cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 3 (2015)" : 30 Documents clear
Penerapan Pembentukan Website Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Wujud Innovative Governance (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang) Fitria Ahmad Rizkil Aziz
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Establishment Website To Improve the Quality of Public Services As Being Innovative Governance. One of the needs of the community that is public information. So that these needs are met, the government makes the innovation that is making the government's official website, which is included in the E-Government policy. This study uses descriptive qualitative approach. The technique of collecting data through observation, documentation, and interviews with all employees staff the Office of Communications and Information Technology as well as with some of Malang Malang community who use the internet as well as ever accessing the site www.malangkota.go.id website. Based on the results of research conducted shows that the official website of Malang was formed based on the needs of the community will be public information. In addition, the application of this website have an impact on improving the quality of public services. Actor initiators of the website Malang is the Tourism Office of Information and Communications in particular sub-field data collection. Application of this website can not be separated from the role of stakeholders in the government, private, and community participation so that the application of this website can be accomplished in accordance objectives and functions. But in applicability, the data provided in the website is less updates.  Keywords: website, public service, innovative governance Abstrak: Penerapan Pembentukan Website Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Wujud Innovative Governance. Salah satu kebutuhan masyarakat yaitu informasi publik. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, pemerintah membuat inovasi yaitu pembuatan website resmi pemerintah, yang masuk dalam kebijakan E-Government. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan segenap staf pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang serta dengan beberapa masyarakat Kota Malang yang menggunakan internet serta pernah mengakses situs website www.malangkota.go.id. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa website resmi Kota Malang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat akan informasi publik. Selain itu penerapan website ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Aktor penggagas website Kota Malang adalah Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi khususnya sub bidang pendataan. Penerapan website ini tidak terlepas dari peran stakeholder yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga penerapan website ini dapat terlaksana sesuai tujuan dan fungsinya. Namun dalam penerapanya, data yang tersedia dalam website kurang update.   Kata kunci: website, pelayanan publik, innovative governance
Pengembangan Kawasan Agrowisata Buah Belimbing Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi pada Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro) Singgih Defviyanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Star-Fruit Agro-Tourism Area as A Local Economic Development Strategy (Study at Ngringinrejo Village, Kalitidu District, Bojonegoro Regency). The government of Bojonegoro Regency has established work group teams of agropolitan. The classification of these teams is based on interest, power, urgency, legitimacy, and internal and external coordination. The developmental programs of star-fruit agro-tourism area involve the development and modeling of superior commodities, the empowerment of farmer organization, and the improvement of tourism and its supporting structures and infrastructures. The developmental programs of star-fruit agro-tourism area can be improved by empowering the role of Bappeda not only as the leader of agropolitan work group team and but also the unifier of stakeholders’ movements and steps. Giving reward to SKPD. The optimization of star-fruit products has required the government to establish agribusiness market at Ngringinrejo Village. Keywords: agro-tourism development, local economic development Abstrak: Pengembangan Kawasan Agrowisata Buah Belimbing Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi pada Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui tim kelompok kerja (tim pokja) agropolitan dapat di jelaskan berdasarkan bentuk kepentingan, kekuatan (power), kepentinga (urgency), legitimasi (legitimacy), dan berdasarkan bentuk koordinasi intern dan koordinasi ekstern. Adapun program dalam mengembangan kawasan agrowisata buah belimbing diantaranya percontohan dan pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan kelembagaan petani, peningkatan pesona wisata dan peningkatan sarana prasarana pendukungnya. Dalam rangka meningkatlam program pengembangan kawasan agrowisata buah belimbing. Peningkatan peran Bappeda, tidak hanya sekedar ketua tim pokja agopolitan, namun sebagai pemersatu gerak dan langkah stakeholder. Memberikan reward kepada SKPD. Mengoptimalkan produk dari buah belimbing, pemerintah perlu membuat pasar agrobis di Desa Ngringinrejo. Kendala utama adalah masalah permodalan. Oleh karena itu, diperlukan program pengembangan dan penguatan lembaga keuangan untuk membuka akses bagi petani untuk memperoleh tambahan modal bagi pengembangan usaha mereka. Kata Kunci : pengengembangan agrowisata, pembangunan ekonomi lokal
Penguatan Organisasional Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan) Marshalia Anandya Pratami
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Strengthening Organizational As The Effort To Create Good Governance (Study at Magetan District, Magetan Regency). Result of research indicates that managerial system at Magetan District takes into account several aspects such as compliance, reward and punishment to improve sense of responsibility, effectiveness and efficiency of employees. Personnel management is challenged by a problem of poor staff restructuring which thus makes accountability, effectiveness, and efficiency are still waited to see. Transparency in network development at Magetan District is already observed and manifested through staff meeting, coordination assembly, and coffee morning. Magetan District is also using internet technology to empower personnel accountability. However, effectiveness and efficiency of this technology usage are constrained by the requirement of Magetan District to wait for the policy of Regent before innovation can be made. Keywords: capacity building, strengthening organizational., good governance Abstrak: Penguatan Organisasional Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sistem manajamen di Kecamatan Magetan menekankan pada aturan serta pemberian reward dan punishment kepada pegawai sehingga membuat tanggung jawab pegawai tinggi serta transparansi, efektifitas dan efisiensi dapat berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan pegawai terdapat permasalahan yaitu penataan staff yang dilakukan di Kecamatan Magetan membuat kurangnya akuntabilitas sehingga efektifitas dan efisiensinya masih belum bisa terlihat. Transparansi pada pengembangan jaringan (network) yang dilakukan Kecamatan Magetan yaitu melalui staff meeting, rapat koordinasi, dan coffee morning sudah berjalan dengan baik. Selain itu Kecamatan Magetan juga menggunakan tehnologi internet sehingga membuat akuntabilitas pegawai tinggi. Namun masih terdapat masalah dalam efektifitas dan efisiensi karena Kecamatan Magetan tidak dapat langsung melaksanakan inovasinya tetapi harus menunggu kebijaksanaan dari Bupati.   Kata kunci: pengembangan kapasitas, penguatan organisasional, good governance
Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah (Studi Tentang Layanan Sertifikasi PRONA di Kelurahan Bandungrejosari Kota Malang) Helmi Wisnu Satria
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Service quality of land certification (Study About Service Of Certification Through Prona In Bandungrejosari Village, Malang City). Ministry of Agrarian and Spatial/BPN RI has the land certification program aimed for middle-class economy cheaply, easy and mass through the National Agricultural Operations Project (PRONA). PRONA certification is the mandate from decree the minister of home affairs No. 189 on 1981 about PRONA which then implemented by BPN Office City / Regency in Indonesia. During one of work program, PRONA implemented by BPN Office Malang with based a commitment on the quality of public service delivery. The purpose of this study are to analyze the quality of the land through PRONA certification services in the Bandungrejosari  Village, Malang City, also supporting and inhibiting factors in the process of certification services PRONA. This study used a qualitative descriptive study. The quality of certification services PRONA in the Bandungrejosari  Village, Malang, can be said have a good quality. The discovery of the principle quality public services such as the simplicity of the stage, clarity and certainty, security certification process of PRONA, disclosure of all information about certification PRONA, efficiency, economic, equal justice to all the people who are entitled to receive certification PRONA and punctuality. And then, there are supporting factors PRONA certification which includes the completion time of the one year budget, infrastructure, public enthusiasm. Then the inhibiting factors which include lack of personnel in the field of measurement and data collection juridical length. Keywords : Quality of Service, Certification PRONA Abstrak: Kualitas pelayanan sertifikasi tanah (Studi tentang layanan sertifikasi PRONA di Kelurahan Bandungrejosari Kota Malang). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI memiliki program pensertifikatan tanah yang ditujukan kepada kalangan ekonomi menengah kebawah secara murah, mudah dan massal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Landasan PRONA yaitu mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA. PRONA diimplementasikan oleh BPN Kantor Kota Malang dengan didasari komitmen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui PRONA di Kelurahan Bandungrejosari Kota Malang, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelayanan sertifikasi PRONA tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kualitas pelayanan sertifikasi PRONA di Kelurahan Bandungrejosari Kota Malang dapat dikatakan berkualitas. Diketemukannya asas pelayanan publik yang berkualitas seperti kesederhanaan tahapan, kejelasan dan kepastian, keamanan proses sertifikasi PRONA, keterbukaan segala informasi tentang sertifikasi PRONA, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata kepada setiap masyarakat yang berhak menerima sertifikasi PRONA dan ketepatan waktu. Selanjutnya terdapat faktor pendukung sertifikasi PRONA yang meliputi  waktu penyelesaian dalam satu tahun anggaran, sarana dan prasarana, antusiasme masyarakat. Kemudian faktor penghambat yang meliputi kurangnya aparatur dibidang pengukuran dan lamanya pengumpulan data yuridis.   Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Sertifikasi PRONA
Upaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Program Bank Sampah Melalui Proses Kemitraan (Studi pada Bank Sampah Saling Asih Di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo) Shofi Putri Rizkiyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Community Effort in Developing Waste Bank Program through Partnership Process (Study on Saling Asih Waste Bank, Larangan Village, Candi Subdistrict, Sidoarjo District). One of waste reduction efforts in the spotlight Sidoarjo Sidoarjo regency government is Saling Asih waste bank because there is an effort in the development of society in partnership with the village government and Wahana Edukasi Alam Semesta NGO (We Hasta). The purpose of the research to describe the model of partnerships in the development of the BSSA. The benefits can provide relevant studies in the pioneering efforts of society at the local level partnerships with NGO and village governments. This study uses descriptive qualitative research methods and interactive data analysis models Milles Huberman. The results showed that occurred in the BSSA partnership into the network level. The partnership is pseuodo partnership models. In strengthening the partnership are inhibiting factors, namely the weakness of inisisatif of village government and We Hasta NGOs for monitoring, lack of intensity directly meet three stakeholders, lack of human resources of each institution. While the supporting factors, lack of trust, common goals, the ability of either party to establish a partnership. Keywords: Waste bank, partnership, stakeholders   Abstrak: Upaya Masyarakat dalam Mengembangkan Program Bank Sampah melalui Proses Kemitraan (Studi pada Bank Sampah Saling Asih di Desa Larangan,  Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo). Salah satu upaya penanggulangan sampah di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Bank Sampah Saling Asih karena di dalam pengembangannya terdapat upaya masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah desa dan LSM Wahana Edukasi Alam (We Hasta). Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan model kemitraan yang terjadi dalam pengembangan BSSA. Adapun manfaatnya dapat memberikan kajian terkait upaya mayarakat dalam merintis kemitraan di tingkat lokal bersama LSM dan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan analisis data interaktif model Milles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan kemitraan yang terjadi di BSSA masuk dalam tingkatan network. Adapun model kemitraannya adalah pseuodo partnership. Dalam memperkuat kemitraan terdapat faktor penghambat, yaitu kurangnya inisisatif dari pemerintah desa maupun pihak LSM We Hasta untuk melakukan monitoring, minimnya intensitas bertemu secara langsung ketiga stakeholders, minimnya sumber daya manusia dari masing-masing lembaga. Sementara itu faktor pendukungnya, adanya kepercayaan, kesamaan tujuan, kemampuan salah satu pihak menjalin kemitraan.   Kata kunci: Bank Sampah, kemitraan, dan stakeholders
Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepolisian Melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) (Studi Pada Polisi Resort Pasuruan Kota) Krisna Anggun Pratiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Efforts To Improve The Quality Of Police Service Unit Police Service Center (SPKT) Integrated Police Resort Pasuruan City.            Research methodology that is used is descriptive research with a qualitative approach to the location of research on Police Resorts Pasuruan City. To the source of primary data obtained through interviews with the source of information and secondary data in the form of the regulation. The results of research shows that efforts to improve the quality of police service unit police service center (SPKT) integrated Police Resort Pasuruan City can be conducted based on regulations as the basis of service, police resources, and infrastructure. The quality of services that traditional integrated police service center unit (SPKT) Police Resort Pasuruan City can be said to have met the standards and the service excellence service determined by the existence of effective, efficient, fast, right, open, and cheap viewed from the type of service, standard time of service, the cost of services, the age of the reporter, and procedures. Supporters and inhibitors of factors seen from two terms and the internal factor is the internal factor. Improvements need to be increased and, in terms of operational budget police personnel, and infrastructure, but the police service center (SPKT) integrated Police Resort Pasuruan City keeps trying to provide qualified public service pasuruan to create city convenience and orderliness in society. Keywords: efforts to improve services, Integrated Police Service Center Abstrak: Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepolisian Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pasuruan Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu berupa peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kualitas dapat dilakukan dengan berpedoman pada regulasi sebagai dasar, sumber daya, dan sarana prasarana. Kualitas pelayanan yang disuguhkan dapat dikatakan telah memenuhi standar dan prinsip pelayanan yang ditentukan dengan adanya pelayanan yang efektif, efisien, cepat, tepat, terbuka, dan murah dilihat dari segi jenis pelayanan, standar waktu pelayanan, biaya pelayanan, usia pelapor, dan prosedur pelayanan. Faktor pendukung dan penghambat dilihat dari dua segi yaitu faktor internal dan faktor internal. Diperlukan adanya peningkatan dan perbaikan dalam segi anggaran operasional, personel, dan sarana prasarana, namun terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.   Kata kunci: pelayanan kepolisian, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
Strategi Implementasi Program Directly Observed Treatment Short Course Untuk Menanggulangi Tuberkulosis (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo) Avando Noukynova Yunyartha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy of Implementation of The Program Directly Observed Treatment Short Course for The Fight Against Tuberculosis (A Study at Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo). Implementing strategy of DOTS program is one of the problems solution encountered by the Department of Health Ponorogo. Background this study raised as to prevent and mitigate the impact of TB in the environment of the Ponorogo community. The study aims to determine the strategy used to improve the effectiveness and efficiency in the implementation of the DOTS program. This study uses a descriptive qualitative approach. Source of data used are primary and secondary data. Data analysis methods used in this research is SWOT analysis, includes the strengths, weaknesses, opportunities and threats that exist in the implementation of the program to determine the next program implementation strategy. Implementation of the DOTS program in Ponorogo experienced a positive development, but has not been able to achieve maximum results. There are several factors that occur in the application.   Keywords: public policy, strategy, implementation of program DOTS Abstrak: Strategi Implementasi Program Directly Observed Treatment Short Course untuk Menanggulangi Tuberkolusis (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo). Strategi implementasi program DOTS merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Latar belakang penelitian ini diangkat yaitu untuk melihat bagaimana implementasi program DOTS di terapkan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi bahaya penyakit tuberkulosis di lingkungan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi program DOTS selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam implementasi program untuk menentukan strategi implementasi program selanjutnya. Implementasi program DOTS di Kabupaten Ponorogo sudah mengalami perkembangan yang positif, namun belum mampu mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi pada penerapannya.   Kata kunci: kebijakan publik, strategi, penerapan program DOTS
Evaluasi Penerapan Electronic Government Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo) Nurhidayati Suryaningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Evaluation over The Application of Electronic Government To Improve The Quality of Public Service (A Study at Service Office of Pajak Pratama Ponorogo). A policy regarding the registration and administration of a Taxpayer Identification Number via e-Registration is one of the problems faced at KPP Pratama Ponorogo. The background of this study appointed to see how the evaluation of policies and the provision of tax number registration via e-Registration applications are implemented by KPP Pratama Ponorogo to see the use of e-Registration applications that have not been able to run with the maximum because there are still some obstacles that occur in the process application services to the taxpayer. Although the actual implementation of e-Registration in KPP Pratama Ponorogo integrated enough and in accordance with regulations established by the Director General of Taxation. The purpose of this study was to describe and analyze policy and administration tax number registration via e-Registration applications to achieve the quality of public services, as well as enabling and inhibiting factors in the implementation. This study uses descriptive qualitative approach. Source of data used are primary data and secondary data. The methods of data analysis involve data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the research in the field shows that the application of the registration and administration of the taxpayer tax number by the application of e-registration as KPP Pratama Ponorogo effort to improve the quality of public services been incorporated, but has not reached the maximum level of success. It is caused by cultural factors, leadership and the state of the infrastructure of the taxpayer and the agency's services.   Keywords: evaluation, implementation of e-Registration, public service   Abstrak: Evaluasi Penerapan Electronic Government Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo). Kebijakan mengenai pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak melalui aplikasi e-Registration merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh KPP Pratama Ponorogo. Latar belakang penelitian ini diangkat yaitu untuk melihat bagaimana evaluasi dari kebijakan pendaftaran dan pemberian NPWP melalui aplikasi e-Registration yang diterapkan oleh KPP Pratama Ponorogo dengan melihat proses penggunaan aplikasi e-Registration yang belum mampu berjalan dengan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada proses penerapan pelayanan kepada Wajib Pajak. Walaupun sebenarnya penerapan aplikasi e-Registration di KPP Pratama Ponorogo sudah cukup terintegrasi dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pendaftaran dan pemberian NPWP melalui aplikasi e-Registration untuk mencapai kualitas pelayanan publik, serta faktor pendukung dan penghambat pada penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Motode analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil riset di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pendaftaran dan pemberian NPWP melalui aplikasi e-Registration sebagai upaya KPP Pratama Ponorogo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sudah terintegrasi, namun masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh faktor budaya, kepemimpinan, dan keadaan infrastruktur dari Wajib Pajak maupun dari instansi penyedia pelayanan.   Kata kunci: evaluasi, penerapan e-Registration, pelayanan publik
Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun) Clara Cahya Kumala Ratih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance of Integrated Licensing Services Offices in Trade Business License Service (Study on Integrated Licensing Services Office in Madiun City). Local government in Indonesia are trying to fulfill the needs and demands of society through good public services. No exception with the Madiun Local Government, which try to provide a cheap, easy, and fast  public services. One  of public services needed by the people is licensing service. To support economic development in Madiun’s Trade and services sectors, it is necessary to Trading and Business License (License) as legality to undertake business activities and services. This study aims to determine how the performance of the Integrated Licensing Services Office (KPPT) Madiun in providing  Trading and Business License. Performance of KPPT in Trading and Business License services Madiun has been good. Factors that support the performance of KPPT is an easy procedure and mechanism in providing services to the citizen. While inhibiting factor is the lack of readiness the employees to develop of information technology and maximal use of facilities and infrastructure. Keywords: performance, licences services, Trading and Business License   Abstrak: Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun). Pemerintah Daerah mencoba mencukupi kebutuhan serta tuntutan dari masyarakat dengan pelayanan publik yang baik. Pemerintah Daerah Kota Madiun yang turut mencoba memberikan pelayanan publik yang diinginkan masyarakat. Salah satunya ialah pelayanandibidang perizinan yang merupakan legalitas untuk melakukan aktivitas kegiatan tertentu. Salah satu bentuk perizinan yang mendukung perkembangan ekonomi pada sektor perdagangan di Kota Madiun ialah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang merupakan legalitas untuk kegiatan usaha perdagangan. Maksud penelitian ini ialah untuk mengetahui, menggambarkan serta menganalisis kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun dalam memberikan pelayanan SIUP dan faktor pendukung sekaligus penghambatnya dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan metode analisis. Berdasar pada penelitian yang sudah dilakukan, Kinerja KPPT Kota Madiun sudah baik, dilihat dari banyaknya  serta kualitas pelayanan yang diterbitkan. Faktor yang mendukung kinerja KPPT adalah prosedur dan mekanisme yang mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara faktor penghambatnya ialah kurangnya kesiapan pegawai terhadap perkembangan teknologi informasi, serta kurang maksimalnya penggunaan sarana.
Policy Evaluation Of Single Tuition Fee (Uang Kuliah Tunggal) Towards Educational Justice (Case Study on Rector Decision Letter of Brawijaya University Number 276/SK/2013 and 324/2014) Setya Nugraha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Evaluation Of Single Tuition Fee (Uang Kuliah Tunggal) Towards Educational Justice (Case Study On Rector Decision Letter Of Brawijaya University Number 276/SK/2013 And 324/2014) Single Tuition Fee (UKT) Policy in UB experienced by pros and cons. Students make demonstration which want to educational justice. Bureucrats make hearing forum to know what the problem to implementation UKT policy in UB. Two years since UKT implemented in UB there are many shortcomings that need to be evaluated. The aims of the single tuition fee policy should be democratic and justice. Single tuition fee policy evaluation is divided into three parts, namely input, process and output policies. Evaluation inputs used to discuss the source of law and understanding of the nominal calculation UKT reference to be used in the make of decision letter. Evaluation Process produces a nominal formulation UKT at the faculty level and resulted in the discovery UKT nominal calculation that does not refer to the existing regulations. Evaluation output is explained about the legal issues resulting product. Model of deliberative policy suitable in the roles of actors in the policy UKT. Nominal calculations, the source of law, and the product of law must be in accordance with the rules of law on it.   Keywords: policy evaluation, single tuition fee, educational justice   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Menuju Pendidikan Berkeadilan (Studi kasus Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomer 276/SK/2013 dan 324/2014). Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UB terjadi pro dan kontra. Mahasiswa melakukan demonstrasi dengan menginginkan untuk pendidikan berkeadilan. Birokrat membuat forum dengar pendapat untuk mengetahui apa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan UKT di UB. Dua tahun sejak UKT diterapkan di UB ada banyak kekurangan yang perlu dievaluasi. Tujuan dari kebijakan uang kuliah tunggal harus demokratis dan berkeadilan. Evaluasi kebijakan uang kuliah tunggal dibagi menjadi tiga bagian, yaitu input, proses dan output. Evaluasi input membahas mengenai sumber hukum dan pemahaman tentang referensi perhitungan nominal UKT yang akan digunakan dalam membuat surat keputusan rektor. Evaluasi proses menghasilkan formulasi nominal UKT di tingkat fakultas dan menghasilkan perhitungan nominal UKT yang tidak mengacu pada peraturan yang ada. Evaluasi output dijelaskan tentang masalah yang dihasilkan oleh produk hukum. Model kebijakan deliberatif cocok digunakan dalam kebijakan UKT. Perhitungan nominal, sumber hukum, dan produk hukum harus sesuai dengan aturan hukum di atasnya.   Kata kunci : evaluasi kebijakan, uang kuliah tunggal, pendidikan berkeadilan

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue