cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT" : 14 Documents clear
SKEMA DEMOGRAFIS PENDUDUK DIY Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.02 KB)

Abstract

Mayoritas atau sebagian besar penduduk pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian dengan luas pemilikan tanah rata-rata sekitar 0,5 hektar (setiap keluarga?); padahal untuk dapat hidup cukup paling sedikit harus mempunyai tanah pertanian seluas 1 (satu) hektar. Keadaan ini yang mendorong penduduk pedesaan mencari tambahan pendapatan di kota. Konklusi ini merupakan hasil pengamatan Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Propinsi DIY, Kismo Sukirdo, beberapa waktu yang lalu (KR: 16/11/91). Dari sumber yang sama dinyatakan bahwa pertambah-an penduduk kota madya Yogyakarta yang disebabkan karena mobilitas permanen adalah relatif sedikit; dengan demikian faktor mobilitas nonpermanen diperkirankan memegang peran kunci dalam hal kepadatan penduduk. Pada dasarnya mobilitas permanen itu sendiri bisa dibedakan menjadi mobilitas sirkuler dan mobilitas ulang alik. Dalam hal ini faktor jarak dan biaya transportasi dari daerah asal (pedesaan) ke kota sangat menentukan terjadinya mobilitas nonpermanen tersebut.
LAMPU MERAH BAGI SMA-SMA DI DIY Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.241 KB)

Abstract

       Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini minat masyarakat lebih terkonsentrasi pada sekolah umum, SMA, daripada sekolah kejuruan. Oleh karena tingginya keinginan untuk dapat menapaki jenjang pendidikan formal yang seoptimal mungkin, lepas dari sejauh mana kemampuan akademiknya, maka mayoritas anggota masyarakat memilih jalur SMA yang dipandang dapat menghantarkan cita-citanya tersebut.          Memang, lulusan SMA dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sementara lulusan sekolah kejuruan dipersiapkan untuk terjun langsung ke lapangan kerja. Hal ini secara eksplisit dijamin oleh Peraturan Pemerintah (PP) No:29/1990 mengenai pendidikan menengah. Nah siapa orangnya yang tidak ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi?          Menghadapi keinginan masyarakat yang menggebu itu selanjutnya gedung-gedung SMA dibangun di mana-mana, sam pai menelusup ke desa-desa. Bahkan, dalam satu kecamatan pun  seringkali dijumpai lebih dari tiga atau empat SMA; negeri dan swasta (untung belum ada SMA Inpres?!).
PLUS MINUS HASIL UMPTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.937 KB)

Abstract

       Pagi hari ini, 3 Agustus 1991, hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) diumumkan secara serentak di seluruh Indonesia. Para kandidat yang telah ikut berkompetisi meramaikan "upacara" penyaringan mahasiswa baru PTN tahun ini dapat segera meluncur ke PTN dan PUML terdekat atau mencermati media massa tertentu untuk melihat hasil perjuangannya selama ini.          Sebanyak 67.713 peserta UMPTN 1991 (bilangan ini belum termasuk PGSD) konon dinyatakan berhasil menembus dinding PTN. Secara kuantitatif jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kandidat yang berhasil menembus dinding PTN untuk tahun yang lalu. Apakah penurunan jumlah ini menandakan makin ketatnya persaingan di dalam perebutan kursi PTN?  Barangkali ya; meskipun taraf signifikansinya masih harus distudi lebih dalam.          Ada sedikit "cacat kecil" dalam pelaksanaan UMPTN kali ini;  yaitu secara optimal ternyata pola ini belum mampu membangkitkan minat masyarakat pada program kepen-didikan, khususnya program PGSD.
KEJUTAN TFR DARI DIY Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.03 KB)

Abstract

       Ada kejutan baru dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); total fertility rate (TFR) di DIY didasarkan pada Survey Demografi dan Kesehatan (SDKI) Tahun 1991 ternyata paling rendah di Indonesia, yaitu menunjuk pada angka 2,076. Artinya suatu angka yang menunjukkan rata-rata seorang wanita di DIY mempunyai anak selama masa reproduksinya hanya 2,076 orang saja. Angka ini merupakan hasil terbaik kalau dibandingkan dengan angka serupa untuk provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Informasi bagus ini dikemukakan oleh Kepala BKKBN Propinsi DIY, Soenjoto, pada forum rapat konsultasi baru-baru ini (KR, 23/11/91).          Dari sumber yang sama juga dipresentasikan angka komparatif tentang TFR di berbagai provinsi; misalnya di DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki TFR terendah kedua  angkanya sebesar 2,150,  di Jawa Timur yang memiliki TFR terendah ketiga angkanya sebesar 2,204. Provinsi-provinsi lain di luar DIY, DKI Jakarta dan Jawa Timur angka TFR-nya lebih besar lagi.              Angka TFR yang terendah tentu merupakan prestasi untuk bidang pembangunan kependudukan dan kesehatan; dan prestasi tersebut  tidak akan dapat dicapai tanpa adanya kerjasama yang kompak antara unsur-unsur yang terkait.
TPI DALAM SIKLUS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.441 KB)

Abstract

Secara historik berbagai alternatif inovatif pada bidang pendidikan senantiasa dieksperimentasikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Alternatif inovatif ini meliputi upaya untuk menciptakan pendekatan baru dalam bidang pengajaran; yaitu suatu pendekatan untuk menciptakan metode nonkonvensional dalam menyampaikan bekal atau materi pengajaran kepada anak didik. "Salah satu di antara usaha inovatif tersebut adalah penggunaan siaran (broadcasting) dalam pendidikan. Telah lama diidentifikasikan bahwa broadcasting memiliki potensi yang hebat kalau penggunaannya teratur dan tera-rah. Sudah masanya kini kita menjelajahi kemungkinan dan potensi broadcasting itu di dalam dunia pendidikan kita". Demikian dikemukakan oleh Menteri P dan K di hadapan para peserta "Lokakarya Siaran Radio Pendidikan" tanggal 3 Januari 1972, sebagai bagian dari tonggak-tonggak era kebangkitan pengajaran bermedia di Indonesia. Beberapa tahun sebelum Menteri P dan K memberikanamanatnya tersebut sebenarnya upaya-upaya untuk mencipta kan alternatif inovatif sudah dilakukan; setidak-tidak-nya dengan diberikannya lampu hijau terhadap rekomendasi pakar media Wilbur Schramm di dalam salah satu karyanya bertitel "The New Media : Memo to Educational Planners", (1965). Dalam karyanya tersebut Schramm sebagai "bapak media" mengemukakan kemungkinan dilaksanakannya inovasi pendidikan dengan memanfaatkan jasa media, termasuk pula di antaranya media radio dan televisi.
SENIORITAS DAN PRESTASI PROFESIF Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.465 KB)

Abstract

Di pertengahan tahun 80-an IKIP Yogyakarta pernah menyelenggarakan seminar sehari mengenai profesionalisme di kalangan guru. Sewaktu pembicara seminar mempresentasikan organisasi profesi keguruan, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), maka seorang peserta yang hadir ketika itu menanyakan apakah seorang dosen perguruan tinggi dapat menjadi anggota PGRI. Pertanyaan yang sempat mendapat "tawa kecil" dari para peserta seminar yang hadir waktu itu oleh pembicara dijawab dengan kata ya; maksudnya seorang dosen dapat menjadi anggota PGRI. Dosen merupakan bagian dari guru sehingga dapat saja menjadi anggota PGRI kalau mau. Seandainya pertanyaan tersebut diajukan sekarang tentu jawabnya menjadi tidak; dengan diberlakukannya Undang-Undang No:2/1989 tentang sistem pendidikan nasio-nal maka antara guru dan dosen diberi batasan dan benang merah yang cukup tegas. Pasal 27 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendi-dikan dasar dan menengah, sementara itu untuk pendidikan tinggi disebut dosen (ayat 3). Mengacu pada pengertian ini rasanya agak sulit bagi PGRI untuk menampung dosen sebagai anggotanya.
TIGA ISU BESAR PENDIDIKAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.951 KB)

Abstract

Aula Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang yang berkapasitas 300-an orang hampir penuh dengan para dosen dan pimpinan perguruan tinggi swasta, PTS, ketika saya diminta memberikan ceramah ilmiah mengenai peningkatan kualitas dosen. Peristiwa akademik tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 1991 baru-baru ini setelah sebelumnya segenap peserta yang hadir saat itu sempat mendengarkan sambutan pengarahan Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah, Ronny Hanitijo Soemitro. Pertemuan itu sungguh menyenang kan karena mayoritas dihadiri oleh dosen-dosen muda yang penuh potensi dan idealitas; oleh karena itu di samping saya berikan uraian mengenai peningkatan kualitas dosen maka juga saya tunjukkan kelebihan Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 tentang pendidikan tinggi dengan berba-gai kecenderungan yang muncul karenanya. PP No:30/1990 memang mengandung berbagai kelebih-an, akan tetapi ada dua kelebihan yang paling mendasar; masing-masing adalah tercerminnya kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan tinggi dan dihapuskannya garis dikhotomi antara PTN dengan PTS.
PERAN DOKTER DALAM KB MANDIRI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.923 KB)

Abstract

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merencanakan untuk bermuktamar di Yogyakarta. Muktamar ke-21 yang tahun ini diselenggarakan di Yogyakarta menurut rencana akan membahas sejumlah masalah pembangunan nasional pada bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih intensif. Sebagaimana dengan yang biasa terjadi pada forum muktamar yang diselenggarakan oleh organisasi yang lain maka muktamar IDI di samping membahas masalah-masalah keorganisasian juga membahas masalah-masalah keprofesian. Bagi IDI masalah-masalah keprofesian yang sedang aktual dewasa ini antara lain menyangkut standar pelayanan medis, intensifikasi kontribusi para dokter dalam program kesehatan masyarakat, upaya peningkatan profesionalitas di kalangan dokter, pemerataan jasa dokter bagi masyarakat luas, temuan-temuan baru dan terapan di bidang ke-dokteran, serta sejumlah persoalan medis yang lainnya. Di samping berbagai permasalahan aktual tersebut di atas masih ada permasalahan lain yang juga sangat ak-tual dan tidak boleh dilupakan; yaitu menyangkut keter-libatan dokter dalam upaya mensukseskan gerakan Keluarga Berencana (KB) dan program KB Mandiri. Meskipun keterli-batan para dokter di bidang KB bukan hal yang baru namun peningkatan peran sertanya sampai saat ini masih sangat diharapkan; baik di dalam hubungannya dengan peningkatan profesionalisme medisnya maupun dalam hubungannya dengan kesuksesan gerakan KB dan KB Mandiri itu sendiri.
KIBARKAN BENDERA "START" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.443 KB)

Abstract

       Di harian ini saya pernah menulis tentang potensi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengembangkan program wajib belajar SLTP (Supriyoko, "Merealisasikan Pro-gram Wajib Belajar SLTP", KR: 18/01/1991). Kalau tulisan ini kembali mendeskripsi potensi DIY untuk mengembangkan program wajib belajar SLTP tentu saja bukan bersifat re-plikasi. Kalau tulisan pertama memakai pendekatan makro, maka tulisan ini mencoba mengaplikasi pendekatan mikro; di samping datanya pun lebih terinci dalam tulisan ini.          Ketika saya menyatakan program wajib belajar SLTP di Indonesia sebagai "mimpi panjang" dalam forum seminar sehari di Gedung Radyosuyoso Kompleks Kepatihan beberapa waktu lalu ada peserta yang meminta klarifikasi mengenai pernyataan saya itu; mengapa program wajib belajar diiba ratkan sebagai "mimpi panjang".          Pengibaratan tersebut sesungguhnya tidak terlalu sulit diinterpretasi;  yaitu untuk merealisasi wajib be-lajar SLTP secara nasional diperlukan waktu yang ekstra panjang, bisa mencapai 5 s/d 10 tahun. Indikatornya: sam pai saat ini Tingkat Partisipasi Pendidikan (TPP) jen-jang SLTP masih bersikutat pada angka 60%; artinya hanya sekitar  60 dari setiap 100 anak usia SLTP (13-15 tahun)  yang dapat melanjutkan belajar di SLTP,  selebihnya "me-nganggur" dikarenakan terbatasnya  daya tampung sekolah atau alasan yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir ini angka TPP jenjang SLTP belum berhasil ditingkatkan seca-ra signifikan; masih bersikutat pada bilangan 60% saja.
"OVER CAPACITY" SD DIY MEMBAHAYAKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.469 KB)

Abstract

       Secara komparatif penyelenggaraan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki berbagai kelebihan kualitas maupun kuantitas bila dibandingkan dengan wilayah atau propinsi lain di luarnya; faktor ini pula yang mengangkat propinsi ini sebagai wilayah yang berkredibilitas di bidang pendidikan.          Indikator mengenai hal tersebut di atas sangatlah banyak; dari sisi kuantitatif dapat diamati dari banyak-nya migran masuk yang datang dari luar DIY untuk menetap dalam beberapa tahun. Karakteristik migran masuk ini ka-lau diamati lebih tajam  ternyata merupakan lulusan SMTP yang akan melanjutkan studi ke SMTA beserta lulusan SMTA yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Data kuantitatif yang saya miliki sekitar 11% dari siswa baru SMTA di DIY berasal dari luar daerah; sedangkan untuk mahasiswa baru perguruan tinggi, PTN dan PTS, persentase nya bisa tiga sampai enam kali lipat.          Dari sisi perbandingan jumlah siswa SD, SMTP, dan SMTA maka DIY juga lebih bagus dibandingkan dengan keba-nyakan propinsi yang lain,  atau dengan kondisi nasional sekalipun.  Perbandingan jumlah siswa SD, SMTP, dan SMTA di DIY sekitar 60:21:19,  sedangkan kondisi nasional me-nunjuk pada angka 83:12:5.  Dari sisi ini jelaslah bahwa kondisi persekolahan di DIY jauh lebih balance kalau di-bandingkan dengan kondisi nasional kita.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

1991 1991


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: MAJALAH ARENA 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue