cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame. NURMAYANI, NURMAYANI
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan tentang pengawasan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS), dan menganalisis pengawasan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIN  Sukarame. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif dan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pengawasannya dilakukan dengan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan dana BOS di MIN 1 Sukarame dilakukan oleh beberapa pihak yaitu: 1. Pengawasan oleh inspektorat jenderal departemen agama pusat bersama tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. ikut serta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2. Pengawasan yang dilakukan tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Komite sekolah 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT ILMU Anwar, Khaidir
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menjelaskan dinamuka dan perkembangan filsafat ilmu merupakan tujuan penulisan ini. Metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan filosofis (fhylosofy approach) dipergunakan untuk menemukan jawaban atas tujuan tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangaan filsafat ilmu tidak dapat dilepaskan dengan sejarah filsafat tu sendiri, khususnya filsafat barat. perkembangan foilsafat barat dibagi menjadi 4 (empat) periodesasi yaitu: (a) zaman yunani kuno (b) zaman abad pertengahan (c) zaman abad moderen (d) zaman abad kontemporer.
STUDI KOMPARATIF ANTARA UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 DAN THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM 1990 Sunaryo, Sunaryo
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu topik yang tetap aktual dan mengglobal di samping masalah demokrasi dan lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial memiliki hak-hak asasi yang mesti dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Di dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) dan di dalam The Cairo Declaration on Human Rights In Islam 1990 (CD), berbagai macam hak-hak asasi dimaksud telah diatur secara general dan komprehensif. Meskipun demikian, di antara kedua deklarasi tersebut di samping mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain tentang asal atau sumber dari masing-masing deklarasi yang tidak sama, hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah, serta hak atas kewarganegaraan seseorang. Sementara itu ada juga ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam CD tetapi tidak diatur dalam UDHR atau sebaliknya, seperti tentang riba (Pasal 14 CD) tidak diatur di dalam UDHR, sebaliknya ketentuan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 20 UDHR) tidak diatur di dalam CD
PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Aida, Melly
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penangkapan ikan secara tidak sah ( illegal fishing ) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena kewenangan penegakan hukum oleh negara pantai  ( Indonesia ) yang terbatas disebabkan  ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ( KHL 1982 ). Kemudian jika  dilihat dari segi penegakan hukum oleh pemerintah, penanganan illegal fishing nampaknya masih memprihatinkan. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kewenangan Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah ZEEI berdasar KHL 1982. Selain itu dalam tulisan ini juga ingin dikaji bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak illegal fishing ini. Data dalam tulisan ini dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapat kemudian dikumpulkan lalu disistematisasi.  Data yang sudah disistematisasi itu kemudian  dijelaskan untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Indonesia berdasar KHL 1982 mempunyai kewenangan yang tegas dalam menindak pelaku illegal fishing, namun dalam pelaksanaan penanggulangan illegal fishing di wilayah ZEE masih mengalami beberapa hambatan.
PRNGAWASAN TERHADAP P2KP-3 DI TATARAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 2, No 2
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam P2KP merupakan dana publik yang diwakafkan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat di lokasi sasaaran P2KP. yang dalam pengaturan dan pengelolaannya melibatkan berbagai pihak. Dalam pengaturan dan pelaksanaannya diperlukan adanya pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pengawasan terhadap P2KP di tataran masyarakat. Hasil penelitian meneunjukan bahwa pengaturan pengawasan P2KP sangat ketat, berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, meliputi pengawasan intern dan pengaawasan extern. Tetapi tidak melibatkan pemerintah daerah. Pengawasan bersiafat educative atau pengawasan bertujuan untuk mendidik masyarakat pelaku P2KP di tataran masyarakat untuk bekerja dengan baik dan jujur. Dalam pengaturannya belum ada nampak adanya Standar Oprasional Prosedur pengawasan, sehingga dikhawatirkan dalam pelaksanaan pengawasan akan tumpang tindih.
PERANAN FILSAFAT ILMU DALAM PENEMNANGAN ILMU HUKUM Anwar, Khaidir
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menjelaskan peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum. penulisan yang hendak dicapai. Metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah dan filosofis dipergunakan untuk menemukan jawaban atas tujuan tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu sangat berperan bagi pengembangan ilmu hukum. dengan perkataan lain, filsafat ilmu sebagai filsafat yang mempunyai kedudukan tinggi dalam lapisan ilmu hukum, merupakan dasar dan arah bagi penembangan ilmu hukum.
FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan berkurang. Selain itu diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salahsatu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usahanya
FUNGSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 JAMINAN FIDUSIA Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 4, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan fidusia yang muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak, dimana benda tersebut tetap berada dibawah kekuasaan kreditur, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, Sertifikat jaminan fidusia terbit berdasarkan akta jaminan fidusia yang didaftarkan melalui mentri kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia selain harus dibuatkan akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia
ANALISIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA PERUM PEGADAIAN Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 2, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perum Pegadaian merupakan BUMN yang bergerak dibidang usaha menyalurkan kredit secara hukum gadai. Masyarakat dan pelaku usaha berusaha merespon hal tersebut dengan mengajukan suatu bentuk keredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah untuk menciptakan untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang berusaha yang seluas-luasnya. salah satu bentuk kredit yang ditawarkan perum penggadayan adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia.KREASI adalah pola pengajuan kredit, dimana kredit diberikan kepada pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara fidusia untuk keperluan pengembangan usahanya, sementara barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaannya sehingga masih tetap dapat digunakan oleh pelaku usaha (peminjaman dana).
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Murniati, Rilda
FIAT JUSTISIA Vol 4, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak kekayaan intelektual dapat beralih dan dialihkan berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Pengalihan HKI berdasarkan Undang-undang dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat sedang pengalihan berdasarkan perjanjian dilakukan dengan cara lisensi. Hak atas HKI yang beralih karena pewarisan terjadi secara otomatis dari pemilik atau pemegang hak selaku pewaris kepada ahli warisnya. Hibah terjadi saat pemberi hibah dimasa hidupnya menyerahkan HKI kepada penerima hibah secara cuma-cuma sedangkan Wasiat terjadi saat pemberi wasiat meninggal dunia meninggal kan wasiat kepada penerima wasiat, pengalihan HKI dengan perjanjian lisensi harus dibuat dalam satu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk akta yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima lisensi dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris atau dengan akta dibawah tangan untuk Hak Cipta

Page 3 of 66 | Total Record : 655

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue