cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 103   104   105   106   107 
Strategi Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum Kota Malang dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Halimah, Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Strategy of Developmental Services of Public Library of Malang in Increasing Visitors Number. . The public library is a library that is intended for all people from children to adults. So that public libraries provide a wide range of facilities that aim to meet the needs of the community. In this case the malang public library has been increasing variety of facilities including: braille corner, children’s playroom, mobile library, wi-fi, and more. With the increasing vartiety of these facilities, it is expected that many people are interested in visiting library. But, in fact the number of visitors has declined. Therefore, the library service development strategies are needed to increase the number of visitors. Keyword: strategy, development, service library   Abstrak: Strategi Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum Kota Malang dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sehingga perpustakaan umum menyediakan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk memenenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Perpustaklaan Umum Kota Malang sudah meningkatkan berbagai fasilitas diantaranya adalah: braille corner, ruang bermain balita, perpustakaan keliling, wi-fi, dan lainnya. Dengan meningkatkan berbagai fasiltas tersebut, diharapakan masyarakat banyak yang berminat mengunjungi perpustakaan. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah pengunjung semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan layanan perpustakaan umum untuk meningatkan jumlah pengunjung Kata kunci: strategi, pengembangan, layanan perpustakaan
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di Kota Malang (Studi Pada Implementasi Kebijakan Walikota No. 225 Tahun 2009). Zanaryaneta, Ni Wayan Sintha Avionny
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Handling Of Violence Against Women and Children Based in Malang City (Studies of Malang Mayor Implementation Policy Number 225 in 2009).Malang city government has a policy for dealing with violence against women and children gender based by Mayors No.225 in 2009. This research explain about Implementation Policy Number 225 in 2009 at Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) through BKBPM as the leading sector. Based on this results it can be seen that the policy implementation process is done in the form of interpretation and organization already performing well, so does the application, but there are some that have not been done in the aplication. Cooperation with many parties facilitate in providing the handling of ciolence against women and children.   Keywords: implementation of policies, PPT Malang, Handling of violence against women and children   Abstrak: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di Kota Malang (Studi Pada Implementasi Kebijakan Walikota No. 225 Tahun 2009).Pemerintah Kota Malang memiliki Kebijakan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender melalui SK Walikota No. 225 Tahun 2009. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Kebijakan Walikota Malang No. 225 Tahun 2009 di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang sebagai koordinator. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui proses implementasi kebijakan yang dilakukan berupa tahap interpretasi dan tahap organisasi sudah terlaksana dengan baik, begitu juga dengan tahap aplikasi, namun ada beberapa yang belum terlaksana dengan baik di dalam tahap aplikasi. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak mempermudah dalam memberikan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.   Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, PPT Kota Malang
Abstrak: Inovasi Kebijakan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development Pratama, Praherdyan Navy
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Innovation Policy of Green Space Development Based Sustainable Development. Implementation of Green Space development have stated clearly in Peraturan Daerah kota Surabaya No. 3, 2007, about Regional Spatial Planning Article 35 Clause 1 which mandates the vast portion of Green Space to be defined and strived gradually by 20% (twenty percent) of the city area, and Clause 2 that is the existence of Green Space should be maintained and enhanced the protection function for improving the environmental quality of the city. Based on that regulation, Surabaya as the biggest city in East Java Province created an innovation policy by developing Green Space. The result of this innovation policy was expected to give a positive impact to every aspects of economy, social and environment in Surabaya City. This leads to maximum effort through Sustainable Development concept. For the realization of the innovation policy of Green Space development based sustainable development was required a good cooperative between government, public and private sectors.   Keywords:innovation policy, Green Space, sustainable development Abstrak: Inovasi Kebijakan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development. Kebijakan mengenai pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya telah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Nomor 3 Tahun 2007,Pasal 35 ayat 1 yang telah mengamanatkan proporsi luas dari Ruang Terbuka Hijau ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah Kota, dan ayat 2 yang  mengamanatkan keberadaan Ruang terbuka hijau harus dipertahankan serta ditingkatkan fungsi lindungnya untuk peningkatan kualitas lingkungan kota. Sesuai regulasi tersebut, Surabaya sebagai ibukota dan kota terbesar di Jawa Timur membuat sebuah inovasi kebijakan dengan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. Hasil dari inovasi kebijakan ini diharapkan berdampak positif dari berbagai aspek baik itu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di Kota Surabaya. Sehingga perlu adanya upaya yang maksimal melalui konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Agar terwujudnya inovasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau berbasis sustainable development maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.   Kata kunci:inovasi kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, pembangunan berkelanjutan
Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal dan Perkembangan Usaha Kecil dan Mikro di Indonesia Aqila, Aqila
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Relationship Between Decentralization Fiscal and Business Development Small and Micro In Indonesia. This research examines the relationship between fiscal decentralization and development of small enterprises and micro in indonesia. Data on fiscal decentralization comes from directorate general of Regional Financial Balance of Indonesia and the data about the development of business small and micro comes from East Java Central Bureau of Statistics. This research shows that during the fiscal decentralization business development small and micro better .This looks from increased the contribution of regional gross domestic product on the number of business units small and micro in this period. However, the business development gap small and micro has also increased. Bivariate correlation analysis found that correlation public allocation fund (DAU) associated with the number of business units small and micro. While , specific allocation fund (DAK) not relating to the number of business units small and micro. Keywords: fiscal decentralization, Development of Small and Micro Enterprises, Regional gross domestic product   Abstrak: Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal dan Perkembangan Usaha Kecil dan Mikro di Indonesia. Penelitian ini mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal dan perkembangan usaha kecil dan mikro di indonesia. Data desentralisasi fiskal bersumber dari  Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Indonesia dan data tentang perkembangan usaha kecil dan mikro bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa selama adanya desentralisasi fiskal perkembangan usaha kecil dan mikro lebih baik. Hal ini terlihat dari naiknya kontribusi PDRB pada jumlah unit usaha kecil dan mikro pada periode tersebut. Akan tetapi, kesenjangan perkembangan usaha kecil dan mikro juga mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis korelasi ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berhubungan dengan jumlah unit usaha kecil dan mikro. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berhubungan dengan jumlah unit usaha kecil dan mikro.   Kata kunci: desentralisasi fiskal, perkembangan usaha kecil dan mikro, produk domestik regional bruto
Sinergi Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Kasongan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi DIY) Candra, Sekar Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Synergy actors in development of tourism village (Case study in Desa Wisata Kasongan, kecamatan Kasihan , kabupaten Bantul , Provinsi DIY ) Synergy is a process which each actors running its role with coordination to make optimalization of the cooperation which was built. So that the synergy actors provide optimal results in development of tourism village with combining power of an actors Local Economic Resource Development (LERD). The existence of LERD allow of cooperation in the design  and the implementation of the generally strategy to development by using local resource and  competitive  advantage. One of them with the development of Desa Wisata Kasongan in Kabupaten Bantul  which combining LERD actors power for achieve optimum synergy. The research  results showing that synergy actor to development  tourism village  is good enough. It is observed  from an actors who are connected. It appropriate with actors instutional. In LERD the role of actors that has been implemented in each aspect with coordination each other. Nevertheless their achievements still has not been felt its benefit widely by the local people, especially for little – known  permanent craftsman. Those things because of them are still less coordination in every society structure.   Keywords: synergy  actors, local economic resource development (LERD), desa wisata Abstrak: Sinergi Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Kasongan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi DIY). Sinergi merupakan suatu proses dimana interaksi masing-masing aktor menjalankan perannya dengan koordinasi untuk menghasilkan optimalisasi dari kerjasama yang dibangun. Sehingga sinergi aktor memberikan hasil yang optimal dalam pengembangan desa wisata dengan menggabungkan kekuatan aktor Local Economic Resources Development (LERD). Adanya LERD memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. Salah satunya dengan pengembangan Desa Wisata Kasongan di Kabupaten Bantul yang mengkombinasikan kekuatan aktor LERD untuk mencapai sinergi yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kasongan cukup baik. Hal ini diamati dari aktor yang terhubung sesuai dengan kelembagaan aktor dalam LERD, peran aktor yang sudah dijalankan masing-masing aspek dengan koordinasi satu sama lain. Meskipun begitu capaiannya masih belum dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat lokal terutama bagi pengrajin tetap yang kurang terkenal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat koordinasi yang kurang di setiap struktur masyarakat.   Kata kunci: sinergi aktor, local economic resources development (LERD), desa wisata 
Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Pendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram (Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Mataram) Putra, Irlan Muhardi
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy Development of green open space ( RTH ) As Supporting Sustainable Development in Kota Mataram (Studies in Dinas Pertamanan Kota Mataram). In realizing development process, it is a fact that it will face many challenges such environmental degradation, caused by physical development that explored and changed the environment to fulfill development needs and ignored the bad impacts. Development in urban areas usually showed in physical and economic indicator as a success. Whereas in development, natural element and human needs could be run simultaneously, support each other, and even they are interdependent. Development policy in the future must be able to improve environmental quality and social affairs beside economical indicator in order to achieve sustainable development. Hence, in improving urban environmental quality, green open space is a vital need. Keywords: Sustainable Development, Green Open Space, Kota Mataram Abstrak: Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Pendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram (Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Mataram). Dalam pelaksanaan pembangunan sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan, karena pembangunan yang di lakukan seringkali berusaha melakukan eksploitasi dan perubahan besar-besaran terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan. Pembangunan yang dilakukan di kota selalu mengindentikkan pembangunan dengan indikator fisik dan ekonomi sebagai bukti keberhasilan pembangunan. Padahal dalam pembangunan, elemen alam dan elemen manusia seharusnya bisa berjalan bersamaan, saling mendukung dan saling bergantung. Kebijakan pembangunan kedepan selain mengembangkan sektor ekonomi juga harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan sosial masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam peningkatan kualitas lingkungan perkotaan maka diperlukan pengembangan ruang terbuka hijau.Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Mataram 
Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Melalui Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KOICA (Korea International Cooperation Agency) Sebagai Upaya Reformasi Birokrasi (Studi Pada Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur) Damayanti, Rr. Safitri
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Capacity Building through a Cooperation Between East Java Province and KOICA (Korea International Cooperation Agency) as an Effort of Bureaucracy Reform (Study on the Scope of Government of East Java Province). This study was made aiming to reveal the action of Cooperation between East Java Province and South Korea’s International Non-Government Organization which is KOICA (Korea International Cooperation Agency), in order to building the capacity. This Study is also analyze how important the needs of capacity building in scope of Government of East Java Province, and what kind of strategy which is offered by the participants of capacity building for better Government of East Java Province. This research used descriptive research methods with qualitative approach. Technique of data analysis used for Spradley model analysis. According to the research result, form of cooperation between East Java Province and KOICA is through capacity building which is trained by KOICA in South Korea. The participants are required to give strategy (Action Plan) which chosen one that represent East Java Province’s needs. The strategy which can represent of East Java Province’s needs is Action Plan from Communication and Information Services of East Java Province, and it called E-Commerce. Keywords: capacity building, international non-government organization, bureaucracy reform Abstrak: Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Melalui Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KOICA (Korea International Cooperation Agency) Sebagai Upaya Reformasi Birokrasi (Studi pada Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya kegiatan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lembaga internasional milik Korea Selatan, KOICA (Korea International Cooperation Agency) dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menganalisis pentingnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan strategi yang ditawarkan peserta pengembangan kapasitas dalam membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model analisis Spradley. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KOICA melalui adanya pengembangan kapasitas yang dilatih oleh KOICA di Korea Selatan. Peserta wajib memberikan strategi (Action Plan) yang kemudian akan dipilih salah satu yang dapat mewakili kebutuhan Provinsi Jawa Timur. Strategi yang dianggap mampu mewakili Kebutuhan Provinsi Jawa Timur adalah Action Plan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, dan disebut dengan E-Commerce. Kata kunci: pengembangan kapasitas, organisasi internasional non pemerintah, reformasi birokrasi
Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pendekatan Berpikir Sistem (Studi pada Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Melandaskan pada UU No. 6/2014 tentang Desa) Firanda, Dheniar Setia
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Capacity of Village Government in order to Empower the Village Community Based on System Thinking Approach. (Study on Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang based on Undang-Undang No. 6/2014 about Desa). This research is conducted based on Undang-Undang No. 6/2014 about Desa which has the purpose to embody the public welfare. Theoretically and normatively public welfare can be reached among others through community empowerment; therefore, the village government needs to have the capacity to empower the village community. Public sector capacity is influenced theoretically by a lot of complex and systemic factors. In addition, the capacity of the government on empowering the community is still a current issue. Therefore, a set of strategies is needed as a basis for the development of the government capacity in order to empower the village community. Based on system dynamic analysis method, human resources management is the most sensitive variables in the system of village government capacity on empower the village community that became the basis to produce several strategies, includes: human resources recruitment; human resources utilization; human resources development; and human resources protection. Keywords: capacity of village government, system dynamic analysis, human resources management Abstrak: Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pendekatan Berpikir Sistem (Studi pada Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Melandaskan pada UU No. 6/2014 tentang Desa). Penelitian ini dilakukan atas dasar disahkannya UU No.6/2014 tentang Desa yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis dan normatif kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerintahan desa perlu memiliki kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kapasitas sektor publik secara teoritis dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks dan sistemik. Maka dari itu, perlu adanya strategi yang dapat diaplikasikan untuk melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan metode analisis sistem dinamis, manajemen sumber daya aparatur merupakan variabel yang paling sensitif bagi sistem kapasitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi dasar dihasilkannya beberapa strategi, antara lain: rekrutmen sumber daya aparatur; penggunaan sumber daya aparatur; pengembangan sumber daya aparatur; serta pemeliharaan/perlindungan sumber daya aparatur.   Kata kunci: kapasitas pemerintahan desa, analisis sistem dinamis, manajemen sumber daya aparatur 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GREEN INDUSTRY BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Studi Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban) Damayanti, Arrum
