cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 6 (2015)" : 30 Documents clear
Implementasi Kebijakan Pemberian Reward Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembayaran PBB-P2 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung) Ahmad Frendi Habibi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of a Policy from Giving Reward to Increase the Effectiveness of Land-Rural and Urban Building Tax (PBB-P2). (Studies in Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung). The implementation of giving reward policy in form of incentive can be effective. By giving reward to the staff, it can influence the performance in giving service to the society or the taxpayer. Before the implementation of giving reward policy, in 2009, the total realized income could reach 95.20 %. It can not reach the decided target. After the implementation of giving reward policy in 2010, it could reach 100 %. Year by year after the implementation of the policy, it shows the improvement of the total income. it can be seen from the following data, in 2010 it reached 19.403.013.093. In 2011 it reached 22.642.070.068. The improvement also could be seen in 2012 which reached 22.813.563.327. In 2013 it  could reach 22.850.900. Meanwhile, in 2014, there was an improvement which reached 23.436.249.062. In the process of implementing the policy, of course, there are some supporting factors such as human resources, the disposition of the staff and legitimation. In the other hand, there are some obstacles in the implementation of it such as communication factor in which it can not cover all parts, and the probability of  taxpayer who get the reward is still low. Keywords: implementation of policy, reward, PBB-P2, target and realization   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemberian Reward Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung) Implementasi kebijakan reward berupa dana insentif dapat dikatakan efektif. dengan adanya reward kepada petugas pungut akan terjadi peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat atau wajib pajak. Sebelum diimplementasikan kebijakan reward pada tahun 2009 target realisasi penerimaan hanya mampu mencapai 95,20 persen tidak mencapai target yang ditentukan. Setelah reward diberlakukan kepada petugas pemungut pada tahun 2010 target penerimaan dapat mencapai 100 persen, dari tahun ketahun setelah diimplementasikan kebijakan reward target realisasi penerimaan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 mencapai 19,403,013,093 sedangkan pada 2011 mencapai target realisasi 22,642,070,068  pada tahun 2012 mengalami peningkatan 22,813,563,327.00, untuk tahun 2013 mencapai target 22,850.900,00 sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan lagi sebesar 23,436,249,062.00. Dalam pelaksananya tentunya ada faktor pendukung diantaranya sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan, disposisi petugas pemungut dan juga legetimasi sedangkan faktor penghambat diantaranya komunikasi yang kurang merata dan probabilitas wajib pajak mendapatkan reward masih rendah.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan,reward, PBB-P2, target penerimaan, realisasi penerimaan
Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Gas Metana (CH4) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Masyarakat di Sekitar TPA Supit Urang Kota Malang) Sofi Nur Rochmah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Policy Implementation of Methane Gas (CH4) Utilization to Realize The Welfare of Local Community (Study of The Community Around Final Processing Site (TPA) of Supit Urang in Malang City). Demographic problems in growing increasingly greater if not offset by an increase in the quality of proper waste management it will create new problems that can not be alleviated. This is motivated by the increasing number of people who will be affected by the increasing production of waste. Local Government of Malang City together with DKP Malang has sought to implement the Regional Innovation System (SIDA) namely through innovative waste management by utilizing methane (CH4). Which has a separate organic waste will produce methane gas (CH4) to be used as a substitute for LPG fuel. Waste management system applied in Malang is controlled landfill with the principles of 3R (reuse, reduce, rycycle). Response efforts that have been done in addition to solve the problem of urban garbage and population problems have also boosted the welfare of the public, especially users of methane (CH4) is the community around the landfill supit Urang Malang. Keyword: Policy Implementation, Trash Management, Methane Gas (CH4), Welfare Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Gas Metana (CH4) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Masyarakat di Sekitar TPA Supit Urang Kota Malang). Masalah demografi yang semakin tahun semakin bertambah besar apabila tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas pengelolaan sampah yang benar maka akan menimbulkan masalah baru yang tidak dapat diringankan. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin tingginya jumlah penduduk yang akan berimbas dengan semakin tingginya produksi sampah. Pemerintah Kota Malang bersama DKP Kota Malang telah berupaya dalam melaksanakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yaitu melalui inovasi pengelolaan sampah dengan cara memanfaatkan gas metana (CH4). Sampah organik yang telah terpisah akan menghasilkan gas metana (CH4) untuk dijadikan sebagai pengganti bahan bakar elpiji. Sistem persampahan yang diterapkan di Kota Malang adalah controlled landfill dengan prinsip 3R (reuse, reduce, rycycle). Upaya tanggap yang telah dilakukan tersebut selain menyelesaikan masalah persampahan kota dan masalah kependudukan juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pengguna gas metana (CH4) yaitu masyarakat sekitar TPA Supit Urang Kota Malang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Gas Metana (CH4), Kesejahteraan
Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Dalam Meningkatkan Usaha Pertanian (Studi Pada Gapoktan Tulodo Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang) Nur Hadi Cahyono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Implementation of Rural Agribusiness Development Program  in Increasing Agricultural Business (Studies on Gapoktan Tulodo Tahunan Village Sale Subdistrict Rembang Regencies). Indonesian is a country that is rich of natural resources. However, it still has proverty problem and most of them in rural sector. Therefore, government implemented PUAP program to help farmers in developing capital agriculture trought development of agribusiness. However in practice, the attention of agribusiness goals and agribusiness development has largely forgotten by government and also beneficiaries and focus on financial administrative turnover also financial stability. The purpose of this research is identify, analyze, and describe the implementation of PUAP program in Gapoktan Tulodo and also the improvement of agriculture business in Gapoktan Tulodo Tahunan Village Sale Subdistrict Rembang Regency. The result of this research is PUAP increasing agricultural business, from the implementation was already appropriate. Keyword : implementation, PUAP, Gapoktan, Agricultural business Abstrak : Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dalam Meningkatkan Usaha Pertanian ( Studi Pada Gapoktan Tulodo Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ). Indonesia adalah Negara yang kaya Sumber Daya Alam. Namun masih memiliki permasalahan kemiskinan dan kebanyakan di sektor perdesaan. Oleh karena itu pada  pemerintah melaksanakan program PUAP untuk membantu modal para petani dalam mengembangkan pertanian melalui pengembangan usaha agribisnis. Namun dalam pelaksanakannya Tujuan pengembangan agribisnis serta peningkatan usaha pertaniannya banyak dilupakan pemerintah dan juga penerima bantuan dan fokus pada perputaran administratif keuangan serta stabilnnya keuangan dan keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanakan Program PUAP di Gapoktan Tulodo dan juga peningkatan Usaha Pertanian yang di lakukan Gapoktan Tulodo desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dan juga Agribisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian yaitu PUAP dalam Meningkatkan Usaha Pertanian, dari segi pelaksanaakannya sudah sesuai. Kata Kunci : PUAP, Implementasi, Gapoktan, Usaha Pertanian
Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Fiskal Dengan Desentralisasi Fiskal Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Dewi Purnima
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Influence of Revenue Shared Fund, General Allocated Fund, and Specific Allocated Fund on Fiscal Independence with Fiscal Decentralization as Moderating Variable in Regencies and Cities of East Java Province During 2008 until 2013, the rate of Revenue Shared Fund (DBH), General Allocated Fund (DAU), and Specific Allocated Fund (DAK) in East Java Province are slower than rate of Locally Raised Revenue (PAD). The government of East Java Province tends to reduce the dependency from central government that can increasing fiscal independence. This research used explanatory quantitative method. The sample of the research were 114 analysis units that obtained from documentation of income realization in regencies and cities of East Java Province in 2012 until 2014. The result of this research showed that DBH, DAU, and DAK had a positive impact to fiscal independence simultaneously. Partially, DBH did not had a impact to fiscal independence, while DAU and DAK had a negative impact to fiscal independence. Fiscal decentralization could moderate the correlation of DBH, DAU, and DAK to fiscal independence. Keywords: DBH, DAU, DAK, fiscal Abstrak: Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Fiskal dengan Desentralisasi Fiskal sebagai Variabel Moderating di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Selama tahun 2008 sampai tahun 2013, laju Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih lambat dari laju Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Jawa Timur cenderung mengurangi dependensi terhadap pemerintah pusat yang mendorong peningkatan kemandirian fiskal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori. Sampel dalam penelitian berjumlah 114 unit analisis yang didapatkan dari dokumentasi realisasi pendapatan kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sampai 2014. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap kemandirian fiscal. Secara parsial DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal, sementara DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiscal. Desentralisasi fiskal merupakan variabel moderating yang bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap kemandirian fiskal. Kata kunci: DBH, DAU, DAK, fiskal
The Implementation of Whistle Blowing System (WBS) on State Owned Enterprise (Study in PT. Pembangkitan Jawa Bali) Fitriatus Sholiha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Implementasi Whistle Blowing System (WBS) pada Badan Usaha Milik Negara (Studi di PT. Pembangkitan Jawa Bali). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan implementasi WBS pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu di PT . Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Implementasi WBS pada BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN pasal 27 yang menjelaskan kewajiban Direksi untuk menyusun dan mengelola mekanisme pelaporan pelanggaran atas dugaan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WBS di PT PJB telah diimplementasikan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 095.K/010/DIR/2012 dan Nomor: 007.K/DK/PJB/2012 tentang WBS PT PJB. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan permasalahan yang muncul dari lingkungan internal seperti kurangnya sosialisasi formal yang diberikan kepada kelompok sasaran, belum adanya skema monitoring formal dan evaluasi yang independent, serta nilai-nilai sungkanisme dari karyawan yang merupakan faktor penghambat dalam implementasi WBS. Kata kunci: Implementasi, Whistle Blowing System, Good Corporate Governance, Badan Usaha Milik Negara   Abstract: The Implementation of Whistle Blowing System (WBS) on State Owned Enterprise (Study in PT. Pembangkitan Jawa-Bali). This research was aimed to analyze and to interpret the implementation of WBS on State Owned Enterprises (SOE) which is take study in PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) as subsidiary of State Electricity Company (PLN). The implementation of WBS in SOE was regulated on SOE Ministry Regulation Number: PER-01/MBU/2011 about GCG Implementation within SOE Article 27 which is explain the obligation of Director to formulated and manage the provisions mechanism of violation report. The result of the research presents that WBS in PT PJB have been implemented through Joint Decree between Board of Directors and Commissioners Number: 095.K/010/DIR/2012 and Number: 007.K/DK/PJB/2012 about WBS in PT PJB. Based on the research conducted identify that the problem which are obstruct the implementation of WBS was arises from the internal factors such as less of formal socialization given to the target groups, the scheme of formal monitoring and independent evaluation, and hesitate virtue.  Keywords: Implementation, Whistle Blowing System, Good Corporate Governance, State Owned Enterprise 
Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Menggunakan Self-Assessment System (Studi Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan) Elyssawardani Septantina Kartikanoviani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Restaurant Taxation Procedure Using Self-Assessment System (Study at Official of Local Financial Management of Pasuruan Regency). This research talk about restaurant taxation service at Official of Local Financial Management belongs to administrative service category and therefore, the type of local tax that is recently managed is restaurant tax. With the existence of tax collection using a self assessment system is expected to ease any taxpayer to report a turnover or profit that every month obtained easily starts from the count calculates and pays to bank jatim or kasda who had been appointed by the regional head. The focus of the problems raised namely restaurant taxation procedure using self-assessment system. The results of research shows that in the way restaurants taxation procedure using self-assessment system has been running in accordance with the desired good. But there are several problems that come as a barrier such as intellectual and moral development are low and the dishonesty of community taxpayers in a reporting  their business that does not confrom to the real condition. Keywords: public service, local tax, self-assessment system.   Abstrak: Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Menggunakan Self-Assessment System (Studi di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan).Penelitian ini membahas tentang pelayanan pemungutan pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang masuk ke dalam pelayanan administratif dan jenis pajak daerah yang dikelola adalah pajak restoran. Dengan adanya pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment diharapkan dapat memudahkan setiap wajib pajak untuk melaporkan omset atau keuntungan yang setiap bulan yang didapatkan dengan mudah dimulai dari menghitung, memperhitungkan dan membayar kepada bank jatim atau kasda yang telah ditunjuk oleh kepala daerah. Fokus permasalahan yang diangkat yaitu tata cara pemungutan pajak restoran menggunakan sistem self-assessment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tata cara pemungutan pajak restoran menggunakan sistem self assessment telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Namun ada beberapa permasalahan yang datang sebagai penghambat diantaranya perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang tergolong rendah serta ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan usahanya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.   Kata kunci: pelayanan publik, pajak daerah, sistem self- assessment  
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) Asyifah Rahmania
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants (Study at Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). In order to realize a discipline within the government there is a rule that has been set by the government that government regulations regarding the discipline of Civil Servants. Disciplinary rules of Civil Servants is a rule that the reference to Civil Servant  that can carry out their duties properly. But the reality is often the case, there are still Civil Servants who do various breaches of discipline. This study aims to describe and analyze the process of implementation of government regulation No. 53 of 2010 on discipline of civil servants and inhibiting factors of these implementations. The method used is a method of qualitative research with descriptive approach. The focus of research is based on (1) the model of George C. Edward III implementation that includes: Communication, Resources, Disposition, and Organizational Structure, and (2) supporting and inhibiting factors of the implementation of these. Source of data used is primary data source, and secondary. The technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Methods of data analysis with data reduction, data presentation, and conclusion. Keywords: implementation, disciplin of civil servants Abstrak: Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Dalam rangka mewujudkan suatu kedisiplinan di lingkungan pemerintah terdapat sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu peraturan pemerintah mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan acuan atau pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun realita yang terjadi adalah masih terdapat pegawai negeri sipil yang melakukan berbagai pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan serta menganalisis proses implementasi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan faktor yang mempengaruhi adanya peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian berdasarkan (1) model implementasi George C. Edward III yang meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan  Struktur Organisasi, dan (2) faktor pendukung dan penghambat dari adanya implementasi tersebut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Kata kunci: implementasi, disiplin pegawai negeri sipil
The Effort of Local Government to Develop Creative Economy of Embroidery Industry Sector for Supporting Regional Competitiveness Improvement (Study on Department of Industry and Trade of Pasuruan Regency) Ika Yuni Styawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekonomi Kreatif di Sektor Industri Bordir dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan). Ekonomi kreatif merupakan bagian dari gelombang ekonomi global di abad ke 21. Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif termasuk industri kreatif sangat potensial untuk dikembangkan guna mendukung peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah kabupaten Pasuruan termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan fokus pada pembangunan potensi ekonomi daerah termasuk industri bordir. DISPERINDAG memiliki beberapa strategi untuk mengembangkan industry bordir guna mendukung peningkatan daya saing daerah kabupaten Pasuruan. DISPERINDAG membangun kinerja industri bordir agar mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah, perdagangan domestik dan internasional serta dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dalam mengembangkan industri bordir, DISPERINDAG berkoordinasi dengan ASPENDIR sebagai asosiasi pengusaha bordir. Kata Kunci: pembangunan, pemerintah daerah, ekonomi kreatif, industry kreatif, daya saing daerah Abstract: The Effort of Local Government to Develop Creative Economy of Embroidery Industry Sector for Supporting Regional Competitiveness Improvement (Study on Department of Industry and Trade of Pasuruan Regency). Creative economy is part of global economic wave in the 21st century. The government realize that creative economy include creative industry is potentially developed for supporting regional competitiveness improvement. Local government of Pasuruan Regency include Department of Industry and Trade concern to develop local economic potential includes embroidery industry. DISPERINDAG has several strategies to develop embroidery industry for supporting the improvement of regional competitiveness of Pasuruan Regency. DISPERINDAG develop the performance of embroidery industry in order to increase the contribution of regional economy, domestic and international trade and the contribution in absorbing the employee. In developing the embroidery industry, DISPERINDAG coordinate with ASPENDIR as the association of embroidery businessmen.   Keywords: development, local government, creative economy, creative industry, regional competitiveness 
Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada Kantor Camat Taman Kabupaten Sidoarjo) Vardha Evi Rismawati, Siti Rochmah, Andy Fefta Wijaya Vardha Evi Rismawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) in Izin Mendirikan Bangunan (IMB) service (Study at Kantor Camat Taman, Kabupaten Sidoarjo). Research background is many problems in the provision of public service to communities such as difficult prerequisites, to complicated mechanisms and procedures, and the integrated location of service office that seems hardly afforded by communities and also very supporting and obstacle factors.  From as the research results is the implementation of PATEN for IMB service is based on Operational Standard of Procedure (SOP) and Service Standard (SP) of Kecamatan Taman. The supporting factors are the application of pattern service of One Stop Service (PTSP) the availability of structures and infrastructures; and the innovation of public service which is realized by adding the service schedule in Saturday and the IMB Mobile innovation. The constraining factors are the lack of human resource or employees and the presence of service intermediary (middle persons). Keyword: Public Service, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Abstrak: Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada Kantor Camat Taman Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat seperti persyaratan yang sulit, mekanisme dan prosedur yang berbelit-belit dan lokasi kantor pelayanan terpadu yang sulit dijangkau oleh masyarakat serta faktor pendukung maupun faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi PATEN dalam pelayanan IMB telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Taman. Faktor pendukungnya adalah yaitu menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ketersediaan sarana dan prasarana, adanya inovasi dalam pelayanan publik yaitu menambah jam buka pelayanan pada hari sabtu dan inovasi IMB Mobile. Faktor penghambat antara lain: kurangnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai masih terdapat biro jasa (calo). Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Analysis of Implementation “Teacher Redistribution” Policy to Improve Education Quality in Elementary School (Study on Office of Education and Regional Employment Board of Ngawi Regency) Mey Meliana Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Analisis Implementasi Kebijakan Redistribusi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ngawi). Pembahasan tentang pendidikan tidak akan habisnya diperbincangkan dari era ke era. Perkembangan jaman yang semakin pesat mengakibatkan pula kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia terus diperbaharui. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan di akhir tahun 2011 adalah Redistribusi Guru dalam SKB Lima Menteri untuk mengatasi permasalahan ketimpangan jumlah guru yang ada di satuan pendidikan. Kabupaten Ngawi adalah salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan tersebut di mana jumlah guru di SD kurang sementara jumlah guru SMP dan SMA lebih. Maka dari itu pemerintah daerah memutasi guru SMP dan SMA menjadi guru SD. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kualitas sekolah dasar di SDN Jatimulyo 1 dan SDN Pakah 3 Kecamatan Mantingan dapat berjalan stabil dan mengalami peningkatan, walaupun begitu ada permasalahan mengenai kesejahteraan guru dalam sertifikasi ulang. Selain itu, implementasi kebijakan juga berjalan dengan baik, tetapi terdapat permasalahan terkait kepatuhan dan respon yang ditimbulkan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Redistribusi Guru, Kualitas Sekolah Dasar Abstract: Analysis Of Implementation “Teacher Redistribution” Policy To Improve Education Quality In Elementary School (Study on Office Of Education and Regional Employment Board of Ngawi Regency). Education is and will be a timeless topic for discussion from time to time as it continues to grow along with the development of science and technology. It resulting also to the policy on education of Indonesia continuously updated. One of the policies issued at the end of 2011 was Teacher Redistribution signed by Joint Decree of Five Ministries to tackle the problem of unequal number of teachers across cities. Ngawi Regency was one of the regions that implemented the policy in which the number of teachers in Elementary Schools was less, while the number of junior and senior high school teachers was more. Thus, the local government transferred a number of junior and senior high school teachers into elementary schools. The results of the study shows that the improvement the quality of elementary schools at SDN Jatimulyo 1 and SDN Pakah 3 of Mantingan District that can run stable and increasing, regardless the fact that there is a problem concerning the welfare of the teachers in the recertification. Moreover, its implementation goes well; yet, there are problems related to compliance and responsiveness of mutated teachers, thus hampering the implementation of the policy.   Keyword: Policy Implementation, Education, Redistribution Teacher, Quality of Elementary School  

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue