cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2016)" : 25 Documents clear
ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SUMENEP (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep) Trisnawati, Desi; Handayani, Siti Ragil; Alfandia, Nurlita Sukma
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.791 KB)

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak hotel, dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel di masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel. Praktik prosedur pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik salah satu faktor penghambatnya kurangnya kesadaran wajib pajak, karena hal tersebut pegawai sering melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak. (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya rendah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran pajak sebaiknya pegawai bertindak tegas dengan mencabut surat izin usahanya.   Kata Kunci: Prosedur Pemungutan Pajak Hotel ABSTRACT Local Regulations Sumenep Regency Number 1 Year 2012 on Regional Taxes piece of legislation which makes it easy for Taxpayer hotel, with tariff of 10% expected revenues can be increased and balanced. The purpose of this study was to determine how the tax collection procedure in Sumenep (Department of Revenue Finance and Asset Management) what resistance factors that cause tax hotel does not walk with good. This type of this research is descriptive. The focus of this research is the procedure of tax collection hotel in Sumenep regency. With the technique of data collection through interviews and documents. The results of the study showed that the implementation of the procedure for tax collection hotel is still weak, and monitoring is still weak in terms of hotel tax collection. The practice of tax collection procedures did not go well one of the factors inhibiting the lack of awareness of the taxpayer, because that employees often perfome actions official assessment against the required taxs. (Department of Revenue Finance and Asset Management) needs to improve the supervision and discipline of the taxpayers who pay their taxes low. Taxpayers who often perform tax payment arrears employee should act decisively to revoke its operating license. Keyword: Procedure, tax collection, hotel taxes
ANALISIS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK HIBURAN DI KOTA BLITAR (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar) Anitasari, Angelia Maylinda Wahyu; Topowijono, .; Husaini, Achmad
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.536 KB)

Abstract

This study has the objective to found out and describe implementation of entertainment tax collection system which is using self-assessment system, to found out supporting and inhibiting factors in implementation of self-assessment system in Kota Blitar. This study is a descriptive study. It is conducted in Dinas Pendapatan Kota Blitar Jl. Jawa No. 64 Kota Blitar. Data source in this study would be primary data obtained from interview with employees of Dinas Pendapatan and also taxpayer for entertainment tax in Kota Blitar, while secondary data obtained from documents supporting primary data. Result of this study revealed that there were lots of entertainment taxpayer within Kota Blitar who did not understand and comprehend self-assessment system such as in calculating their own tax implemented by Dinas Pendapatan Kota Blitar, there were also lots of taxpayer who did not attach and rather to conceal their financial report in reporting their taxes. Tax knowledge awareness possessed by taxpayers related with this implementation is still low. Suggestion from this study would be to held continuous briefing and socialization for taxpayers concerning insight in taxation, better service for taxpayer is necessary so that awareness and compliance of taxpayers can be improved. There should be audit team so that tax income results and allocation was controlled in better way, thus decreasing tax avoidance and embezzlement as minimum as possible. Keywords: Implementation of self-assessment system, entertainment tax in Kota Blitar   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem pemungutan pajak hiburan yang menggunakan self assessment system, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan dan pelaksanaan self assessment system di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Blitar Jl. Jawa No 64 C Kota Blitar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari wawancara oleh Pegawai Dinas Pendapatan dan wajib pajak Hiburan Kota Blitar, sedangkan  data sekunder diperoleh dari dokumen yang dapat mendukung data primer. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak wajib pajak hiburan di Kota Blitar yang tidak memahami dan mengerti self assessment system seperti menghitung pajaknya sendiri dan mengisi SPTPD sendiri yang diterapkan Dinas Pendapatan Kota Blitar, selain itu masih banyak wajib pajak yang tidak menyertakan dan menyembunyikan laporan keuangan dalam melaporkan pajaknya. Kesadaran dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam penerapan ini masih rendah. Saran dari penelitian ini, yaitu penyuluhan dan sosialisasi harus dilaksanakan terus menerus bagi wajib pajak tentang pengetahuan di bidang pajak, Pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak sangat diperlukan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat taerus ditingkatkat. Perlu ada tim audit agar hasil penerimaan pajak dan alokasi terkontrol dengan baik, sehingga adanya penghindaran dan penggelapan pajak dapat ditekan seminimal mungkin. Kata Kunci : Penerapan self assessment system Pajak Hiburan di Kota Blitar
ANALISIS DASAR PENGENAAN, PERHITUNGAN, DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA AERONAUTIKA DAN JASA NON-AERONAUTIKA (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT. “X”) Putra, Sarjono Eka; Handayani, Siti Ragil; Kaniskha, Bayu
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.343 KB)

Abstract

The branch office of PT. "X" is a company works  in the business world with its main products, namely aeronautical services and non-aeronautical services. Research conducted at the branch office of PT. "X" is done in order to determine the suitability of bases, calculation and deduction of Income Tax Article 23 for services of aeronautical and non-aeronautical services are adjusted on the basis of Law No. 36 Year 2008 on Income Tax. This research is descriptive research. Based on the research that has been done has been found that this class of services aeronautics not included in the object of Article 23 Income Tax on the supporting services in the field of aviation and airports, and there is one treatment taxing both bases, calculation, and tax cuts for the provision of care of electricity, water and telephone provided by branches of PT. "X". Keywords: Aeronautical Services, Non-Aeronautical Services, Income Tax Article 23 ABSTRAK Kantor cabang PT. “X” adalah perusahaan yang berkicimpung di dunia bisnis dengan produk utamanya, yaitu jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika. Penelitian yang dilakukan di kantor cabang PT. “X” ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian dasar pengenaan, perhitungan, dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika yang disesuaikan dengan dasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah ditemukan bahwa golongan jasa aeronautika tidak dimasukkan kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas  jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, dan terdapat salah perlakuan pemajakan baik dasar pengenaan, perhitungan, dan pemotongan pajak untuk jasa penyediaan perawatan listrik, air, dan telepon yang diberikan oleh kantor cabang PT. “X”. Kata Kunci: Jasa Aeronautika, Jasa Non-Aeronautika, Pajak Penghasilan Pasal 23
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI PENERBITAN SURAT PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MALANG (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota) Aurumasari, Amelia Westri; Topowijono, .; Hidayat, R. Rustam
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.419 KB)

Abstract

Delegation of authority by the central government to the regions, local governments are expected to optimize local revenues, especially local taxes. Optimization of local tax revenue come from the tax potential that can be explored in the area is no exception is the motor vehicle tax. The process of collection and billing through the issuance of tax directly hand over to the taxpayer an obligation for the Regional Revenue Office of East Java Province Malang city UPTD especially in optimizing the motor vehicle tax revenue. This study aims to determine the effectiveness and contribution of the motor vehicle tax collection through the issuance of tax. In this study researchers use a shameful kind of descriptive research with a qualitative approach. The data analysis Miles and Hubberman models use in this study. Researchers used two methods to obtain the necessary data that interview and documentation. The end result of this study was to determine the effectiveness of the issuance of show ineffective tax and contributions obtained from the disbursement of tax arrears to the motor vehicle tax revenue is low. Keyword : Effentiveness, local taxes, motor vehicle taxes, tax revenue, tax letter ABSTRAK Pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah membuat pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah. Pengoptimalan penerimaan pajak daerah berasal dari potensi pajak yang dapat digali pada daerah tersebut tak terkecuali adalah pajak kendaraan bermotor. Proses pemungutan dan penagihan melalui penerbitan surat pajak yang langsung diserahkan kepada wajib pajak menjadi kewajiban bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya UPTD Malang kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui penerbitan surat pajak. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data model Miles dan Hubberman digunakan dalam penelitian ini.  Peneliti menggunakan dua metode dalam mendapatkan data yang diperlukan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Hasil akhir dari penelitian ini diketahui tingkat efektivitas dari penerbitan surat pajak menunjukkan belum efektif serta kontribusi yang didapatkan dari pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor masih rendah. Kata kunci : Efektivitas, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak, surat pajak
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN EKSPOR IMPOR BARANG PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA Herlinawati, Yunita; Hidayat, Kadarisman; Setyawan, Arief
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.546 KB)

Abstract

Indonesia one of the countries do export, import activities. In exporting / importing goods activity required controling. Institution that possesses of this is KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. The kind of research is descriptive qualitative approach. The result of this research shows implementation of controls export import of goods on KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda are compliance with laws and customs regulations. Factors inhibiting the implementation of export controls of imported goods is an imbalance in the workload to be borne by the officer carrying out surveillance in the field, Factors inhibiting the implementation of controls export import of goods coming from service users (exporters,importers, PPJK) is if there are exporters or PPJK are still new and do not understand about customs procedures and is the uncertainty regarding the specifications listed in the customs documents. Factors supporting the implementation of export controls of imported goods originating from KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda is conducive working environment, adequate infrastructure, and this agreement by KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda while factors supporting the implementation of export import goods control from community is the lack of information related to indications of violations of customs of society. Keywords : Controling, Export , Import ABSTRAK Indonesia salah satu negara yang melakukan kegiatan ekspor impor barang. Dalam setiap kegiatan ekspor impor barang diperlukan pengawasan. Institusi yang memiliki tugas tersebut salah satunya adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan implementasi pengawasan ekspor impor Ubarang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sesuai dengan peraturan perundang- undangan kepabeanan. Faktor penghambat yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah kurang seimbangnya jumlah beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, faktor penghambat yang berasal dari pengguna jasa adalah adanya eksportir baru yang belum memahami peraturan tentang ekspor dan ketidakjelasan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen pelengkap pabean. Faktor pendukung yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, dan kerjasama yang dijalin sedangkan faktor pendukung yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait indikasi terjadinya pelanggaran kepabeanan dari masyarakat. Kata Kunci : Pengawasan, Ekspor , Impor
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG PERIODE 2011-2014) Jamil, Ida Nur Asiah; Husaini, Achmad; Mayowan, Yuniadi
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.3 KB)

Abstract

BPHTB is a potential local tax at Malang. Realization BPHTB at Malang has always managed to exceed the planned target, but the other still a lot of problems that make collecting BPHTB not optimal. Percentage contribution of BPHTB to the Local Tax Revenue is great, BPHTB become a tax that dominates Total Local Tax Revenue. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of BPHTB, and it contribution to the Local Tax Revenues in Malang. The type of research is descriptive with qualitative approach. The results show  that the level of effectiveness of BPHTB in Malang during the years 2011-2014 has been very good with an average 121.94%, but based on the survey results in mind that a lot of potential BPHTB that has not been optimized. Contribution of BPHTB to the Local Tax Revenue at Malang in 2011-2014 has been good with an average 44.49%, This happens because the transaction on acquisition of land and buildings at Malang high, it causing of continued increase in property prices at Malang. The situation is feared impact on poor people increasingly can not afford to buy housing at Malang. Keywords: BPHTB, Contribution, Effectiveness, Local Tax Revenue.   ABSTRAK BPHTB merupakan pajak daerah yang sangat potensial di Kota Malang. Realisasi penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 selalu berhasil melampaui target yang direncanakan, namun disisi lain masih banyak terjadi permasalahan yang membuat pemungutan BPHTB belum optimal. Persentase kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah sangat baik, penerimaan BPHTB menjadi pajak yang mendominasi Total Pendapatan Pajak Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang dibandingkan dengan potensi riil, serta untuk menganalisis kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 121,94%, namun berdasarkan  hasil survei diketahui bahwa masih banyak potensi BPHTB yang belum dioptimalkan. Kontribusi BPHTB  terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014 sudah baik dengan persentase rata-rata 44,49%, Hal tersebut terjadi karena transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Malang tinggi, yang mengakibatkan terus meningkatnya harga properti di Kota Malang. Keadaan tersebut dikhawatirkan berdampak pada masyarakat kecil kota malang semakin tidak mampu membeli hunian di Kota Malang. Kata Kunci : BPHTB, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Pajak Daerah
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) Rahim, Haifa Aunur; Topowijono, .; Sudjana, Nengah
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.018 KB)

Abstract

The reformation of Indonesian tax system has to cover kind of tax evasion. Tax audit is one of the preventive way that Directorate General of Taxes (DJP) made. The outcame of tax audit is the number of tax obligation supposedly owed with Tax Assessment as legal paper. In every tax servise offices had tax audit income target, but the quantity of tax auditors is not well-matched with the high target. In this case unrateable the number of tax auditors and target can be infeccted on quantity and quality of tax audit. This research is to determine and analysis efectiveness of tax audit on publishing tax assessment as legal paper and to determine the factor of support and inhibitor of tax audit. The research use descriptive method with qualitative approach also supported by quantitative data. The  analysis devide into 5 ratio to determine tax audit efectiveness. The result show that tax audit in Surakarta Tax Service Office in 2012-2015 on 3 ratio has been appropriated with the efectiveness principal, but in 2 ratio tax audit suffered fluctuation. Keywords : Effectiveness, Tax Audit, Tax Assessment   ABSTRAK Sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang telah mengalami reformasi harus mampu mengantisipasi berbagai macam upaya-upaya penghindaran pajak. Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak adalah dikeluarkannya ketetapan tentang berapa kewajiban pajak yang seharusnya terhutang dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai produk hukumnya. Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak pasti memiliki target penerimaan pemeriksaan, dimana target yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak yang ada dapat mengurangi kualitas dan kuantitas pemeriksaan yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data untuk mengukur efektivitas pemeriksaan menggunakan 5 rasio. Selanjutnya akan diambil kesimpulan dari analisis data serta faktor pendukung dan penghambat pemeriksaan berdasarkan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada tahun 2012-2015 pada 3 rasio telah memenuhi prinsip efektivitas, walaupun pada 2 rasio mengalami fluktuasi. Kata Kunci : Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Surat Ketetapan Pajak
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014) Rahmawati, Ayu; Wi Endang NP, Maria Goretti; Agusti, Rosa,ita Rachma
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.807 KB)

Abstract

Tax is one element that is important for the acceptance of a country to finance expenditure, both routine expenditure and development expenditure. At the company, regarded as a tax burden that will reduce net income. Taxes are imposed on the company can not be separated from the role of corporate social responsibility and corporate governance. This study was to determine the effect of disclosure of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance for the Avoidance of Double Taxation. The proportion of independent board, managerial ownership, institutional ownership, the quality of the external auditor and the audit committee is variable GCG type of research is explanatory research. The study used a sample of 20 companies listed on the Stock Exchange 2012-2014 by using purposive sampling technique. This type of data is secondary data in the form of annual reports is sourced from Indonesia Stock Exchange website. Regression results explaining that the proportion of independent commissioners CSR and positive and significant influence, managerial ownership, institutional ownership, has a negative and significant effect on tax avoidance, while the quality of the audit committee and external auditors for the company's value. Keywords : Corporate, Institusional, Auditor Abstrak   Pajak adalah salah satu unsur penerimaan yang penting bagi suatu negara guna membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak yang dikenakan pada perusahaan tidak terlepas dari peran tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance untuk Penghindaran Pajak. Proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal, dan komite audit adalah variabel Jenis GCG penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory. Penelitian sampel yang digunakan 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan yang bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. Hasil regresi menjelaskan bahwa proporsi CSR dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara komite audit dan kualitas auditor eksternal untuk nilai perusahaan. Kata Kunci : Perusahaan, Institusional, Auditor
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto) Nur Jannah, Hamida El Laila Eka; Suyadi, Imam; Utami, Hamidah Nayati
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.493 KB)

Abstract

Tax is the duty of citizens in country which finance various purposes such as construction of national implementation is regulated in the act is based on the rules of procedure that is used for the welfare of citizens. Development activity is increasing from year to year a growing need financing. It means that in the search and excavation of the sources of funds should be further improved, particularly the funds coming from the country, which in these efforts require the support of any existing area. Development is more directed to the area so that the area has the authority to manage his own family. This study aims to know contribution local tax towards local own-source revenue and efforts made by Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto to increase local own-source revenue. This research is a case study. The results is average contribution to the local tax revenue over the period 2014 - 2015 in every month is 53.33%, which means excellent contribution. Efforts are made to increase revenue at Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto to realize regional regulation number 1 of 2011 on local tax, intensification and extensification of local tax to increase local own-source revenue. Keywords: Local Own-Source Revenue, Local Tax, Contribution Abstrak Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang berdasarkan aturan pelaksanaannya yang digunakan untuk tujuan kesejahteraan warga negara. Kegiatan pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga membutuhkan pembiayaan yang semakin besar. Hal ini berarti bahwa, dalam usaha pencarian dan penggalian sumber-sumber dana harus lebih ditingkatkan, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada. Pembangunan lebih diarahkan ke daerah sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah melalui media cetak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah kepada wajib pajak untuk meningkatkan PAD. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Kontribusi
PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu) Prawagis, Febirizki Damayanty; Zahroh ZA, .; Mayowan, Yuniadi
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.798 KB)

Abstract

The government of Indonesia is currently developing in the various area, therefore the government of Indonesia requires surplus funds. One of the income countries that give the greatest contribution come from tax sector. Some factors that could increase the obedience of taxpayer particularly in UMKM sector is taxpayer understanding, perception of tax rate and tax sanction. This study use explanatory research method with quantitative approach. The sampling of this study use accidental sampling with the samples to 98 respondents. Analysis of data in this study use desriptive statistic and multiple linear regression analysis with statistic software version 22. The result of this study show that the understanding of tax payment mechanism, perception of tax rate and tax sanction have significant influence either in simultaneous or partially. Keywords : taxpayer compliance, understanding, perception of tax rate, tax sanction, UMKM ABSTRAK Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, oleh karena itu pemerintah memerlukan dana yang cukup banyak. Salah satu penerimaan negara yang memberikan sumbangan terbesar berasal dari sektor pajak. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya sektor UMKM yaitu pemahaman wajib pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling dengan sampel sebanyak 98 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software statistik SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial. Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, pemahaman, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, UMKM

Page 2 of 3 | Total Record : 25