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Green Industry Policy Based on Sustainable Development (Case on PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban). Development in Industrial sector is a strategic issue that needs government attention. Shape of the Indonesian government's attention for industrial development contained in Law of The Republic Indonesia Number 3/2014 concerning Regarding Industri, changes from Law of The Republic Indonesia Number 5/1984. In the one of the changing policy that replaced is about green industry policy implementation as an obligation that must be carried by all industrial in Indonesia. Based on research on the implementation of the Green Industry policy by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk based on sustainable development, the results showed that PT Semen Indonesia (Persero) Tbk’s implementation of the policy is quite well, that measured using the theory Policy Implementation from Nugroho and Edward III. But in some ways, especially related to the implementation of programs and activities of Corporate Social Responsibility there are still some deficiencies that would require attention and improvement by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. While output implementation to sustainable development (economic, social, environmental) generally provide a positive output.   Keyword : Policy implementation, Green Industry, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban Abstrak: Implementasi Kebijakan Industri Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban). Pembangunan bidang Industri merupakan sebuah isu strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Bentuk perhatian pemerintah Indonesia terkait pembangunan industri tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam perubahan kebijakan yang diperbarui salah satunya adalah masuknya kebijakan pelaksanaan Industri Hijau sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh entitas industri di Indonesia. Berdasarkan penelitian tentang pengimplementasian kebjakan Industri Hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan berbasis pada pembangunan berkelanjutan diperoleh hasil bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menjalankan kebijakan dengan cukup baik diukur menggunakan teori Implementasi Kebijakan Nugroho dan Edward III. Namun dalam beberapa hal khususnya terkait pelaksanaan program dan kegiatan Coorporate Social Responsibility masih terdapat beberapa kekurangan yang tentunya memerlukan perhatian dan perbaikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan output implementasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan) secara umum memberikan output yang positif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Industri Hijau, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban
PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PU) Kota Blitar) Hidayati, Husnul
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Service for Building Permit (IMB) (Study at the Office of Integrated Permit Service (KP2T) and the Official of Public Works and Housings (PU) in Blitar City). The government as the public servant is required to deliver the service to people because it is the right of people to acquire this service. Giving efficient and effective service in high quality may imply good satisfaction of people to the service provided. Permit service will also satisfy the people if the delivery of this service is arranged, coordinated and controlled properly. Building Permit (IMB) is a permit needed to construct certain building. This permit is also important also for the government to adjust urban space order to the local regulation of Blitar City. Result of research has shown that IMB service at the Office of Integrated Permit Service (KP2T) can be considered as favorable. The service is delivered fast with less complication. It is completed punctually. The cost for IMB registration involves different building tariff. The socialization of IMB service is held in face-to-face method. Supervision is provided directly or indirectly. IMB service is not maximal, however, because people lack of information about the steps needed to register with Building Permit (IMB) when they want to construct building, and also they lack of knowledge about the importance of to have IMB. These problems can be resolved by conducting socialization and supervision to help people understanding the procedure of IMB registration.   Keywords: Public Service, Building Permit (IMB)   Abstrak: Pelaksanaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dan Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kota Blitar). Pemerintah sebagai pelayan publik berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi hak seharusnya diperoleh. Dengan Pelayanan yang efesien dan efektif menjadikan pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Termasuk pada pelayanan perizinan yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin kepada masyarakat dengan cara mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi jalannya perizinan. Salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan guna melihat bangunan tersebut akan didirikan, bertujuan untuk menyesuaikan tata ruang kota dengan peraturan daerah yang ada pada Kota Blitar. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa pelayanan perizinan IMB di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Blitar menunjukkan prosedur pelayanan sudah tergolong cepat dan tidak berbelit-belit, penyelesaian pelayanan tepat waktu, biaya pengurusan IMB setiap tarif bangunan tidak sama, sosialisasi dengan cara tatap muka dan, pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Namun pada pelayanan perizinan IMB masih belum maksimal karena masyarakat kurang mengetahui informasi dan langkah-langkah untuk mengurus IMB ketika ingin mendirikan bangunannya, serta masyarakat kurang memahami atas pentingnya memiliki IMB. Hal ini perlu ditingkatkan sosialisasi dan pengawasan yang sudah ada agar masyarakat lebih mengetahui tata cara pengurusan perizinan IMB.   Kata Kunci: Pelayanan Publik, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Page 105 of 268 | Total Record : 2676

 103   104   105   106   107 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue