Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"1987: HARIAN SUARA MERDEKA"
:
12 Documents
clear
MENGINTIP KEMANDIRIAN MAHASISWA UT
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.074 KB)
      Kritik tajam yang pertama sekali muncul ketika saya mempresentasikan paper tentang Prospek Universitas Terbuka di Indonesia dalam sebuah seminar terbatas, atau lebih tepatnya dalam sebuah diskusi kelas, adalah berkisar pada masalah kemandirian mahasiswa.      Salah satu diantara kekurangan yang dimiliki oleh bangsa Asia pada umumnya, termasuk Indonesia, adalah sifat ketergantungan yang cukup besar kepada orang lain.   Demikian besarnya sifat ketergantungan ini tidak jarang telah menyebabkan terhambatnya perkembangan kemandirianmereka. Sifat paternalistik tentu saja sangat memberikan andil bagi terhambatnya kemandirian ini.      Universitas terbuka (UT) sebagai manifestasi da-ri upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat dengan menerapkan sistem belajar dan mekanisme akademik yang termasuk baru di Indonesia, adalah menuntut kemandirian mahasiswa secara mutlak. Tanpa memilki sifat mandiri, jangan diharapkan seorang mahasiswa akan dapat menyelesaikan studi.      Meskipun sifat mandiri ini diperlukan pula dalam menempuh pendidkan biasa (reguler), tetapi dalam sistempendidikan terbuka ini akan lebih dominan.
SOSOK KUALITAS KURIKULUM 1984 SMA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.143 KB)
Artikel saya terdahulu di harian ini, "Sipenmaru 1987 Menaikkan Pamor IKIP?" (Suara Merdeka: 28 Februari 1987) telah dilengkapi oleh Saudara Drs. Imam Lamijan dalam tulisannya dibawah titel "Era Baru Dalam Ujian Sipenmaaru 1987" (Suara Merdeka: 14 Maret 1987).      Tidak ada perbedaan yang prinsipiil antara kedua tulisan tersebut di atas karena keduanya memang saling melengkapi adanya. Sipenmaru 1987 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Juni mendatang memang mengandung "era baru" dikrenakan akan terjadinya ketidakbiasaandibandingkan pelaksanaan Sipenmaru pada tahun-tahun sebelumnya.      Berbagai ketidakbiasaan yang akan terjadi dalam Sipenmaru 1987 mendatang diantaranya adalah pada jumlah pilihan program studi yang diminati oleh masing-masing peserta, adanya pemisahan secara tegas antara program-program kependidikan dengan non-kependidikan,dan vareasimata ujian yang akan diujikan pada peserta. Masalah-masalah ini telah dikupas dalam dua tulisan tersebut dengan berbagai predisibilitasnya.      Meskipun demikian masih ada sebuah "keistimewaan" yang belum terkupas secara lebih terinci dalam dua tulis an tersebut diatas, ialah ikut sertanya lulusan SMA 1987 yang merupakan produk perdana Kurikulum 1984 SMA dalam arena "adu nasib tahunan" ini.
MENGHITUNG KONTRIBUSI NILAI EBTANAS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.527 KB)
          Topik pembicaraan yang kiranya paling hangat dan aktual saat ini, khususnya di kalangan para guru, siswa serta orangtua siswa adalah disekitar Ebtanas, Evaluasi Belajar Tahap Akhir tingkat Nasional.          Betapa tidak, peristiwa rutin setiap akhir tahun akademik ini di samping secara langsung akan menentukan nasib anak didik selaku peserta Ebtanas, maka secara tak langsung juga akan menyangkut nama baik sekolah dengan seluruh civitasnya.          Keberhasilan penyelenggaraan Ebtanas, khususnya dari segi jumlah peserta yang lulus berkaitan langsung dengan masalah "pride" (baca: kebanggaan, bukan kesombongan) sekolah; artinya semakin tinggi tingkat kelulusan siswa yang mengikuti Ebtanas maka hal itu akan makin membanggakan sekolah. Tingginya tingkat kelulusan siswa akan mengangkat nama sekolah yang bersangkutan.          Namun barangkali nilai kebanggaan ini akan dapat terkurangi apabila kontribusi Nilai Ebtanas Murni (NEM) dalam penentuan nilai yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) ikut dipermasalahkan.
ALOKASI DANA PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.762 KB)
      Meskipun tidak terlalu mengejutkan namun turunnya anggaran pendidikan dalam RAPBN 87/88, baik nominal maupun peringkatnya, telah mengisyaratkan "deru keprihatinan" pada berbagai aktivitas. Termasuk didalamnya adalah Aktivitas Penelitian.      Sejak REPELITA I pemerintah memang menaruh perha-tian yang sungguh-sungguh terhadap sektor pendidikan, walaupun besarnya perhatian tidak selalu dimanifestasikan dalam prioritas anggaran.      Tahun 82/83 barangkali pantas dicatat dalam "nota pendidikan" kita, dimana anggaran bagi sektor pendidikan mulai terlihat menonjol bila dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Setidak-tidaknya selalu masuk dalam kelompok "the best four". Dalam beberapa tahun bahkan sempat menduduki peringkat pertama dalam hal nominal atau jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan sektor pembangunan yang lain.      Ternyata tahun ini anggaran untuk sektor pendidikan mengalami penurunan. Bila dalam APBN 86/87 sektor ini menempati peringkat pertama maka untuk RAPBN tahun 87/88 ini melorot ke peringkat keempat; disamping jumlah nomi-nalnya juga mengalami penurunan dari Rp 1.145,9 milyar untuk tahun 86/87 menjadi Rp 1.021,5 milyar untuk tahun 87/88, atau menurun sekitar 10,9%.
UJIAN MANDIRI BAGI PTS "DISAMAKAN"
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.583 KB)
      Dalam beberapa tahun terakhir ini perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap hidup tumbuhnya PTS, perguruan tinggi swasta, terasa semakin meningkat saja. Tidak hanya PTN, pergu-ruan tinggi negeri yang secara langsung memperoleh sentuhan akademik; akan tetapi PTS juga mulai memperolehnya secara lebih memadai. Dengan ungkapan lain, kalau dulu sistem pembinaan pemerintah pada PTS lebih terkonsentrasikan ini sudah mulai berkembang pada sentuhan akademik.       Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Fuad Hassan menurunkan surat keputusan tentang penyelenggaraan ujian bagi PTS yang sudah mempunyai status "disamakan" berhak menyelenggarakan ujian sendiri dengan akibat yang persis sama dengan PTN. Maka dari surat keputusan tersebut diatas adalah bagi PTS yang berstatus "disamakan" maka penyelnggaraan ujiannya dapat dilakukan secara mendiri; misalnya dalam menentukan hari dan tanggal ujian, pengawas ujian, formasi dosen penguji, sampai dengan besarnya uang pembayaran dan lainnya. Jadi penyelenggaraan ujian ini tidak lagi bergantung pada PTN. Pada sisi yang lainnya makna dari surat keputusan tersebut adalah ijazah yang didapat oleh peserta ujian ini akan mempunyai nilai yang sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh PTN; sehingga keduanya mempunyai "civil effect" yang sama.       Bedanya bila ijazah PTN lagalisasinya dilakukan oleh Rektor PTN yang bersangkutan, maka ijazah PTS yang bersangkutan. Untuk "menyambung" terbitnya surat keputusan tersebut agar supaya lebih memudahkan penjabarannya sampai pada tingkat operasionalisasi maka selanjutnya Direktur Jendral Dikti Depdikbud. Praf Dr sukadji Ranoewihardjo mengeluarkan pedoman pelaksanaannya.
MEMILIH ATAU TIDAK MEMILIH:SEKOLAH BERPREDIKAT "FAVOURITE" ?
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (139.342 KB)
Banyak warga masyarakat Jawa Tengah yang merasa lega dan bersyukur setelah Suara Merdeka selama dua hari --tanggal 10 dan 12 Juni 1987-- menurunkan tulisan tentang kesempatan masuk ke sekolah lanjutan, SMTP dan SMTA di kota Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya. Tulisan tersebut terasa lebih besar urgensi serta manfaatnya setelah dilengkapi dengan informasi tentang NEM Minimum (Terendah) yang diberlakukan di seluruh sekolah menengah di kota Semarang; baik untuk tingkat SMTP maupun untuk tingkat SMTA, baik yang berupa sekolah umum (SMP dan SMA) maupun yang berupa sekolah kejuruan (SMEA, STM, SMKK, dsb). Informasi tentang NEM Minimum (Terendah) tersebut memang sangat diperlukan untuk memperhitungkan sekolah mana yang pantas untuk dimasuki oleh masing-masing calon sesuai dengan kekuatannya; ialah besarnya NEM yang dimiliki masing-masing calon. Pada umumnya mereka berharap agar pemuatan informasi tentang NEM Minimum (Terendah) ini tidak terbatas pada sekolah di kota Semarang saja, akan tetapi seluruh sekolah menengah di Jawa Tengah (Ini input menarik atau bahkan merupakan "tantangan" untuk teman-teman Redaktur maupun Reporter).
KAPAN "MUATAN LOKAL" DIFORMULASIKAN?
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.092 KB)
Pada akhir tahun 1986 yang silam Mendikbud, Prof. Dr. Fuad Hassan pernah mengemukakan bahwa mulai awal tahun Pelita kelima nanti potensi daerah akan dikembangkan melalui 'muatan lokal' (ML) yang akan diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Yang dimaksud dengan ML adalah merupakan mata kelompok pelajaran dalam strktur kurikulum yang oleh suatu daerah dianggap sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat. Jadi ML merupakan karakteristik atau kekhasan yang dimiliki oleh masing- masing daerah. ML bukan saja terdiri dari berbagai keterampilan dan kerajinan tradisional, tetapi juga berbagai manifestasi kebudayaan daerah yang bersanglutan;misalnya saja bahasa, tulisan daerah, legenda dan istiadat, dsb..lh8 Latar belakang munculnya gagasan ML adalah adanya semacam kekhawatiran tentang cukup banyaknya putra-putra daerah yang sesungguhnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah akan tetapi enggan melakukannya. Keengganan ini disebabkan tidak dimilikinya pengetahuan yang menyeluruh tentang potensi yang dimiliki daerahnya itu sendiri, apalagi skill untuk mengembangkannya. Kalau keadaan itu dibiarkan terus berlanjut maka dikhawatirkan potensi yang sekaligus merupakan kekhasan daerah tidak berkembang, bahkan akan meluruh. Berdasarkan adanya semacam kekhawatiran tersebut diatas, juga ada beberapa faktor lain yang ikut melatarbelakanginya, maka dari itu ML perlu diintegrasikan dalam kurikulum. Sedang alokasi yang disediakan untuk ML direncanakan boleh mencapai angka 20% dari keseluruhan beban kurikulum.
AKREDITASI PERLU BAGI PTN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.076 KB)
Selaku seorang pengamat pendidikan saya menemukan sebuah kasus yang cukup menarik untuk dipresentasikan. Kasus ini menyangkut proses akreditasi akademik pada PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Sebuah jurusan (departemen) pada sebuah PTS ingin menyusun silabus untuk keperluan akreditasi akademik (melalui proses 'evaluasi aktif' yang dilakukan oleh tim dari Kopertis Wilayahnya). Sebagai salah satu komponen yang dievaluasi dalam proses akreditasi tersebut adalah kurikulum dan silabus. Kurikulum jurusan pada PTS tersebut materinya sebagian besar sama dengan materi kurikulum PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang diafiliasinya. Secara Praktis PTS tersebut sesungguhnya dapat "menyesuaikan" silabusnya dengan silabus PTN yang diafiliasinya; hingga tinggal menyusun silabus beberapa mata kuliah yang tidak diajarkan pada PTN tersebut (terutama mata kuliah yang bersifat ke-PTS-an). Akan tetapi sebuah kesulitan kemudian muncul: ternyata silabus dari kurikulum PTN itu sendiri juga belum tersusun secara mantap. Kasus ini tentunya menarik: disatu pihak sebagai salah satu persyaratan akreditasi maka PTS sudah harus mempunyai silabus yang mantap (dan "disyahkan" oleh PTN yang diafiliasi-nya), sementara itu PTN-nya belum mempunyai silabus yang mantap.
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA PTS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.269 KB)
Jawa Tengah saat ini mempunyai 47 PTS, Perguruan Tinggi Swasta. Apabila dihitung jumlah jurusan/program studinya maka saat ini di Jawa Tengah sudah terdapat 242 jurusan/progstu; terdiri dari 39 jurusan/progstu berstatus 'disamakan', 24 jurusan/progstu berstatus 'diakui', dan 179 jurusan/progstu 'terdaftar'. Kiranya bisa dicatat bahwa pada beberapa PTS maka unit struktur kelembagaan terkecilnya berupa 'jurusan', sedangkan pada beberapa PTS yang lainnya berupa program studi (progstu). Apabila PTS yang telah disetujui KOPERTIS Wilayah VI Jawa Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan akademiknya ikut dihitung di dalamnya --meskipun belum mendapat status akreditasi--, maka sampai saat ini setidak-tidaknya terdapat 59 PTS; terdiri dari 278 jurusan/progstu, yang 36 diantaranya belum mempunyai status akreditasi. Sedangkan kalau dilihat dari jenis program yang diselenggarakan maka diantara 278 jurusan/progstu tersebut 200 diantaranya berupa program S1 (Sarjana), selebihnya merupakan program D3 (Diploma Tiga). Untuk tingkat nasional saat ini sudah terdapat sekitar 600 PTS dengan segala jenis dan programnya yang sudah terdokumentasi pada "file" Depdikbud. Jumlah ini belum termasuk PTS-PTS yang beroperasi di luar sepengetahuan dan pembinaan Depdikbud.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TIMUR
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.328 KB)
Sementara ini pemerintah kita tidak bermaksud untuk membangun atau membuat perguruan tinggi yang baru; tetapi akan membangun unit-unit politeknik dalam jumlah yang relatif banyak sebagai jawaban untuk ikut memecahkan persoalan kebutuhan tenaga kerja di negara kita yang keadaannya cukup kompleks. Masalah tenaga kerja di negara kita saat ini memang masih sangat kompleks. Data yang dikomunikasikan Menaker baru-baru ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada thn 1986 yang baru saja kita lampaui menunjukkan angka-angka yang masih sangat terbatas. Keadaan ini cukup memprihatinkan, di samping masalah kualifikasi tenaga kerja yang tidak kalah seriusnya. Depdikbud tentu saja tidak dapat terlepas dari problematika ketenagakerjaan ini; mengingat bahwa lembaga ini telah dibakukan oleh pemerintah sebagai "pencetak" tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi dan kuantifikasinya. Kebijakkan tentang pendirian politeknik dalam jumlah yang relatif banyak bertujuan untuk menjawab permasalahan kekurangan "tenaga kerja trampil tingkat tinggi" (high skilled worker) di negara kita.