. Stakeholders yang terlibat dalam program ini yaitu masyarakat, pengurus inti program Jalin Kesra, tim pendamping, dan instansi-instasi yang terkait dalam pemberian bantuan Jalin Kesra. Program Jalin Kesra sangat efektif untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dikatakan efektif karena terimplementasikan dengan baik. Selain itu, program ini telah melibatkan seluruh stakeholder dan telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kata kunci: Kemiskinan, Pembangunan, Governance.
Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-Filing sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Sektor Publik (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama malang Selatan) Fahreza Putra Pradana Ardhy
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Using Information Technology to Filling Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Through e-Filing as Efforts to Increase Public Service Sector (Study at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). The use of information technology it's been widely performed in various aspects. Especially on service to the public. The use of information technology that is used on taxation and can be used by the taxpayers that one is e-Filing in order to calculating and reporting of SPT Tahunan. The result of this research are the taxpayers who use the e-Filing application can experienced the easy of and quickly in calculating and reporting SPT Tahunan. So taxpayers feel existence of increase the service, effective and efficiency within using of e-Filing. In addition, there are also still few taxpayers who experience barriers in using e-Filing due to the still confused with the e-Filing. Keywords: using e-Filing, taxpayers respond Abstrak: Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melalui e-Filing sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Penggunaan teknologi informasi saat ini sudah banyak dilakukan dalam berbagai aspek. Terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang digunakan dalam hal perpajakan dan dapat digunakan oleh wajib pajak salah satunya adalah e-Filing guna melakukan penghitungan maupun pelaporan SPT Tahunan. Hasil dari penelitian ini adalah wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-Filing dapat merasakan kemudahan dan cepat dalam melakukan penghitungan dan pelaporan SPT Tahunan. Sehingga wajib pajak merasakan adanya peningkatan pelayanan, efektif dan efisien dalam penggunaan e-Filing tersebut. Selain itu pula, juga masih terdapat beberapa wajib pajak yang mengalami hambatan dalam menggunakan e-Filing dikarenakan masih bingung dengan e-Filing tersebut.   Kata kunci: penggunaan e-Filing, tanggapan wajib pajak
Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik (Studi Pada Kota Batu) Penti Elvionita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Regulation of the Minister of Agriculture No. 64 Year 2013 on Organic Farming System (Kota Batu). In agricultural development, there are several issues about dependency of farmers using fertilizers and pesticides. To overcome these problems agriculture minister to make regulations about organic farming system. This study aims to determine, describe and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Agriculture No. 64 Year 2013 on Organic Farming System in Kota Batu. The results showed that implementation of the Minister of Agriculture Regulation No. 64 Year 2014 on Organic Farming System is in conformity with the Regulation of the Minister, but the government has yet to initiate development of the region that have natural resources that are not contaminated by the chemical. The benefits of this research to develop a theoretically existing theories on the implementation of rules, practically providing information in the field of agriculture and provide a reference in formulating policies in agriculture. Keywords: implementation, organic farming system   Abstrak: Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik (Studi Pada Kota Batu). Dalam pengembangan pertanian terdapat beberapa permasalahan tentang ketergantungan petani menggunakan pupuk dan pestisida. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membuat peraturan menteri pertanian tentang sistem pertanian organik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Pertanian Organik sudah sesuai dengan Peraturan Menteri tetapi dalam pengembangannya pemerintah belum mengawali dari kawasan yang mempunyai SDA yang tidak terkontaminasi oleh kimia. Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk mengembangkan teori yang sudah ada mengenai implementasi peraturan, secara praktis memberikan informasi dalam bidang pertanian dan memberikan referensi dalam menyusun kebijakan dalam bidang pertanian.   Kata kunci: implementasi, sistem pertanian organik
Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro Dan Strategi Pengembangannya Trias Ayu Novitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN BOJONEGORO DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA Trias Ayu Novitasari, Heru Ribawanto, Abdullah Said Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: ctreazt@yahoo.com Abstract: Identification of Leading Sector of Kabupaten Bojonegoro and the Development Strategy. The identification of potential sector of Kabupaten Bojonegoro is needed to know because by that the government of Kabupaten Bojonegoro can manage and exploit the potential sector well to be developed to the maximum. Identification result of leading sector shows in Kabupaten Bojonegoro there are 4 leading sectors (agricultural sector, mining and quarrying, buildings, and services sector) and 5 non-leading sectors (industry and processing; electricity, gas, and clean water; trading, hotels, and restaurants; transport and communication; also financing sector, renting, and service company). Development strategy to the most potential sector is the mining and excavation particularly the oil and gas sub sector, the regional government does not have the authority to manage it so the regional government gives only strategy policy such as people empowerment. While the development strategy on agricultural sector particularly on rice commodity are by developing hybrid rice; assisting farmers through field schools; optimizing the using of Bengawan Solo water; optimizing the land use through movement of organic fertilizer use; garden movement using jajar legowo method; application of agricultural mechanization through the use of cropping tool or transplanter and harvesting tool such as powerthreser and combain harvester.   Keywords: regional potency, leading sector, development strategy   Abstrak: Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro dan Strategi Pengemba-ngannya. Pengidentifikasian sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro perlu untuk diketahui karena dengan diketahuinya sektor unggulan tersebut pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya sektor unggulan untuk dikembangkan secara maksimal. Hasil identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan ada 4 sektor unggulan (sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, serta sektor jasa-jasa) dan 5 sektor bukan unggulan (sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan). Strategi pengembangan untuk sektor paling unggul yaitu sektor pertambangan dan penggalian khusususnya subsektor migas, daerah tidak mendapatkan kewenangan untuk mengelola migas sehingga daerah hanya memberikan kebijakan strategi berupa pemberdayaan masyarakat. Sementara strategi pengembangan pada sektor pertanian khususnya komoditas padi adalah dengan pengembangan padi hibrida; pendampingan petani melalui sekolah lapang; optimalisasi kemanfaatan air bengawan solo; optimalisasi penggunaan lahan melalui gerakan penggunaan pupuk organik; gerakan taman dengan menggunakan metode jajar legowo; penerapan mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat tanam atau transplanter dan alat panen yaitu powerthreser dan combain harvester.   Kata kunci: potensi daerah, sektor unggulan, strategi pengembangan
Strategi Pengembangan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Manajerial dalam Upaya Peningkatan Produktivitas (Studi pada UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya) Rahmia Hilmi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy of Workforce Development through Managerial Training to Increase Productivity (Study on Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya). The labor condition in East Java wich illustrate that the unemployement rate is high, to face that tight competition it needed a workforce development. Therefore the local goverment through the Technical Implementation Unit Labor Productivity of Surabaya that called UPT PPTK provides fasilities and services on the development of productivity. The methode used in this study was descriptive by using qualitative approaches. The result showed that  workforce developmet provided by UPT PPTK this such as through manajerial training. The target of this training is the whole society especially those engaged in the business sector both entrepreneurs and workers who are in a company. Implementation of managerial training is achieved through several strategies. Training is devided into two managerial training of entrepreneurs and employement. The expectation of managerial training for entrepreneurs is able to print new entrepreneurs, so it can reduce the number of unemployement. As for employement is becoming a more competent workforce in improving their performance.   Keywords: workforce development, productivity, managerial training Abstrak: Strategi Pengembangan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Manajerial dalam Upaya Peningkatan Produktivitas (Studi pada UPT Pengembangan Produktivitas Surabaya). Kondisi tenaga kerja di Jawa Timur menggambarkan bahwa tingkat pengangguran tinggi, untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat tersebut maka diperlukan sebuah pengembangan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produktivitas Surabaya yang dikenal UPT PPTK memberikan fasilitas dan pelayanan dalam pengembangan produktivitas. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan tenaga kerja yang diberikan UPT PPTK salah satunya melalui pelatihan manajerial. Sasaran pelatihan ini adalah seluruh masyarakat khususnya yang bergerak di sektor usaha baik wirausaha maupun tenaga kerja pada perusahaan. Pelaksanaan pelatihan ini ditempuh melalui beberapa strategi. Pelatihan manajerial dibagi menjadi dua, bagi wirausaha dan tenaga kerja. Harapan dari pelatihan manajerial bagi kewirausahaan ini dapat mencetak wrausaha baru, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan bagi tenaga kerja, menjadi lebih kompeten dalam meningkatkan kinerja mereka.   Kata Kunci: pengembangan tenaga kerja, produktivitas, dan pelatihan manajerial

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue