cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "1987: HARIAN SUARA MERDEKA" : 12 Documents clear
MENGINTIP KEMANDIRIAN MAHASISWA UT Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.074 KB)

Abstract

       Kritik tajam yang pertama sekali muncul ketika saya mempresentasikan paper tentang Prospek Universitas Terbuka di Indonesia dalam sebuah seminar terbatas, atau lebih tepatnya dalam sebuah diskusi kelas, adalah berkisar pada masalah kemandirian mahasiswa.       Salah satu diantara kekurangan yang dimiliki oleh bangsa Asia pada umumnya, termasuk Indonesia, adalah sifat ketergantungan yang cukup besar kepada orang lain.    Demikian besarnya sifat ketergantungan ini tidak jarang telah menyebabkan terhambatnya perkembangan kemandirianmereka. Sifat paternalistik tentu saja sangat memberikan andil bagi terhambatnya kemandirian ini.       Universitas  terbuka (UT) sebagai manifestasi da-ri upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi  kepada masyarakat dengan menerapkan sistem belajar dan mekanisme akademik yang termasuk baru di Indonesia, adalah menuntut kemandirian mahasiswa secara mutlak. Tanpa memilki sifat mandiri, jangan diharapkan seorang mahasiswa akan dapat menyelesaikan studi.       Meskipun sifat mandiri ini diperlukan pula dalam menempuh pendidkan biasa (reguler), tetapi dalam sistempendidikan terbuka ini akan lebih dominan.
SOSOK KUALITAS KURIKULUM 1984 SMA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.143 KB)

Abstract

Artikel saya terdahulu di harian ini, "Sipenmaru 1987 Menaikkan Pamor IKIP?" (Suara Merdeka: 28 Februari 1987) telah dilengkapi oleh Saudara Drs. Imam Lamijan dalam tulisannya dibawah titel "Era Baru Dalam Ujian Sipenmaaru 1987" (Suara Merdeka: 14 Maret 1987).       Tidak ada perbedaan yang prinsipiil antara kedua tulisan tersebut di atas karena keduanya memang saling melengkapi adanya. Sipenmaru 1987 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Juni mendatang memang mengandung "era baru" dikrenakan akan terjadinya ketidakbiasaandibandingkan pelaksanaan Sipenmaru pada tahun-tahun sebelumnya.       Berbagai ketidakbiasaan yang akan terjadi dalam Sipenmaru 1987 mendatang diantaranya adalah pada jumlah pilihan program studi yang diminati oleh masing-masing peserta, adanya pemisahan secara tegas antara program-program kependidikan dengan non-kependidikan,dan vareasimata ujian yang akan diujikan pada peserta. Masalah-masalah ini telah dikupas dalam dua tulisan tersebut dengan berbagai predisibilitasnya.       Meskipun demikian masih ada sebuah "keistimewaan" yang belum terkupas secara lebih terinci dalam dua tulis an tersebut diatas, ialah ikut sertanya lulusan SMA 1987 yang merupakan produk perdana Kurikulum 1984 SMA dalam arena "adu nasib tahunan" ini.
MENGHITUNG KONTRIBUSI NILAI EBTANAS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.527 KB)

Abstract

           Topik pembicaraan yang kiranya paling hangat dan aktual saat ini, khususnya di kalangan para guru, siswa serta orangtua siswa adalah disekitar Ebtanas, Evaluasi Belajar Tahap Akhir tingkat Nasional.           Betapa tidak, peristiwa rutin setiap akhir tahun akademik ini di samping secara langsung akan  menentukan nasib anak didik selaku peserta Ebtanas, maka secara tak langsung juga akan menyangkut nama baik sekolah  dengan seluruh civitasnya.           Keberhasilan penyelenggaraan Ebtanas, khususnya dari segi jumlah peserta yang lulus berkaitan langsung dengan masalah "pride" (baca: kebanggaan, bukan kesombongan) sekolah; artinya semakin tinggi tingkat kelulusan siswa yang mengikuti Ebtanas maka hal itu akan makin membanggakan sekolah. Tingginya tingkat kelulusan siswa akan mengangkat nama sekolah yang bersangkutan.           Namun barangkali nilai kebanggaan ini akan  dapat terkurangi apabila kontribusi Nilai Ebtanas Murni (NEM) dalam penentuan nilai yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) ikut dipermasalahkan.
ALOKASI DANA PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.762 KB)

Abstract

       Meskipun tidak terlalu mengejutkan namun turunnya anggaran pendidikan dalam RAPBN 87/88, baik nominal maupun peringkatnya, telah mengisyaratkan "deru keprihatinan" pada berbagai aktivitas. Termasuk didalamnya adalah Aktivitas Penelitian.       Sejak REPELITA I pemerintah memang menaruh perha-tian yang sungguh-sungguh terhadap sektor pendidikan, walaupun besarnya perhatian tidak selalu dimanifestasikan dalam prioritas anggaran.       Tahun 82/83 barangkali pantas dicatat dalam "nota pendidikan" kita, dimana anggaran bagi sektor pendidikan mulai terlihat menonjol bila dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Setidak-tidaknya selalu masuk dalam kelompok "the best four".  Dalam beberapa tahun bahkan sempat menduduki peringkat pertama dalam hal nominal atau jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan sektor pembangunan yang lain.       Ternyata tahun ini anggaran untuk sektor pendidikan mengalami penurunan. Bila dalam APBN 86/87 sektor ini menempati peringkat pertama maka untuk RAPBN tahun 87/88 ini melorot ke peringkat keempat; disamping jumlah nomi-nalnya juga mengalami penurunan dari Rp 1.145,9 milyar untuk tahun 86/87 menjadi Rp 1.021,5 milyar untuk tahun 87/88, atau menurun sekitar 10,9%.
UJIAN MANDIRI BAGI PTS "DISAMAKAN" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.583 KB)

Abstract

       Dalam beberapa tahun terakhir ini perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap hidup tumbuhnya PTS, perguruan tinggi swasta, terasa semakin meningkat saja. Tidak hanya PTN, pergu-ruan tinggi negeri yang secara langsung memperoleh sentuhan akademik; akan tetapi PTS juga mulai memperolehnya secara lebih memadai. Dengan ungkapan lain, kalau dulu sistem pembinaan pemerintah pada PTS lebih terkonsentrasikan ini sudah mulai berkembang pada sentuhan akademik.        Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Fuad Hassan menurunkan surat keputusan tentang penyelenggaraan ujian bagi PTS yang sudah mempunyai status "disamakan" berhak menyelenggarakan ujian sendiri dengan akibat yang persis sama dengan PTN. Maka dari surat keputusan tersebut diatas adalah bagi PTS yang berstatus "disamakan" maka penyelnggaraan ujiannya dapat dilakukan secara mendiri; misalnya dalam menentukan hari dan tanggal ujian, pengawas ujian, formasi dosen penguji, sampai dengan besarnya uang pembayaran dan lainnya. Jadi penyelenggaraan ujian ini tidak lagi bergantung pada PTN. Pada sisi yang lainnya makna dari surat keputusan tersebut adalah ijazah yang didapat oleh peserta ujian ini akan mempunyai nilai yang sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh PTN; sehingga keduanya mempunyai "civil effect" yang sama.        Bedanya bila ijazah PTN lagalisasinya dilakukan oleh Rektor PTN yang bersangkutan, maka ijazah PTS yang bersangkutan. Untuk "menyambung" terbitnya surat keputusan tersebut agar supaya lebih memudahkan penjabarannya sampai pada tingkat operasionalisasi maka selanjutnya Direktur Jendral Dikti Depdikbud. Praf Dr sukadji Ranoewihardjo mengeluarkan pedoman pelaksanaannya.
MEMILIH ATAU TIDAK MEMILIH:SEKOLAH BERPREDIKAT "FAVOURITE" ? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.342 KB)

Abstract

Banyak  warga masyarakat Jawa Tengah yang  merasa lega dan bersyukur setelah Suara Merdeka selama dua hari --tanggal 10 dan 12 Juni 1987-- menurunkan tulisan tentang kesempatan masuk ke sekolah lanjutan, SMTP dan SMTA di kota Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya.           Tulisan tersebut terasa lebih besar urgensi serta manfaatnya setelah dilengkapi dengan informasi tentang NEM Minimum (Terendah) yang diberlakukan di seluruh sekolah menengah di kota Semarang; baik untuk tingkat SMTP maupun untuk tingkat SMTA, baik yang berupa sekolah umum (SMP dan SMA) maupun yang berupa sekolah kejuruan (SMEA, STM, SMKK, dsb).           Informasi tentang NEM Minimum (Terendah) tersebut memang sangat diperlukan untuk memperhitungkan sekolah mana yang pantas untuk dimasuki oleh masing-masing calon sesuai dengan kekuatannya; ialah besarnya NEM yang dimiliki masing-masing calon. Pada umumnya mereka berharap agar pemuatan informasi tentang NEM Minimum (Terendah) ini tidak terbatas pada sekolah di kota Semarang  saja, akan tetapi seluruh sekolah menengah di Jawa Tengah (Ini     input  menarik atau bahkan merupakan "tantangan" untuk teman-teman Redaktur maupun Reporter).
KAPAN "MUATAN LOKAL" DIFORMULASIKAN? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.092 KB)

Abstract

       Pada akhir tahun 1986 yang silam Mendikbud, Prof. Dr. Fuad Hassan pernah mengemukakan bahwa mulai awal tahun Pelita kelima nanti potensi daerah akan dikembangkan melalui 'muatan lokal' (ML) yang akan diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah.  Yang dimaksud dengan ML adalah merupakan mata kelompok pelajaran dalam strktur kurikulum yang oleh suatu daerah dianggap sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat.  Jadi ML merupakan karakteristik atau kekhasan yang dimiliki oleh masing- masing daerah. ML bukan saja terdiri dari berbagai keterampilan dan kerajinan tradisional, tetapi juga berbagai manifestasi kebudayaan daerah yang bersanglutan;misalnya saja bahasa, tulisan daerah, legenda dan istiadat, dsb..lh8       Latar belakang munculnya gagasan ML adalah adanya semacam kekhawatiran tentang cukup banyaknya putra-putra daerah yang sesungguhnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah akan tetapi enggan melakukannya. Keengganan ini disebabkan tidak dimilikinya pengetahuan yang menyeluruh tentang potensi yang dimiliki daerahnya itu sendiri, apalagi skill untuk mengembangkannya.       Kalau keadaan itu dibiarkan terus berlanjut maka dikhawatirkan potensi yang sekaligus merupakan kekhasan daerah tidak berkembang, bahkan akan meluruh.       Berdasarkan adanya semacam kekhawatiran tersebut diatas, juga ada beberapa faktor lain yang ikut melatarbelakanginya, maka dari itu ML perlu diintegrasikan dalam kurikulum.  Sedang alokasi yang disediakan untuk ML direncanakan boleh mencapai angka 20% dari keseluruhan beban kurikulum.
AKREDITASI PERLU BAGI PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.076 KB)

Abstract

       Selaku seorang pengamat pendidikan saya menemukan sebuah kasus yang cukup menarik untuk dipresentasikan. Kasus ini menyangkut proses akreditasi akademik pada PTS (Perguruan Tinggi Swasta).       Sebuah jurusan (departemen) pada sebuah PTS ingin menyusun silabus untuk keperluan akreditasi akademik (melalui proses 'evaluasi aktif' yang dilakukan oleh tim dari Kopertis Wilayahnya). Sebagai salah satu komponen yang dievaluasi dalam proses akreditasi tersebut adalah kurikulum dan silabus.       Kurikulum jurusan pada PTS tersebut materinya sebagian besar sama dengan materi kurikulum PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang diafiliasinya.       Secara Praktis PTS tersebut sesungguhnya dapat "menyesuaikan" silabusnya dengan silabus PTN yang diafiliasinya; hingga tinggal menyusun silabus beberapa mata kuliah yang tidak diajarkan pada PTN tersebut (terutama mata kuliah yang bersifat ke-PTS-an). Akan tetapi sebuah kesulitan kemudian muncul: ternyata silabus dari kurikulum PTN itu sendiri juga belum tersusun secara mantap.       Kasus ini tentunya menarik:  disatu pihak sebagai salah satu persyaratan akreditasi maka PTS sudah harus mempunyai silabus yang mantap  (dan "disyahkan" oleh PTN yang  diafiliasi-nya),  sementara itu PTN-nya belum mempunyai silabus yang mantap.
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.269 KB)

Abstract

       Jawa Tengah saat ini mempunyai 47 PTS, Perguruan Tinggi Swasta. Apabila dihitung jumlah jurusan/program studinya maka saat ini di Jawa Tengah sudah terdapat 242 jurusan/progstu; terdiri dari 39 jurusan/progstu berstatus 'disamakan', 24 jurusan/progstu berstatus  'diakui',  dan 179 jurusan/progstu 'terdaftar'.       Kiranya bisa dicatat bahwa pada beberapa PTS maka unit struktur kelembagaan terkecilnya berupa  'jurusan',  sedangkan pada beberapa PTS yang lainnya berupa  program studi (progstu).       Apabila PTS yang telah disetujui KOPERTIS Wilayah VI Jawa Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan akademiknya ikut dihitung di dalamnya --meskipun belum  mendapat status akreditasi--, maka sampai saat ini setidak-tidaknya terdapat 59 PTS;  terdiri dari 278  jurusan/progstu, yang  36 diantaranya belum mempunyai status  akreditasi. Sedangkan kalau dilihat dari jenis program yang diselenggarakan  maka diantara 278 jurusan/progstu tersebut  200     diantaranya berupa program S1 (Sarjana),  selebihnya merupakan program D3 (Diploma Tiga).       Untuk  tingkat nasional saat ini  sudah  terdapat sekitar 600 PTS dengan segala jenis dan programnya  yang sudah  terdokumentasi pada "file" Depdikbud.  Jumlah  ini belum termasuk PTS-PTS yang beroperasi di luar  sepengetahuan dan pembinaan Depdikbud.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TIMUR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.328 KB)

Abstract

       Sementara ini pemerintah kita tidak bermaksud untuk membangun atau membuat perguruan tinggi yang baru; tetapi akan membangun unit-unit politeknik dalam jumlah yang relatif banyak sebagai jawaban untuk ikut memecahkan persoalan kebutuhan tenaga kerja di negara kita yang keadaannya cukup kompleks.       Masalah tenaga kerja di negara kita saat ini memang masih sangat kompleks.  Data yang dikomunikasikan Menaker baru-baru ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada thn 1986 yang baru saja kita lampaui menunjukkan angka-angka yang masih sangat terbatas. Keadaan ini cukup memprihatinkan, di samping masalah kualifikasi tenaga kerja yang tidak kalah seriusnya.       Depdikbud tentu saja tidak dapat terlepas dari problematika ketenagakerjaan ini; mengingat bahwa lembaga ini telah dibakukan oleh pemerintah sebagai "pencetak" tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi dan kuantifikasinya.       Kebijakkan tentang pendirian politeknik dalam jumlah yang relatif banyak bertujuan untuk menjawab permasalahan kekurangan "tenaga kerja trampil tingkat tinggi" (high skilled worker) di negara kita.

Page 1 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

1987 1987


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue