cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
Pendidikan Politik Untuk Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Di Pemilihan Legislatif 2014 (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang) Bagus Wicaksono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Political Education to Encouraged the Political Participation of Society in 2014 Legislative Elections (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang). This research aims to analyze and describe the Political Education to Encouraged the Political Participation of Society in 2014 Legislative Elections. The research method used a descriptive qualitative research method.  Analysis of study data using a Miles and Huberman interactive model. The results of the study showed that political education is conducted in the form of socializing with actors bring as givers of political education and posts any message recipient called political education goal. The benefits of this research is to develop theoretically existing theory about the relationship between public administration and political science, practically it can serve as a way to encourage  political participation of the society’s. Keywords: political education, political participation of the society’s   Abstrak: Pendidikan Politik Untuk Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Di Pemilihan legislatif 2014 (Studi di Badan Kesatuan Bangsa da Politik Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pendidikan politik untuk mendorong partisipasi politik masyarakat di pemilihan legislatif 2014. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Analisis data penelitian menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan mendatangkan aktor-aktor sebagai pemberi pesan pendidikan politik dan ada penerima pesan yang disebut sasaran pendidikan politik. Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk mengembangkan teori yang sudah ada mengenai hubungan antara administrasi publik dengan ilmu politik, secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan cara mendorong partisipasi politik masyarakat.   Kata kunci: pendidikan politik, partisipasi politik masyarakat
Pendekatan Public Choice Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Lingkungan (Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu) Pradikta Rumbaga Abriansyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Public Choice Approach Based Tourism Development Environment (Studies in Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu). The research was conducted on the basis of the pressure on the environment which result from changes in the environment functions as business or tourism development that is not based environment. It is also caused by public choice or public choice made by the city of Batu government that do not rely on the natural resources owned by the state and Batu city have wide area just for 19908.72 km or about 0.42 of the total area of East Java but development of tourism in homemade allow uncontrolled. By using the public choice approach to city government, especially Batu Regional Development and Planning Board made a public choice or public choice to develop villages which have the potential to be developed into a Tourist Village. The results of environment-based tourism development will be undertaken by the Regional Planning and Development Agency is to undertake environmental management efforts to address and prevent environmental damage by comparing tourism development that is not based environment. Keywords: public choice approach, tourism development, batu regional development planning board, batu city Abstrak: Pendekatan Public Choice Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Lingkungan (Studi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu). Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya tekanan terhadap lingkungan hidup yang di akibatkan oleh perubahan fungsi lingkungan karena suata usaha atau pengembangan pariwisata yang tidak berbasis lingkungan . Selain itu juga di sebabkan oleh public choice atau pilihan publik yang dibuat oleh pemerintah kota Batu yang tidak bertumpu pada potensi sumber daya alam yang dimiliki dan dengan kondisi luas kota Batu hanya sebesar 19.908,72 km atau sekitar 0,42 dari total luas Jawa Timur namun pengembangan pariwisata buatannya di biarkan tidak terkontrol. Dengan menggunakan pendekatan public choice pemerintah kota Batu khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah membuat sebuah public choice atau pilihan publik untuk mengembangkan Desa-desa yang mempunyai potensi untuk di kembangkan menjadi Desa Wisata. Hasil-hasil dari pengembangan pariwisata berbasis lingkungan yang di lakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah dengan melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan untuk menanggulangi dan mencegah kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pengembangan pariwisata yang tidak berbasis lingkungan. Kata kunci: pendekatan public choice, pengembangan pariwisata, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batu
Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Suatu Studi di Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Kuta dan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali) Putu Naravina Paraton
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Existence Of Lembaga Perkreditan Desa In Order To Economic Empowerment Of Village Community (A Study On Lembaga Perkreditan Desa in Desa Adat Kuta and Lembaga Perkreditan Desa in Desa Adat Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) is a financial institution belonging to the desa adat or (Indigenous Village)s which regulates the activities of financial transactions for the indigenous communities and support the development of desa adat (Indigenous Villages). The rise of the institution Of the village is derived from local wisdom and Balinese culture based on solidarity, and family. The community plays an active role in running the economy with activities based on traditional values and culture, so the Foundation embodies the main buffer in life goes the economy. The idea of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) became a troubleshooter over the limitations of getting funds for rural communities that its economic capabilities are limited. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) has a pretty big role in driving the economic potential of the Desa Adat (Indigenous villagers) Kuta and Desa Adat (Indigenous villagers) Kedonganan. Keywords: institutional, The Institution Of The Village (LPD), empowerment Abstrak: Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Suatu Studi di Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Kuta dan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu lembaga keuangan milik Desa Adat yang didalamnya mengatur kegiatan transaksi keuangan untuk masyarakat Desa Adat dan menunjang pembangunan Desa Adat. Munculnya Lembaga Perkreditan Desa ini diambil dari kearifan lokal dan kultur masyarakat Bali yang berbasis pada kebersamaan, dan kekeluargaan. Masyarakat yang berperan aktif dalam menjalankan kegiatan perekonomian dengan berpedoman pada nilai-nilai adat dan budaya, sehingga mewujudkan pondasi penyangga utama dalam berjalannya kehidupan perekonomian. Gagasan adanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini menjadi pemecah masalah atas keterbatasan mendapatkan dana bagi masyarakat pedesaan yang kemampuan ekonominya terbatas. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  ini memiliki peranan yang cukup besar dalam penggerak potensi ekonomi masyarakat Desa Adat yakni Desa Adat Kuta dan Desa Adat Kedonganan.   Kata kunci: kelembagaan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), pemberdayaan
Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (Studi di Desa Wisata Gunung Kawi, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang) Gandes Wahyuningsih Noviyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Impact Of The Development Of Tourist Villages Of People's Income and The Government's Village (Studies in Desa Wisata Gunung Kawi, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang). The development of tourism is a form of development that is capable of giving a good impact to the society and the Government. Therefore, the current village started developing potential to be developed as a tourist village in order to provide some benefits to the villagers and the village government. This research was conducted to find out some form of development that made the Desa Wonosari to support Desa Wisata Gunung Kawi. The results showed that in the development of facilities and infrastructure still hasn't been fullest, in the planning of tourism products has already done one of them by building a tourist market, and promotions are done quite well already. The development of tourist villages, then give effect to increases in people's income, open up employment opportunities for the community, as well as an increase in government revenue villages. Keywords: development of village tours, village tours, Desa Wonosari, Gunung Kawi   Abstrak: Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Studi di Desa Wisata Gunung Kawi, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang). Pembangunan pariwisata merupakan bentuk pembangunan yang mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, saat ini desa mulai mengembangkan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sebagai desa wisata agar dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat desa maupun pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa bentuk pengembangan yang dilakukan desa Wonosari untuk mendukung desa wisata Gunung Kawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan sarana dan prasarana masih belum maksimal, dalam perencanaan produk wisata sudah dilakukan salah satunya dengan membangun pasar wisata, dan promosi yang dilakukan sudah cukup baik. Adanya pengembangan desa wisata, maka memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, serta adanya peningkatan pendapatan Pemerintah Desa. Kata kunci: pengembangan desa wisata, desa wisata, Desa Wonosari, Gunung Kawi
Pengawasan Pajak dalam Administrasi Perpajakan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) Haryo Seno Widiputra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Tax Supervision in the Administration of Taxation by Making Use of Technology Information (Studies on Small Tax Office Malang Selatan ). Supervision is required because the community tends  to carry out their obligations to pay taxes voluntarily and is true. Based on the development of information technology and the increasingly rapid variety improvement in the bureaucracy continues to do, one of which carried the Directorate General of taxes. The results of this research are the supervision in the administration of taxation by making use of information technology has been going well. The Directorate-General of Taxes in designing a system or application either the tax Directorate General information systems (SIDJP) and approweb who used to oversee the Taxpayer's easy in usage and errors that can be identified as well. In the implementation of surveillance against the Taxpayer in terms of the information technology systems of existing barriers is likely to the slowness of the system at the time of its use, as well as the lack of a representative number of accounts still overseeing Taxpayers. While the obstacles in exercising direct supervision by visiting the tax payers they tend to avoid Taxpayers inspections conducted by tax officials. This need for more scrutiny of actions as well. Keywords: supervision, tax, technology information Abstrak: Pengawasan Pajak Dalam Administrasi Perpajakan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Pengawasan merupakan hal yang wajib dilakukan karena masyarakat cenderung cukup berat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak secara sukarela dan benar. Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat berbagai perbaikan dalam birokrasi terus dilakukan yang salah satunya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pengamatan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam mendesain suatu sistem maupun aplikasi baik itu SIDJP maupun approweb yang digunakan untuk mengawasi Wajib Pajak mudah dalam penggunaannya dan kesalahan yang ada dapat teridentifikasi dengan baik. Pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak dari segi sistem teknologi informasi hambatan yang ada adalah cenderung lambatnya sistem pada saat penggunaannya, serta masih kurangnya jumlah account representative (AR) yang bertugas mengawasi Wajib Pajak. Serta dalam melaksanakan pengawasan langsung dengan mengunjungi Wajib Pajak (visit) tersebut cenderung Wajib Pajak menghindari adanya inspeksi yang dilakukan oleh pegawai pajak, sehingga dalam hal ini perlu adanya tindakan pengawasan yang lebih.   Kata kunci: pengawasan, pajak, teknologi informasi 
Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan Terhadap Kualitas Calon Tenaga Kerja (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Kabupaten Malang) Revangga Dwi Cahya Saputra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effect of Training and Quality Improvement Education Candidates Against Labor (Study On Job Training Unit Singosari Malang). Indonesia is currently facing a lot of unemployment problems are fluctuatives. The unemployment rate is caused by education or skills possessed that has prospective workers are not in accordance with labor market needs. To overcome this problem, the government through the Employment Training Technical Implementation Unit organized a public service in the form of training prospective workers. With the Job Training Technical Implementation Unit (UPTPK), the expected quality of labor in Indonesia, especially for students who just finish their study at junior high school and senior high school can be increased. Based on the research and discussion of existing data, simultaneously testing the conclusion that the two of variables which consists of training (X1) and education level (X2), a significant effect on improving the quality of candidates for employment in the Training Unit of Work Singosari Malang. The result analysis  showed that partial training variable (X1) which is a significant variable. The test determination (R2) obtained a yield of 0.225 which means that 22.5% of quality candidates for employment is affected by the independent variables studied, namely the training variable (X1) and education level (X2), while the remaining 75% is influenced by other variables that does not examined in this study. Keywords: training, education, employment candidate quality   Abstrak: Pengaruh Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Kualitas Calon Tenaga Kerja (Studi Pada UPT Pelatihan Kerja Singosari Kabupaten Malang). Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah tingkat pengangguran yang fluktuatif. Tingkat pengangguran yang berfluktuasi ini disebabkan oleh pendidikan atau keterampilan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelatihan calon tenaga kerja. Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja (UPTPK) ini, diharapkan kualitas tenaga kerja di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan setingkat SLTP dan SMA yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat semakin meningkat.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang ada,  pengujian secara simultan memberikan kesimpulan bahwa dari kedua variabel yang terdiri dari pelatihan (X1) dan tingkat pendidikan (X2), berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas calon tenaga kerja di UPT Pelatihan Kerja Singosari Kabupaten Malang. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel pelatihan (X1) yang merupakan variabel yang signifikan. Dari uji Determinasi (R2) diperoleh hasil sebesar 0,225 yang artinya 22,5% kualitas calon tenaga kerja dipengaruhi oleh variabel bebas yang diteliti, yaitu variabel pelatihan (X1) dan tingkat pendidikan (X2), sedangkan sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   Kata kunci: pelatihan, pendidikan, kualitas calon tenaga kerja 
Pengembangan Potensi Wisata Bahari Di Kabupaten Tuban (Studi pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban) Surya Perwita Yastynda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Nautical Tourism Potential in The Regency of Tuban (Studies in Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban). Research on the development of nautical tourism potential in Tuban is grounded on the basis of decentralization, where an area is required to be able to govern administration and can develop their own regional development. Results of the analysis of the strategies that has been done by the Government in the development of Tuban nautical tourism potential has not yet been given a significant impact. For the Government of Tuban yet is totally committed and yet have adequate capacity in implementing the strategy and program development of nautical tourism potential. Tuban Regency Government deemed still not able to carry out the strategy of development of nautical tourism potential, this is due to the development of facilities and infrastructure has not been evenly distributed at each nautical attractions. Then the development of marketing and promotion carried out have not lasted to the maximum and the latter development of tourism partnerships are also not yet running to its full potential, proved to be not the existence of private parties or investors who helped in the development of nautical tourism objects in Tuban. Keywords: development, potential, nautical tourism Abstrak: Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Kabupaten Tuban (Studi pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban). Penelitian tentang Pengembangan potensi wisata bahari di Kabupaten Tuban ini dilandasi atas dasar desentralisasi, dimana suatu daerah dituntut untuk dapat mengatur jalannya pemerintahan serta dapat mengembangkan sendiri pembangunan daerah. Hasil analisis pengembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengembangkan potensi wisata bahari belum memberikan dampak yang signifikan. Sebab Pemerintah Kabupaten Tuban belum benar-benar berkomitmen dan belum memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan strategi serta program pengembangan potensi wisata bahari. Pemerintah Kabupaten Tuban dianggap masih belum mampu untuk melaksanakan strategi pengembangan potensi wisata bahari, hal ini dikarenakan pengembangan sarana dan prasarana yang belum merata pada setiap objek wisata bahari. Kemudian pengembangan pemasaran dan promosi yang dilakukan belum berlangsung secara maksimal dan yang terakhir pengembangan kemitraan pariwisata juga belum berjalan secara maksimal, terbukti belum adanya dari pihak swasta atau investor yang membantu dalam pengembangan objek wisata bahari di Kabupaten Tuban. Kata kunci: pengembangan, potensi, wisata bahari
Penerapan Fasilitas Drop Box Sebagai Wujud Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang) Aulia Rezan Alfalakh
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Application of Drop Box Facility as The Realization of Tax Administration Reformation to Improve Public Service Quality (Study at Tax Service Office (KPP) of Madya Malang). Tax administration reformation is an improvement or a finishing of administration performance either within individual, group or organization, toward more efficient, economic, and faster manners. It seems that tax administration is reformed to increase the quality of service given to taxpayers which is then growing taxpayers’ awareness and trust in conducting tax obligation. An innovation considered is by improving tax acceptance through the submission of Annual Letter of Tax Payment (STP Tahunan) through drop box facility. The objective of research is to describe the effectiveness of drop box facility as the structure of SPT Tahunan for improvement of the quality of public service given at KPP Madya Malang. Result of research indicates that the facility can deliver primary service to taxpayers. Indeed, taxpayers are still enthusiastic to welcome drop box facility because drop box facility successfully provides effectiveness to taxpayers. What means by effectiveness is as follows: (1) STP Tahunan can be submitted in nearby places during daily activities of taxpayers; (2) It gives time flexibility; (3) It shortens the queue line in the SPT Tahunan counter. The supporting factors to drop box facility are reliable structure and infrastructure, socialization to the community about submission schedule, code of conduct for reporting, and selection for a potential location which is affordable by taxpayers. Keywords: tax administration reformation, drop box facility, public service Abstrak: Penerapan Fasilitas Drop Box sebagai Wujud Reformasi Administrasi PepajakanDalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang). Reformasi administrasi perpajakan perlu dilakukan untuk penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi dalam memberikan pelayanan baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Perbaikan pelayanan administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP melalui KPP untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, DJP perlu melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada WP yang nantinya akan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan WP dalam melaksanankan kewajiban perpajakannya. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui fasilitas drop box. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ekektivitas fasilitas drop box sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada KPP Madya Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas drop box mampu memberikan pelayanan prima kepada WP. Fasilitas drop terbukti mampu memberikan keefektivitasan bagi WP. Efektivitas tersebut adalah : 1) pelaporan SPT Tahunan dapat disampaikan ditempat-tempat terdekat dari aktivitas harian WP; 2) memberikan fleksibilitas waktu; 3) mempersingkat waktu antrean di loket penerimaan SPT. Selain ketiga hal tersebut, dalam pelaksanaannya fasilitas drop box didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah mencakup seluruh kebutuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunannya, sosialisasi kepada masyarakat tenteng waktu pelaksanaan, tata cara pelaporan, dan pemilihan lokasi pelaksanaan yang mudah dijangkau oleh WP. Kata kunci : reformasi administrasi perpajakan, fasilitas drop box, pelayanan publik
Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Ayu Dela Nur Rahmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of the Village Program Action of Food Self-Sufficient at Pangkatrejo Village, Sugio Subdistrict, in the Regency of Lamongan. Remain many phenomena of poverty in rural areas who find difficult to meet basic need such as food its causing food insecurity. Lamongan Regency Administration first time implementing socialization Village Program Action of Food Self-Sufficient in 2009 at Pangkatrejo Village, Sugio Subdistrict, in the Regency of Lamongan. Purpose of this study is to describe and analyze how the policy implementation process and the factors constraining policy implementation of the Village Program Action of Food Self –Sufficient at Pangkatrejo Village, Sugio, Subdistrict, in the Regency of Lamongan. The research used qualitative method, data analyisis is Miles and Huberman model. The research show that Policy Implementation of the Village Program Action of Food Self-Sufficient at Pangkatrejo Village, Sugio Subdistrict, in the Regency of Lamongan has been going well. Although has been going well, but in practice there are several constrains which is associated with humam resources, social and cultural conditions and funding. Research suggestion that that can be given  is additional time RUK more intensive training, mentoring by promoting socio-cultural aspects of the poor, given fines of late payments, as well as local governments provide financial assistance for program sustainability. Keywords: policy implementation, village program action of food self-sufficient, poverty, food security   Abstrak: Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Masih banyaknya fenomena kemiskinan yang terjadi di pedesaan menyebabkan masyarakat sekitar kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pangan sehingga menimbulkan kerawanan pangan. Kabupaten Lamongan pertama kali melaksanakan sosialisasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan pada tahun 2009 di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan serta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan  adalah analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan secara keseluruhan berjalan dengan baik. Kendati telah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala yaitu terkait dengan sumberdaya manusia, kondisi sosial budaya, serta pendanaan. Dari kendala diatas, saran yang bisa diberikan adalah perlunya penambahan waktu pelatihan RUK yang lebih intensif, melakukan pendampingan dengan mengedepankan aspek sosial budaya dari miskin, diberikan denda yang memberatkan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, serta pemerintah daerah memberikan bantuan berupa dana untuk keberlanjutan program.   Kata kunci: implementasi kebijakan, program aksi desa mandiri pangan, kemiskinan, ketahanan pangan
Manajemen Penyaluran Tenaga Kerja dalam Rangka Mengurangi Pengangguran (Studi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun) Langgeng Rachmatullah Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management of workforce Distribution to Decrease Unemployment (Studiy in Department of Social, Manpower and Transmigration of Kabupaten Madiun). The purpose of this study was to determine, describe and analyze the distribution of manpower management conducted by the Department of Social, Manpower and Transmigration of Kabupaten Madiun in order decrease unemployment. The results of this study is Planning function as alternatives decision-making related to the problem of unemployment. Organizing directed as the principal means of moving the existing activities in the department. Staffing is a process for obtaining the right personnel in the distribution of manpower. Directing is performed in the distribution of manpower is useful to prevent employment issues. Coordinating conducted in order to be able to monitor the workers who had been working at the company. Reporting the channeling of manpower focus by providing labor market information. Budgeting funds aimed at multiple strategic objectives related to the problem of unemployment. Keywords: management, unemployment, distribution of manpower   Abstrak: Manajemen Penyaluran Tenaga Kerja dalam Rangka Mengurangi Pengangguran (Studi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis manajemen penyaluran tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun dalam rangka mengurangi pengangguran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan difungsikan sebagai alternatif-alternatif pengambilan keputusan terkait masalah pengangguran. Pengorganisasian diarahkan sebagai alat pokok menggerakkan kegiatan. Pengadaan staff merupakan suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat dalam penyaluran tenaga kerja. Pengarahan yang dilakukan dalam penyaluran tenaga kerja berguna untuk mencegah permasalahan ketenagakerjaan. Koordinasi dilakukan guna dapat memantau para pekerja yang telah bekerja pada perusahaan. Pelaporan pelaksanaan penyaluran tenaga kerja fokus dengan memberikan informasi pasar kerja. Penganggaran dana ditujukan pada beberapa sasaran strategis terkait masalah pengangguran.   Kata kunci: manajemen, pengangguran, penyaluran tenaga kerja

Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue